Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 102/Pdt.P/2017/PN Pwd
Tanggal 30 Maret 2017 — .Perdata PUJIONO, Lahir di Grobogan, tanggal 13-04-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ; Pengadilan Negeri tersebut, Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ; Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
315
  • .Perdata PUJIONO, Lahir di Grobogan, tanggal 13-04-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
    Pdt.P/2017/PN Pwd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan,pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan :PUJIONO,Lahir di Grobogan, tanggal 13041990, Pekerjaan Karyawan Swasta, AgamaIslam, bertempat tinggal di Dusun Gebang Rt.03 Rw.04 Desa Tegalsumur,Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca suratsurat dalam perkara permohonan ini ;Setelah memeriksa
    Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yang ada padaKartu Keluarga untuk disesuaikan dengan yang ada di Kutipan Akta Nikah, KartuTanda Penduduk dan Surat Tanda Lulus SD;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 242/Pdt.P/2016/PN.Pwd.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan namatersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari PengadilanNegeri Purwodadi;Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa
Register : 30-06-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat: KASNI binti PUK HADI Tergugat: 1.WAHYU SRI LESTARI binti SUKANTO 2.Sekretaris Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati 3.Sekretaris Desa Genengmulyo Turut Tergugat: 1.Kepala Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati 2.SUDARSONO 3.Kepala Desa Genengmulyo
20185
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.739.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Register : 03-05-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 27 Juni 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
85
  • - Menerima eksepsi Termohon ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
Register : 20-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 656/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
HERMANTO
116
  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/ Pdt.G / 2012 / PN. JMB
Tanggal 2 Juli 2012 — BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA melawan SUGENG PURWANTO
5211
  • - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; ----------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------------------- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara antara : BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA : lakilaki, Umur 55 tahun,SUGENG PURWANTOPengadilan Negeri tersebut ;agama Hindu, Pekerjaan Station Manager,bertempat tinggal di desa Binor, KecamatanPaiton, Kabupaten Probolinggo, atas nama PTYTL Jawa Timur dalam perkara inimemberikan kuasa kepada 1.
    Bougenville 16a Ngerjo, Pojokrejo, Kesamben,Jombang9 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, per hari atas keterlambatanmemenuhi isi putusan ini ;10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbar bij vooradj) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;Menghukum 11 Menghukum Tergugat membayar biaya perkaraApabila Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berpendapat lain
    inl ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya mempermasalah halhalsebagai berikut : 1 Tentang Kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut ), bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak yangditimbulkan oleh hubungan kerja sehingga timbul perselisihan hak,sehingga yang berhak untuk memeriksa
    : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU NOMOR 2Tahun 2004, tentang Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yangdibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
    kerja adalahperselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, menurut MajelisHakim merupakan wewenang absolut dari Peradilan Hubungan Industrial ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan wewenang absolutdari Peradilan Hubungan Industrial, maka menurut Majelis hakim alasan Eksepsidari Tergugat dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan NegeriJombang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa
Putus : 08-05-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012
Tanggal 8 Mei 2012 — MUHAMMAD TEGUH Yonif 200/Raider Ta Bak SMR Ru II Ton IV Kipan B Praka/31020498000980
4212
  • Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
    Majelis Hakim Militer Tinggiyang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk mempertimbangkansebagai bandingan dalam perkara Sertu Efriansyah, Nrp. 21040063210783, BaKesdam II/Swj, yang telah terbukti melakukan perbuatan pasal 106 ayat (1) KUHPMdan pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang hanya dihukum pidana pokok selama 11(sebelas) bulan, tanpa pidana tambahan pemecatan (periksa : PUT/02K/PM 04/AD /I/2010 tanggal 14 Januari 2009).Berdasarkan halhal tersebut diatas, pembanding / Terdakwa mohon
    Memerintahkan Pengadilan Militer 104 Palembang, untuk memeriksa danmengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuanHukum Acara yang berlaku.2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.4.
Register : 16-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 25-06-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 26 Mei 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
122
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
    PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Dps
Tanggal 6 Desember 2023 — Pemohon:
Hema Sapta Febriyanti
127
  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Register : 19-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
HARY ASPRIANTHO
Tergugat:
PT. TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.
10336
    1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Register : 03-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 16 Oktober 2023 — Pemohon:
R. Rudy Haryanto
1910
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Register : 19-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 4 April 2016 — H. Mirzan Ikbal, S.E.>< 1. H. Gumari, 2. Mahkamah Partai, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
1770
  • M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
Register : 28-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 28 Mei 2015 — -H. Alfian Husin, SH -Lawan Indavia, DKK
7225
  • M E N G A D I L IDalam KonpensiDalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mumutus perkara ini; - Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;Dalam Rekompensi:- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonpensi dari Turut Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima; Dalam
    PUTUSANNomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara:H. Alfian Husin, S.H., Umur 79 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di JalanSultan Agung Blok D No.12, Way Halim, Bandar Lampung, dalam halini diwakili oleh Kuasanya H. Zainuddin K. S.H., H.
    Jadi dalam hal ini Pengadilan NegeriKlas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara a quo;Halaman 9 dari 52 halaman, Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.Bahwa oleh karena eksepsi perkara ini menyangkut kewenangan absolutpengadilan, maka seyogyanya diputus terlebih dahulu sebagaimanaketentuan dalam Pasal 136 HIR;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka patut kiranya ParaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo untuk menyatakan putusan sela sebagai
    berikut:Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak.a Penggugat Tidak Lengkap.Bahwa dalam posita 1 (satu) dan 2 (dua) gugatannya Penggugatmenyatakan Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istriBapak Raden Saleh Husin (Alm) dengan Ibu Hj.
