Bahwa KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) yang menjadiobjek sengketa adalah :Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa MorompaitongaNomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.3.

Mewajibkan Tergugat Kepala Desa Morompaitonga untukmencabut Surat Keputusan Kepala Desa Morompaitonga yaitu SuratPemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa MorompaitongaNomor : 188.4/125/MTG/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020.4.

Dalam EksepsiBahwa setelah mencermati Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugattanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya mempersoalkan Surat KeputusanKepala Desa Morompaitonga Nomor: 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat DesaMorompaitonga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali sepanjang lampirandengan atas nama 1). Lian Sari Amka mayo, 2). Hj. Rosdiana Pombala, 3).Sarman Samir, 4).

Gugatan Penggugat Kabur (Error In Objecto)Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat keputusanNomor: 188.4/0125/MTG/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Aparat Desa Morompaitonga Kec.Menui Kepulauan Kab.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Mahfudin yangmerupakan Ketua BPD Desa Morompaitonga, menjelaskan menerima objeksengketa, yakni Surat Kepala Desa Morompaitonga Nomor 188.4/0125/MTG/II/2020tanggal 17 Februari 2020.

Putusan Nomor 359 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107557.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016,tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesiaatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA, Tanggal 7 April 2016, juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2Juni 2016; dan,4.

Putusan Nomor 359 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Maret

>

Menetapkan agar terdakwa ditahan ;-------------------------------------------------------

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--------------------------------------------------

Memerintahkan barang bukti berupa : -----------------------------------------------------

karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2389 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79855/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79855P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/ Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur PapuaNomor 188.4/58/ Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR. RasunaSaid Kav.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 Poin IV angka 1 menyatakan dan mengakui hal sebagai berikut:Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Oktober 1993 menjadi Kasi PemerintahanDesa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atas dasar KeputusanCamat Muntilan Kabupaten Magelang Nomor. 188.4/34/X/A.19/93 tanggal 13Oktober 1993 Tentang Pengangkatan Saudara Riyanti sebagai Kepala UrusanPemerintahan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang..;3.

(Fotokopi sesuai denganPeraturan Perundangundangan);Pemberitaan dari Liputan Takalar.Com. tertangggal 25 Februari 2018 beserta lampiran dalam CD (fotokopi berita online);Keputusan Kepala Desa Krincing Nomor:188.4/03.01/KEP/52.2005/2017 TENTANG Pengangkatan Sdr.Adi Nugroho sebagai Sekretaris Desa.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Kartu Keluarga dari RIYANTI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi buku rekening PD.BPR BANK BAPAS 69 atas namaRiyanti.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Desa Kalijoso Nomor:188.4/06.4/KEP/2012/2017 tentang Pengangkatan Sdr.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Camat Muntilan Kabupaten Dati II MagelangNomor:188.4/34/X/A.19/93 tentang Pengangkatan Kepala UrusanPemerintahan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten DaerahTingkat Il Magelang.

(add informandum);Keputusan Kepala Desa Keji Kecamatan Muntilan KabupatenHalaman 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMGMagelang Nomor: 188.4/06/Kep/V/2009 tentang PerubahanIstilan Jabatan Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 188.4/6109-92/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, atas nama Bing Hariyanto

tertanggal 11 Nopember 2020;

2867/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1936 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016Nomor 973/1936/DISPENDA tanggal 4 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000

2827/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0002 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.

Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Bangka Selatan nomor : 188.4 / 31 / DPK / 2012,tanggal 27 Juli 2012, tentang Revisi Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) nomor : 188.4 14 / DPK / 2012 pada DisbunhutKab.

Bangka Selatan TA. 2012;Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Bangka Selatan Nomor : 188.4/31/DPK/2012 tanggal 27 Juli 2012tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK)Nomor : 188.4/13/DPK/2012 pada Dinas Perkebunan dan KehutananKab.

Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1252 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113370.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 Tanggal 28 Desember2016; dan,4.

Putusan Nomor 2810/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap

karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2224 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79866P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/ Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015, tentang Penolakan Terhadap Pengajuan KeberatanPT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak AirPermukaan Nomor 9/73/2224 tanggal 12 November 2014 untuk BulanNovember 2014, atas nama: PTI Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Rahmat Fajri, M.Si.12. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konstriuksi Dan Jasa Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.

., beserta Lampiran.13. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Rahmat Fajri, M.Si.14. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/02/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs.

Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/64/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.19. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/65/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Petugas Lapangan Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Juni 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.20. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 341/MEN-SJ/VI/2013 Tentang Perubahan Lampiran

Rahmat Fajri, M.Si.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor : 188.4/14/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Konsiriuksi Dan Jasa PadaDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka BaratTahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013, ditandatangani olehKuasa Pengguna Anggaran Drs.

., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBangka Barat Nomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KegiatanProgram Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Rahmat Fajri, M.Si., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka BaratNomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan ProgramPembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi

., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka BaratNomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan ProgramPembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Rahmat Fajri, M.Si., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka BaratNomor: 188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KuasaPengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan ProgramPembangunan Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga KerjaDan Transmigrasi

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18005/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Water Front Blok WP 3 No. 51-52 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18007/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Ruko North Junction Blok RB No. 28 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

Artorius Telemetri Sentosa;

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/18009/436.7.5/2021 Tentang Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi yang terletak di Ruko Taman Gapura Blok A No. 1 Surabaya, diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2021 atas nama PT.

/02/PJGM/DPU/2007 tanggal 1 Maret 2007, Nomor : 188.4/106/PJGM/DPU/2008tanggal 9 Januari 2008 dan Surat Perintah Tugas dari Kabid Bina Marga Dinas PU PropinsiBengkulu Nomor : 800/039/B.IV/DPU/2009 tanggal 2 Maret 2010, dan terdakwa IV.

/1804/PJGM/DPU/ 08, tanggal 06 Oktober 2008.94.1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/186/PJGM/DPU/08, tanggal 06 Oktober 2008.95.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil PemeriksaanLapangan Pembangunan Jembatan gantung Muara IIBengkulu.96.1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/2008, tanggal 13 Januari 2008.97.1 (Satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor :188.4 / 126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009,perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaanpembangunan jembatan

gantung muara Il.98.1 (Satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor :188.4 / 134/PJGM/DPU/2009, tanggal 08 April 2009,perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaanpembangunan jembatan gantung muara Il.5099.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor :188.4/ 142/PJGM/DPU/2009, tanggal 06 Mei 2009,perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaanpembangunan jembatan gantung muara Il.100. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir suratNomor : 188.4 / 143/PJGM/DPU/2009, tanggal 25

/1804/PJGM/DPU/ 08, tanggal06 Oktober 2008.1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/186/PJGM/DPU/08, tanggal 06Oktober 2008.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan LapanganPembangunan Jembatan gantung Muara II Bengkulu.1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal 13Januari 2008.7097.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguran keterlambatanpelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung

muara II.98. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 134/PJGM/DPU/2009, tanggal O08 April 2009, perihal teguran keterlambatanpelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.99.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/ 142/PJGM/DPU/2009, tanggal O06 Mei 2009, perihal teguran keterlambatanpelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.100. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 143/PJGM/DPU/2009, tanggal 25 Mei

DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Komposisi Badan AnggaranDPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014 2019, bersamasama dengan SaksiTIMOTIUS MAHAR, S.E., Saksi Drs.

DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Komposisi Badan AnggaranDPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014 2019, bersamasama dengan SaksiTIMOTIUS MAHAR, SE, Saksi Drs.

SAIFULLAH (Alm) jugasebagai Ketua Fraksi berdasarkan Keputusan DPRD KabupatenKapuas Nomor 188.4/251/K/DPRD.2014 tanggal 14 Nopember2014 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD KabupatenKapuas Nomor 188.4/17/K/DPRD.2014 tentang PenetapanKomposisi dan Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Periode2014 2019, dengan tugas dan tanggung jawab fraksi adalah:. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkuturusan fraksi masing masing..

KapuasNomor : 188.4/25/K/DPRD.2014 tentang Perubahan atas KeputusanDPRD Kab. Kapuas Nomor : 188.4/17/K/DPRD.2014 tentang PenetapanKomposisi dan anggota Fraksi DPRD Kab. Kapuas adalah :1.FRAKSI PARTAI GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. MAHMUDIIP SYAFRUDDIN, Wakil Ketua Fraksi ALGRIN GASAN, Anggota H.ABDURAHMAN AMUR, UBAY ASAN, SETIA BUDI, BOB DWICIPTA MAHAPUTRA, RAHMADI;FRAKSI PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi ROBERT L.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parik Nomor: 188.4/27/SK/WN-P/2021, Tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parik, tanggal 26 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parik Nomor: 188.4/27/SK/WN-P/2021, Tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parik, tanggal 26 April 2021;
4. Menghukum Tergugat

ULIFAH binti SUTJIPTO telahdiangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Bidang Bina Lindungberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota MojokertoNomor: 188.4/80/417.3 12/2009;Bahwa pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa Dra.

