Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan KeputusanPenetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio TerpilihDusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilin An.

Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An.

Calon Rio terpilin dan Penetapan Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;Petitum/Pokok Permohonan;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud di atas, mohonkiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq.

Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April2020 perihal Hasil Rapat BPD;Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untukdilakukan Pelantikan selaku Rio terpilin kepada Termohon;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.3.

Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio DusunSirih Sekapur ditunda;e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur KecamatanJujuhan pada TPS 03;9.

Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 5 juni2020 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulanpengesahan dan pelantikan kepala desa terpilin yang ditujukankepada tergugat (Bupati Bulukumba) Cq. Camat Bulukumpa,sesuai Surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DesaBalangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BulukumbaNomor : 017/BPDDBLT/V1I/2020;4.7.

Camat Bulukumpa di tempat ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Camat BulukumpaNomor: /141/BLKP/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal:Permohonan Pengusulan Pengesahan dan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilih, ditujsukan kepada Yth.

Mks.Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian,Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak mengatur secara teknis dan terperincimengenai

Mks.Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal 6Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang TataCara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan KepalaDesa dan seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan,mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannyadilakukan di tingkat Kabupaten ;c. bahwa tindakan

, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa JabatanKepala Desa, diatur sebagai berikut :1.

undangan dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Blora nomor : 6 Tahun = 2006Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa antara yang terjadi dengan PENGGUGAT denganSdr AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO secara berbeda bedamenunjukan jelas jelas Tergugat telah melanggarASAS KEPASTIAN HUKUM ; Bahwa perbuatan Tergugat melanggar RASA KEADILAN,karena Tergugat secara sewenang wenang, telahmerampas hak PENGGUGAT yang berupa masa jabatanHal. 11 dari 50 hal

Hal mana tampakjelas, gugatan ini sekedar kelihatan berbobot,PENGGUGAT mendalilkan surat keputusan TERGUGATbertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danHal. 15 dari 50 hal.

16Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa digunakan sebagai dalilgugatan juga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005tentang Desa Jo.

Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDEBE gm mmm mm = mn min iin min mein ie ie eeBahwa benar, berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku (sebagaimana terurai dalam angka 3diatas), terdapat 3 (tiga) mekanisme untukpemberhentikan Kepala DesaVOITO fs see see sees cee ee 8Pasal 17 ayat 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desajo. Pasal 46 ayat 3 Perda Kab.

Blora No. 6tahun 2006 =a tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengesahan pemberhentianKepala Desa oleh Bupati dilakukan setelahmendapatkan usulan dari Pimpinan BPD(berdasarkan keputusan musyawarah) melaluiCamat bagi Kepala Desayang : 25 rrr rr rrr rrr rrr eerste eee eeHal. 19 dari 50 hal.

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.

HomHom No. 122Wamena (Sekretariat Pemekaran Kabupaten Mamberamo Tengah) terdakwamerubah nama/identitas KALVIN BILIM, SH dalam SK (Surat Keputusan) jabatansebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, Naskah Pelantikan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo dan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala DinasSosial Kabupaten Yahukimo dengan nama terdakwa sendiri RONI PAGAWAK, SEdan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo atas nama terdakwa sendiri

Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ;e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ;e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

RoniPagawak, S.E., Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ; e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ; e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

pelaksanaan pemilihanKepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan padatanggal 24 Desember 2013 ; Bahwa satu hari setelah pemilinan Kepala Desa selesai dilaksanakanPenggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPDHalaman 9 dari

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala DeSaj 202 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnneHalaman 17 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 TentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan KepalaPasal 47 ayat 1Ketentuan yang disepakati

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKefamenanu, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Bahwa selanjutnya terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisikanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kacajendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping KantorDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara,sehingga kaca jendela tersebut menjadiKemudian terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik

,MM serta MIKAEL NAIF (masingmasing dilakukan penuntutansecara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri paraPegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il,II dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para PegawaiNegeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlarimeninggalkan tempat tersebut;Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dalam

dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan caracaraSEA BST Dp = mmm nn nn nnne Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Klar. 2.

., Terdakwa langsung pulang kerumah,sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIAN AlsJIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemui saksiRICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungakuanggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakan bahwaakan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, dan meminta sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh

Ya udah la bang kalau abag udahngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000., Terdakwa langsung pulangkerumah, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEOADION SIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIANAls JIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemuisaksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakuPutusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 4ngaku anggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakanbahwa akan ada pelantikan

Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan.Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000.Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.Bahwa ada 2 orang yang melakukan pemerasan terhadap saksi yaituTerdakwa dan JIMMI SIBURIAN.Bahwa ada

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa Terdakwa meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan JIMMI SIBURIAN.Bahwa alasan Terdakwa dan JIMMI SIBURIAN meminta uangRp.200.000 kepada saksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yangdiselenggarakan di hotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Putusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 9 Bahwa benar JIMMI SIBURIAN ada membawa surat bukti tanda terimaberupa kwitansi.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilih dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan(PPK);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDKec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syaratuntuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai Sekretaris Desa diDESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB. DEMAK. Akan tetapi,Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidak bersedia melakukanpengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON sebagai SekretarisDesa Tlogopandogan;; 922202022 one onec.

