452

Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan pada Rekening Penampungan KPK Perkara Tasik dengan nomor rekening Virtual Account 888202002150033 :BRIVA tanggal 10 November 2020 beserta 1 (satu) lembar printout bukti pembayaran BRIVA - Tunai KPK No Transaksi 4000009 , tanggal transaksi 11/10/2020 , jam transaksi 13:04:58 WIB , Nomor BRIVA: 888202002150033, Nama Customer: Rek Penampungan KPK Perkara Suap DAK Kota Tasikmalaya TA 2018, Jumlah Tagihan : IDR 100.000.000.00

) ke rekeningKPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI) 0378.01.000168.30.6tanggal 28 Juni 2018. 452 Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yangdisetorkan pada Rekening Penampungan KPK Perkara Tasikdengan nomor rekening Virtual Account 888202002150033BRIVA tanggal 10 November 2020 beserta 1 (Satu) lembarprintout bukti pembayaran BRIVA Tunai KPK No Transaksi4000009 , tanggal transaksi 11/10/2020 , jam transaksi13:04:58 WIB , Nomor BRIVA: 888202002150033, NamaCustomer: Rek Penampungan KPK Perkara Suap

ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI)0378.01.000168.30.6 tanggal 28 Juni 2018.452 Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan pada Rekening Penampungan KPK Perkara Tasikdengan nomor rekening Virtual Account888202002150033 :BRIVA tanggal 10 November 2020beserta 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran BRIVA Tunai KPK No Transaksi 4000009 , tanggal transaksi11/10/2020 , jam transaksi 13:04:58 WIB , Nomor BRIVA:888202002150033, Nama Customer: Rek PenampunganKPK Perkara Suap

., saya mauke Polsek).Bahwa mereka ini tergabung dalam organisasi TEBAS / TEAM BURUANTI SUAP (organisasi dept collector) yang masih berada di dalamorganisasi Pemuda Pancasila, di mana orangorang Pemuda Pancasila sendiritidak berkenan dengan adanya organisasi TEBAS tersebut sehubungan tidakada dalam struktur organisasi Pemuda Pancasila.Bahwa setahu saya Ketua TEBAS tersebut yaitu Sdr. SASA, sedangkanSekjennya yaitu Sdr.

nilai nominal yangditetapkan dengan nilai nominal yang disyahkan; Bahwa terakhir pembahasan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2012 dimanapada waktu itu terdakwa masih ikut dalam pembahasan, karena tidak cukupkuorum maka rapat diundur sampai sore (sekira jam 2) dan selesai rapat jam 541sore, dan waktu itu setahu saksi Komisi III yang membidangi sosial yang belumselesai melakukan pembahasan;; Bahwa. saksi tahu dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal23 Desember 2013 karena dugaan suap

Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang. Awalnya permintaan uang pokir kepada Walikota Malang itukarena ada permintaan uang pokir dari KetuaKetua Fraksiyang lakilaki saat pertemuan informal di ruangan Saksi KetuaDPRD Kota Malang. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang dan Saksi juga masih menjabatsebagai Anggota DPRD Kota Malang. Pada waktu itu karena kesepakatan antara DPRD Kota Malangdengan Walikota Malang maka kami anggota DPRD KotaMalang mendapatkan uang THR dari Walikota Malang yangtidak diketahui sumbernya.

Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang. Saksi benar merupakan anggota DPRD Kota Malang Periode20142018 yang telah menjabat dalam 2 (dua) periode,dengan tugas membuat peraturan, pengawasan danpenganggaran.

Saksi TUTUK HARIYANI, Memberikan keterangan dibawahsSumpah secara Islam, pada pokoknya sebagai berikut.Saksi kenal dengan Terdakwa.Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang.Saksi benar merupakan anggota DPRD Kota Malang Periode20142019 dengan tugas membuat peraturan, pengawasandan penganggaran.Struktur

keterangan yangdiucapkan dipersidangan, maka untuk apa ada persidangan;Bahwa jaksa penuntut Umum dalam memnyusun tuntutannya tidakberdasarkan fakta persidangan;Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki, pada pokoknyamenyampaikan:Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari I Made Ari Ksuma Bayubukanlah uapah sebagai imbalan karena meloloskan barang ilegal;Bahwa fakta dalam BAP ternyata berbeda dengan fakta kenyataan dilapangan, kalimat diutakatik oleh penyidik sehingga seakanakanTerdakwa III melakukan suap

