Ditemukan 1841 data
SITI SAFURA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kasat Narkoba
55 — 25
Foto Copy Berita acara penggeledahan Badan tanggal 31 Desember 2018 ;diberi tanda T2;Foto Copy Berita Acara penggeledahan Tempat Tenggal /Tempat tertutuptanggal 31 Desember 2018, diberi tanda T3;Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/527/XII/RES.4.2/2018/NTB/ResDompu tanggal 31 Desember , diberi tanda T4;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.
73 — 12
berupa Surat peringatan II tanggal 15 April 2010dan bukti Tl4 berupa Surat peringatan Ill tanggal 20 April 2010 yangditerbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat karenaPara Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaranangsuran kredit maupun pelunasan kreditnya karena telah menjurus macet;Menimbang, bahwa bukti TIl5 berupa Pengumuman Pertama LelangEksekusi Hak Tanggungan diantaranya terhadap objek jaminan atas namaRanjit Sing yang dilakukan melalui selebaran tenggal
33 — 20
inl;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat didalam gugatannyaberdalin bahwa tanah sengketa dalam perkara ini diperolehnya/dibeli dariRusman sedangkan Rusman diperoleh dari Siswandi berdasarkan AktaPelepasan Hak No.3 tanggal 02 Juli 2004 dan Akta Pelepasan Hak No.1tanggal 5 Januari 2004 dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris diPalembang (bukti P.1 dan P.2);him 40 dari 49 him Put.No.73/PDT/2011/PT.PLGMenimbang, bahwa Akta Pelepasan Hak No.3 tanggal 02 Juli 2004Akta Pelepasan Hak No.1 tenggal
55 — 11
pelaksanaan musim haji pada tahunitu harus bersamasama dengan Suami Penggugat, sehingga terjadilah silang pendapatyang mengakibatkan keributan antara Penggugat dan Suami Penggugat seperti yangdidalilkan Penggugat; Bahwa akibat kejadian yang diuraikan Tergugat diatas, maka sampai meninggal duniasuami Penggugat tidak jadi melaksanakan niatnya untuk ke Tanah Suci, begitu pulaPenggugat sampai sekarang belum juga melaksanakan niat yang sama; Bahwa menyangkut dengan keabsahan dari Akta Pelepasan Hak tenggal
70 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul HadjiLebeharia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Ambon danPeta Situasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Maluku Nomor 01/1995 tenggal 28 Maret 1995 atasnama pemohon Ismail Lebeharia(vide Bukti P8 dan vide Bukti P9)menjadi dasar kepemilikan dari Termohon Kasasi adalah suatu hal yangkeliru.
201 — 64
Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 018/SPPLHT/7288/XV2016, Tanggal 07Nopember 2016 dan Rincian Selurun Kewajiban Penggugat tertanggal 07Nopember 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diperi tanda T.13;2814.15.16.17.18.Asli dan fotocopy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan,tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diperitanda T.I14;Fotocopy dari fotocopy (asli berada di KPKNL) Pengumuman Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan tenggal
182 — 392
., Notaris di Bandung,selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1;Copy dari asli Surat Kuasa tenggal 18 Maret 1983 dari HAYAT RUDIATkepada HANS BARKI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberisurat tersebut diberi tanda T2;Copy dari asli Jual Beli Saham antara DADANG SUGANDI dengan HANSBARKI, dihadapan Lien Tanudirdja, S.H.
131 — 31
(Seribu tiga ratus delapan meterpersegi) gambar situasi tenggal 02 Maret 1992 Nomor : 119/1992 tercatat danterdaftar atas nama (Alm) MELCHAS MANUHUTU sebagai Objek Sengketatidak memiliki kKekuatan dan Daya berlaku menurt Hukum; Menetapkan Objek Sengketa adalah Bidang Tanah Sisa yang merupakanpeninggalan dari Alm GERARDUS TEHUPURNG kemudian diturunkankepada (Alm) JOSIAS FERDINAND / TEHUPURNG dan (Alm) LEVINAWAIRGAL / TEHUPURWNG s=yarg selaniutnya diturunkan kepadaPENGGUGAT NTERVENSI dan ahli waris
116 — 53
objeksengketa a quo, dengan demikian secara hukum tidak ada kepentinganPara Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusanobjek sengketa a quo oleh Tergugat ; Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatdalam hal ini, Para Penggugat tidak memiliki kKepentingan secara hukumuntuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik objeksengketa dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha NegaraManado ; se Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 07 Tahun 2012 tenggal
160 — 101
Bahwa selanjutnya, dari hasil rapat pleno dimaksud, makaTergugat mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat SebagaiPeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tenggal 23 Maret 2011,yang mana didalamnya merupakan pengesahan hasil rapat plenotentang pasangan calon peserta PEMILUKADA Kabupaten Lembatatahun 20112016 melalui Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lembata Nomor 17 Tahun2011; .
