Surat Peringatan Il Nomor 144/2137/KDS2/l/2018, tanggal 20 Februari2018;Keterangan singkatBahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah tidakmengindahkan Surat Peringatan I, maka Penggugat kembali memberikanperingatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukumuntuk yang kedua kalinya mengenai adanya tunggakan kewajibanpembayaran hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepadaPenggugat.4.

Surat Peringatan Ill Nomor 182/2137/KDS2/IX/2018, tanggal 05September 2018;Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN SakKeterangan singkatBahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah beritikad tidakbaik dengan kembali tidak mengindahkan Surat Peringatan dan SuratPeringatan Il, maka Penggugat menegaskan kembali denganmemberikan peringatan dan atau penegoran secara patut dan layaksecara hukum untuk yang ketiga kalinya kepada Para Tergugat mengenaiadanya tunggakan

Sedangkan Penggugat sendiri adalah pemegang sahamdengan jumlah suara dan kepemilikan saham yang sama, juga tidakpernah melakukan penegoran. Dengan demikian, bukankah dalil Penggugat yang mengatakantindakan Tergugat yang tidak melakukan penegoran itu adalahperbuatan melawan hukum, berarti Penggugat dalam gugatannyaHalaman 15 dari 57, Putusan No.98/PDT/2017/PT YYKsendiri menyatakan dirinya telah melakukan perbuatan melawanhukum ?

Bahwa namun demikian, yang menjadi penekanan dalam jawaban iniadalah pemegang saham tidak memiliki kewenangan untukmelakukan penegoran terhadap tindakan direksi, sebagaimana diaturdalam Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.7.

Sedangkan Penggugatsendiri adalah pemegang saham dengan jumlah suara dan kepemilikansaham yang sama, juga tidak pernah melakukan penegoran. Dengan demikian, bukankah dalil Penggugat yang mengatakan tindakanTergugat yang tidak melakukan penegoran itu adalah perbuatan melawanhukum, berarti Penggugat dalam gugatannya sendiri menyatakan dirinyatelah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ;SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap perlawan para Pelawantersebut,Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :bahwa perlawanan para Pelawan bersifat premature, karenaperlawanan tersebut dimohonkan belum sampai pada tahap sita eksekusi,tetapi baru berada pada tahap penegoran (aanmaning);bahwa para Pelawan tidak

setelahjangka waktu selama 1 (Satu) tahun terpenuhi, akan tetapi Tergugat danHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/ PN Ktp.Turut Tergugat tidak bersedia mengosongkan Rumah yang telahmenjadi Hak Milik Penggugat ;Bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat tidakbersedia mengosongkan Rumah yang telah menjadi Hak MilikPenggugat setelah jangka waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana posita 5diatas untuk menempati Rumah oleh Tergugat bersama Turut Tergugatterpenuhi, selanjutnya Penggugat melakukan penegoran

Menyatakan Tergugat telan melakukan Perbuatan Ingkar Janji/WanPrestasi karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengosongkanRumah yang telah menjadi Hak Milik Penggugat dan menyarahkannyapada Penggugat setelah jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menempatiRumah oleh Tergugat bersama Turut Tergugat terpenuhi meskipunPenggugat telah melakukan penegoran secara lisan berulang kali secaralangsung pada Tergugat agar segera mengosongkan Rumah danmenyerahkannya pada Penggugat selaku Pemilik akan tetapi tidakdiindahkan

Bahwa pada hari dan tanggal Penegoran, Para Termohon Eksekusiyaitu Terbantah Il dan Pembantah yang diwakili oleh Anak Pembantahyang bernama Mohamad Erwin Ariyadi datang menghadap PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan menyatakan kesanggupannya untukmembayar kewajiban hutangnya kepada Terbantah I..

Bahwa mengingat batas waktu Penegoran telah lewat dan ternyataHal. 17 Putusan 244/PDT.G/2012/PN.JKT.PSTTerbantah Il tetap tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutanghutangnya kepada Terbantah , maka Terbantah telah memohon KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Eksekusi atasjaminan hutang Terbantah Il melalui Surat No. S 05/EHT/TGE/0311tanggal 10 Maret 2011 perihal Permohonan Sita Eksekusi (EksekutorialBeslag) Dalam Perkara No. 080/2010 Eks Jo.

Pembantah selaku Termohon Eksekusi Il melalui Anak Pembantahdan Terbantah Il selaku Termohon Eksekusi datang menemui WakilKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 12Oktober 2010 untuk diberi Tegoran supaya dalam batas waktu 8(delapan) hari terhitung dari hari dan tanggal penegoran agarmelunasi seluruh hutangnya kepada Terbantah I.Fakta hukum tersebut membuktikan Pembantah mengetahui asetmilik Pembantah dijaminkan kepada Terbantah dan Pembantahsudah memahami konsekuensi Tegoran

Bahwa, Bantahan a quo diajukan karena adanya penetapan aanmaning (penegoran) berdasarkan Penetapan Eksekusi Riil KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 41/Eks.RL/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Agustus 2016 dan Penetapan Eksekusi Riil Nomor :42/Eks.RL/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Agustus 2016 ;2).

Oleh karena penetapan tersebut baru merupakan penegoran/ aanmaning, maka belum terjadisuatu peristiwa hukum yang secara nyata menimbulkan kerugiandari adanya penetapan tersebut ;3).

Mampang Prapatan Raya Blok B No. 11 RT. 002RW. 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan (Selanjutnya akandisebut "Objek Eksekusi Riil HGB 765") ;Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebutmerupakan penetapan aanmaning (penegoran) kepada penghuni ObjekEksekusi Riil HM 606 dan HGB 765 agar secara sukarela menyerahkanobjek eksekusi riil tersebut kepada Terbantah dan Terbantah II ;Bahwa, Turut Terbantah II dengan tegas menolak seluruh dalildalilBantahan Pembantah, berdasarkan faktafakta

eksekusi yangdiajukan oleh Pemohon Eksekusi/Terlawan 1, dan memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil Termohon Eksekusi /Terlawan Il,Terlawan III dan Terlawan IV untuk diberikan Tegoran (Aanmaning) agar dalam waktu 8(GELAPSR) sciscinas sas vs sows ae4 esse(delapan) hari sejak tanggal 24 September 2010 Termohon Eksekusi /Terlawan II,Terlawan Ill dan Terlawan IV dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isiPutusan Perdamaian tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penegoran

Berita Acara Penegoran (Aanmaning) Nomor: E.10.201056/Pdt.G/2009/PN Bpptanggal 04 Oktober 2010; 10 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; 2922222 2222 =1.19Jawaban Turut Terlawan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Turut Terlawan dengan ini menalak seluruh dalil Perlawanan yang dikemukakanPelawan kecuali atas halhal yang secara tegas diakui dan dinyatakan

E. 10. 2010 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 24September 2010, sesuai asli, diberi tanda obukti T.J14 ;Foto copy Berita Acara Penegoran (Aan Maning) No.

Bahwa dalam penegoran tersebut Terbantah II diperintahkan untuk segeramelaksanakan / memenuhi kewajiban Terbantah II berdasarkan sertifikatHak Tanggungan No.6820/2007 tanggal 16 Januari 2008 Jo. AktePemberitaan Hak Tanggungan Perikatan Pertama (ke1) No. 524/2007tanggal 5 Desember 2007 dan Sertipikat Hak Tanggungan No.682/2007tanggal 24 Januari 2008 Jo.

Bahwa Terbantah Il menyadari dan mengakui telah melakukan apa yangdisebutkan dalam penegoran/ aanmaning tersebut, dan telah mengagunkantanah dan bangunan milik Terbantah I sebagai berikut :1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Enggano No. 70RT. 004 RW.016 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, seluas 323 M2(tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak GunaBangunan No. 59 atas nama SUTIKNO SLAMET;2.

No. 38/Taman Sari/2001,tanpa ada Penetapan Penegoran, dimana surat tegoran tersebut tidak adaPenetapan Aanmaning yang diserahkan kepada Pembantah kalau kita melihatisi Surat tegoran tersebut seolaholah Pembantah mempunyai hutang sebesarRp. 529.897.261.62, (lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah enam puluh duasen), padahal jumlah hutang tersebut tidaklah wajar, perhitungan yang demikiancukup jelas Terbantah tidak mempunyai itikad

No. 38/ TamanSari/2001 tanggal 12 April 2004, seolaholah ada Penegoran / Aanmaningdengan alasan telah terjadi kredit macet. Penetapan yang demikian adalahcacat hukum dan harus dibatalkan ;Bahwa Pembantah mengajukan keberatan terhadap Penetapan No.69/2003 Eks. Jo.

