Ditemukan 1529 data
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
237 — 112
TENTANG TENGGANGWAKTU; a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaragugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara Aquo bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 jam15:00 bertempat dikediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan dibalai kampung Depokrejo, Bahwa adanya Pemberhentian
118 — 45
gugatan penggugat harus di tolak karena saat pengukuranPenggugat tidak pernah mengajukan pembatalan secara lisan maupuntertulis sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat. 1 Penggugatberdalil karena saat pengukuran tidak pernah mengajukan keberatan secaralisan maupun tertulis kepada instansi BPN agar obyek tersebut tidak bolehterbitkan sertifikat hak milik Tergugat i1dijelaskan bahwa sebelummenerbitkan sertifikat Tergugat 1 ada pengumuman secara resmi lewatkantor Desa Oelnasi selama tengang
67 — 18
Telahdipanggil para pihak tidak ada Kesepakan atau Perdamaian.Berdasarkan hal tersebut di atas diberi tengang waktu Para Pihakuntuk meneyelesaikannnya ke Pengadilan dalam jangka waktu 3bulan;Bahwa berdasarkan dan alasan Fakta Yuridis yang Turut Tergugat kKemukakandiatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggiberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :Dalam pokok perkara :e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
309 — 241
Poin 3 tanggal 9 Juli 1991yang menyatakan bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.halaman 52 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPIdan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
SRIYONO , DKK
Tergugat:
PT. MILLENNIUM PHARMACOM INTERNATIONAL, TBK
68 — 60
02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku inHalaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst.cassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
244 — 163
Tol CimanggisCibitung seluas 38.351 M2, sebagaimanapermohonan para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa bukti PI2 dan bukti PIl2, yang didalilkan oleh paraPenggugat sebagai upaya keberatan tidaklah memenuhi ketentuan pasal 76ayat (4) dimana penyelesaian upaya administratif mesti berkaitan dengan batalatau tidak sahnya Keputusan;Menimbang, bahwa selain daripada itu setelan Majelis Hakimmencermati bukti PI2 dan bukti PIl2, dikaitkan tengang
83 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
LAILA NAJAH
Tergugat:
1.PT. BANK KB BUKOPIN Tbk Cabang Mataram
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG NEGARA ( KPKNL) MATARAM
98 — 69
melihat sertifikat Penggugat pada saat mauFotocopy bersama anak Penggugat dan pada tahun 2018 pernah terjadi gempadi lombok dan tahun 2019 ada bencana covid 19;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.l1 tentang permohonan kredit pemilikan rumah atasnama laila Najah, bukti surat T.l2 tentang surat persetujuan pemberian kredit,bukti Surat T.Il3 tentang perjanjian kredit dengan memakai jaminan antar LailaNajah,S.Psi dengan umar hasni, bukti surat T.l4 tengang
106 — 42
;Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABNMenimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan:Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.DTahun
73 — 31
sebelumnya itu Saksi juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Saksi menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu) Desa Sumiling, Kecamatan Masamba daritahun 2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Saksi menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, SekolahDasar Negeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar NegeriMariri tempat Saksi sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Saksi membuatSurat Keputusan (SK) tengang
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
50 — 21
Tergugat tidak ada memberikan semua Suratsuratperingatan ataupun suratsurat yang berhubungan dengan perjanjianhutang piutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:a) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife;b) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang
101 — 16
di atas dalam Pasal 610 ayat 1 huruf a RV dimana ditentukanbahwa dwangsom tersebut hanya dapat dijatuhkan dan dikabulkan dalam hal putusan yang tidak menyangkuttentang membayar sejumlah uang;Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini disamping menuntut adanya ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum maka dwangsom yang dimintakan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;Meninbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang agar menghukum Para TergugatRekonpensi baik sendirisendiri maupun secara tengang
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
196 — 70
menyelesaikanKeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dibatalkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti denganpenetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatanoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)hari kerja setelah berakhirnya tengang
1.Siti Nabilah, Dkk (Ahli Waris Almarhum H. Rusli bin H.Rojali)
2.Kantor Hukum RJA dan Rekan - Kuasa Hukum Ahli Waris Alm H Rusli
Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Jakarta Selatan
Intervensi:
Sintong Panjaitan
615 — 587
tanggal 20 Februari 2020 diperbaiki tanggal 24 Maret 2020, yangberdasarkan ketentuan pada huruf "b" telah lewat waktu 90 hari setelahditerbitkannya surat keputusan aquo;maka terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan memberi penilaian hukumsebagai berikut:diMenimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatanPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
168 — 63
kepada Terbanding II/semulaTergugat Il dan Turut Terbanding , Il/semula Turut Tergugat I, Il masingmasing tanggal 31 Mei 2021 ;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera Muda PerdataPengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 Juni 2021, bahwaPembanding/semula Penggugat, Terbanding , Il/semula Tergugat I, II danTurut Terbanding I, Il/semula Turut Tergugat I, Il belum mempelajari berkas;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
71 — 19
nantidiserahkan kemudian oleh karena rumah Termohon dalam keadaan kosongtidak berpenghuni;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyataPenangkapan yang dilakukan Termohon adalah kategori tertangkap tangansebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHAP dan penangkapan tersebut dilakukandengan membawa dan memperlihnatkan Surat Tugas dan Surat PerintahPenangkapan serta melibatkan aparat Desa Setempat dan setelah dilakukanpenangkapan terhadap Pemohon, Termohon telah menyerahkan Pemohonkepada penyidik dalam tengang
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Tengang
85 — 26
EKSEPSI TENTANG TENGANG WAKTU.Bahwa Objek Gugatan Penggugat Pada halaman 2 angka yaitu: SuratKeputusan Walikota Prabumulih No.875/KPTS/BKD.II/2012. Tanggal 6Desember 2012, tentang memberhentikan dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil Ir.
PT. CIPTA HUTAMA MARANTI
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
783 — 587
dalil gugatannya menyebutkanmengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Juli 2020 dan dikuatkan denganketerangan saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha NegaraMenimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tengang
Terbanding/Penggugat : Bambang Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
Turut Terbanding/Tergugat II : SULISTYO SRI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pesawaran
110 — 70
./2021/PTTJK.Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undangundang,oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semulaTergugat pokoknya didasarkan dengan alasanalasan sebagai berikut:KEBERATAN PEMOHON BANDING/PEMBANDING ATAS PUTUSANPENGADILAN NEGERI KELAS II KALIANDA NO :31/PDT.G