Ditemukan 1899 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-08-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2807 K/Pdt/2008 Tanggal 14 Agustus 2009 — DERMAWAN NUGROHO & CO; DK VS.1. HANS W. VRIENS
236 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
have made any public statementexpressing any judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is adisreputable law firm that had been involved in bribery in courts and other officesor issued any other harmful statement that could tarnish the reputation ot DNC;"terjemahannya:"... baik saya maupun PT APCO Indonesia tidak pernah membuat suatupernyataan terobuka yang menegaskan suatu penilaian atau pendapat bahwaDNC adalah sebuah firma hukum yang mempunyai reputasi buruk yang telahterlibat dalam suap
Register : 18-03-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA BLORA Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Bla Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 7
40 — 7
Sehingga saya dalam melaksanakan tugas mengabdi padabangsa, negara dan masyarakat bisa saya laksanakan, selaku personilPolri tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan uang,menerima suap. Dan perbuatan tercela yang justru mengingkari hatinurani yang tidak pernah saya lakukan sama sekali.
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
325 — 46
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
325 — 46
TPGBahwa maka jika dalam undangundang PT terjadi Suap dan paksaan itubisa di bawa ke ranah Tipikor tapi kalau misalnya salah wewenang, salahprosedur atau salah pelaksanaan itu dikembalikan pada sistemhukumnya yaitu. sistem hukum = administrasi atau sistem hukumperusahaan;Bahwa dalam undangundang PT itu tidak melulu perdata, tetapi bisa adapidananya;Bahwa untuk mengidentifikasi apakah perbuatan melawan hukum ini didalam perbuatan hukum administrasi atau dalam perdata wanprestasiatau pidana yang berupa
suap atau paksaan maka kerugian dalam halmenurut pasal 138 tersebut di sampaikaniahn ke pengadilan untukkemudian pengadilan memenuhi jawaban pemeriksa, pemriksa untukkepentingan hukum dalam hal seperti ini jaksa bisa menyampaikanpermohonan ke pengadilan apakah ini perbuatan melawan hukumdidalam ranah wanprestasi, administrasi atau memang ini persoalanpidana ada suap atau paksaan di dalamnyaa;Bahwa yang dinyatakan itikad baik itu ialah tidak cermat, lalai damtugasnya yang terdapat dalam pasal pasal
20 undangundang 30 tahun2014 yang menyatakan bahwa seorang salah secara substansi dalammelakukan sesuatu maka kembalikan saja uang tersbut segera, kalaudisana terjadi kelalaian yang menyebabkan merugikan negara maka kitakembalikan selama 10 hari kerja menurut pasal 20 ayat 5 undangundang30 tahun 2014, kecuali ada suap dan paksaan di dalamnya itu barumasuk ke pidana, Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam amarputusannya karena dalam undangundang 30 tahun 2014 itulahkemudian dibedakan suatu kerugian
Register : 13-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.TPK/2017/PT SMR Tanggal 6 Februari 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ Alias Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH
227 — 101
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH
227 — 101
didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 18 dari 56 Halaman Putusan No.2/PID.TPK/2017/PT.SMRKalimantan Timur di Samarinda, dan tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KalimantanTimur di Samarinda, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda berwenangmemeriksa dan mengadili setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Register : 15-01-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 8 Juli 2015 — Dr. AZWAR HIJAR, MSc
94 — 14
94 — 14
Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang
Register : 17-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 59-K/PM IIâÂÂ08/AD/III/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — GATOT AGUNG WICAKSONO, Sertu
144 — 76
144 — 76
Mengingat pasal yang diterapkan terdapat duaperbedaan yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, tentuyang akan dipilin adalah ketentuan hukum pidana khusus, karenasejatinya dengan diberlakukannya ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka ketentuan tentang penyuapan baik suapaktif maupun suap pasif tidak lagi bersandar pada KUHP.Bahwa pembuktiannya Oditur
Putus : 08-03-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Slw Tanggal 8 Maret 2017 — 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
55 — 17
55 — 17
inga kanan, di bawah kedua mata terdapat bekas luka cakarandan mengeluh kesakitan pada bagian dada dan sesak nafas;Bahwa ketika saksi datang Anak Korban REHAN meminta minum karenadari pagi belum makan dan minum, kemudian saksi memberikan minuman airputin sebanyak 3 (tiga) gelas air mineral dan beberapa suap nasi namunAnak Korban REHAN sulit untuk menelannya, lalu Anak Korban REHANsempat duduk sambil ngobrol tetapi matanya tetap terpejam, kemudian saksiHalaman 22 dari 57, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak
Register : 06-10-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg Tanggal 25 Januari 2012 — Drs. H. DEDE LUKMAN WIDJAJA,MM.