    , mengadili dan memutuskan perkara a quo.Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Turut Tergugat IV berpendapat, bahwa Majelis Hakim yang mulia, karenajabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalamPasal 160 R.Bg. dan Pasal 132 Rv.
    dan mengadili perkara a quo; Penggugatmenyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan beragama Islam,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;e Menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan TataUsaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalahsebidang tanah peninggalan Ibu Hj.
Register : 15-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Bjm
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
226
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
    2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tigapuluhribu rupiah);
Register : 09-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JUAIMAH Binti H. JUMBERI Diwakili Oleh : GT. MULYADI, SH.MH
Terbanding/Tergugat : Hj. SULASTRI PERTIWI Binti RUSMIN Diwakili Oleh : H. FUAD SYAKIR, SH
720
  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjg tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    • Menolak eksepsi Tergugat;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    • Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memeriksa pokok
Register : 12-04-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bms
Tanggal 18 April 2023 — Pemohon:
NUR HASANAH
409
  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Register : 18-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Lukman Siregar
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
7738
  • ., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

  1. Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  4. MenghukumTerbanding II semula Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
    Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yangberwenang memeriksa perkara a quo adalah PengadilanNegeri atau Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara.1.2. Risalah Lelang Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara1.2.1.
    Maka sudah sepatutnya baikpenerapan hukum maupun amar putusannya untukdikesampingkan atau dibatalkan, dan berkenaan denganeksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II /Terbanding IIdahulu sudah seharusnya dikesampingkan juga dan ditolakHalaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNoleh Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa danmengadili sengketa dalam perkara ini.2.
    Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak cermatdan lalai dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnyaditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.4.
    Bahwa sesuai uraian angka 4 di atas, maka Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah benar dan tepat mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut yang diajukan oleh Terbanding Il dengan menyatakan PengadilanNegeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena pengujian terhadap suatu KTUN dan perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadilinya. B.
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa danmengadili perkara ini;4.
Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — H. PRIHADI S. ABDOESSOEKI, dkk VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI., cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
219160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
    Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
Register : 11-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 24-05-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bms
Tanggal 24 Mei 2023 — Pemohon:
VILIA GALESI RAHAYUNINGRUM binti KARTONO alias KASNO
259
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Register : 08-07-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Lbh
Tanggal 17 Juli 2020 — Pemohon:
M. AKBAR HASAN
11138
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
    2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2020/PN LbhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Labuha yang memeriksa perkara perdatapermohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonanyang diajukan oleh:M. AKBAR HASAN, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin LakiLaki, AgamaIslam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Amasing Kota UtaraKec.
    diketahui Pemohon beragama Islam, maka sesuaidengan ketentuan diatas dikaitkan dengan pokok permohonan pemohon yangmeminta ditetapkan sebagai wali untuk adikadiknya, Hakim berpendapattidaklah tepat Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke PengadilanHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN LbhNegeri Labuha, melainkan Permohonan tersebut haruslah diajukan kePengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapatbahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk memeriksa
    danmemutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuha tidakberwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo dan oleh karena dalamperkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diaturdalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkarapermohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidakpula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo,dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untukmembayar
    Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang memeriksa danmemutus permohonan a quo;2.
Register : 28-01-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Jr.
Tanggal 14 Juli 2014 — 1. Moh. Husni Thamrin MELAWAN 1. Pemerintah Kabupaten Jember cq. Bupati Jember
3521
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IB Jember tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;
    PUTUSAN SELANomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Jr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara perdata gugatantelah menjatuh putusan sela dalam perkara antara :1. Moh. Husni Thamrin, Usia 47 tahun, pekerjaan swasta, bertempattinggal di Perumahan Cahaya Mas, JI. Hayam Wuruk IV Blok E.1 No.8, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah peroranganwarga Negara Indonesia,selanjutnya disebut, Sebagai ................:ceceeeee eee eeeee es PENGGUGAT;MELAWAN1.
    Wahana Citra Gemilang, beralamat di jalan Gajah Mada No.104 Jember selanjutnya sebagai TERGUGAT Il.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca gugatan Penggugat ;Telah membaca dan memeriksa suratsurat yang diajukan oleh keduabelah pihak yang berperkara ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 28 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJember nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Jr pada pokoknya
    Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Jember tidakmemiliki kompetensi absolut untuk memeriksa danmengadili perkara ini, maka Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan seta yang amarnya berbunyisebagai berikut :a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;b. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenangsecara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;c.
    Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat tersebutdi atas, maka perkenankan Tergugat mengajukan dalildalil eksepsilainnya sebagai berikut :1.Bahwa, sebagaimana diketahui surat gugatan adalah dasar bagi hakimuntuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, olehkarena itu secara normatif maupun praktek peradilan, surat gugatanharuslah sempurna, balk menyangkut tentang subyek dan obyek gugatan,penggabungan (kumulasi) subyek dan obyek gugatan
    Bahwa Tergugat II menolak dalildalil Penggugat selain dan selebihnyayang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat Il, karena tidak adarelevansi yuridisnya untuk diberikan tanggapan;Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan ditas, baikdalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat Il memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiOS a. DALAM EKSEPSI1.