Ditemukan 1087 data
763 — 660
UUAAPSTerhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabilaterdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yangmenimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukantugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalammengambil putusan.Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat puladilaksanakan apabila terbukti adanya hubungankekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satupihak atau kuasanya.Pasal 23 UUAAPSHak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh KetuaPengadilan Negeri diajukan kepada Pen gadilan
72 — 17
ltrchfcsOf1fs24insrsid802534charrsid 13897939 hichaf1dbchaf31505lochf1 rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24insrsid13 1968 17charrsid13897939 hichaf1dbchaf3 1505lochf1Tergugat rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsOf1fs24insrsid802534charrsid13897939 hichaf1dbchaf31505lochf1 yang dibuat olehJurusita rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsO f1fs24insrsid7734288charrsid 13897939 hichaf1dbchaf31505lochf1 Pengganti rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOf1fs24insrsid802534charrsid 13897939 hichaf1dbchaf3 1505lochf1 Penhichaf1dbchaf31505lochf1 gadilan
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
268 — 332
Penetapan Ketua Pen gadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 95/PENMH/2019/PTUNJKT., tanggal 14 Mei 2019, Tentang Susunan Majelis Hakimdalam perkara ini3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakara Nomor:95/G/2019/PTUNJKT., tanggal 14 Mei 2019, tentang Penunjukan PaniteraPengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 95/PENPP/2019/PTUNJKT, tanggal 15 Mei 2019, Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;5.
220 — 81
Penggugat tidak dapatditerima.Bahwa berdasarkan peraturan, pendapat ahli hukum, serta yurisprudensiMahkamah Agung RI di atas, secara yuridis Peradilan UMuinin casuPengadilan Negeri Makassar memiliki kewenangan absolut untukmemeriksaan mengadili Gugatan ini.Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, terdapat ketentuan yangmenyatakan sebagai berikut:"Jika tergugat lebih dan satu orang dan kesemuanya tidak tinggaldalam satu daerah hukum pen gadian negeri tersebut, makagugatannya diajukan kepada ketua pen gadilan
147 — 47
Bahwa Keuangan Daerah dan Keuangan Negara tidak ada bedanya yangmembedakannya hanya skala pemerintah aannya; 22 22 nnnBahwa yang menjadi unsurunsur dari keuangan Negara adalah Penerimaan danPengeluaran, selisih untuk menutup, kemudian penerimaan dan pengeluarantersebut dirinci yakni penerimaan apa saja dan pengeluaran apa Saja;Bahwa anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembayaranhutang, pengeluaran transfer, membayar kegiatan kegiatan internasional/ berkaitandengan putusan pen gadilan
205 — 145
independenlainnya yang berhak dan dapat dipercaya;Menimbang, bahwa dari memori banding tersebut dapat diketahui apayang menjadi keberatan pembanding yaitu Terdakwa/PenasihatHukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yudec facti,walaupun telah ada memori banding akan tetap memeriksa ulang perkara inisecara keseluruhan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajariberkas perkara dan turunan resmi putusan Pen gadilan