322 — 176
322 — 176
Yonny Kuswardiono,MH, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikansudah benar ;Bahwa masalah terdakwa Dede Lukman dan terdakwa Elan JakalalanaPerkara dugaan tindak pidana korupsi suap, pemerasan dan atau gratifikasiyang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan dana infrastruktur APBNPDinsosnakertransos tahun 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2009 Dinsosnakertransos pernahmengusulkan permohonan bantuan
Kurniawan,SE.M.Si,AK,, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut :6719.e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikansudah benar ;e Bahwa masalah apa dengan terdakwa Dede Lukman dan terdakwa ElanJakalalana perkara dugaan tindak pidana korupsi suap, pemerasan dan ataugratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan dana infrastrukturAPBNP Dinsosnakertransos tahun 2010 ;e Bahwa jabatan saksi dari tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai KepalaBidang
Register : 17-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 25-K/PM.II-08/AD/I/2019 Tanggal 25 Februari 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Hendra Khusena Ryo Anggoro
46 — 9
Yanto
Terdakwa:
Hendra Khusena Ryo Anggoro
46 — 9
Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan anggota TNI AD diKodam Jaya Ketua Panitia selalu memberikan pengarahan kepada timbahwa yang terlibat panitia agar memberikan laporan hasil seleksi apaadanya dan jangan ada yang menerima suap dari siapapun dan dalambentuk apapun.Atas keterangan Saksi1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2 :Halaman 12 dari halaman 44 Putusan Nomor: 25K/PM II08/AD/I/2019Nama lengkap : Dwi Joko Maryanio.Pangkat, NRP : Praka, 31090335830886.Jabatan : Ta Urdal Tebbek
Putus : 15-06-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Juni 2015 — IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum
186 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka akan jatuh menjadipenyuapan;Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritanMenteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, Dia didakwa Primair Pasal12 e (berasal dari Pasal 423 KUHP) yang biasa disebut delik knevelavanyatau pemerasan dalam jabatan dan Subsidiair Pasal 11 (berasal dari Pasal418 KUHP) yang biasa disebut penyuapan pasif (menerima suap
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin
176 — 69
176 — 69
yang sadar antara HASAN yang menyediakan saranaberupa rekening BCA dan ATM BCA beserta nomor PIN nya yang diserahkankepada Terdakwa oleh Terdakwa kemudian rekening BCA, ATM dan PiNnyatersebut diserahkan kepada ISMADI SETYAWAN yang merupakan PetugasBea Cukai yang bertugas di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II untukmembantu Terdakwa memasukkan barangbarang berupa handphone blackberryberbagai type melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin Il Palembang sebagaisarana untuk memberikan sejumlah uang suap
Register : 26-06-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 44/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2015 — Gereja Pentakosta VS Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar
57 — 51
57 — 51
Kolusi danNepotisme yang berbunyi Azas umum Penyelenggaraan Negara yang baik,adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma46hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.e Tanggapan Tergugat IntervensiPernyataan tersebut diatas terkesan menuduh seolaholah bahwa KakanKemenag Kota Pematangsiantar dengan menerbitkan surat rekomendasitersebut tidak bersih, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena sepertinya sudahada menerima SUAP
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 24 September 2014 — F.X. YOHAN YAP alias YOHAN
140 — 65
140 — 65
Tanggung Jawab Subyek/ Pemberi Suap.2 (dua) lembar tabel Proyek Sentul Resort periode 01 Jan 25 Okt2011 yang diantaranya berisi Perijinan Yohan Tjin Lokasi Hotel diSentul.1 (satu) bundel odner berwarna biru yang berjudul PeraturanKehutanan.1 (satu) lembar draft bermaterai Surat Persetujuan DewanKomisaris No. 013/BoCBJA/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012,atas nama KWEE CAHYADI KUMALA (Komisaris Utama) dan HAMIDMUNDZIR (Wakil Komisaris Utama) PT.