keterangan yangdiucapkan dipersidangan, maka untuk apa ada persidangan; Bahwa jaksa penuntut Umum dalam menyusun tuntutannya tidakberdasarkan fakta persidangan;Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki, pada pokoknyamenyampaikan: Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari I Made Ari Kusuma Bayubukanlah apah sebagai imbalan karena meloloskan barang ilegal; Bahwa fakta dalam BAP ternyata berbeda dengan fakta kenyataan dilapangan, kalimat diutakatik oleh penyidik sehingga seakanakanTerdakwa ITI melakukan suap

bergabung dengan petarung(peserta latinan) untuk melaksanakan makansiang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) berjalan sendiri menuju kKearah depan LetdaChb Maulidi yang berada pada barisan yangdibentuk dalam kegaiatan makan siangsesampainya didepan Letda Chb Maulidiselanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)duduk namun tidak sanggup untuk menopangbeban tubuhnya sehingga dibantu dengantangannya yang berada di tanah kemudian PradaDimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siangnamun hanya satu suap

P.A.FLamintang, SH DelikDelik Khusus Kejahatan Jabatan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet Pertama, Oktober 1991,halaman: 321) ; Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perouatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perouatan, bukan pada apakah dari perouatan tersebut menimbulkansuatu akibat terlarang ataukah belum, akan

Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS Bl) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri Mindo RosalinaManulang juga memperoleh label justice collaborator.

Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan agar melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, di dalam hukum pidana disebut bijkomend oogmerk atau maksudselanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesaimelakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakan agar tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan unsurkesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap

berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwaDESSY ARIYAT EDWIN dan saksi JULIA PRASETYARINI Alias UWI selakuperantara dalam menerima sejumlah uang dari saksi ABDUL KHOIR kepada saksiDAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan saksi BUDI SUPRIYANTO selaku pegawainegeri atau penyelenggara tersebut di atas, dinyatakan sebagai delik selesaimeskipun cara pemberiannya tidak langsung kepada di penerima, namun cukupdengan uang tersebut telah diterima oleh perantaranya dan telah terdapatpertemuan kehendak antara penerima suap

Dan salah satu tindak pidana yang perlumendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi.Terlebih terhadap perkara korupsi khususnya perkara suap atau penyuapan, yangtidak hanya berpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial jugamenumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentudi atas kepentingan negara terlebih dilakukan oleh pejabat birokrasi sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara dalam perkara a quo oleh

Duren Tiga Jakarta atau Hotel IdolaJakarta, kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut dalam bentuk cek melaluiALI AMRA pula.92Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara tidak mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatKabupaten Seluma, melainkan mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganyasecara tidak sah, menumbuhkan budaya suap, uang sogok, pelicin, hadiah ataupun janjijanji kepada masyarakat Kabupaten Seluma yang direalisasikan dengan pemberian

Bahwa menurut AHLI unsur yang membedakan antara tindak pidana umumdengan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.Pada dasarnya tindak pidana korupsi terkait dengan adanya perbuatanmelawan hukum / penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikankeuangan negara, namun ada bentuk lain yang dianggap sebagai tindakpidana korupsi yaitu suap (mesti tidak ada kerugian keuangan negara) ; Bahwa benar menurut AHLI dari rangkaian kronologi dugaan tindak pidanakorupsi terkait pungutan uang

Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya.Pasal 12 (ob) UU TIPIKOR merupakan penyuapan pasif artinya pihak yangmenerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Denganpemberian hadiah atau janji tersebut pegawai Negeri atau Penyelenggaratersebut melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewenangannya.

., dalam tulisannya pada seminar publikKriminalisasi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa DalamLingkungan Badan Usaha Milik Negara, Korupsi dalam prosestender yaitu: Pemberian Suap/Sogok (Bribery); Penggelapan (Embezzlement); Pemalsuan (Fraud); Pemerasan (Extortion); Penyalahgunaan Jabatan atau wewenang (Abuse of Discretion); Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (InternalTrading); Pilih Kasih (Favoritisme); Menerima Komisi (Commision); Nepotisme (Nepotism); Kontribusi atau Sumbangan Illegal

Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);Hal. 122 dari 153 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/20154. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j); dan7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).Bahwa dari uraian pendapat dari Prof. Dr. Ningrum NatasyaSirait, S.H., M.H. dan Prof. Dr.

