Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Selainitu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dan contractdrafting.

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN.MTRHalaman 59Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

Hal mana menunjukkanketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundangundangan danketidaktertiban Tergugat terkait administrasi di bidang kepegawaian,akan tetapi disisi lain ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhanformalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspekprosedur tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan subtantif dalamperkara a quo;Halaman 72 dari 78 Hal.

Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek dan Pasal 17 PPNomor 23 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek sehinggasecara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pencatatan perubahan alamat tersebut;Tergugat berkeberatan dengan dalildalil hukum Penggugat pada angka 3, yaknibahwa dalam melaksanakan pencatatan Perubahan alamat tersebut, Tergugat tergesadan tidak didahului prosesproses hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek antaralain Pemeriksaan Subtantif

dengan kemamampuan melayani kepentinganmanusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum harus dilihat dari hukum yangditegakkan, diterapkan, bahkan diterjemahkan oleh masyarakat, yangdalam sengketa in casu esensi substantif dari seleksi perangkat desaadalan pada kualifikasi hasil seleksi bahwa terhadap persona yangdinyatakan lulus adalah yang memenuhi kualifikasi melalui serangkaianujian dan seleksi, tidak sekedar didasarkan pada formalitas yang tidakdapat serta merta mengesampingkan hal yang sifatnya subtantif

Putusan Nomor 33/G/2018/PTUNJKT.karena keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Gubernur DKIJakarta tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara subtantifdidasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka denganberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa keterlambatanpengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainyakeadilan subtantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada,maka keterlambatan

Bukti P2,3,6 s/d 18,25 s/d 28 dan 30 s/d 34 telahdicocokkan sama aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagaibukti dalam perkara ini;Menimbang, mengenai bukti P1 berupa foto copi dari foto copi, namunkarena bukti tersebut secara subtantif sama dengan bukti P2 dan P3, demikianjuga dengan bukti P21,22,23,24 berupa foto copi dari foto copi namun secarasubtantif sama dengan BT.II,III,IV,V,VI.5,6,7 dan 8 maka bukti P1 dan buktiP21 s/d 24 dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara

Tahun 2018 TentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Pepublik Indonesia Nomor7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjawabpermasalahan hukum terkait eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan, tentangsiapakah yang berkualitas untuk didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo,Menimbang, bahwa maka dengan starting point tersebut melalui judicialactivism dapat memperluas makna tidak hanya pada keadilan subtantif

Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkan padapokoknya :Bahwa Ahli mengerti Ahli diperiksa sebagai Ahli sehubungan dalam perkaratindak pidana kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalampasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006;Bahwa Ahli bersedia disumpah dan Ahli telah mengucap sumpah;Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif

Majelis Hakim dalam membuatkeputusan harus benarbenar melalui proses peradilan yang jujur dan dalampertimbangannya harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan hanyakeadilan normatif, selain daripada itu hakim dalam membuat putusannya harusdengan mempertimbangkan semua komponenkomponen yang ada danterungkap dalam persidangan;Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah keliru dan sangatlah tidak pantas jikamenghukum Pemohon (dahulu Pembanding/Terdakwa II.

Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada poin 21 yang menyatakanpada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor84/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 25 Februari 2021 tentangpemberhentian/pemecatan Penggugat adalah cacat hukum dikarenakanadanya kehilafan penulisan/tyoo pada penomoren surat adalah tidakbenar dan tidak dapat dibenarkan karena dalil tersebut lebih kepadamencaricari alasan dan tidak subtantif, sehingga tidak dapat dijadikanpedoman maupun pertimbangan untuk menyatakan surat keputusantersebut cacat

tersebut.10 Adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil penggugat bahwa merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merekmerek REGIS milik Penggugat.Tentang Itikad Tidak Baik11 Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak relevankarena merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesprosespemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif

undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara PenuntutUmum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur/tidak jelas dan janganterkecoh untuk diajukan kepersidangan dan Mohon Dikabulkan Eksepsi inidan kami menuntut keadilan Formil Dengan alasan sebagai berikut, dalamkeadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelis hakim harusmemberikan perlakukan yang sama kepada pihak berlainan dalam Keadilansubtantif, tidak boleh memperlakukan sama, melainkan harus sesuaidengan bagian yang wajar dan patut, Keadilan Subtantif

Maka untuk menegakkan keadilan subtantif yakni demitegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfatan (kemashlahatan)untuk mencari solusi terbaik keluar dari konflik PPP yang dapatmeruntuhkan PPP.

karena substasi persoalanberkaitan dengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dankosntitusi, sifat perkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdatayang hanya mengikat pihakpihak yang bersengketa saja, sedangkanperkara yang ditangani Mahkamah Partai a quo adalah berdemisi hukumtata negara yang bersifat dinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang berseketa saja (erga omnes), maka ultra petita itu dapatditerapbkan dalam hukum yang bersifat dinamis untuk menegakkankebenaran subtantif

Tergugat I, sehinggaTergugat Il dapat dikatagorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baiksebagaimana dalam Yurisprudensi 1816 K/PDT/1989, tanggal 22 Oktober 1992dikarenakan tindakan Tergugat II tidak meneliti hak dan status tentang tanahtersebut dan mau menerima pengalihan dari Tergugat atas dasar terikat hutangpada pihak lain dengan kuasa untuk menjual dari Tergugat I, olen karenanyatindakan Tergugat Il tidak secara hatihati (ceroboh) dalam pembelian objeksengketa sehingga telah melanggar hak subtantif

sedangkan kepentingan Penggugat yangdirugikan sebagai akibat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 dan9 pada pokoknya telah menyatakan Bahwa Tergugat mengeluarkan objeksengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, halmana Penggugatmenggantungkan nasib Penggugat bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat diperlakukan tidakadil dan sewenangwenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugattidak didasari pada prosedur hukum yang subtantif

sesuaidengan SP2HP tanggal 23 Oktober 2015 prosesnya mengandungunsur kejahatan, ini menunjukan sangat bahwa apa yang menjadi alasan penggugat penuh dengan rekayasa dan menilai sendiri apa yangmenjadi ranah pidana yang tidak bisa disimpulkan sendiri.Olehkarenanya apa yang menjadi alasan serta dalil Penggugat sangat tidakberalasan oleh karenanya dapat di tolak;Bahwa dalil Penggugat pada point 25,26 dan 27 halaman 8, sangattidak beralasan dan apa yang disampaikan Penggugat berputarpersoalan yang tidak subtantif

bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak mau mengikutiPemohon ke Banyuwangi sedangkan Pemohon bekerja disana dan Termohontidak pernah mau mengikuti acaraacara keluarga Pemohon sehingga sejaktahun 2007, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

BOLADUNIA MANDIRI Namun IUP OP tersebut dicabut oleh TERGUGAT makaPENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperoleh penghasilan lebihdari tanah miliknya; e) Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGATmengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; Perkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 7 dari 107 Halamanf) Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukumyang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan Keputusan