Menetapkan jumlah tagihan Pemohon dalam perkara kepailitan Handiono ( Dalam Pailit ) sampai tanggal 27 September 2018 ( sejak tanggal putusan Pailit ) adalah sebesar Rp. 15.449.517.189,91 ( lima belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma sembilan satu sen rupiah ) dengansifat separatis ;4.

Memerintahkan Termohon untuk mencatat tagihan Pemohon dalam Daftar Piutang Tetap Dalam Kepailitan Handiono ( Dalam Pailit ) dengan jumlah sebesar Rp. 15.449.517.189,91 ( lima belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilankoma sembilan satu sen rupiah ) dengan sifat separatis ;5. Menolak permohonan Pemohonan selain dan selebihnya ;6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

NYOMAN JAYA, S.H, Advokat Dan PenasehatHukum, berkantor di kantor hukum NYOMANhalaman 1 Putusan Nomor : 13/Pdt.SusPailitRenvoi/2018/PN.Niaga SbyJAYA, S.H & Rekan, di Jalan Werkudara 1/1Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 5 Nopember 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya Tgl 7.11.18Nomor : 4075/HK/XI/2018, selanjutnya disebutSEO aeasseoexeemeesemansersrenenanmmonsequamunrenanemmunngcesemnsasmtyeseeeeeeatees PEMOHON / KREDITOR SEPARATIS

PLAFOND : Rp. 14.650.000.000.00Pokok : Rp. 14.236.249.993.00Tunggakan Bunga >Rp. 1.116.180.046.50Tunggakan Denda : Rp. 97.087.150.41Biaya Pengacara :Rp. 200.000.000.00Biaya LainLain Biaya Iklan Lelang : Rp. 3.000.000,00Biaya Perubahan shmdan sht : Rp. 3.150.000.00Biaya Appraisal : Rp. 10.000.000.00Total :Rp. 15.665.667.189.91Bahwa, oleh karena tagihan Pemohon dijamin pelunasannya denganjaminan kebendaan maka jelas dalam kepailitan Handiono ( Dalam Pailit )Pemohon masuk dalam kategori sebagai Kreditor Separatis

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknyaberkeberatan ataspenetapan jumlah tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator dan dalampetitumnya mohon agar dinyatakan jumlah tagihan Pemohon dalam perkaraKepailitan Handiono ( Dalam Pailit ) sampai tanggal 27 September 2018adalah sebesar Rp. 15.665.667.189.91 ( lima belas milyar enam ratus enampuluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluhsembilan rupiah koma sembilan puluh satu sen ) dengan sifat separatis

Menetapkan jumlah tagihan Pemohon dalam perkara kepailitan Handiono( Dalam Pailit ) sampai tanggal 27 #4September 2018( sejak tanggal putusan Pailit ) adalah sebesar Rp. 15.449.517.189,91 (limabelas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribuseratus delapan puluh sembilan koma sembilan satu sen rupiah ) denganhalaman 34 Putusan Nomor : 13/Padt.SusPailitRenvoi/2018/PN.Niaga Sbysifat separatis ;4.

Memerintahkan Termohon untuk mencatat tagihan Pemohon dalam DaftarPiutang Tetap Dalam Kepailitan Handiono ( Dalam Pailit ) dengan jumlahsebesar Rp. 15.449.517.189,91 ( lima belas miliar empat ratus empat puluhsembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilankoma sembilan satu sen rupiah ) dengan sifat separatis ;5. Menolak permohonan Pemohonan selain dan selebihnya ;6.

kasasi tanggal 18 September 2019yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapatdibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena PT.Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensiterhitung sejak tanggal 25 September 2018, sehingga pelaksanaan hakeksekusi atas objek lelang oleh Kreditor Separatis

SusPailit/2020tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karenapelaksanaan hak untuk melakukan eksekusi sendiri selaku KrediturSeparatis telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 3/7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, dimana diatur bahwa yang dimaksuddengan harus melaksanakan haknya adalah Kreditur Separatis sudahmulai melaksanakan haknya, sehingga berdasarkan penjelasan pasaltersebut, yang dimaksud dengan harus melaksanakan

haknya adalah padasaat Kreditur Separatis mengajukan permohonan lelang, dalam jangkawaktu 2 (dua) bulan sejak Debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi,kreditur telah mulai melaksanakan haknya, bukan dimaknai sampai denganterlaksananya penjualan terhadap objek lelang atau dengan kata lainPemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis sudah mulai melaksanakanhaknya sebagaimana diperintahkan oleh undangundang tersebut;Bahwa lagi pula terkait dengan jadwal pelaksanaan penjualanterhadap objek lelang tersebut

Nomor 688 K/Pdt.SusPKPU/2015dan:Jumlah Kreditur Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni2 Kreditur, yang menyetujui: 1 Kreditur, dan yang tidak menyetujui:1 Kreditur, serta abstain: 0 Kreditur,sehingga:Dari total tagihan Kreditur Separatis yang berjumlah Rp359.262.027.982,(tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta duapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlahsuara 35.926 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam) dimana

Multikimia Intipelangi Konkuren 222,850,983.005 Sinoasia Holding Limited Separatis 309,983,023,962.00Sinoasia Holding Limited Konkuren 19,495,780,673.00 7.