Bahwa terhadap perkara Korupsi Khususnya perkara menerima suap ataupenyuapan, berpotensi menumbuhkan budaya mengedepankankepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan Negaraterlebih dilakukan penyelenggara negara dalam perkara a quo yaitu olehTerdakwa Budi Supriyanto selaku anggota DPR Rl,sehingga sangat riskanbila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak pada penjeraan padapelaku tindak pidananya.

Tingkat Pertama tidak teliti dan tidakcermat dalam menilai buktibukti yang diajukan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak teliti dan tidakcermat dalam menilai fakta persidangan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalammenerapkan hukum.Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst. memberikan hukuman tidak sesuai dengan derajatkesalahan.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru terkait laporan Gratifikasiyang dianggap suap

Ketua UmumGolkar dengan pemberian janji/nadian Johanes Budisutrisno Kotjosehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yangmempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak adahubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubunganpemberian fee proyek PLTU Riau1 tersebut:Bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan sesuai fakta hukumyang terungkap di persidangan dan telah dikualifisir oleh judex factiPengadilan

yang sudah tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2003 atau setidaktidaknyapada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Semarang di Jalan Pemuda No. 146 Kota Semarang atausetidaktidaknya pada tempat tertentu. yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah menerimaGratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap

Pratama Capital Assets Managementdan sejumlah Rp.7.200.000.000, (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PTPasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatsebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekiratahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersamadengan

Bupati Bapak Hartopo;Bahwa, setahu saksi hasil pengawasan terhadap seleksi pengangkatan pegawaiPDAM Kabupaten Kudus tersebut dilaporkan kepada Bupati Kudus;Bahwa, saksi tidak tahu apakah kasus suap dalam seleksi pengangkatanpegawai PDAM Kabupaten Kudus tersebut dilaporkan oleh Dewan Pengawas,Dewan Pengawas tupoksinya melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai:Bahwa, pada waktu Direktur Utama yang lalu proses seleksi pengadaan pegawaiPDAM Kudus mengajak tim Baperjakat PDAM Kudus, namun yang memutuskantetap

Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Halaman1261);Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa diatas,maka pengertian menerima terkait dengan penerimaan sesuatu yang diberikandapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud, menurutAdami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, 2016, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman165, tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap

Bahwa dalamprakteknya penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadipada tindak pidana suap. Terhadap hal ini pandangan doktrin menyatakanbahwa pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan olehorang lain; (Vide R. Wiyono, S.H, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua,2009, Halaman 98 dan P.A.F.

ACHMAD MAWARDII yang didalammap tersebut terdapat 1 (satu) bundle kertas berjudulRIDWAN PANJAITAN CPNS, staf BAPEMNAS dan PemdesSetda Pemprovsu dan 1 (satu) bundle kertas yangberjudul Pengujian Kewenangan. 2552 (dua) lembar laporan pengaduan Perbuatan Korupsidan Suap di Instansi Pemerintah Provinsi SumateraUtara dari HM AK (Himpunan Masyarakat Anti Korupsi)kepada Pimpinan KPK, Kepala Kejaksaan Agung RI,Kepala Kepolisian RI tanggal 19 Juli 2010. 2561 (satu) lembar amplop berwarna putih, dengan kopOTTO

Perkembangangejolak akhirnya menimbulkan kecurigaan adanya praktik suap danjual beli Jabatan khususnya untuk Kunci Jawaban Ujian tertulis.Bahwa panitia dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringanpengangkatan perangkat desa telah melakukan posisi tugas panitiayang rangkap khususnya dalam hal ujian tertulis, hal ini sangatbertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatandan

macam manolah tolong bantu menyelesaikankasus ini saat itu saksi Jawab wah, aku dak biso nyelesaikan, aku dakOrang hukum, dan jugo masalah ini kan lah sudah sampai di polisi apottguno lagi kito lapor saat itu desmadera mengatakan ia hendakmemberikan uang kepada saksi dan safarudin, saat itu safarudinmengatakan terserah berapo yang wajar saat itu saksi katakan akutahu dengan pak widodo kajari, terus aku pernah koordinasi denganorang jaksa, masalah itu termasuk pungli atau apo namonyo, jaksajawab itu suap