Bahwa pada tanggal 16 April 2018 PEMOHON telah mengajukanpermohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 070/SKLIDP/NV/2018 tertanggal 16 April 2018, Perihal: Permohonan PengangkatanDan Pelantikan, dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap olehTERMOHON pada tanggal 16 April 2018 dan akan jatuh pada tanggal 30April 2018 (batas waktu 10 hari kerja).

Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidakmenerbitkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkanPasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahantersebut, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusandan/atau tindakan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisimengabulkan PERMOHONAN (KTUN FiktifPositif); Bahwa Keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang

ayat (3) huruf a dan huruf b adalahdisesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dandapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaberbunyi Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), memegang selama 6(enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya

Oleh karena ituPemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desadiatur adalam pasal 14 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalampasal 2 ayat (3) berhenti:a. Meninggal duniab. Permintaan sendirie DiberhentikanAyat (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena:a. Berakhir jabatan/masa kerja13b.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharuidengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,14dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3) Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6(enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilihkembali

dan pemberhentian perangkatDesa (fotokopi dari fotokopi) ;Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 10 tahun2012 tentang perubahan peraturan Daerak KabupatenDompu, Nomor 17 tahun 2011 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);2116.

Bukti T16 : Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 12 tahun2013 tentang perubahan peraturan Daerah KabupatenDompu, Nomor 17 tahun 2011 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);17.

Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.59.

Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 201273. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD)Rp.306.200.000. 3.Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6)Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan) Rp.250.000.000. Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N.

Lesnussa yang melakukan pencairananggaran Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDKabupaten Buru Selatan, untuk membiayai kegiatan silahturahmi dengananggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea merupakanperbuatan yang menyimpang dari Ketentuan Pasal 122 ayat (9) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6)Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

(dua ratus lima49puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRD Buru Selatan, namunatas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait dan terdakwa Ventje N.

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

haridan jam kerja, akan tetapi pelantikan Sdr.

Sedangkan undangan pelantikan diedarkan padahari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016 yang isinya tertulis untukacara pelantikan Tanggal 2 November 2016, sehingga menimbulkankeraguan/kebingunganpada penerima undangan untuk menghadiri acarapelantikan tersebut. Hal itu menunjukan itikad buruk TERGUGATuntuk secara sembunyisembunyi memaksakan kehendaknya dalampengangkatan dan pelantikan Sekretaris Desa Jatiyoso ini.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun2016 tersebut diatas karena ketentuan hanya menyebutkan hari kerja sedangkanwaktu (jam) pelaksanaan pelantikan tidak diatur.Halaman 21 dari 67 hal Putusan Nomor : 075/G/2016/PTUN.SMGMengenai undangan pelantikan yang oleh PARA PENGGUGAT dikatakan bahwaundangan pelantikan diedarkan pada hari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016yang isinya tertulis untuk acara pelantikan tanggal 2 Nopember 2016 adalah benarnamun perlu diketahui bahwa dalam agenda surat keluar

TERGUGAT ketikamelakukan pelantikan terhadap Sdr.

Tugino Hadi Perwito sebagai tokoh masyarakat telah mengajukansurat aduan atau keberatan atas pelantikan Sdr.

tidak terdapat diDPT, jumlah hak pilihnya 11 orang, tetapi lembaran tersebut tanpa diberitanggal, dan tidak dibuatkan berita acara, serta tidak diumukan di BalaiDesa, demikian juga DPT yang sudah jadi tidak diumumkan, dan Penggugattidak diberi waktu untuk mempelajari DPT dan DPT tambahan tersebut,padahal menurut ketentuan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

pencoblosan surat suara, jika dihitung secara kasatmata kurang lebih 20 orang yang diantar; Ada 2 kotak suara, tetapi yang diperlihatkan oleh Panitia kepada saksisaksi, ketiga Calon Kepala Desa, dan kepada pihak MUSPIKA hanya 1kotak suara, sedangkan kotak suara yang satunya tidak diperlihatkan,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatuntuk Nomor dan tanggal SKnya sama semua se Kabupaten Sumenepyang berbeda hanya tentangnya saja menunjuk kepada masing masingDesa, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilin se KabupatenSumenep pada saat itu hanya bersifat seremonial, serta dihukum pulakepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagaiKepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 252522 02 =Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Grujugan untuk melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;5.

Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat menerima surat dari BadanPermusyawaratan Desa Grujugan Nomor : 141/26/435/420/104/BPD/2013Perihal : Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih; Buktibertanda T 1 5 nnnn nnn nn nnn nnn nn nn nce en ccc cre cen cee cee ec cnn cen nce oe cae cae cana. Bahwa, terlampir didalam surat dari BPD Desa Grujugan tersebutdiantaranya adalah : 220 02 22 eno nnn nnn nne nenaa.

No.1256 K/PID/2015hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00WITA Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar... keluar... ; Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merek Napoli yang berada di sisiHal. 2 dari 26 hal.

No.1256 K/PID/2015MARSELUS AFOAN, S.Sos, HENDRIKUS MAKUN dan MIKAEL NAIFserta beberapa orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan wargamasyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk ke dalam GedungBale Biinmafo melalui pintu bagian depan, lalu LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos dan PETRUS DAMIANUS AFAENFAH bersamasamameneriakkan katakata Anjing, babi, keluar... keluar..., tidak akan adamutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya,ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan

Terdakwa bukananggota dan bukan simpatisan GARDA tetapi sebagai seorang PNSyang saat itu datang ke Gedung Bale Biinmaffo untuk menyaksikanacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon Il, III dan IVlingkup Pemerintah Kabupaten TTU ;Fakta dalam persidangan juga menunjukkan bahwa pada saatkejadian, Terdakwa tidak pernah bersamasama dengan temantemanTerdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/displitsing),Hal. 9 dari 26 hal. Put.

tutup, keluarkeluar,tidak pernahsecara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasatakut kepada semua PNS yang sedang berada di dalam ruangan, dantidak pernah pula secara bersamasama melakukan pengrusakan barang(peralatan pelantikan) yang kemudian menimbulkan kerugian hingganencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);3.

AR sebagai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa KalampaKecamatan Woha, Keputusan BPD tersebut telah lewat waktu sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Bima Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian di jelaskan dengan lengkap sebagaiberikut:Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa dilakukan paling lambat

Putusan Nomor 273 K/TUN/201318.19.20.Bahwa dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat KemudianCamat Woha melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, yang mana Penggugatmengetahui hal tersebut atas pemberitahuan Samsuddin dan kawankawan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Tahun 1986 yangmenyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari sejak saat diterimanya atau

dan serah terima Jabatan Kepala DesaTerpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012, juga pada hari, tanggal yangsama dikirim undangan Pelantikan kepada berbagai pihak dan termasuk semua calonKepala Desa Kalampa, Kecamatan Woha (termasuk Penggugat) untuk menghadirisekaligus permakluman/pemberitahuan kepada semua pihak termasuk Penggugat,hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 15, 16,17,18 dan 19;Kemudian gugatan Penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha

NegaraMataram pada tanggal Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Februari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi objek perkara oleh Penggugat yaitu 22Februari 2012 dan tanggal perbaikan/ resminya gugatan diterima di PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 14 dan Pasal 15serta Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TehnisPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa Pasal 34 dan Pasal 35, tidak mengatur adanya hak pihak yang kalah dalampemilihan Kepala Desa untuk menempuh jalur hukum di Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;Bahwa terhadap gugatan

OBJEK PEMOHONAN :22enn ecco ce nnn ence c eens Perbuatan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE. (fiktif positif) ;PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 3 dari 42halaman(Ssesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan) .B.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonanan kepada Pengadilan untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan karena sampaidengan batas waktu yang ditentukan, Termohon = yang tidakmenetapkan dan/atau) melakukan keputusan dan/atau tindakanterhadap Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2016, perihal :Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAU Kampung Buha Periode20152021, atas nama Pemohon BARSEL DORITS DENDALUHE (fiktif(sesuai dengan pasal 53 angka (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal : Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE sesuai peraturan perundangundangan yangIGT TE KU jeeeseee senescence nee retirees em Hn Sere ee3.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut,PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 8 dari 42halamanTermohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapannya secara lisanpada persidangan tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut : Bahwa setelah membaca keseluruhan Permohonan dari Pemohon yaitupertama Pemohon meminta kenapa Bupati tidak melaksanakan pelantikan Bahwa alasanalasannya yaitu

tingkat kampung tidak mengambilkesimpulan di serahkan kepada panitiaKabUPateN jqnnn=nnennnne presen cenn tenn cenmecnarnnenan Bahwa saksi sebagai Panitia dan Bendahara, pada waktu pemilihan belumada Penetapan dan juga belum ada Berita Acara Hasil Pemilihan olehkarena belum sempatdiketik/dibuat ; Bahwa yang diserahkan kepada Panitia Kabupaten adalah PenetapanDraw, dan keberatan dari Delly Papehe karena sama memperoleh suara Bahwa pada bulan Maret 2016 musyawarah dan mufakat Kampung Buhatidak ada pelantikan