Nomor 688 K/Pdt.SusPKPU/2015dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari KrediturKonkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;3) lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur Separatis yang hadir, harussetuju;4) Krediturkreditur Separatis yang setuju sebagaimana dimaksud dalamangka 3 di atas, harus mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagiandari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadirdalam rapat tersebut;.

Bahwa faktanya pada saat pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara/VotingRencana Perdamaian pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, jumlahKreditur Separatis dari Termohon Kasasi Il yang hadir dan berhakmengeluarkan suara ada 2 (dua) Kreditur yaitu Pemohon Kasasi danSinoasia Holding Limited.

Kusuma4 Konkuren 271.284.709,2 271.284.709,2Dewa Santosag Pte Multikimia Konkuren 222.850.983, 222.850.9838, Intipelangi6 Smoasia Holding separatis 309.983.023.962, 309.983.023.962,LimitedSinoasia Holding Konkuren 19.495.780.673, 19.495.780.673,LimitedPT. Bank Negara7 Indonesia Separatis 262.105.453.884, (Persero) Tbk. PT. Bank Negara 49.279.004.020, 222.047.846.374,Indonesia Konkuren 9.221 .386.480,(Persero) Tbk.

Bank Negara Indonesia (Persero), Tok. yang diajukan kepadaTERMOHON (Tim Kurator) pada tanggal 29 Januari 2019 terbagi menjadi : tagihan separatis sebesar Rp 83.293.239.250,87 dan tagihan konkuren sebesar Rp 34.189.420.128,13Bahwa terhadap tagihan separatis dari PT.

Bank Maybank Indonesia, Tok. yang diajukan kepadaTERMOHON KONVENSI (Tim Kurator) pada tanggal 01 Februari 2019 terbagimenjadi : tagihan separatis sebesar Rp 65.000.000.000, dan tagihan konkuren sebesar Rp 30.107.820.951,Bahwa terhadap tagihan separatis dari PT.

Bank Maybank Indonesia, Tbk. yaitu :e tagihan selaku kreditor separatis : Rp 65.000.000.000.e tagihan selaku kreditor konkuren : Rp 30.107.820.951,3.4 Tagihan BPD Sumsel Babel yaitu :e tagihan selaku kreditor separatis : Rp 50.000.000.000.e tagihan selaku kreditor konkuren : Rp 11.000.957.370,3.5 Tagihan PT. Bank UOB Indonesia yaitu :e tagihan selaku kreditor separatis : Rp 2.912.523.861,3.6 Tagihan PT.

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (8) UU KUP danPasal 19 ayat (6) UU PPSP menentukan bahwa kedudukanNegara lebih tinggi dari Kreditur Separatis (Gadai dan Hipotek).= UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan danPKPU), yaitu :Pasal 60 ayat (2)Hal. 18 dari 26 hal. Put.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUKepailitan dan PKPU dan penjelasannya ; Pasal 21 ayat (1) danayat (3) UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, sertaPenjelasan Umum Butir 4 UU No.4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah diatur bahwa Negara memiliki kedudukan yanglebih tinggi dari Kreditur lain termasuk kreditur Separatis (Gadaidan Hipotek), upah buruh, dan fee kurator.7.

Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi KecualiDitentukan Lain oleh UndangUndang.Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaanlain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwakreditur separatis tersebut lebih tinggi kKedudukannya dari hakhak terdahulu lainnya, kecuali undangundang menentukansebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata).Apakah ada undangundang yang menentukan sebaliknya.Memang ada.

"Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID InACCE Project & AKPI Materi Ill berjudul Kedudukan Tagihan Buruh,Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam KepailitanPerusahaan menyatakan bahwa :"Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan di atas,berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo.

No. 963 K/Pdt.Sus/2010Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa Negara (piutang pajak)memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kreditur Separatis,Upah Buruh, dan Fee Kurator, sehingga sudah seharusnya Negara mendapatpembagian boedel pailit yang lebin besar dari Kreditur Separatis, Upah Buruh,dan Fee Kurator.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon kasasi (KPP PRATAMABANDUNG BOJONAGARA/Pemohon) tersebut tidak

Pst.atas rencana (proposal) perdamaian, dimana berdasarkan HasilRekapitulasi Pemungutan Suara Kreditor Konkuren dan HasilRekapitulasi Pemungutan Suara Kreditor Separatis atas Rencana(Proposal) Perdamaian PT. Jaya Smart Technology, PT.