ULIFAH binti SUTJIPTOjuga telah dangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada KegiatanPeningkatan Kualitas Hubungan Industri Bagi Para Pihak Terkait berdasarkan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto Nomor:188.4/606/417.312/2009 tertanggal 1 September 2009;Bahwa Terdakwa Dra. ULIFAH binti SUTJIPTO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPKm) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1.

ULIFAH binti SUTJIPTO sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPKm) pada Bidang Bina Lindung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto Nomor: 188.4/80/417.312/2009 dan pada tanggal 01September 2009, Terdakwa Dra.

ULIFAHbinti SUTJIPTO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Bidang Bina Lindungberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto Nomor:188.4/80/417.312/2009 dan pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa Dra.

ULIFAH bintiSUTJIPTO telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Bidang Bina25Lindung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota MojokertoNomor: 188.4/80/417.312/2009;Menimbang, bahwa pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa Dra.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURARAHMAN, Cs.SH.Msi (Copy) ; 19.

Keputusan kepala dinas pertanian sampang nomor : 188.4/19/434.112/2013 tanggal 01april 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pertanian kabupaten sampang nomor : 188.4/4/434.112/2013tentang pembventukan dan pengangkatan panitia pemeriksa barang/jasa dilingkungan dinas pertanian kabupaten ; 30. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/19/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala dinas Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang; 31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentang perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab.

Keputusan kepala dinas pertanian sampang nomor : 188.4/5/434.112/2013 tanggal 05 februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pembuat komitmen (ppk) dilingkungan dinas pertanian kabupaten sampang tahun anggaran 2013. yang ditunjuk salah satunya : - Ir. H. Wahid Chairullah. CS, SH, M.Si jabatan Kepala Bidang Tanaman Pangan ; 34.

Keputusan kepala dinas pertanian sampang nomor : 188.4/4/434.112/2013 tanggal 05 februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksa barang/jasa dilingkungan dinas pertanian kabupaten sampang tahun anggaran 2013. yang ditunjuk sebagai berikut : - Ketua : H. Eka Dharma Wahyudi, SP ; - Anggota : Ika Ayu Trisna, SP ; - Anggota : Senan. ; 35.

/19/434.112/2013 tanggalOlapril 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pertanian kabupatensampang nomor : 188.4/4/434.112/2013tentang pembventukan dan pengangkatanpanitia pemeriksa barang/jasa dilingkungan dinas pertanian kabupaten ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentangPenunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) padaDinas Pertanian Kab. Sampang; Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentang perubahan Kedua atasKeputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat PelaksananTeknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab.

ABDURRAHMAN, SH,.M.Si, saksiROSULI MUKHLIS selaku Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasaberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang No.188.4/3/434.112/2013 tanggal 04 Pebruari 2013.

Menyatakan Barang Bukti berupa :1.10.Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009; 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/319.a/ 2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan OperasionalKeaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009; 2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009; 3. 1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan KelaraKabupaten

Tpk/2016/PT.MKSbarang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Uang Penganti dalam Perkara atasnama Sugibli,S.Pd15.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Menyatakan Barang Bukti berupa :Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan

Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;2. 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal O02 Juli 2009 tentangBantuan Operasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;3. 1 (satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan KelaraKabupaten

Tpk/2016/PT.MKS9.Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK)Tingkat Dasar Tahun 2009;9 (sembilan) Lembar Foto Copy Lampiran Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor: 188.4/PD4/319.a/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang BantuanOperasional Keaksaraan (BOK) Tingkat Dasar Tahun 2009;1 (Satu) Proposal Bantuan Operasional Keaksaraan (BOK) oleh PKBM ( PusatKegiatan Belajar Masyarakat) Panrannaung Kecamatan Kelara

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QTO9N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)Hal. 16 dari 40 hal. Put.

Nomor 1668 K/Pid.Sus/2016dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Jayapura ProvinsiPapua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor:188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan pada RSUDJayapura Provinsi Papua T.A. 2013;26) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/281/VIII/2013 tanggal 15

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QTO09N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor : 188.4/ 282/ VIII/ 2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan(PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD JayapuraProvinsi Papua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUDJayapura Nomor : 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QT09N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan(PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD JayapuraProvinsi Papua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUDJayapura Nomor: 188.4/282/ VIII/ 2013 tanggal 15 Agustus

Indotara Persada Nomor : ITPSUB 13QT09N0879 tanggal 24 September 2013 ditujukan kepada DirekturRSUD Dok II Jayapura;24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentangPenunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PP TK)dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Jayapura ProvinsiPapua T.A. 2013;25) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD JayapuraNomor: 188.4/282/VIII/2013 tanggal 15 Agustus