TATIB MOHAMMAD ALI, MS telah beberapakali melakukan penegoran pada Terdakwa namun tidak pernah digubriskarena Terdakwa merasa itu adalah tanahnya dan pihak saksi dr.

pemilik yang sah;Bahwa sejak dibeli sampai sekarang mobil tersebut berada dalamkekuasaan Penggugat dan tidak pernah dipindahtangankan, digadaikanatau disewakan;Bahwa ternyata pada tanggal 17 Juni 2014, petugas dari Tergugat datangketempat kediaman Penggugat dan menerangkan bahwa BPKB MobilToyota Kijang Innova tersebut dijadikan jaminan pada Tergugat olehTergugat II untuk meminjam uang dengan pembayaran secara cicilan, dankarena 2 (dua) angsuran belum dibayar maka petugas Tergugat tersebutmelakukan penegoran

terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juli 2012 dan kontramemori kasasi tanggal 17 Juli 2012 dinubungkan dengan pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;e Bahwa terbukti penegoran

Tetapi ternyata janji tersebut tidak ditepati, danmeskipun berulang kali Pembantah menghubungi Terbantah Il melalui HP nyatetapi tidak pernah berhasil;Bahwa tibatiba pada tanggal 15 Pebruari 2007 datang Juru Sita dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyampaikan panggilan untukdilakukan penegoran oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 28 Pebruari 2007 agar 8 hari setelah hari tanggal penegoran H.Djamaludin (alm) ayah Penggugat untuk membayar hutang kepada Terbantah uang sebesar

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukumjudex facti pada halaman 11 alinea 2 (kedua) yang menyatakan :Bahwa bukti P2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utaraperihal aanmaning/penegoran No.25/Eks/2001/PN.Jkt.Ut. dimaksudkanuntuk melaksanakan bunyi putusan Akta PerdamaianNo.219/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Ut.

Kurang Pihak.Bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut didasarkan kepada dalildalilsebagai berikut:Bahwa sebahagian besar ( 16 unit ruko) telah dialinkan kepada pihaklainnya;Bahwa karena telah dialinkan kepada pihak lainnya, maka pihakpembeli ruko yang dibangun Tergugat, harus diikutsertakan sebagaipihak;Menimbang, bahwa dalildalil Tergugat tersebut telah dibantahPenggugat dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa sebelum gugatan Penggugat ajukan kepada Tergugat,Penggugat telah lebin dahulu melakukan penegoran

Agung RI Nomor 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959yang dalam pertimbangannya disebutkan: Apabila dalam perjanjianditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harusmelaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan, ia belummelaksanakannya, maka ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpamemenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakankepadanya secara tertulis oleh pihak lawan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti yang diajukanPenggugat tentang adanya penegoran

kepada Tergugat, sebagaimanadisebutkan dalam bukti P.3 s/d P.7, maka Majelis Hakim berpendapatdengan adanya penegoran tersebut, Tergugat telah lalai melaksanakankewajibannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah lalai melaksanakankewajibannya, sebaliknya telah mendapatkan hak sesuai isi perjanjiankerjasama, maka sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan ganti rugi atasketerlambatan pelaksanaan perjanjian;Menimbang, bahwa besarnya ganti rugi yang diwajibkan kepadaTergugat dan merupakan hak dari

bahagian ruko yang belum selesaidibangun Tergugat, akan tetapi hanya mengenai 11 (sebelas) unitsepticktank yang belum dilaksanakan pemindahannya dari atas tanah milikPenggugat ke dalam bangunan ruko, maka adalah suatu yang wajar dan adilmenurut Majelis Hakim, besarnya denda berupa ganti rugi tidak berdasarkanperjanjian tersebut di atas, akan tetapi besarnya denda atau ganyi rugi yangdibebankan kepada Tergugat adalah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)/hari/unit septicktank, terhitung sejak tanggal penegoran

Februari 2015 dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa pembangunan 20 (dua puluh) yang diperjanjikan antaraPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam AktaKerjasama Nomor 116, tanggal 15 Juni 2011 yang diAddendumdengan Akta Nomor 94, tanggal 14 Oktober 2011, belum diselesaikanPenggugat Rekonvensi sesuai spesifikasi yang disepakati;Bahwa pemasangan spanduk di lokasi ruko Blok dan II, bukanlahbermaksud merugikan pihak lainnya, akan tetapi sematamata untukmempertahankan hak dan merupakan penegoran

kenyataaannya sejak Tergugat menanda tangani Akta No.10tanggal 05 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2001 (enambulan kemudian) bahkan sampai dengan surat gugatan ini didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat tidak dapatmenyediakan permodalan awal untuk biaya pembebasan lahan dan jijinuntuk fasilitas sarana dan prasarana untuk keperluan explorasi daneksploitasi penambangan batu bara di Wilayah KW.QOOFEPO13Kabupaten Kutai tersebut, meskipun Penggugat sudahberkalikalimelakukan penegoran

Bahwa langkah yang ditempuh Penggugat sehubungan Tergugat tidakmemenuhi kewajibannya yaitu tidak menyediakan modal awal dansarana dan prasarana lainnya maka Penggugat beberapa kalimenyampaikan Surat Penegoran dan menyelenggarakan Rapat yangdihadiri oleh Pengurus dan Anggota KUD Warga Karya, KUD WargaKarya Unit Pertambangan, anggota WK.MU.JO, yang dihadiri pula olehKepala Desa setempat yang diselenggarakan sebagai berikut :1).