,BANK OCBC NISP,Tok. menyatakan ketidak mampuannya melakukan pembayaranutangnya ;Bahwa didalam rapat kreditor pada hari Selasa tanggal 25 September2018 dengan agenda penanda tanganan Surat Perjanjian Perdamaian,ternyata semua kreditor telah menanda tangani Surat Perdamaiansetelah pihak pihak diberi kesempatan oleh Pengurus untuk membaca Isisurat tersebut, kecuali Kreditor Separatis : PT BANK OCBC NISP, Tbk.yang menolak untuk membubuhkan tanda tangan dengan alsansebagaimana tersebut di atas ;Bahwa

kemudian Kreditor Separatis ; PT BANK MANDIRI (PERSERO)Tbk. dengan suratnya tanggal 26 September 2018 yang ditujukan kepadaMajelis Hakim melalui Hakim Pengawas telah mengajukan suratkeberatan terhadap dokumen penanda tanganan Perjanjian PerdamaianPT.JAYA SMART TECHNOOGY, PT ROYAL STANDART, UNTUNGSASTRAWIJAYA dan IRMA HALIM (dalam PKPU) dan menyatakanmencabut dan membatralkan persetujuannya atas Perjanjian PerdamaianHal 7Putusan No.04/Pdt.Sus/PKPU/2018/Pn.

Pst.perdamaian sebagai tanda persetujuan perdamaian, akan tetapi olehkarena Kreditor Separatis PT BANK OCBC NISP, Tbk. dan PT BANKMANDIRI (PERSERO) Tbk. menarik kembali persetujuannyasebagaimana dinyatakan dalam suratnya seperti tersebut di atas, makadapatlah dimaknai bahwa antara para Debitor PKPU dengan ParaKreditor secara nyata belum tercapai kesepakatan untuk berdamai danpada pihak lain oleh karena imbalan jasa dan biaya biaya yangdikeluarkan oleh Tim Pengurus hingga saat ini belum dibayar oleh

Pst.perdamaian karena asetaset dari Debitor telah diajukan permohonan lelangeksekusi jaminan hak tanggungan dan fidusia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permasalahan MoluccaHoldings S.a.ridiakibatkan Para Debitor PKPU tidak melaksanakankewajibannya secara maksimal untuk berdamai dengan para kreditornya, danbahkan Para Debitor PKPU dengan mengajukan gugatan perdata kepadaMolucca Holdings S.a.r.1 yang sebelumnya tagihannya sudah diakui sebagaikreditor Separatis justru melakukan tindakan yang

Di mana hasilnya Para Kreditor dapatmenyetujul Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor denganrincian hasil voting sebagai berikut:Kreditor Konkuren: Setuju: 11 Kreditor yang secara bersamasama mewakili 100% dariseluruh tagihan Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementaradiakui yang hadir dalam Pemungutan Suara;Kreditor Separatis: Setuju: 5 Kreditor yang secara bersamasama mewakili 86,91% (delapanpuluh enam koma sembilan puluh satu persen) dari seluruh tagihanKreditor Separatis yang

Bahwa para kreditur setuju untuk memberikanperpanjangan masa PKPU menjadi PKPU Tetap, namun berbeda pendapatmengenai berapa lama perpanjangan PKPU sepatutnya diberikan kepadaDebitur sebagai berikut: sebanyak 2 Kreditur Separatis yaitu PT BCA Finance dan PT BankNegara Indonesia (Persero) Tok. hanya menyetujui perpanjangan PKPUselama 30 hari, sebanyak 1 Kreditur Separatis yaitu PT Bank HSBC Indonesiamenyatakan setuju perpanjangan PKPU selama 45 (empat puluh lima)hari, sebanyak 1 Kreditur Separatis

Bahwa krusial tercapai kesepakatan antara investor dengan parakreditur separatis, mengingat seluruh aset merupakan jaminan yangdikuasasi para Kreditur Separatis.Tim Pengurus memberikan masukan bahwa terkait kreditur separatis Bankperlu melaksanakan proses Know Your Costumer dan proses persetujuandari komite kreditur.

Konkuren berarti kreditor yang namanya terdapat dalamDaftar Kreditor Konkuren Yang Diverifikasi dan Daftar Kreditor KonkurenTerlambat yang Diverifikasi tertanggal 8 April 2019 yang diterbitkan olehPengurus;Kreditor Separatis berarti kreditor yang namanya terdapat dalamDaftar Kreditor Separatis Yang Diverifikasi tertanggal 8 April 2019 yangditerbitkan oleh Pengurus;Kreditor Preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa dalampelunasan piutangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan

Persetujuan lebin dari % (satu. perdua) jumlah kreditorseparatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara danmewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruhtagihan dari kreditor separatis yang hadir dalam rapat tersebut;danb.

Trust Securitas selaku pembeli cessie dari BPPN dalam halini menurut kami bukanlah seabgai pemegang hak separatis, olehKarena apa yang menjadi piutang dari BPPN cacat hukum, hal inisehubungan dengan pemberian kredit terhadap PT. IndopancaGarminda (pailit) sangat besar jumlahnya yaitu sebesar Rp.305.000.000.000, melebihi jumlah asset yang dijaminkan berdasarkanhasil penilaian apprisial sebesar Rp. 20.000.000.000.;3.

Bahwa berdasarkan pemberian kredit yang cacat hukum dimaksud,maka secara mutatis mutandis kedudukan separatis dari PT. TrustSecuritas batal demi hukum, dan oleh karenanya dari hasil penjualantersebut jelas klien kami selaku Kreditor stimewa berhak atas penjualantanah dan bangunan pabrik;4.

Putusan judex facti membingungkan dimana pertimbangan hukum satudengan yang lain bertentangan dan menyalahi ketentuan yang berlaku. dalam alinea ke tujuh pada halaman 3 tersebut diatas, PengadilanNiaga menyatakan:bahwa dengan mempernhatikan tanggapan pihak Kurator besertabuktibukti tefampir (yang diajukan dalam sidang tanggal 26Oktober 2005) dan mempematikan pula penolakan Kuasa Pemohonmengenai nincian Dafflar Pembagian Tahap kedua/Terakhir kepadapara Kreditor Separatis PT.

Indopanca Garmindoditambah dengan mengadakan penibahan atas Daftar Pembagian TahapKedua/Terakhir menurut pendapat Mahkamah Agung cukup beralasan;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan tanggapanKurator, maka Daftar Pembagian Tahap Kedua/Terakhir kepada paraKreditor Separatis PT. Indopanca Garmindo (dalam pailit) yang telahdisetujui oleh Hakim Pengawas dan Kurator tanggal 21 September 2005mengalami perubahan yaitu: PT.

Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Kedua/Terakhir kepada paraKreditor Separatis PT. Indopanca Garmindo (dalam pailit) yang telahdisetujui oleh Hakim Pengawas dan Kurator tanggal 21 September2005 mengalami perubahan yaitu: PT.

., tertangal 7Juni 2011 Termohon selaku Debitor telah diberikan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, untuk waktu selama45 (empat puluh lima) hari;Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2011 pada saat rapatverifikasi/oencocokan piutang, Kreditor Separatis yang telah mengajukandan mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus adalah sebanyak 3(tiga) Kreditor Separatis dengan jumlah seluruh nilai tagihan sebesarRp28.121.413.916,94 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh satujuta empat

ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam belas komasembilan puluh empat rupiah), (vide Lampiran 3 Perjanjian Perdamaian),dengan perincian nilai tagihan masingmasing Kreditor Separatis adalahsebagai berikut:a.

Bank PermataTbk. dengan nilai tagihannya adalah didasarkan pada perhitunganTagihan Bunga dan Denda dari Pemohon selaku Kreditor Separatis,yakni dengan nilai tagihan sebesar Rp1.511.066.555,00 (satu miliar limaratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh limarupiah);5.

Bahwa terhadap tagihan para Kreditor Separatis dan Kreditor Konkurentersebut di atas, Termohon telah menawarkan usulan perdamaian melaluisuratnya tertanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan PenguranganUtang dan Proposal Perdamaian, yang pada pokoknya berisi:A. Terhadap PT. Bank Permata Tbk. (vide Lampiran 4 PerjanjianPerdamaian');1.

Kreditor Separatis PT. Bank SyariahMandiri meminta kepada Termohon untuk tetap membayar kewajibansebesar Rp1.428.511.178,15 (satu miliar empat ratus dua puluhdelapan juta lima ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh delapan komalima belas rupiah) (vide Lampiran 8 Perjanjian Perdamaian);C. PT. PAN Indonesia Bank. Kreditor Separatis PT. PAN Indonesia Bankmeminta kepada Termohon untuk tetap membayar hutang pokokditambah bunga (vide Lampiran 9 Perjanjian Perdamaian);7.

nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dariFIRDAUS AHLAN menjadi FIRDAUSAlasan perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut adalah untukmenyesusaikan nama di kutipan akta kelahiran dengan nama diberbagai dokumen yang Pemohon miliki, seperti pada Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan beberapaljazah Pemohon, yang di dalam semua dokumen tersebut namaPemohon tertulis FIRDAUS;Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;Pemohon tidak pernah terlibat dengan gerakan separatis

Akta Nikah Nomor 650/24/VIII/2005, SuratTanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 11 OA 0a 0123950, Ijazah(Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah NomorE.IV.AMTs.123933580, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah PelayaranMenengah Atas Nomor 03 OB 02zz3 0000598, Ijazah Universitas SatyaNegara Indonesia Nomor 001.824/S1/VII/2004, Keputusan Bupati BelitungNomor 821/069/KEP/III/2007 tertulis nama FIRDAUS; Pemohon tidak pernah memiliki permasalahan hukum; Pemohon tidak pernah terlibat dengan gerakan separatis

Moses Dwijangge akandiserahkan kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjatadi Wilayah Timika dan sekitarnya.39.

Moses Dwijangge akandiserahkan kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjatadi Wilayah Timika dan sekitarnya.Hal 38 dari 75 hal Putusan Nomor : 19K/PM.III19/AD/I/2020MenimbangMenimbang42.

Moses Dwijangge akandiserahkan kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjatadi Wilayah Timika dan sekitarnya.3.

