Ditemukan 1403 data
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisitersebut, akhirnya penyidik Kepolisian Resor Karangasem, kemudianmenghetikan penyidikan perkara tersebut karena tidak cukup bukti, haltersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor SP.Sidik/24.a/IV/2013/Reskrim, tertanggal 18 April 2013,dimana isinya adalah hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyatatidak terdapat cukup bukti, sehingga penyidikan dihentikan demi hukum;8.
WARSIH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
99 — 34
NURALI Alias ALI bin SAOLAN berdasarkan Laporan Polisi NomorLPB/168/II/2018/JABAR, tertanggal 18 Februari 2018, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/56/III/2019/Dit Reskrim Um,tertanggal 20 Maret 2019, tanopa mencantumkan Surat PenetapanTersangka;Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Praper No.17/Pid.Prap/2019/PN.Bdg19.20.21.22.23.Bahwa Termohon tidak pernah memberikan pemberitahuan atauSurat apapun baik kepada Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG HARI INDRAYUDATAMA, S.H., M.H.
259 — 66
Sp.Sidik/12/11/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020 jo. Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/12/II/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020); Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik Polres Kuningan kepadaKejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Maret 2020 (Surat No.B/15/III/2020/Reskrim tanggal 13 Maret 2020), akan tetapi berkasperkara dinyatakan belum lengkap sehingga Kejaksaan NegeriKuningan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik PolresKuningan pada tanggal 23 Maret 2020 (Surat No.
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
442 — 115
Sp.sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um dari Kepolisian DaerahSulawesi Tenggara terkait dugaan ijazah palsu Penggugat . Terhadap dalil tersebut,Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwaDPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsuoleh kepala daerah.
Pembanding/Penggugat II : SUPRAWOTO MS ALS SALMAN AL FARISYI BIN KASUMITRO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat III : Drs. SUPARNO BIN TRISNO SUWITO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat IV : ENDRO SUDARSONO BIN HADI SUBIYANTO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat V : JOKO SUTARTO BIN SUTARDI Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat VI : MULYADI, SPd BIN WITO SUMARTO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat : menteri keuangan republik indonesia cq direktorat jenderal perbendaharaan cq. kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) surakarta
57 — 104
.: Sp.Sidik/344.A/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2016, dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.:B/208/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2016;c.
146 — 24
BUDI SATRIADI, S.KM.MM Nomor SPGL/501/IV/2015/Reskrim tanggal 8 April 2015, telah diberimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya,selanjutnya diberi tanda dengan T.6.B;Fotokopi Surat Perintah Tugas Sidik Nomor SP.Gas/302/III/2014/Reskrimtanggal 14 Maret 2014, telah diberi materai secukupnya dan telahdisesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T.7;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/313/III/2014/Reskrimtanggal 14 Maret 2014, telah diberi materai
174 — 69
lanjut, Karena memang fakta hukumadanya proses pidana yang masih berjalan dengan Nomor Laporan Polisi:LP/061/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA, atas nama PelaporXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGATII), setelah melakukan olah TKP danmeminta keterangan Pelapor dan lainlain, tiga hari kemudian setelahdilakukan penyelidikan, Penyidik dari SATRESKRIM POLRESTA BOGORKOTA, menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjaditindak pidana, kemudian mengeluarkan SURAT PERINTAH DIMULAINYAPENYIDIKAN (SPDP) dengan Nomor: Sp.sidik
ACHMAD SUJA'I
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT
Intervensi:
SAADAH
163 — 352
Sp.Sidik/209/VIII/2016/Dit Reskim Umdan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tanggal 5Januari 2018 No. 3645/DTF/2017 diketahui adanya indikasi tindakpidana dalam pembuatan Akta Jual Beli ;4.
126 — 21
Bukti T 32 : Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/93.a/XIV/2015/Ditreskrimum tanggal 21 Desember201533. Bukti T33 : Foto copy Surat Ketetapan Penghentian PenyidikanNomor : S.TAP/409.b/X1/2015/Ditreskrimum tanggal 21Desember 201534. Bukti T34 : Foto Copy Surat Untuk Kepala Kejaksaaan TinggiSumatera Utara tentang Pemberitahuan PenghentianPenyidikan Nomor : B/409.a/X1/2015/Ditreskrimum tanggal21 Desember 201535.
92 — 128
SP.Sidik.300/XV/2013/Reskrim yang menyatakan menghentikan penyidikan tindak pidanaPasal 167 KUHPidana dengan alasan bukan merupakan tindakpidana, karena TERGUGAT adalah pemegang Sertipikat yang sahatas tanah. Bahwa dengan penghentian penyidikan tersebut terbukti bahwa tanahtersebut BUKAN hak PARA PENGGUGAT. Sehingga dalil GugatanPARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanah tersebut milikPARA PENGGUGAT dan diperoleh PARA TERGUGAT secaramelawan hukum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.9.
