Ditemukan 1407 data
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
424 — 112
Sp.sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um dari Kepolisian DaerahSulawesi Tenggara terkait dugaan ijazah palsu Penggugat . Terhadap dalil tersebut,Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwaDPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsuoleh kepala daerah.
209 — 67
Tentang Penyidikan .a.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik DitReskrimum Polda Riau menindak lanjutinya dengan menerbitkan suratPerintah tugas dan surat perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/17/V/2016/Reskrimum, tanggal 29 Juni 2016 dan menerbitkan SuratHalaman 15 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Pbr.Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau(SPDP), dengan Nomor surat : SPDP/81/IX/2016/Reskrimum tanggal 20September 2016 sebagaimana
WARSIH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
95 — 34
NURALI Alias ALI bin SAOLAN berdasarkan Laporan Polisi NomorLPB/168/II/2018/JABAR, tertanggal 18 Februari 2018, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/56/III/2019/Dit Reskrim Um,tertanggal 20 Maret 2019, tanopa mencantumkan Surat PenetapanTersangka;Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Praper No.17/Pid.Prap/2019/PN.Bdg19.20.21.22.23.Bahwa Termohon tidak pernah memberikan pemberitahuan atauSurat apapun baik kepada Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG HARI INDRAYUDATAMA, S.H., M.H.
255 — 63
Sp.Sidik/12/11/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020 jo. Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/12/II/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020); Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik Polres Kuningan kepadaKejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Maret 2020 (Surat No.B/15/III/2020/Reskrim tanggal 13 Maret 2020), akan tetapi berkasperkara dinyatakan belum lengkap sehingga Kejaksaan NegeriKuningan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik PolresKuningan pada tanggal 23 Maret 2020 (Surat No.
89 — 43
SIMBOLON, yang merupakan pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang telah diberi wewenang untuk melakukan tugaspenyidikan sebagaimana dalam Surat Perintan Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/II/2020/Resnarkoba tanggal 20 Maret 2020, dan seluruh Berita AcaraPemeriksaan tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Aprial Erwin, SE alias Apri
145 — 30
dugaan tindak pidana pencucian uangyang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena menduga Terdakwa telahmenerima aliran dana hasil kejahatan berupa uang sebesar Rp.770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi MuhammadAditya Prabowo, S.Hum Alias Didit dari kKasus perbankan syariah; Bahwa awalnya selaku anggota Polri dengan jabatan Penyidik pada kantorDitreskrimsus Polda Sulteng, Saksi telah melakukan penyidikan berdasarkanSurat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik
325 — 269
atas permintaan bantuan penghitungan kerugiankeuangan negara oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin tersebut telahditindak lanjuti oleh Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilanbanjarmasin berdasarkan bukti surat bertanda T3, Nomor : S326/PW16/5/2013dan dilampirkan Surat Tugas Nomor : ST105/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret2013 untuk melakukan audit;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T6 berupa suratPerintah Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Nomor :SP.Sidik
39 — 17
tersisa hanya Rp 190.000.000, (seratus Sembilanpuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi.Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyakdiketemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, ada14beberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telahdipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.e Bahwa kondisi tersebut diatas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dgn Sprindik Nomor : SP.Sidik
ACHMAD SUJA'I
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT
Intervensi:
SAADAH
158 — 346
Sp.Sidik/209/VIII/2016/Dit Reskim Umdan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tanggal 5Januari 2018 No. 3645/DTF/2017 diketahui adanya indikasi tindakpidana dalam pembuatan Akta Jual Beli ;4.
1047 — 964
SPLidik/152/Il /Res.2.3/2018/Dit Tipideksus tanggal 21 Februari 2018 diberi tanda T2;Foto copy surat perintah tugas nomor: SP.Gas/151/I/RES.2.3/2018/DITTipideksus tanggal 21 Februari 2018 diberi tanda T3;Foto copy laporan hasil penyelidikan tertanggal 23 Februari 2018 diberitanda T4;Foto copy laporan pelaksanaan gelar perkara tanggal 23 Februari 2018diberi tanda T5;Foto copy laporan polisi nomor:LP/271/IV2018/Bareskrim tanggal 23Februari 2018 diberi tanda T6;Foto. copy Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik
86 — 124
SP.Sidik.300/XV/2013/Reskrim yang menyatakan menghentikan penyidikan tindak pidanaPasal 167 KUHPidana dengan alasan bukan merupakan tindakpidana, karena TERGUGAT adalah pemegang Sertipikat yang sahatas tanah. Bahwa dengan penghentian penyidikan tersebut terbukti bahwa tanahtersebut BUKAN hak PARA PENGGUGAT. Sehingga dalil GugatanPARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanah tersebut milikPARA PENGGUGAT dan diperoleh PARA TERGUGAT secaramelawan hukum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.9.