Moses Dwijangge dengan mengabaikannalurinya sebagai prajurit TNIAD yang sebenarnyamengetahui bahwa amunisi tajam kaliber 5,56 mm selaindigunakan oleh anggota TNIAD juga dapat digunakan olehKelompok Kriminal Separatis Bersenjata.

Meningkatnya aksiaksi terror dan penembakan yangdilakukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata diwilayah Papua khususnya wilayah Timika dan sekitarnya,akibat adanya tambahan amunisi yang dari Terdakwa.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual munisikepada Sdr.

Tjiam Liepabrik yang berlokasi di HoaJalan Veteran No. 8 DesaCukanggalih, KecamatanCurug, KabupatenTangerang, Banten Bahwa, atas utang tersebut, Tergugat telah mendaftarkan seluruh tagihanterhadap Penggugat dengan buktibukti, aktaakta jaminan yang memperkuat, sehinggaTergugat mendapatkan peringkat Kreditor separatis, hal ini telah disetujui danditandatangani pihak Tergugat;Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas melalui Penetapan Nomor 3/03/HP/2011/68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Pebruari 2012

(bukti P11dan 12);Bahwa dengan berdasar pada ketentuan tersebut, Penggugat telahmemberitahukan kepada Tergugat selaku Kreditor Separatis tentang lewatnya jangkawaktu eksekusi dan meminta kepada Tergugat selaku Kreditor Separatis untukmenyerahkan benda yang menjadi agunan, berupa : No Nama Aset Luas (m?) Bukti KepemilikanAset Tetap1 Tanah kosong yang 448 SHM No. 54/Ketos a.n. Edijantoberlokasi di Desa Ketos, SHM No. 55/Ketos a.n.

sama sekali tidakmenanggapi permintaan dari Penggugat dan Tergugat selaku Kreditor Separatis jugatelah memberitahukan kepada Penggugat melalui suratnya Nomor TFS.SAM/236/2012tertanggal 27 April 2012 yang pada intinya tidak bersedia menyerahkan kepadaPenggugat dengan alasan bahwa harta tersebut bukan merupakan boedel pailit PT.

Elang Perkasa LestariJaya (Dalam Pailit) (bukti P13);Bahwa peringkat kreditor Tergugat adalah Kreditor Separatis, maka jelas demihukum barang/asset jaminan merupakan boedel pailit, meskipun jaminan utang PT.Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit) kepada Tergugat adalah milik pihak ketiga,dengan pertimbangan :e Bahwa Tergugat sebagai kreditor separatis harus mempunyai hak agunan ataskebendaan sehingga haknya untuk didahulukan dapat terpenuhi;e Bahwa jaminan yang diberikan kepada kreditor separatis

Elang Perkasa Lestari Jaya (Dalam Pailit),Pemohon Kasasi telah mendaftarkan seluruh tagihan dengan buktibuktiyang kuat, sehingga Pemohon Kasasi telah mendapatkan peringkatKreditor Separatis;3 Kurator tidak memiliki kewenangan untuk menuntut diserahkannya agunan olehKreditor yang bukan merupakan milik Debitor;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbanganhukum dan putusannya yang pada intinya memerintahkan Pemohon Kasasi untukmenyerahkan Objek Sengketa yang merupakan agunan

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 telah hadir 17 (tujuh belas)Kreditur Konkuren dan 1 (satu) Kreditur Separatis diakui sementara, sebagaiberikut:Kreditur Konkuren No. Nama Kreditur Jumlah Suara1. PT. LAUTAN LUAS, TBK. 1452. PT. MULTI SARANA TARUNA KRIDA 83. PT. ABADI KIMIA 1264. PT. PANCA TUNGGAL EKA ARTHA MAKMUR 555. CV DIRGAHAYU 186. PT. INDONESIA DIRTAJAYA ANEKA INDUSTRI BOX 4(PT.INTAN USTRIX)7. PT. INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL 1088. PT. INDOPICRI 2629. PT.

HOPAX INDONESIA 7413 ASIABASE RESOURCES, PTE., LTD 40414) INTERFIBER ASIA, PTE., LTD 4515 SANYI RESOURCES, PTE., LTD 36016 IBU MELINA 1,14617 BANK BRI (PERSERO), TBK. 14,930Total 17,753 Kreditur Separatis No Nama Kreditur Jumlah Suara1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 9,704Total 9,704 2. Bahwa dalam rapat dimaksud ada krediturkreditur yang tidak diakuitagihanya, sebagai berikut: No. Nama Kreditur Jumlah Tagihan hal 3 dr 9 putusan No 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby 1. ZT. Holding PTE.

Kreditur Separatis yang hadir : 1 Krediturf. Jumlah Suara yang hadir : 9,704 suara atau equivalen dengan100%g. Kreditur yang menyetujui :0 Suara atau equivalen dengan 0%h. Kreditur yang menolak/abstain : 9.704 Suara atau equivalendengan 100%4. Bahwa pada tanggal 12 April 2013 telah dilakukan pemungutan suara(voting) terhadap usulan rencana perdamaian yang diajukan oleh DebiturPKPU dan dihadiri oleh para kreditur yang memiliki hak suara dengan hasilvoting yaitu sebagai berikut:a.

