Ditemukan 390 data
225 — 69
Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi"Setiap konsumen yana dirugikan dapat menqqugat pelaku usahaHalaman 16 dari 38 Halaman Putusan No. 32/Pdt.SusBPSK/2016/PN DummelaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelakuusaha atau melalaui peradilan yang beradadiiingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.Melaksanakanpenanganandanpenyelesaian
120 — 25
Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, bangunanpermanen seluas 12 meter x 22 meter dan tanah seluas 13 meter x 60meter terletak Aceh Singkil, tertulis atas nama dengan batasbatas :Utara : Saudara ............Timur Saudara ............Selatan Saudara .............Barat : Jalan Umumb.
Aceh Singkil, tertulis atas nama dengan batas batas :Utara : Saudara .........Timur : Saudara .........Selatan : Saudara ..........0Barat : Jalan Umumb. Sebidang tanah, seluas 5 meter x 60 meter, terletak di Aceh Singkil,tertulis atas nama dengan batas batas :Hal. 5 dari 102 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/MS.
Aceh Singkil, tertulis atas nama dengan batasbatas :Utara : Saudara .........Timur : Saudara .........Selatan : Saudara ..........0Barat : Jalan Umumb.
179 — 58
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Setiap Konsumen yang dirugikandapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilngkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :(a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumendengan cara melalui, mediasi
220 — 123
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
14 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarif umumb.1. Tarif efektifc.1. Jumlah (al+a2)bDikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut olehpemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam MasaPajak yang samab.4.
118 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Terbanding/Terdakwa : YADI CAHYADI
77 — 48
Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Doddy Iswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rival : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharaf. Hellen Sarita Delima : Ketua Komisi Sport and Lawg. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenth. Syahrir Nawier : Ketua Komisi Finance and Budgetingi. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman and Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olympic Solidarity.
297 — 76
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
179 — 76
UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaraditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikantidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana Umumb. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :1.
Bjm16.17.18.19.pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana Umumb.
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Pertambahan Nilai Tarif Umumb. dikurangi Pajak Pertambahan Nilai 727.715.509,00Retur Penjualan 0,00c. dikurangi PPN dipungut oleh Pemungut 0,003 id.
118 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 515 K/Pdt.SusBPSKk/2017dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganPeradilan Umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;d.
71 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)PERMA Nomor : 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 rentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
22 — 13
DIVISI 1 : UMUMb. DIVISI2 : DRAINASEc. DIVISI3 : PEKERJAAN TANAHd. DIVISI5 : PERKERASAN BERBUTIRe. DIVISI7 : STRUKTURf. DIVISI 10 : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTINg. DIVISI 11 : PEKERJAAN PEMINDAHAN JARINGAN HUTM ASC 3X70 mmh. DIVISI 12 : PEKERJAAN PEMINDAHAN JARINGAN PIPA AIRMINUM9.
447 — 243
Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a. Melaksakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;b.
63 — 23
Seorang Ketua Umum dan 1 (satu) Wakil Ketua umumb. Seorang Sekertaris Jenderal dan 2 (dua) orang Wakil SekertarisJenderal.c. Seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang wakil BendaharaUmum.d. Seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua Kompartmen yangterdiri dari :i. Kompartmen Organisasi dan Keanggotaan.ii. .Kompartmen Pendidikan dan Latihan.iil. Kompartmen Penelitian dan Pengembanganiv. Kompartmen Peralatan dan Teknologi.v. Kompartmen Kerjasama Luar Negeri.vi.
71 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
72 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarif Umumb.2. Tarif efektifa.3. Jumlah (a1+a2)b. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.4. Jumlah (b1+b2+b3)c. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3.b.4)3 Pajak yang dapat diperhitungkana. Pajak Masukan yang dapat dikreditkanb. Dibayar dengan NPWP sendiric. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih Hal. 2 dari 25 hal. Put.
149 — 146
Erick Thohir : Ketua Umumb. Muddai Madang : Wakil Ketua Umumc. Dody Iswandi : Sekretaris Jenderald. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderale. Anjas Rivai : Bendaharaf. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharag. Helen Satria Delima : Ketua Komisi Sport And Lawh. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenti. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman And SportHal 4 Put. No. 38/PID.Sus /TPK/2017/PT.DKIk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olimpick Solidarity.
Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Dody lswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rivai : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharaf. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharag. Helen Satria Delima =: Ketua Komisi Sport And Lawh. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenti. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman And Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olimpick Solidarity.
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen danPelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb