ACHMAD BUDI SATRIJO,MSI.BIN H.UMAR SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UUNo.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalamDakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itudari dakwaan primair ;2 Menyatakan Terdakwa DRS.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) a, b joPasal 18 ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;e Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b joPasal 18 ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

BPR Syariah Kabupaten Ponorogo telah didakwa melakukan perbuatan pidanasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufa dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah danditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU Nomor

., M.Si tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2)dan ayat (8) Undangundang R.l. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI. Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

ABU KAHAR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalamDakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2)dan ayat (3) Undangundang R.l Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Rl. Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan PrimairPenuntut Umum, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan,maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwaharuslahdikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yangtercantum dalam daftar barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundangundanganlain

IRHASIMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.

Sos.bin HARTOYO, dkk, sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengan susunan dibaca sebagai dakwaanalternatif, sebagai berikut : KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo.

IRHASIMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah olehUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,;Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamempertimbangkan

Bin ARIFUDDIN, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana membuktikanpada Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

TPK/2018/PT SMR55 Ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair,bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tersebut berbeda dari tuntutan Penuntut Umum yangmembuktikan dalam Tuntutannya Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat(1) Jo.

Bin ARIFUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa DWI RAHMAT BAYUbin LAMA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaansubsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undangnomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Undang Undangnomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebin dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)KUHP, apakah terdakwa DWI RAHMAT

SUNARYONO terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;2.

Sehingga adalah wajar dan benarjika Majelis = Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timurmempertimbangkan dakwaan primair terlebin dahulu yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Hal. 45 dari 53 hal. Put.

IWAN, Ir WILSON DANIEL AS dan AGUS KARSONODAWOED telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangHal. 46 dari 53 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2009No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.A.4.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi OKI Jakarta yang telah salahkarena tidak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair padahalbentuk surat dakwaan adalah berbentuk subsideritas, telah tidakmempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pernoerantasan Tindak' Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal55 ayat (1) ke1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1e KUHPidana.

Bahwa terkait dengan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti olehMajelis Hakim adalah pasal 2 ayat (1) Jo.

Keberatan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti olen Majelis Hakimadalah Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti makadakwaan subsidair sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalammemori bandingnya tidak perlu dibuktikan lagi;Keberatan tentang lamanya pidana (straftmacth) yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum tidak sependapat, karenamenurut Penuntut Umum lamanya pidana yang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana, Pertaturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundangundangan lainbersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut; Mengubah

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa SISFA YARNI, S.Pd.I. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

IBRAHIM (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam

MOKHAMMAD THOIFUR tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair. 2. Menyatakan Terdakwa Drs.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1SUBSIDIAIR :wenenon Bahwa terdakwa RONNY FELIX CHANDRA selaku Direktur PT.

Yang apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti makamajelis akan mempertimbangankan atas dakwaan subsidair selengkapnya sebagaimana akandiuraikan dibawah ini.Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanakorupsi sebagimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No

.20 tahun 2001 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat I ke1 KUHP.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasantindak pidana korupsi yang rumusannya berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana paling singkat

4 tahun danpaling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 Milyarrupiah.Menimbang bahwa dengan demikian unsur unsur pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UUNo.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jopasal 55 ayat I ke1 KUHP tersebut adalah :Setiap orangSecara melawan hukumMelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiDapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.Mereka yang

2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat I ke1 KUHP tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini..

perbuatan terdakwa yang telah meminta dan menerima danaprogram penguatan lumbung pangan masyarakat dari 20 Gapoktantersebut dalah perbuatan melawan hukum dan telah merigikan keuangannegara sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atausetidaktidaknya dalam jumlah lain atau merugikan perekonomian negarakarena tujuan Pemerintah Provinsi jawa barat dalam rangka upayamensejahterakan masyarakat petani di Kota Tasikmalaya tidak tercapaisecara maksimal;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURINomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom. bin ABDUL KARIMLAISOUW, jabatan sebagai Pegawai Negeri sipil Staf di Bagian ekonomiSekretariat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Petikan KeoputusanWalikota Tasikmalaya Nomor : 821.1/Kep.104/Kepeg/2010 tanggal 24September

Menyatakan Terdakwa Iwan Irawan Laisouw, S.Kom., bin AbdulKarim Laisouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjutsebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahanan TindakPidana Korupsi ;c.

., sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.

H MONANG RITONGA, MT. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(sebagaimana dalam dakwaan Priamair) dan membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair tersebut;2. Menyatakan Terdakwa Ir.

., tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan diperbaharul dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN, S.IP., tidak terbukti melanggardakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 TahunHalaman 18 dari 29 halamanPutusan Perkara Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PT PAL1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP;.

Syariah Mersam dengan nomor rekening 7001498872 An.EFI SUSANNA, periode 01 Juli 2022 s/d 09 Oktober 2023;

Desember tahun 2013 serta Raskin Ke13, yangdilakukan Terdakwa ISNAINI Kepala Desa Toket bersama dengen MOHWASIL (dalam berkas terpisah) negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Pamekasan dirugikan sebesar Rp. 1.689.408.494.40, (satumilyar, enam ratus delapan puluh sembilan juta, empat ratus delapanribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah, Koma empat puluh sen)atau setidak tidaknya berkisar dari jumlah tersebut;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menyatakan terdakwa ISNAINI Binti RASAT terbukti bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara berlanjut yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagiamana yang didakwakan dalamdakwaan PRIMAIR;Halaman 23 dari 29 Putusan 69/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.2.

Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Karya Baru No. 30RT. 09 Kelurahan SempajaSelatan, KecamatanSamarinda Utara, KotaSamarinda;Agama Islam;Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.Megaplan Indoraya Esa);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengandakwaan sebagaiPRIMAIRSUBSIDAIRberikut:diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat(1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2)Hal. 1 dari 371 hal. Putusan Nomor 2483 K/Pid.Sus/2018dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo.

tanggal 28 Mei2011, yang pada pokoknya berpendapat bahwa: tetap pada tuntutan semula dan atas Repliktersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara Lisan pada hari itu juga yangpada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dengan no Nomor Register : PDS 03 /SITUB dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIRKUTIB DAKWAAN PRIMAIR JPUPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang no 20 tahun 2001 tentang perubahan Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIRKUTIB DAKWAAN SUBSIDIAIR JPUPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang no 20 tahun 2001 tentang

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya faktafakta hukum sebagaimanatelah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telahmelakukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur dari pasalpasal tindak pidana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :Dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor

Perbuatan terdakwa dan Terdakwa Il Sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.

Menyatakan terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa IlAULU DOMINGGUS BLEGUR ierbukti bersalah melakukan tindakpidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primairdan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari DakwaanSubsidiair. 2.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa .

menumbuhkan rasa memiliki atasoutput yang dihasilkan.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana kesimpulan hasil auditperhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat PemerintahKabupaten Brebes, dengan surat nomor 700/0061/Rhs/2015 tanggal 07December 2015, negara dirugikan sebesar Rp. 130.250.000, (Seratus tigapuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan terdakwa SAID Bin AKYAS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang R.I.

Gapoktan Mitra Tani mengalami kerugianNegara sebesar Rp. 130.250.000, ( seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu rupiah ) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atass kemudian akandipertimbangkan apakah peruatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan dan kepadanya telah di dakwa :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan Majelis akanmempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primairtidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair :Menimbang, bahwa adapun dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsur sebagai berikut1.