Kreditur Separatis yang hadir : 1 Krediturf. Jumlah Suara yang hadir : 9,704 suara atau equivalen dengan 100%g. Kreditur yang menyetujui 1:0 Suara atau equivalen dengan 0%h. Kreditur yang menolak/abstain : 9.704 Suara atau equivalendengan 100%5.

ataukreditur konkuren belum dapat dipastikan dalam rapat Kreditur;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengurus danPemohon PKPU menyatakan tidak sependapat dengan alasan kedudukan BRIsebagai Kreditur separatis maupun kreditur konkuren telah didukung dengandokumen yang cukup;Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar pendapatKreditur yang ditolak oleh Pengurus yang pada pokoknya menyatakan tidakdiberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan buktibukti tagihannya;Menimbang, bahwa

79.600.000,= oo, Sebagiannilai tagihan)Pe Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU tentang Perhitungan Hak Suara Kreditor, Tim Pengurus telahmenyampaikan hasil laporan pemungutan suara Para Kreditor PT Yasanda(Dalam PKPUS) yang keseluruhannya telah terverifikasi dengan hasilpemungutan suara (voting) sebagai berikut :No Kreditur Yang Hadir Jumlah Jumlah Tagihan Jumlah Hak %Kreditur Suara1 Kreditur Konkuren 16 Rp. 1,253 ,598,254.66, 128(pembulatan) 3,73 %2 Kreditur Separatis

YASANDA (Dalam PKPU S) sudah menyampaikanlaporannya kepada kami Hakim Pengawas;2) Bahwa sampai saat akan dilaksanakannya agenda Rapat PembahasanPerdamaian pada tanggal 27 September 2019, telah terverifikasi parakreditur sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Tetap danSementara;3) Bahwa pada Rapat Kreditur pada hari Jumat tanggal 27 September 2019diketahui Jumlah Piutang: Kreditur Separatis Rp.33.041.901.096.40, (Tiga puluh tiga miliarempat puluh satu juta sembilan ratus satu ribu sembilan puluh

tanggal 27 September 2019 diadakan RapatKreditur dalam agenda Pemungutan Suara / Voting Perpanjangan PKPUSementara, sebagai berikut :1) Terhadap hasil Pemungutan Suara / Voting Kreditur Konkuren :Bahwa terhadap Kreditur Konkuren dengan jumlah kehadiran adalah 16kreditur telah melakukan pemungutan suara sebanyak 128 atau sebesar3,73% kreditur konkuren tidak setuju untuk perpanjangan PKPU Tetap,sementara Krreditur konkuren yang setuju sebanyak nihil;2) Terhadap hasil Pemungutan Suara / Voting Kreditur Separatis

:Bahwa terhadap Kreditur Separatis dengan jumlah kehadiran adalah 1(satu) Kreditur telah melakukan pemungutan suara sebanyak 1 (satu)kreditur Separatis yang menyatakan: tidak setuju untuk perpanjanganPKPU Tetap, dengan hak suara sebanyak 3304 atau sebesar 96,27 %;3.

Terhadap hasil Pemungutan Suara / Voting Kreditur Separatis :Bahwa terhadap Kreditur Separatis dengan jumlah kehadiran adalah 1(satu) Kreditur telah melakukan pemungutan suara sebanyak 1 (satu)kreditur Separatis yang menyatakan: tidak setuju untuk perpanjanganPKPU Tetap, dengan hak suara sebanyak 3304 atau sebesar 96,27 %;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 230Undangundang Kepailitan danPKPU No. 37 Tahun 2004, menyatakan : Apabila Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementaraberakhir,

Bahwa pada akhir bulan Desember 2007 Terdakwabertugas di Tim Sus Sub Satgas C Bireun dengan tugaspenggalangan dan mengumpulkan data data eks separatisGAM yang berada di Legislatif dan Yudikatif sertamendata eks separatis GAMyang masih memilki senjata,mendata berapa jumlah eks separatis GAM yang beradadi wilayah Bireun mencari dan mengungkap logistic,mencari indikasi kegiatan separtis GAM dan mendataaparat keamanan yang terindikasi terlibat separatisGAM, memonitor kebijakan bupati yang positif dannegatif

Intelsebanyak 4 kali, tahun 2003/2004, tahun 2004/2005.Tahun 2006, dan tahun 2007.Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukumanpidana maupun hukuman disiplin.Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktifbelum pernah diakhiri atau) mengakhiri dari ikatandinasnya sebagai anggota INI.Bahwa pada akhir bulan Desember 2007 Terdakwabertugas di Tim Sus Sub Satgas C Bireun dengan tugaspenggalangan dan mengumpulkan data data eks separatisGAM yang berada di Legislatif dan Yudikatif sertamendata eks separatis

GAMyang masih memilki senjata,mendata berapa jumlah eks separatis GAM yang beradadi wilayah Bireun mencari dan mengungkap logistic,mencari indikasi kegiatan separtis GAM dan mendataaparat keamanan yang terindikasi terlibat separatisGAM, memonitor kebijakan bupati yang positif dannegatif.Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan Sadri.

