Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Kulon Progo, Prop.D.l.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanterhadap Pengelolaan tambak Pemohon Keberatan di atas TanahPakualaman

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 22 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait

Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Pasal berdasarkanKetentuan Perundang undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktumkesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggalakhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang Undangan pada Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 yang menyatakan mengenai sifatberlaku surutnya

Dengan demikian. bertaku surutnya pembatalan terhadapPerjanjian Kerja Sama merupakan hal yang tidak mungkin dilaksanakansehingga tuntutan Para Penggugat d.K.

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 21 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaiHalaman 45 dari 54 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Watpemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG)

Apalagi jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru; Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1=T24, maka diperolehfakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada diktum

Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangHalaman 42 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN WatUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

2016 ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya objeksengketa berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnyaberdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 padapokoknya disebutkan pemberhentian PNS, berlaku terhitung sejak akhir bulanpemberhentian yang bersangkutan 5"""Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa baru diterima Penggugat padatanggal 02 November 2016 namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidakmemiliki relevansi dengan berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran II PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)Halaman 22 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPGuntuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku surutnya

Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P17 dan Bukti T6 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2018,

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Apalagi,jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T1 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkanatau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun