Ditemukan 1411 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : officio obicio oficce olivio ofiice offcio oficia omicko
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; M E L A W A N : - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
107 — 58
  • pipadiwilayah PDAM Kota Makassar ;eBahwa yang berwenang memasang diwilayah saksiadalah Pak Idris ; 2 Saksi kedua Tergugat bernama : Frans Pakka, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikuteBahwa saksi masuk di PDAM sejak tahun 1995 danawalnya ditempatkan di Makassar dengan jabatanterakhir Kepala Seksi Pengawasan Asset danKeuangan ;eBahwa tugas pokok saksi disamping sebagai Kepala seksiPengawasan Asset dan Keuangan juga bagian dariSatuan Pengawasan Internal kedua jabatan ini otomatis(Ex Oficio
    diperiksa malam, tidak ada lagiyang diperiksa ; eBahwa kesimpulan dari SPI selesai besok, tanggal 6Agustus ; eBahwa ada rapat internal SPI untuk kesimpulanpemeriksaan pelanggaran pada tanggal 6 Agustus2014 ;eBahwa hasil pemeriksaan dari SPI, yaitu seksi SPImembuat berita acara diserahkan kepada Kabag SPI,Kabag SPI membuat laporan ; Bahwa saksi lupa isi laporan ;Bahwa benar seluruh anggota SPI bertandatangan KepalaBagian dan Kepala seksi ;eBahwa tidak ada surat tugas khusus SPI secaraadministrasi (Ex Oficio
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 530/Pdt.G/2015/PA.Ska.
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon dan Termohon
47 — 26
  • terhadap putusnya perkawinan karenaperceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapatdiberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf bdalam Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex oficio
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Perceraian
Register : 25-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1255/Pdt.G/2012/PA. JB
Tanggal 29 Oktober 2013 — Pemohon Termohon
46 — 4
  • Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, PenggugatRekonpensi keberatan, karena nafkah iddah, kiswah dan mutah telah diatur dalamKompilasi Hukum Islam dan menjadi kewajiban seorang suami yang akanmenceraikan istrinya, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi rekonpensi yangmenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi kabur adalah tidak tepat karenaberdasarkan berdasarkan pasal 41 (c) Undangundang Nomor 1 tahun 1974,Pengadilan secara secara ex oficio
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-03-2012 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 11-12-2013
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Pkl
Tanggal 26 Juli 2012 — PEMOHON TERMOHON
15 — 5
  • sebesar Rp 1.500.000,00 Sampai anak tersebutdewasa;Menimbang, bahwa Pemohon adalah karyawan PT Lojitex dengan penghasilanRp.3.500.000,00 setiap bulan dengan tanggungan angsuran di Bank yang diakibatkanoleh pinjaman untuk usaha yang kini telah tutup, atas tuntutan Termohon tersebutPemohon tidak memberikan jawaban secara rinci dan tegas sedangkan sesuai pasal 41huruf (c) UndangUndang Perkawinan Nomor Tahun 1974 Jo Pasal 149 (a),(b) dan (d)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka majelis hakim secara Ex oficio
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2014 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 04-10-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Sgm
Tanggal 17 April 2014 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI VS TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
55 — 30
  • keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdianistri in casu termohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yangsematamata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaandengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patutdilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalampemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim berpendapat memiliki Kewenangan secara ex oficio
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 13-06-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1363/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
  • satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai jjin talak saturaj tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalamperkara ini atas kehendak Pemohon Konpensi sebagai suami TermohonKonpensi, maka sebelum sampai pada diktur amar putusan, majelishakim secara ex oficio memandang perlu untuk mempertimbangkan akibathukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohonkonpensi tersebut;Menimbang
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 17-06-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 0878/Pdt.G/2015/PA.Srg
Tanggal 18 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
  • Maka majelis hakim secara ex oficio akanmenentukan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri.Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149, 158 dan pasal 156 huruf dKompilasi Hukum Islam yang diambil alin oleh pendapat majelis hakim, makatermohon rekonpensi patut untuk dihukum untuk membayar akibat ceraiberupa; mutah, nafkah iddah dan biaya hadhanah.Menimbang, bahwa besarnya mutah, nafkah iddah dan biayahadhanah, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dalam hal initermohon rekonpensi, sebagaimana ketentuan
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Putus : 22-04-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PN CIBADAK Nomor 12/Pdt.G/2010/PN Cbd.