121 — 21
Bukti T 32 : Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/93.a/XIV/2015/Ditreskrimum tanggal 21 Desember201533. Bukti T33 : Foto copy Surat Ketetapan Penghentian PenyidikanNomor : S.TAP/409.b/X1/2015/Ditreskrimum tanggal 21Desember 201534. Bukti T34 : Foto Copy Surat Untuk Kepala Kejaksaaan TinggiSumatera Utara tentang Pemberitahuan PenghentianPenyidikan Nomor : B/409.a/X1/2015/Ditreskrimum tanggal21 Desember 201535.
170 — 69
lanjut, Karena memang fakta hukumadanya proses pidana yang masih berjalan dengan Nomor Laporan Polisi:LP/061/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA, atas nama PelaporXXXXXXXXXXXXXX(TERGUGATII), setelah melakukan olah TKP danmeminta keterangan Pelapor dan lainlain, tiga hari kemudian setelahdilakukan penyelidikan, Penyidik dari SATRESKRIM POLRESTA BOGORKOTA, menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjaditindak pidana, kemudian mengeluarkan SURAT PERINTAH DIMULAINYAPENYIDIKAN (SPDP) dengan Nomor: Sp.sidik
980 — 1478
menjadi Penyidikdalam pemeriksaan PEMOHON PRPERADILAN di Unit 2 Subdit 4Ditreskrimum dan ada ketentuan Penangkapan harusBahwa, KUHAPidana telah membatasi kewenangan TERMOHONPRAPERADILAN dalam melakukan penangkapan dengan syaratsyaratyang harus terpenuhi dengan demikian sepatutnya oleh Yang MuliaHakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusanmenyatakan tidak sah penangkapan yang menggunakan SPDP NomorB/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik
SuratPerintah Penyidikan (Sprindik);Bahwa, jelas disebutkan dalam surat perintah penahanan nomor:SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum selama 20 (dua puluh) hari terhitungtanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yang manadalam surat perintah tersebut disebutkan Surat Perintah PenyidikanNomo: SP.Sidik/1956/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019 danternyata sampai dengan Permohonan aquo diajukan KeluargaTersangka belum pernah menerima Pemberitahuan dan administrasiBerita Acara Penahanan, pemeriksaan
Pembanding/Penggugat II : SUPRAWOTO MS ALS SALMAN AL FARISYI BIN KASUMITRO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat III : Drs. SUPARNO BIN TRISNO SUWITO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat IV : ENDRO SUDARSONO BIN HADI SUBIYANTO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat V : JOKO SUTARTO BIN SUTARDI Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat VI : MULYADI, SPd BIN WITO SUMARTO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat : menteri keuangan republik indonesia cq direktorat jenderal perbendaharaan cq. kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) surakarta
57 — 100
.: Sp.Sidik/344.A/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2016, dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.:B/208/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2016;c.
138 — 24
BUDI SATRIADI, S.KM.MM Nomor SPGL/501/IV/2015/Reskrim tanggal 8 April 2015, telah diberimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya,selanjutnya diberi tanda dengan T.6.B;Fotokopi Surat Perintah Tugas Sidik Nomor SP.Gas/302/III/2014/Reskrimtanggal 14 Maret 2014, telah diberi materai secukupnya dan telahdisesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T.7;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/313/III/2014/Reskrimtanggal 14 Maret 2014, telah diberi materai
Terbanding/Penggugat : SYAHRIR ARIEF
150 — 87
Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/60/IV/2018/Dit Reskrimumtertanggal 30 April 2018 telah diperoleh bukti permulaan yang cukup, dalam perkarayang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan guna menghindar darikewajiban hutang kreditnya kepada PEMBANDING/TERGUGAT.Berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, makaPEMBANDING/TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat pada Pengadilan Tinggi Manado yang
DICKY NOVIANTARA
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
130 — 70
Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/V/2018/BNNP DKI Tanggal9 Mei 2018; ( Bukti T.6)Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/13/V/2018/BNNP DKI tanggal 14Mei 2018( Bukti T.7). Surat Penetapan Status barang sitaan Narkotika Nomor: SP343/0.1.13/Euh.1/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan olehKejaksaan Negeri Jakarta Timur( Bukti T.8).
112 — 32
;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/734/VIII/2017/Dit.Reskrimum tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda bukti TT.IIl2 ;Foto copy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda KalbarNo.B/196/VIII/2017/Dit.Reskrimum tanggal 24 Agustus 2017, diberi tandabukti TT.II3 ;Foto copy Surat Tugas No. 100/ST100.2/61.71/VIII/2017 tanggal 29Agustus 2017, diberi tanda bukti TT.Ill4 ;Foto copy Surat Panggilan No.Sp.Pgl/360/V III/2017/Dit.
58 — 169
Selanjutnya kami telah melakukan prosespenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/23/VI/2008Reskrim, tanggal 25 Juli 2008 dan kami telah mengirimkan Berkas PerkaraTENTANG PENGGELAPAN HAK ATAS BARANGBARANG YANG TIDAKBERGERAKDENGAN TERSANGKAARSAD PD BIN JOHAR DKK keKejaksaaN Negeri Menggala dengan Surat Pengiriman Berkas PerkaraNo.Pol: B/05/I/2009 Reskrim, tanggal 05 Februari 2009.