39 — 17
tersisa hanya Rp 190.000.000, (seratus Sembilanpuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi.Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyakdiketemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, ada14beberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telahdipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.e Bahwa kondisi tersebut diatas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dgn Sprindik Nomor : SP.Sidik
1008 — 1526
menjadi Penyidikdalam pemeriksaan PEMOHON PRPERADILAN di Unit 2 Subdit 4Ditreskrimum dan ada ketentuan Penangkapan harusBahwa, KUHAPidana telah membatasi kewenangan TERMOHONPRAPERADILAN dalam melakukan penangkapan dengan syaratsyaratyang harus terpenuhi dengan demikian sepatutnya oleh Yang MuliaHakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusanmenyatakan tidak sah penangkapan yang menggunakan SPDP NomorB/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik
SuratPerintah Penyidikan (Sprindik);Bahwa, jelas disebutkan dalam surat perintah penahanan nomor:SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum selama 20 (dua puluh) hari terhitungtanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yang manadalam surat perintah tersebut disebutkan Surat Perintah PenyidikanNomo: SP.Sidik/1956/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019 danternyata sampai dengan Permohonan aquo diajukan KeluargaTersangka belum pernah menerima Pemberitahuan dan administrasiBerita Acara Penahanan, pemeriksaan
Terbanding/Penggugat : SYAHRIR ARIEF
158 — 90
Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/60/IV/2018/Dit Reskrimumtertanggal 30 April 2018 telah diperoleh bukti permulaan yang cukup, dalam perkarayang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan guna menghindar darikewajiban hutang kreditnya kepada PEMBANDING/TERGUGAT.Berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, makaPEMBANDING/TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat pada Pengadilan Tinggi Manado yang
122 — 32
;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/734/VIII/2017/Dit.Reskrimum tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda bukti TT.IIl2 ;Foto copy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda KalbarNo.B/196/VIII/2017/Dit.Reskrimum tanggal 24 Agustus 2017, diberi tandabukti TT.II3 ;Foto copy Surat Tugas No. 100/ST100.2/61.71/VIII/2017 tanggal 29Agustus 2017, diberi tanda bukti TT.Ill4 ;Foto copy Surat Panggilan No.Sp.Pgl/360/V III/2017/Dit.
ARIF WIBOWO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
35 — 23
Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/315/X1/2020/Narkobatanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 89. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/312/XI/2020tanggal 18 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 910. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan SUPRIADI, SH tanggal 12Nopember 2020 pukul16.10 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 1011. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan FERRY S.
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor LP/208/X1V2011/Kaltim/Res Nunukantanggal 02 Desember 2011 ;e 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/53/X1V/201 1/Reskoba tanggal 02 Desember 2011 ;Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 164 K/Pid. Sus/20131 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.
DICKY NOVIANTARA
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
136 — 73
Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/V/2018/BNNP DKI Tanggal9 Mei 2018; ( Bukti T.6)Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/13/V/2018/BNNP DKI tanggal 14Mei 2018( Bukti T.7). Surat Penetapan Status barang sitaan Narkotika Nomor: SP343/0.1.13/Euh.1/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan olehKejaksaan Negeri Jakarta Timur( Bukti T.8).
61 — 172
Selanjutnya kami telah melakukan prosespenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/23/VI/2008Reskrim, tanggal 25 Juli 2008 dan kami telah mengirimkan Berkas PerkaraTENTANG PENGGELAPAN HAK ATAS BARANGBARANG YANG TIDAKBERGERAKDENGAN TERSANGKAARSAD PD BIN JOHAR DKK keKejaksaaN Negeri Menggala dengan Surat Pengiriman Berkas PerkaraNo.Pol: B/05/I/2009 Reskrim, tanggal 05 Februari 2009.
MUHAMMAD
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.General Manager PT. Angkasa Pura I Persero Cabang Bandara Syamsudin Noor
60 — 25
pada tanggal 31 Juli 2017 dan tanggal 2 Agustus 2017, PENGGUGATdipanggil dan hadir di POLRES Banjarbaru berdasarkan Surat NoB/32.c/VII/2017/Reskrim dan Surat No : B/32.e/VIII/2017/Reskrim untukmemberikan klarifikasi atas pengaduan TERGUGAT dan/atau TERGUGAT II(Laporan/Pengaduan Masyarakat No :AP.I.1197/LB.05/2017/GM.BDJ, 13 Jull2017) tentang telah terjadinya penyerobotan tanah dan atau memasukipekarangan tanpa hak tanah/lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor(Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik
254 — 41
Mengadukan ke DIT RESKRIMUM POLDASU dan akhirnya DITRESKRIM UMUM POLDA SUMATERA UTARA menerbitkanSURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) No.Pol :SP.Sidik/85.a/VII/2013 Ditreskrimum tertanggal Bulan Juli 2013;2. Membuat pengaduan pidana lagi ke POLRESTA MEDAN denganLaporan Polisi Nomor : LP/401/IV/2013/SPKT tertanggal 18 April2013;3.