Tanggal 22 April 2011 — BISRI vs PT LABUAN MONODON
207 — 48
  • namun bila ditinjaudalam kontek yang lebih luas dengan didasarkan pada hasilpemeriksaan setempat ( decente), ternyata tanah =yangdikuasai oleh tergugat lebih luas dari tanah yang dijadikanobyek gugatan, karena pada kenyataannya penggugat hanyamengugat sebagian dari beberapa bidang tanah yang dikuasaioleh tergugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas alasaneksepsi poin kedua dari tergugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selain atas kedua alasan yangdikemukakan oleh pihak tergugat, secara ex oficio
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 11-05-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 20-02-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 2067/Pdt.G/2010/PA.Jr
Tanggal 10 Januari 2011 — Pemohon dan Termohon
16 — 0
  • dipertahankan keutuhannya, dalam sebuah rumahtanggasakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan disyariatkan perkawinan;Menimbang, bahwa Majlis berpendapat, permohonan Pemohon dipandangtelah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang32Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sebagai akibat jatuh talak pemohon terhadaptermohon, maka secara ex oficio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-07-2011 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 PK/Pdt/2010
Tanggal 28 Juli 2011 —
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannya atausecara ex Oficio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidakdikemukakan para pihak yang berperkara..
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2166/Pdt.G/2016/PA.Bjn
Tanggal 17 April 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
33 — 13
  • ails 1) 44)baz) cli a 4tuArtinya : bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanparidlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut ah setaranafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;Sehingga secara ex oficio Majelis berpendapat bahwa adalah layak danberalasan hukum bila Pemohon diberikan beban muth'ah sebesar Rp1.000.000, x 12 = Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) sebagaimanadalam diktum putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohondalam konpensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 07-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1482 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Nopember 2013 — NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK, dkk vs DEWI SUSANTY Br. HUTABARAT dan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, dk
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HamonanganSilaen selaku Direktur telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2008,maka telah terjadi kelowongan Direksi, berdasarkan Pasal 94 UU No. 40 tahun2007 Direksi akan diangkat kembali oleh RUPS, sehingga Penggugat tidakdapat secara ex oficio selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haruma Karya Laju;Bahwa telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth. Untukmendiskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) Dewi Susanty BR.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 30-05-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.YK
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 17
  • ,( lima juta rupiah) hal ini sebagaimana ketentuan pasal 149huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan nafkah Iddah selama 3bulan sejumlah Rp 12.000.000,(dua belas juta rupiah) ,maka denganmengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi telah membina rumahtangga selama sekitar 5tahun dan hanya rukun beberapa bulan ( sekitar 3 bulan ), maka denganmengingat ketentuan pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan secaraEx Oficio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3238 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — Hajjah Kasinem, dkk vs. Ny. Lily Gunawan
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut pada halaman 21 alinea 3 dan halaman 22alinea 2, telah membuktikan bahwa tanah warisan milik Pemohon Kasasimempunyai Perbedaan Prinsip (berbeda luas tanah, batas tanah, letak, persildan blok) dengan tanah yang dibeli oleh Termohon Kasasi;7 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah keliru tersebut selain bertentangandengan Yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan di atas juga sangatbertentangan dengan :aPasal 178 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:Hakim karenajJabatannya atau secara ex oficio
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 11-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 211/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : HENDRIK CHANDRA WIRATNO Diwakili Oleh : ALISATI SIREGAR, SH., MH, DAN REKAN
Terbanding/Penggugat : ABDUL ROHMAN Bin H. SUEB
Turut Terbanding/Tergugat II : H. MULYADI
55 — 91
  • Bahwa pada point ke6 gugatan PENGGUGAT aquo yangmendalilkan karena klaim/keberatannya dicatatkan BPN KabupatenTangerang secara ex oficio menjabat Ketua Panitia Pengadaan Tanah RunWay 3 PT. Angkasa Pura II, bukan berarti dan atau tidak dapat dijadikanmenjadi alasan adanya hak milik PENGGUGAT, karena pencatatan ituhanyalan ersifat administrasi belaka, sehingga nanti TERGUGAT mensumir PENGGUGAT untuk dapat membuktikan haknya dalam factadilapangan dan dalam facta juridisnya.3.4.
Pengadilan PN PANDEGLANG
Upload : 21-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pdl.
