., saya mauke Polsek).Bahwa mereka ini tergabung dalam organisasi TEBAS / TEAM BURUANTI SUAP (organisasi dept collector) yang masih berada di dalamorganisasi Pemuda Pancasila, di mana orangorang Pemuda Pancasila sendiritidak berkenan dengan adanya organisasi TEBAS tersebut sehubungan tidakada dalam struktur organisasi Pemuda Pancasila.Bahwa setahu saya Ketua TEBAS tersebut yaitu Sdr. SASA, sedangkanSekjennya yaitu Sdr.

., dalam tulisannya pada seminar publikKriminalisasi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa DalamLingkungan Badan Usaha Milik Negara, Korupsi dalam prosestender yaitu: Pemberian Suap/Sogok (Bribery); Penggelapan (Embezzlement); Pemalsuan (Fraud); Pemerasan (Extortion); Penyalahgunaan Jabatan atau wewenang (Abuse of Discretion); Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (InternalTrading); Pilih Kasih (Favoritisme); Menerima Komisi (Commision); Nepotisme (Nepotism); Kontribusi atau Sumbangan Illegal

Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);Hal. 122 dari 153 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/20154. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j); dan7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).Bahwa dari uraian pendapat dari Prof. Dr. Ningrum NatasyaSirait, S.H., M.H. dan Prof. Dr.

Bahwa terhadap perkara Korupsi Khususnya perkara menerima suap ataupenyuapan, berpotensi menumbuhkan budaya mengedepankankepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan Negaraterlebih dilakukan penyelenggara negara dalam perkara a quo yaitu olehTerdakwa Budi Supriyanto selaku anggota DPR Rl,sehingga sangat riskanbila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak pada penjeraan padapelaku tindak pidananya.

Tingkat Pertama tidak teliti dan tidakcermat dalam menilai buktibukti yang diajukan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak teliti dan tidakcermat dalam menilai fakta persidangan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalammenerapkan hukum.Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst. memberikan hukuman tidak sesuai dengan derajatkesalahan.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru terkait laporan Gratifikasiyang dianggap suap

Bupati Bapak Hartopo;Bahwa, setahu saksi hasil pengawasan terhadap seleksi pengangkatan pegawaiPDAM Kabupaten Kudus tersebut dilaporkan kepada Bupati Kudus;Bahwa, saksi tidak tahu apakah kasus suap dalam seleksi pengangkatanpegawai PDAM Kabupaten Kudus tersebut dilaporkan oleh Dewan Pengawas,Dewan Pengawas tupoksinya melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai:Bahwa, pada waktu Direktur Utama yang lalu proses seleksi pengadaan pegawaiPDAM Kudus mengajak tim Baperjakat PDAM Kudus, namun yang memutuskantetap

Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Halaman1261);Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa diatas,maka pengertian menerima terkait dengan penerimaan sesuatu yang diberikandapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud, menurutAdami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, 2016, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman165, tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap

Bahwa dalamprakteknya penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadipada tindak pidana suap. Terhadap hal ini pandangan doktrin menyatakanbahwa pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan olehorang lain; (Vide R. Wiyono, S.H, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua,2009, Halaman 98 dan P.A.F.

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannyadengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima janji menerima sejumlah uang dari penasehatSeseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahiprosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan.

Pratama Capital Assets Managementdan sejumlah Rp.7.200.000.000, (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PTPasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatsebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekiratahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersamadengan

sebagai corong undangundang tanpa mampu mendalaminyasehingga menimbulkan kesesatan berpendapat secara yuridis; Bahwa pertimbangan judex factie tidak berdasarkan faktafakta persidangan, bahwapemohon banding tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah milik PemdaLombok Barat di Dusun Tegal Desa Jagaraga sebagaimana yang didakwakan; Bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan judex factie tidak adil karenatidak mempertimbangkan elemen pasal 481 yaitu elemen orang yang menyuap danyang menerima suap

Harnojoyo sebagai Walikota dan Wakil Walikota PalembangPeriode Tahun 20132018 ;Kemudian sekira tahun 2013 terungkap fakta bahwa kemenangan H.RomiHerton dan H.Harnojoyo adalah merupakan Hasil Suap Pilkada buah daripersekongkolan H.Romi Herton dengan Ketua Mahkamah Konstitusi AkilMochtar yang diketahui setelah ditangkap oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Berdasarkan hasil pengembangan perkara,terungkap bahwafakta yang sesungguhnya, Penggugat dan Ir. Hj.

Indikatordari pemufakatan jahat yakni subject delict harus sama (kualitas yangsama) atau kemampuan kapasitasnya untuk mewujudkan suatu hal yangdilarang, suatu contoh delict pemberian suap, sehingga untukkualitasnya tidak harus PNS tetapi para pihak mempunyai kemampuanuntuk mempengatuhi orangorang yang mempunyai kKewenangan untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga kesepakatantersebut harus mempunyai kualitas subyek hukum untuk melakukanperbuatan yang dilarang.Bahwa pembantuan ada dua

Pembantuan dalam delict suap, berartiada yang melakukan ataupun memberi suap, di mana orang yangmembantu adalah orang tersebut hanya membantu orang yang memberisuap, namun apabila pemberiannya belum terjadi, maka untukpembantuan belum dapat dikatakan pembantuan, di mana untukpembantuan dapat diterapkan oleh delict yang telah selesai, dengan katalain pembantuan tidak dapat dipidana terhadap delict yang belumHal 164 dari 253 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstselesai.

BdgDengan para BILLY SINDORO yang saksi kenal, saksi tidak memiliki hubungankeluarga.Saksi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejaktahun 2017.Saksi dihadapkan di persidangan karena terkait kasus suap Meikarta.Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan jabatan saksi selaku KabidPenataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.Saksi pernah menyetor uang kepada Bupati Kabupaten Bekasi NENENGHASANAH YASIN yang asal uang tersebut adalah dari PT. LIPPO.

pembangunan apartemen Meikartayang dilaksanakan di lokasi pembangunan apartemen Meikarta;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, BILLY SINDORO,FITRADJAJA PURNAMA dan TOTO BARTOLOMEUS;Bahwa pertemuan antara BILLY SINDORO dan Terdakwa selain di IKG jugapernah di laksanakan Maxbox Lippo Cikarang;Bahwa benar ada pertemuan di lantai 36 RS Siloam Karawaci;Bahwa saksi mengetahui BILLY SINDORO, FITRADJAJA PURNAMA,HENDRY JASMEN dan TARYUDI diajukan sebagai BILLY SINDORO dipersidangan adalah terkait dengan suap

hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian suap

Rasulullah Shallahualaihi wa sallam,beliau bersabda yang artinya : Hakim itu ada tiga macam, dua diHalaman 53 dari 78 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT SMRNeraka dan satu masuk Surga, seorang hakim yang mengadilimanusia dengan kebodohannya, maka ia di Neraka, dan (3)seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskanhukuman ma ia pun di Neraka. (5);e Bahwa dari Abdullah bin Amr Radhiyallah Anhuma ia berkata :Rasulullah Shallahualaihi wa sallam bersabda yang artinya :seorang hakim diharamkan Menerima Uang suap

Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di /ndonesia Jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang

Pemuda No. 146Kota Semarang atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan yaitu telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagaipemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukanoleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD

No. 780 K/Pdt.Sus/201010.Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 (1 hari setelahPutusan KPPU (Termohon Keberatan) dalam perkara a quo terjadiperistiwa penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terhadap salah satu Anggota Majelis Komisi KPPU pada perkara a quo,Ml, yang diduga menerima suap dari BS yang diduga merupakanrepresentasi dari para Terlapor (para Turut Termohon) atau setidaktidaknya salah satu pihak Terlapor (Turut Termohon) sebagai imbalan atasPutusan Majelis Komisi Termohon

Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.4 Menyatakan bahwa Terdakwa II sebagai pihak swasta bukan Pejabat Negaraterbukti menerima uang sebesar 4 miliar dari uang hasil komitmen fee yangditerima oleh Saksi Fahd El Fouz dari pengusaha Abdul Kadir Alydrus ataspekerjaan pengadaan Alquran dan Labolatorium Komputer, di Kementerian Agama.Terdakwa II dalam hal ini tidak dapat disebut sebagai pihak penerima hadia (suap).5 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan (vrijspraak) atausetidaktidaknya melepaskan

pidana tersebutdilakukan, sedangkan asas transitoir yang dirumuskan dalam pasal 1ayat (2) KUHP, yang digunakan bila dalam suatu perkara dalam prosespemeriksaan pada saat yang sama terjadi perubahan undangundangmaka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwalah yangdiberlakukan, sedangkan tentang asas tiada pemidanaan tanpa kesalahanadalah suatu asas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidananyaapabila kesalahan orang tersebut dapat dibuktikan, jadi tiada pidanatanpa kesalahan.Bahwa delik suap

dalam Undangundang Tindak pidana Korupsi, biladilihat dari sisi pelaku bisa dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu pihakpemberi suap atau penyuapan aktif, dan juga ada pihak penerima suapyang disebut sebagai suap pasif.Bahwa penerima suap diatur dalam 3 pasal yang awalnya secara historisada dalam KUHP, yaitu pasal 418 KUHP yang kemudian diadopsidalam pasal 11 UU Tipikor, yang dikenal dengan istilah Gratifikasi,kemudian dalam pasal 419 KUHP, yang memuat penerima suapnyaadalah pegawai negeri atau penyelenggara