Register : 11-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pid.B/2011/Pn-Jpr Tanggal 11 April 2011 — VICTOR TH MAMENGKEY, SH, MH
90 — 36
90 — 36
., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan26sebagai berikut :e Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalamBerita Acara Pemeriksaan di Penyidik serta pada saat memberikanketerangan tidak ada paksaan;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalahmasalah suap yang dilakukan oleh Winarsih kepada terdakwa VictorManengkey, SH.MH.
Register : 12-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO Tanggal 15 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
156 — 77
156 — 77
perkara ini sesuaidengan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaHalaman 25 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT GTOKorupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan Menerima Gratifikasi yangdianggap pemberian suap
Register : 18-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 24 Juni 2015 — RISMA DEWI YULIAWATI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
59 — 35
59 — 35
Surat Pernyataan tidak melakukan suap/sogok dalam mengikutikegiatan seleksi penerimaan Calon Brigadir Polisi TA 2014 PandaPolda Jabar ; 222 n nn nn ne nnn nnn nn nn mene nc ncnk. Surat Pernyataan Tidak Terikat oleh suatu Perjanjian Ikatan Dinas ;. Surat Pernyataan orangm Surat Keterangan Kesehatanmurat ceterangan=SSsokteree ee) somesnk soreng=SstuaSSSS eggarty hag,Ss. ljazah Sekolah Dasar it. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SD) ;u. Ijazah Sekolah Menengah Pertama ;v.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — JULPIAN, S.Sos. bin SAID ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga jauh dari kemungkinanuntuk berbuat korupsi jutaan rupiah, apabila kedudukan pangkat seorangpegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atau seorang pemborongsederhana yang tidak bekemampuan secara ekonomis dan politis untukmelakukan perbuatan suap menyuap.
Register : 09-11-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 691/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 9 Februari 2017 — DITA AMANDA MARIS >< ANGGORO KASYANTO, MM CS
94 — 44
94 — 44
kepadaTerbanding;Bahwa Terbanding bertetap pada jawaban, duplik dan kesimpulanyang sudah disampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulanberlaku secara mutlakmuntandis termasuk dalam bagian kontramemori banding Termohon;Bahwa pertimbangan judex factie Tingkat pertama tentang tidakadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terbanding sudahtepat dan benar tidak ada kekeliruan Majelis Hakim dalampertim bangan hukumnya;Bahwa dasar permohonan pembanding mengajukan banding yangmenuduh terbanding melakukan suap
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
227 — 148
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
227 — 148
Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota di Provinsi Aceh,yang pada intinya meminta agar Tergugat menetapkan pemberhentian tidakdengan hormat terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasustindak pidana umum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi (Bukti T9);.
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 112/PID.PRAP/2016/PN.JKT.SEL. Tanggal 29 Agustus 2016 — HAFIYAH
Lahir : 24 Oktober 1977. Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Dharma Bakti Nomor 98 RT.001/008, Tanjung Priok, Jakarta utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum : Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Advokat pada AnditaâÃÂÃÂs Law Firm, beralamat di Prudential Centre Lantai 22-Kota Kasablanca, Jl. Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut PEMOHON.
Melawan
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA.
Berkedudukan di Gedung KPK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERMOHON.
697 — 519
697 — 519
Jkt.Selsebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana suap (korupsi) olehTermohon.Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak memiliki bukti permulaan,bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (vide, Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 21/PUUXIV2014, tanggal 28 Oktober 2014) dalammenetapkan suami Pemohon sebagai tersangka. Akan tetapi sebaliknyamenurut Termohon, setelah dilakukan pemeriksaan pasca penangkapan,Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu :a.