GAMyang masih memilki senjata,mendata berapa jumlah eks separatis GAM yang beradadi wilayah Bireun mencari dan mengungkap logistic,mencari indikasi kegiatan separtis GAM dan mendataaparat keamanan yang terindikasi terlibat separatisGAM, memonitor kebijakan bupati yang positif dannegatif.Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi 1, saksi IIIdan saksi IV. tahun 2008 di Kec.

GAMyang masih memilki senjata,mendata berapa jumlah eks separatis GAM yang beradadi wilayah Bireun mencari dan mengungkap logistic,mencari indikasi kegiatan separtis GAM dan mendataaparat keamanan yang terindikasi terlibat separatisGAM, memonitor kebijakan bupati yang positif dannegatif.Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi 1, saksi IIIdan saksi IV tahun 2008 di Kec.

Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab UndangUndang Hukum PerdataRI (KUHPer) adalah :Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undangundang kepadaseorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripadayang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipoteklebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal undangundang dengantegas menentukan kebalikannya ;2.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 15alinea 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa meskipun KPP Pratama Bandung Bojonagara adalahKreditur Preferen yang didahulukan akan tetapi apabila dilihat dari daftarkreditur separatis dan preferan lainnya, jumlah pembagian sebesar Rp.611.324.382, (enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu tigaratus delapan puluh dua rupiah) dari total uang tunai yang akan dibagikansebesar Rp. 9.689.725.051,(sembilan milyar

enam ratus delapan puluhsembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) adalahsudah cukup wajar dan proposional dibagikan kepada Kantor Pajak PratamaBandung Bojonagara""Menimbang bahwa apabila dibagi menurut permohonan Pemohon, makatidak tercapai nilai keadilan bagi Kreditur lainnya yang juga berhak mendapatpembagian yaitu terdiri dari Kreditur Separatis Bank Mandiri sebesar Rp.79.095.944.434,(tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh lima jutasembilan ratus empat puluh empat

Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012Pusat dan tidak tertagihnya piutang tersebut dapat merugikan keuangan negara.Oleh karena itu, pembagian harta pailit haruslah menempatkan kedudukanNegara di atas Para Kreditur lainnya, baik terhadap barangbarang milikPenanggung Pajak, maupun terhadap Kreditur separatis, bahkan terhadap upahburuh sekalipun. Justru dengan tidak dipenuhinya pembayaran piutang pajaktersebut kepada Negara maka berpotensi menimbulkan kerugian Negara.A.

Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi KecualiDitentukan Lain oleh UndangUndangSelain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain daripemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatistersebut lebih tinggi kedudukannya dari hakhak terdahulu lainnya,kecuali undangundang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2)KUH Perdata)Apakah ada undangundang yang menentukan sebaliknya.

Olehkarena itulah, mereka dikenal dengan sebutan Kreditur Separatis atau SecuredCreditor yaitu Kreditur yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminankebendaan yang diletakkan oleh Debitur kepadanya untuk pelunasan piutangterhadap Debitur tersebut;Pemberian kewenangan eksklusif kepada Kreditur Separatis tersebut merupakansuatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada prinsipnyadianut juga oleh hampir di seluruh dunia.

No. 049 PK/Pdt.Sus/201112lain untuk didahulukan (Secured Creditors/Unsecured Creditors atau prinsipStructured Creditors);3 KUHpPerdata dan UU Kepailitan telah sama dan sebangun dalam menetapkanklasifikasi Kreditur atau peringkat Kreditur yaitu, Kreditur Separatis (pemegangHak Jaminan), Kreditur preferens dan terakhir Kreditur Konkuren;4 KUHpPerdata dan UU Kepailitan telah sama dan sebangun dalam engaturmengenai hak Kreditur yang didahulukan yaitu Kreditur pemegang hak jaminan(Kreditur Separatis)

yang paling prinsip adalah PENGAKUAN atas hakhak dariKreditur Separatis mengingat hak Kreditur Separatis telah secara tegas diatur dalamundangundang;Bila hakhak Kreditur Separatis in casu PT.

BCI selaku Kreditur Separatis (Secured Creditor) dan,2 Hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Moch.Toha Km. 7, Bandung sebesar Rp 24.978.598.468, (dua puluh empat milyarsembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empatratus lima puluh delapan rupiah) seluruhnya diserahkan kepada PT. BCI selakuKreditur Separatis atas jaminan Tanah dan Bangunan Pabrik tersebut;2 Keberatan dari RATNAWATI, dkk (33 orang) pekerja di PT.