A3I) yang menjadi pemenang lelang pekerjaanpengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an TA. 2011.Menurut Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2berbunyi Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang denganmaksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu568dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yangmenyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap ........ dst.Bahwa menurut penjelasan pasal

2 Undangundang No. 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap, yang dimaksud kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangandan kewajiban yang ditentukan oleh kodeetikprofesi atau yang ditentukan olehorganisasi masingmasing.Undangundang R.I.

dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21tahun 2011, namun juga bertentangan dengan ketentuan dan prinsipprinsippengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Dengan demikian pemberian uang (suap

, antara lain Arrest Hoge Raadtanggal 29 Juni 1936 menyatakan turut serta melakukan itu dapatterjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersamasamasuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatanmasingmasing saja maksud itu tidak akan tercapai.Mengacu pandangan doktrin serta yurisprudensi dan dihubungkandengan rangkaian faktafakta hukum yang terungkap di persidangansebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsur sebelumnya,perbuatan terdakwa HAMDANI KOSEN memberi uang (suap

kepercayaanTerdakwa dalam mendapatkan proyek termasuk sebagai perantara ataukepanjangan tangan Terdakwa dalam penyerahan pemberian uang,demikian pula Ardinawinata Nababan yang seharihari berada di Purbalinggaberperan dalam berkoordinasi dengan Hadi Iswanto mengatur proses lelangmaupun sebagai perantara ataupun kepanjangan tangan dalam penyerahanpemberian uang;Bahwa dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas Terdakwa maupunLibrata Nababan dan Ardirawinata Nababan adalah samasama sebagaipelaku utama pemberi uang (Suap

Andi Hamzah, S.H. dalam makalahnya yang berjudul"Kerancuan dan Kekeliruan Rumusan Delik Pegawai Negeri dari HakimMenerima Suap Menimbulkan ketidakadilan Dalam Penerapannya yangpada pokoknya menyatakan pidana uang pengganti itu tidakdimaksudkan untuk delik suap; dan tidak ada bukti suap yang disita, danHal. 163 dari 201 hal. Put.

Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai orangyang menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dianggap pemberian suap

Bahwa penyelesaian administrasi dapat dilakukan untuk penyimpanganAPBD apabila menyangkut salah kira (dwaling) dan penyelesaian pidanadilakukan untuk penyimpangan APBD apabila menyangkut paksaan,ancaman, suap, dan tipuan dengan menggunakan dokumen administrasiuntuk memperoleh keuantungan atau uang/barang/surat berharga yangmelawan undangundang.

Bahwa penyelesaian administrasi dalam Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun2004 dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila terdapat kesalahanadministrasi dan bukan adanya perbuatan melawan hukum pidana dengancara mengancam, menyuap/menerima suap, dan menipu denganmenggunakan dokumen yang dilarang undangundang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :1. kkhwani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 172 dari 267 Putusan Nomor

., 101, yangmenyatakan, telah terjadi tindak pidana dalam pengadaan jikaterdapat unsur tipuan, paksaan, dan suap. Tipuan, seperti pemalsuandokumen, pekerjaan fiktif, berita acara serah terima barang fiktif,markup, melakukan kecurangan dalam pekerjaan, dan memalsukanlaporan. Paksaan, seperti pemaksaan penetapan pemenang lelang,tanda tangan kontrak di bawah ancaman. Suap, seperti meminta ataumenerima komisi/hadiah.Atas dasar unsurunsur itu, kami menyimpulkan, Sdr.

Walaupun menurutketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uangpengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan ataubagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara.Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak adapenghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uangpengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal2 danPasal3 UU PTPK.

MUHAMMAD BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG DAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MUHAMMAD BADARUDDIN bersalahtelah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENERIMA SUAP DANPENCUCIAN UANG SECARA BERLANUJUT sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

setidaktidaknya pada suatutempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinpada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalaAd. 4.

dari perusahaanperusahaan pemilik Izin UsahaPertambangan yang adadi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah pelanggaran hukumDengan demikian unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerpakan hasil tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secarasah menurut hukumBerdasarkan uraian unsurunsur tersebut di atas, maka dakwaan atas din terdakwa telahterbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalahtelah melakukan Turut Serta menerima Suap

MUHAMMAD BADARUDDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKANSECARA BERULANGULANG DAN DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.