Foto copy Berita Acara Penegoran No. 10/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. tertanggal03 Desember 2013, diberi tanda TII9;10. Foto copy Berita Acara Penegoran No. 10/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. tertanggal28 Januari 2014, diberi tanda TIl10;11. Foto copy Pemberitahuan Lelang Pertama No. 10/Pdt.Eks/2013/PN.Kds.,diberi tanda Tll11;12. Foto copy Pemberitahuan Lelang Kedua No. 10/Pdt.Eks/2013/PN.kds.,diberi tanda Tll12;13. Foto copy Pengumuman Lelang Pertama No. 10/Pdt.Eks/2013/PN.Kds.,diberi tanda TI13;14.

Surat Peringatan II Nomor : 071/SP2/SUKMSGMI/VII/2017, tanggal 27Juli 2017; Keteranoan singkatBahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah tidakmengindahkan Surat Peringatan , maka Penggugat kembali memberikanperingatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukumuntuk yang kedua kalinya mengenai adanya tunggakan kewajibanpembayaran hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepadaPenggugat.5.

Surat Peringatan Ill Nomor : 074/SP3/SUKMSGMIVIII/2017, tanggal 25Agustus 2017;Keterangan singkatBahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah beritikad tidakbaik dengan kembali tidak mengindahkan Surat Peringatan dan SuratPeringatan II, maka Penggugat menegaskan kembali dengan memberikanperingatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukumuntuk yang ketiga kalinya kepada Para Tergugat mengenai adanyatunggakan kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayar kepadaPenggugat.6.

Surat Panggilan Penegoran/Aanmaning Nomor 39/PN.EKS/2010/PNTng., tertanggal 29 Juni 2010 dimana PT Hijau Pundinusa dimintamenghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabutanggal 7 Juli 2010 ("bukti PIl"); dan3.2 Surat Panggilan Penegoran/Aanmaning Nomor 39/PN.EKS/2010/PNTng., tertanggal 14 April 2011 dimana PT Hijau Pundinusa dimintamenghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasatanggal 19 April 2011 ("bukti P12");(selanjutnya bukti PIl dan bukti P12 secara bersamasama disebutsebagai

dan Turut TermohonKasasi (semula Penggugat II Konvensi/Turut Terbanding) yang menerimaSurat Panggilan Penegoran/Aanmaning berdasarkan suratsurat berikut:11.1. Surat Panggilan Fenegor an/Aanmaning Nomor 39/PN.EKS/2010/PNTng., tertanggal 14 April 2011 dimana PT Hijau Pundi Nusa dimintamenghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasatanggal 19 April 2011 ("bukti PII"); dan11.2.

Surat Panggilan Penegoran/Aanmaning Nomor 39/PN.EKS/2010/PNTng., tertanggal 29 Juni 2011 dimana PT Hijau Pundi Nusa dimintamenghadap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabutanggal 7 Juli 2011 ("bukti P12");Hal. 28 dari 41 Hal. Put. No.1903 K/Pdt/2014Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. ikti P12 secara bersamasama disebut sebagai "Surat Bee) FeaturesAanmaning a quo");12.

Tahun 1983 tanpa syarat dan beban yang melekat di dalamnya;

17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT.BJMMenimbang, bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi dilakukan melaluiprosedur yang telah ditetapbkan dengan proses permohonan yang ditindaklanjutidengan anmaning, sehingga dalam proses tersebut pihak tergugat belum dapat dipaksa untuk melaksanakan putusan dan pelaksanaan tersebut baru dapatdilaksanakan setelah jangka waktu anmaning dilampaui, karenanya penghitungandwangsom baru dapat dinilai sejak berakhirnya tenggang waktu 8 (delapan) harimasa penegoran

yang berdiri di atas objek SHM 848 Tahun 1983 tanpasyarat dan beban yang melekat di dalamnya; Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensidan Tergugat IIl dalam Rekonvensi/ Penggugat III dalam Konvensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Intervensi dalamRekonvensi / Tergugat Intervensi dalam Konvensi sebesar Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalamperkara ini terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu 8 (delapan) harimasa penegoran