Maka dengan demikian bahwa tagihan upahterutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu dari pada utangutang lainnyatermasuk utang kepada Kreditur Separatis (PT.

adalah Kreditor Separatis dari PT.

tersebut untuk mendapatkanpembayaran utangnya dari hasil penjualan benda jaminan ;18.19.20.21.Artinya Kurator berhak dan berkewajiban secara hukum menuntutKreditor Separatis agar menyerahkan benda asset jaminan yang dikuasaiKreditor Separatis.

Secara a contrario, Kreditor Separatis berkewajibanmenyerahkannya kepada Kurator ;Bahwa Tergugat adalah merupakan Kreditor Separatis dari PT.

Menyatakan bahwa Hak Tergugat selaku Kreditor Separatis dari PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) untuk mengeksekusi/menjual sendiri assetasset/benda jaminan hutang PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) selakuDebitur dari PT.

Bahwa Undangundang memang memberikankesempatan kepada Kreditor Separatis untuk melakukan penjualanterhadap benda yang menjadi agunan dengan kewajiban untukmenyerahkan pertanggung jawaban pelaksanaan eksekusi dan sisa hasilpenjualan benda agunan tersebut kepada Kurator.

TRIYANTO& REKAN, berkantor diJalan Cikini Raya Nomor 39,Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus,tanggal 12 Februari 2013;Para Turut Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi Illdan Pemohon Kasasi IV dahulu Kreditor Separatis dan KreditorKonkuren;WEMPY DAHONG,bertempat tinggal di JalanGunung Merapi Nomor 203Makassar, Sulawesi Selatan;Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Preferen;BANK CENTRAL ASIACabang MAKASSAR,Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Separatis;5.berkedudukan di JalanJenderal Ahmad

YaniMakassar;BANK PANIN CabangMAKASSAR, berkedudukandi Jalan Sam RatulangiMakassar;Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Separatis;6.EFFENDI;Turut Termohon Kasasi dahulu Kreditor Konkuren;7.PROF.

Bank CIMB Niaga Cabang Makassar, Jalan Jendral AhmadYani Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihanRp18.840.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus empatpuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilanbelas rupiah);3. Bank Panin Cabang Makassar, Jalan Ratulangi Makassar adalahKreditor Separatis dengan tagihan sejumlah Rp705.761.397,00(tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratussembilan puluh tujuh rupiah);4. Wempy Dahong/J. Akbar, SH.

Griya PenaMas sebesar Rp4.925.360.000,00 yang tidak dipailitkan dalam putusanPengadilan;Bahwa dengan demikian, putusan Hakim Pengadilan Niaga Makassar,Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Mks. tertanggal 13Desember 2012 yang menggabungkan tagihan Kreditor Separatis PT.Bank Central Asia kepada Debitor PT.

Bank CIMB Niaga sebagaiKreditor berdasar alasan hukum bahwaKreditor Separatis PT. Bank CIMB Niagatidak memiliki hubungan hukum hutangpiutang dengan Debitor Herry dalampalit;Ditegaskan sendiri oleh Kreditor Separatis PT.

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU):a Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan/Separatis:Setuju 0%Tidak Setuju 67,72%Abstain 32,28%b Kreditor Konkuren:Setuju 0,02%Tidak Setuju 72,83%Abstain 27 A15%= Terhadap Rencana Perdamaian dari Richard Setiawan (Dalam PKPU):a Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan/Separatis :100% menolak/tidak setuju atas rencana perdamaian;b Kreditor Konkuren :Setuju0,02%Tidak Setuju 72,83%Abstain 27.15%e Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian yangdiajukan

Dhiva InterSarana (Dalam PKPU) sejumlah 12 (dua belas) Kreditor, dengan rincian 5 (lima)Kreditor Separatis/Dijamin Dengan Hak Kebendaan, dengan nilai tagihan yangdiakui oleh Tim Pengurus PT.

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU)dengan hasil sebagai berikut :a Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan/Separatis:0%Tidak Setuju = 67,72%AbstainSetuju32,28%a Kreditor Konkuren:0,02%Tidak Setuju = 72,83%Abstain627,15%Bahwa kemudian Tim Pengurus PT.

Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) danRichard Setiawan (Dalam PKPU) melakukan pemungutan suara atasrencana perdamaian Terhadap Richard Setiawan (Dalam PKPU) denganhasil sebagai berikut:7 Bahwa hasil pemungutan suara/voting atas Rencana Perdamaian PT.Dhiva Inter Sarana (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut:a Kreditor Pemegang Jaminan hak Kebendaan/Separatis:e Menolak atas rencana perdamaian sejumlah 4 (empat)Kreditor dari total 5 (lima) Kreditor Pemegang Jaminan hakkebendaan/separatis yang hadir, serta

Dhiva Inter Sarana(Dalam PKPU) ditolak/tidak dapat diterima;9 Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang jo Hasil Pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian PT DhivaInter Sarana (Dalam PKPU), yakni: menolak rencana perdamaian sejumlah4 (empat) kreditor dari 5 (lima) kreditor yang hadir dengan jumlah piutangYang Dijamin dengan hak kebendaan/separatis yang diakui yakni sejumlahRp. 1.158.878.732.190,28, maka