56 — 8
  • Bahwa telah kami pelajari Surat Gugatan Penggugat, sebagaimana dalilPenggugat pada point 13, penarikan Camat Majasari selaku Turut Tergugat dalam perkara ini, kami menilai sematamata ex oficio konsekuensi hukumatas jabatannya selaku PPATS, sehingga sepanjang seluruh ketentuan yangmengatur tugas pokok dan kewenangan PPATS sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 Tentang Perubahan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Wanprestasi
Putus : 05-09-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat : - ANDI MAPPASOMBA Tergugat : - ROSIATI N LEPONGBULAN, SH - HERMIN LEPONGBULAN - KARTINI LEPONGBULAN - FEBERT RICARDO PINONTOAN
175 — 41
  • Dengandemikian secara hukum mendasari pada asas peradilan cepat, sederhanadan biaya murah/ terjangkau, maka cukup beralasan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar selaku Yudex Factie dalam wewenangnyasecara ex oficio dapat mengambil alh putusan Pengadilan Negeri Makassaruntuk memperbaikin ya dalam menjatuhkan putusan pada bagian rekonpensidari Penggugat rekonpensi /Tergugat Konpensi .Berdasarkan alasanalasan dalam memori banding diatas makaPembanding/dahulu Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 17-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA MAROS Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 8
  • bekas isteri tersebut gobla al dukhul,namun demikian meskipun Penggugat dalam keadaan qobla al dukhulnamun ibu Tergugat telah menyatakan bersedia memberikan mutahkepada Penggugat sejumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah), dan Penggugat menyatakan meneriman mutah tersebut, makasepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan mutah kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan bersediamenerima mut'ah sejumlah tersebut di atas, namun dengankewenangan Majelis Hakim secara ex oficio
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 209/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : ANDI MAPPASOMBA Diwakili Oleh : ANDI MAPPASOMBA
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : ROSIATI N LEPONGBULAN, SH Diwakili Oleh : ROSIATI N LEPONGBULAN, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : HERMIN LEPONGBULAN Diwakili Oleh : ROSIATI N LEPONGBULAN, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : KARTINI LEPONGBULAN Diwakili Oleh : ROSIATI N LEPONGBULAN, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : FEBERT RICARDO PINONTOAN Diwakili Oleh : ROSIATI N LEPONGBULAN, SH
78 — 46
  • Dengandemikian secara hukum mendasari pada asas peradilan cepat, sederhanadan biaya murah/ terjangkau, maka cukup beralasan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar selaku Yudex Factie dalam wewenangnyasecara ex oficio dapat mengambil alh putusan Pengadilan Negeri Makassaruntuk memperbaikinya dalam menjatuhkan putusan pada bagian rekonpensidari Penggugat rekonpensi /Tergugat Konpensi .Berdasarkan alasanalasan dalam memori banding diatas makaPembanding/dahulu Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis
Pengadilan PT JAMBI Perdata Tanah
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 93/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 16 Januari 2019 — 1. M A N, umur + 32 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Rt.01 Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 2. P I T, umur + 32 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Sembilan Tanah Kampung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 3. MUKTAR (TANG ) umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 4. HERMANELI,umur + 32 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Rt.03 Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 5. JAMALUDIN, umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 6. YURMAN, umur + 45 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ; 1. RIZAL, umur + 58 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 2. NASIR, umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 3. TIMAH, umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 4. DEH, umur + 58 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Sandaran Galleh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING SEMULA PARA TURUT TERGUGAT; Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada WARFIAN SAPUTRA, SH.,MH.dan UJANG SALEH, SH, masing-masing adalah Advokat/Pengcara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH PINANG MERAH KEADILAN yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 152, RT18, Kelurahan Handil Jaya , Kecamatan Jelutung , Kota Jambi Hp.08-117-456-117 yang bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.056/-PMK-PDT/JMB/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 108/HK /SK/ 2018/PN.SPN tertanggal 22 Oktober 2018 ; L A W A N 1. TAMIN Bin MAT PELIN, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 2. KAMARUDIN , umur 51 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Rt.03 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ; 3. IRNALIS Binti JUPRI, umur 53 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Pahrudin Kasim, S.H., M.H., Pera Candra S.H., M.H., dan Aidil Amin, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI), yang berkantor di Jalan Depati Parbo No. 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 Nomor 03/LBH-ALTI/SKK/I/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggl 8 Februari 2018 Nomor : 21/HK/SK/2018/PN.SPN
285 — 40
  • Ekonomi SyariahBahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas yang berwenang adalahPengadilan Agama Sungai Penuh bukan kewenangan Pengadilan NegeriSungai Penuh secara absolute.Hal itu membuktikan bahwa perkara waris bagi beragama islam adalahMUTLAK menjadi wewenang (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama.Dengan demikian secara ex Oficio judex factie seharusnya menyatakanTIDAK BERWENANG mengadili perkara No.9/Pdt.G/2018/PN.