100 — 24
;T Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum2: Kabupaten Deiyai tenggal 13 September 2011, besertalampirannya, (fotokopi sesual dengan aslinya);T Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan3: Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Provinsi PapuaPartai Barisan Nasional, tanggal 04 Oktober 2011(fotokopi sesual dengan aslinya );T Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala4: Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ,tanggal 11.
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak semua danjarang terjadi harta bersama seperti Sertifikat Hak atas Tanah danBangunan yang diperoleh dalam perkawinan tercantum dalam Sertifikat atasnama bersama/berdua sedangkan fakta hukum/menurut Kebiasaan yangumum adalah tertulis atas nama salah satunya saja (nama Suami ataunama isteri saja);Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan TingkatBanding No. 359/PDT/2008/PT.DKI tanggal 20 November 2008 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama No.125/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, tenggal
Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
Ahmad Qurrata A'Yun Alias Ahul
63 — 17
SH.CATATAN ;Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusanuntuk terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2018 Nomor:55/Pid.Sus/ 2018/PN.Gin. baik terdakwa maupun Penuntut Umum telahmenyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Juli2018 Nomor: 55/Pid.Sus/ 2018/PN.GinPanitera Pengganti ;Ni PUTU FITRI ANGGRAENI SH.M.HumDicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh UndangUndang untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan PengadilanNegeri Gianyar tenggal
36 — 4
Tangerang kepada orang tua Tergugat (Pemohoan) yang bernamaORANG TUA PEMOHON.Demikian atas jawaban Tergugat (Pemohon) terhadap gugatanPenggugat (Termohon), memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk PemeriksaPerkara dan memberikan keputusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;DALAM KONPENSI1.Bahwa Termohon tetap pada dailildalil sebagaimana Termohonsampaikan pada jawaban pertama tenggal
RULLY ARIFIN. SE
Tergugat:
3.PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (BRI AGRO)C.q PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (BRI AGRO) Cabang Medan
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN
52 — 12
oranglain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengankesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan , kehatihatian dan ketelitianyang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang;Menimbang, bahwa penerapannya ke dalam kasus aquo adalah sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maka bukti Surat T.I7berupa Surat Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler tanggal 5 Juni 2013 jobukti surat P.III/T.l10 berupa surat Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor010/BRIAGRO/MDN/PPK/6/216 tenggal
399 — 311
$el. tenggal 9 Juni 2015 jo. Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomer : 25/Eks.HT/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 24 Agustus .2015 jo. 4 (empat) eksempler Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan NegeriJakarta Selatan, masingmasing dengan Nomor 25/Eks.HT/2015/PN. Jkt. Sel.tertanggal 25 Agustus 2015, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkaraini.Mal 14 dar! 41 Hal. Putusan No.$41/Pdt.G.Piw/2015/PNJkt.Selieaaey.
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
156 — 48
quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dibidang kepegawaian, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ; Tenggang Waktu : Bahwa menurut pasal 55 UndangUndang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Gugatan atas Obyek Sengketa ini diajukan pada tenggal
148 — 26
sdr.Widodo Pekerja PT.Blue Bird Group denganTergugat Pimpinan PT.Blue Bird Group ,Jalan Raya Parung No.17Cinangka Sawangan Kota Depok.Hal mana obyek Gugatan inididasarkan Kepada:e Proses lanjutan Rumah Sakit (Rawat Inap) Istri penggugatdengan Diagnosa HNP.oleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatanyang dikelola Perusahaan (Tergugat) dinyatakan Ovr UnitBiaya/tidak biasa Claim;e Penolakan Tergugat memberikan pertolongan EMERGENCYdengan alasan over limit biaya kepada Penggugat dalamkasus kecelakaan kerja pada tenggal
ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
142 — 747
=Tenggang Waktu : Bahwa menurut pasal 55 UndangUndang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Gugatan atas Obyek Sengketa ini diajukan pada tenggal 8Februari 2018, sedangkan Obyek Sengketaditerima oleh Penggugat padatanggal 21 11 2017 (Sebagaimana terurai pada poin 6.7. dan 6.8. di bawah)sehingga masih dalam tenggang
62 — 7
untukmenguasai lahan a quo ; Bahwa kesewenangwenangan Tergugat I dan Tergugat II semakin jelas dannyata dimana disatu pihak telah berusaha untuk mengaburkan status kepemilikandan atau penguasaan atas tanah dan bangunanbangunan (Loslos Pasar) a quo,namun dipihak lain TERGUGAT II berusaha untuk terus menaikan retribusi yangwajib dibayar oleh para Pedagang Pasar Veldbak, sehingga pada tanggal 14 Mei1982 seluruh pedagang telah di undang/ dipanggil untuk musyawarah penentuantarif kenaikan I.P.P. terhitung sejak tenggal