memberikanpertimbangan hukum sangat subjektifitas atau keberpihakannya kepadapihak Tergugat/Terbanding untuk itu kiranya berkenaan Majelis Hakim Agungpada Mahkamah Agung yang merupakan dambaan dari para pencarikeadilan benarbenar menerapkan hukum agar melakukan pemeriksaanseobyektif mungkin karena dalam tingkat banding maupun dalampemeriksaan tingkat pertama yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriDenpasar maupun Pengadilan Tinggi Denpasar telah memperkosa hakhakdari Pemohon Kasasi;Bahwa Judex Facti telah melanggar

hukum adat waris di Bali, oleh karenahukum adat tentang pewarisan di Bali yang menganut sistem pairilinial atausistem keBapaan/kepurusa dimana anak lakilaki adalah ahli waris apabilatidak kawin keluar yang justru dalam perkara ini telah dapat dibuktikan bahwaPenggugat adalah sebagai ahli waris yang berhak atas peninggalan yangtelah ditinggalkan oleh leluhur Tergugat Nyoman Punia, akan tetapi JudexFacti telah mempertimbangkan lain yang bertentangan dengan hukum;Bahwa fakta hukum adat ini sama sekali

No.5 K/Sip/1971 tanggal 7 April 1971yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, kemudian juga para Tergugatjuga melanggar hukum adat yaitu bahwa harta bawaan yang berasaldari harta pusaka tinggi kaum, harus dikembalikan lagi kepada kaumdari mana harta itu berasal, apabila yang membawa harta tersebuttelah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan putusan MahkamahAgung R.I. No.180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, sesuaidengan kenyataan bahwa Mamak Penggugat Wazir Dt.

Saksi a de charge , di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah sekretaris desa di Desa Tepi Laut; Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai warga Desa Tepi Laut;Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa dugaan persetubuhan yangdilakukan Terdakwa; Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah melanggar hukum adat; Bahwa setahu saksi Terdakwa cukup aktif bermasyarakat;Bahwa setahu Saksi ayah Terdakwa sudah meninggal dan saat iniTerdakwa sebagai pencari nafkah utama

Waktu pembayaran tiga hari, enam hari, delapan hari, dan enam belas hariBahwa maksud putusan ini adalah merupakan perceraian menurut adat,bahwa pada dasarkan perkawinan di adat kami dilakukan secara adat lalusecara gereja dan secara catatan sipil, bahwa adat tidak mengatakanbahwa perkawinan keduanya putus berdasarkan hukum, karena apa yangadat putuskan tersebut karena keduanya telah melanggar hukum adat,menyangkut mengenai perkawinan keduanya haruslah dilanjutkan kepengadilan jika ingin melakukan

benar karenaobjek perkara dikuasai dan dimiliki oleh Terlawan (Zethmin Karoma) selama35 tahun kemudian diserobot/dirampas oleh anakanak dari Pelawansampai sekarang bukan karena tanpa alasan hukum tetapi adanyapengorbanan/penggantian biaya pembangunan rumah Tongkonan danHalaman 13 dari 34 Putusan Perdata Nomor 162/Pat.Bth/2020/PNMaklumbung yang ditanggung sendiri oleh Terlawan tanpa ada bantuan dariPelawan (Yohana Banawa) sebagaimana yang telah diuraikan di atas tetapijustru sebaliknya Pelawan sudah melanggar

hukum adat dengan hanyaberpangku tangan padahal menurut hukum adat Pelawan juga sebagaiketurunan dari Tongkonan GandangGandang di Tanete Ata (Sebagai salahsatu ahli waris dari Alm.

Hal ini dikarenakan kondisi bayi yangbaru saja lahir, serta hal itu melanggar Hukum Adat Istiadat, tetapiTermohon dan orang Termohon tidak mengindahkan Hukum AdatIstiadat;Pemohon sudah meminta untuk mengambil cuti pasca persalinan,tetapi Termohon tidak menuruti permintaan Pemohon dan melanjutkankegiiatan kuliah KKN. Orang tua Termohon juga tidak pernahmendukung Pemohoin untuk menasihati Termohon agar mengambilcuti kuliah.

Dengandisetujuimya perceraian Ostakia Nail dari Herman Maman oleh keluargaHendrikus Liun dan anak ronanya Gaspar Salesius Weru maka tindakanOstakia Nail menceraikan suaminya Herman Maman resmilah 100 %.Halaman 9 dari 71Putusan Nomor23/Pdt.G/2020/PN RtgBagi kami tindakan Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun dankeluarganya ini merupakan tindakan selain melanggar hukum perkawinangereja juga melanggar hukum adat dalam perkawinan di Manggarai ini.Mengapa?

Urusan initerfokus hanya pada urusan adat tala bukan urusan hak asuh anak.Dengan mengemukakan alasannya diatas, Gaspar Salesius Weruadalah pendusta, melanggar hukum adat tala di daerah ini danmerendahkan martabat dan harkat seorang manusia yang bernamaMeisiana Putri lgo. Berkenaan dengan ini kami minta kepada MajelisHakim yang mulia untuk menjatuhkan sanksi hukum berat kepadasaudara Gaspar Salesius Weru dan Hendrikus Liun..

telah memenuhi unsurunsur PERBUATAN MELAWAN HUKUMADAT WC WEHALI karena melanggar hakhak orang lain yaitu Penggugat, Penggugat Il, Penggugat III, dan Penggugat IV serta bertentangan dengankewajiban hukum dari Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V yang melakukan perbuatan melawan hukum bertentangandengan norma kesusilaan maupun asasasas pergaulan masyarakatmengenai kehormatan masyarakat Hukum adat Wc Wehali yang masihdijunjung tinggi.16.Bahwa oleh karena Para Tergugat telan melanggar

hukum adat WcWehali yang berlaku maka harus diberi sanksi adat, sebagai berikut:a.

Ampang Basa.Bahwa bila dia memisahkan diri karena merasa dirinya sudah sejajar, tidak lagiduduak dipangku, tagak dibimbiang dengan mamaknya, juga berlakuketentuan kabau tagak kubangan tingga.Bahwa perbuatan Zainal Abidin mendaftarkan/mensertifikatkan tanah objekperkara adalah perbuatan melanggar Hukum Adat Minangkabau.Bahwa hukum Adat Minangkabau babuhua sintak, sasek diujuang baliak kapangka.

kemudian hari, agarterhindar atau tidak digugat lagi dan dikenakan Sanksi Hukuman (Denda)Adat dengan dalil Pelanggaran Hukum Adat Suku Dayak Siang KOUHDUSA MUNTAM HINTING PALI TANA DANUM) dan hak bagiPEMOHON KASASI untuk menuntut berdasarkan hukum yang berlakuapabila TERMOHON KASASI (TERGUGAT VTERBANDING ) melanggarketentuan ini ;Dan sebaliknya PEMOHON KASASI berkewajiban untuk tidak menuntutlagi TERMOHON KASASI (TERGUGAT IVTERBANDING ) atasperbuatan TERMOHON KASASI (TERGUGAT VTERBANDING ) yangtelah melanggar

Hukum Adat Suku Dayak Siang KOUH DUSA MUNTAMHINTING PALI TANA DANUM) atas Tanah Adat Pali Pokahan kepunyaanPEMOHON KASASI sebelumnya dan TERMOHON' KASASI (TERGUGAT VTERBANDING ) berhak untuk tidak dituntut olehPEMOHON KASASI dengan tuntutan yang sama yang telah diselesaikanHal. 33 dari 36 hal.

dan menguasainya dengan cara mendirikan bangunan rumahtinggal, menanam tanaman jangka panjang adalah perbuatan melawanhukum oleh karena: Tanah sengketa adalah bagian dari tanah Tongkonan DengenDengendan sesuai dengan hukum adat Toraja tentang tanah tongkonan, tanahtongkonan tidak dapat dimiliki secara pribadi kecuali melalui musyawarahseluruh ahliwaris tongkonan, lagi pula Tergugat bukanlah ahliwaris NeBukku dengan Lendatu pendiri Tongkonan DengenDengen, oleh karenaitu tindakan tersebut selain melanggar

hukum adat, juga telah melanggarhak tongkonan; Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan Kerugian bagi ahliwaristongkonan baik berupa kehilangan tanah milik tongkonan maupunhilangnya hak untuk menggunakan tanah tongkonan; Kerugian yang diderita oleh ahli waris tongkonan adalah akibat daripengakuan Tergugat; Kerugian yang diderita oleh ahli waris tongkonan adalah akibat daripengakuan Tergugat sebagai pemilik objek sengketa serta penguasaantanah tongkonan oleh Tergugat;14.Bahwa oleh karena tanah obyek

Kesokan harinya anakanak Pemohon datang ke kentor Polsek semendoyang bernama GANI, MURDANI dan NOVA meminta ijin kepada Penyelidikuntuk menitipkan orang tuanya di kantor Polsek semendo sembariberusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak pelaporkarena pemohon sudah tidak ada rumah lagi di Penindaian karena telahdijual, selain itu juga dikhawatirkan ada halhal yang tidak diinginkan karenadiduga pemohon telah melanggar hukum adat setempat yaitu telahmenjualkan tanah tunggu tubang kepada

.2 dan P.4 diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki bernama NURHADI dengan seorang perempuan bernama WARDAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 342/62/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2908/IND/IST/VII/2003 tanggal 17 Juli 2013 atas nama SAFRULLAH HADI SALEH; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulan nama Pemohon dari SAFRULLAH HADI SALEH menjadi SAFRULLOH HADI SALEH bukanlah suatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Maka dengan ini Para Tergugatberkesimpulan bahwa Penggugat adalah orang yang tamak dan rakusakan tanah ; Bahwa mungkin Penggugat mapun Kuasanya belum memahami ataubenarbenar tidak tahu bahwa pusaka Dati bisa dipindahtangankankepada pihak lain, dan Dusun Dati bisa atas persetujuan bersama darianakanak Dati, apabila dikatakan benar pusaka Dati tidak bisadiperjualbelikan karena melanggar hukum adat di Negeri Allang,kenapa ayah Penggugat menjual sebagian pusaka Dati Waitahumatatyang bernama Porna Kapor

Anakanak Dati, apabila dikatakan benar pusaka Dati tidak bisadiperjualbelikan karena melanggar hukum adat di Negeri Allang,kenapa ayah Penggugat menjual kepada pihak lain ?

anaksecara adat;Maka dengan alasanalasan tersebut jelas dan sangat pasti secarahukum adat/norma adat bahwa TERGUGAT tersebut tidak patutdan tidak layak diangkat sebagai anak angkat secara adat (RaaKasa Lua Logo) untuk masuk kedalam kelompok anak suku ataubiasa disebut Gebu Bae Bele milik PENGGUGAT yang berada dikampung Tiwu, Desa Seso, kecamatan Soa;Putusan No.55/PDT/2018/PT KPG. hal 9 dari 71oleh sebab itu pengangkatan anak atas MARIA ROFINA FOA/TERGUGAT yang tidak patut dan tidak layak serta menyalahi/melanggar

hukum adat/norma adat yang terjadi adalah perbuatanmelawan hukum adat/norma adat;23.

/ritual adat maka dengan tidak adanya Penggugat dikampung Tiwu karena Penggugat telah bertempat tinggal di Ende makaratio Logisnya dapat di terima bahwa rumah adat anak suku Gebu Bele saatini sudah tidak ada lagi di kampung Tlwu.Putusan No.55/PDT/2018/PT KPG. hal 68 dari 71Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatanya disatu sisimendalilkan bahwa pewarisan menurut hukum adat menganut sistim patrinialsehingga pengangkatan anak yaitu Tergugat yang adalah Perempuan olehPaulina Mau Gili adalah melanggar

hukum adat namun pada sisi lain darigugatannya Penggugat mengakui bahwa Paulina Mau Gili (P) adalah ahliwaris dalam anak suku Gebu Bae Bele sedang para Tergugat dan para turutTergugat mengemukakan bahwa pwngangkatan anak perempuan dalamhukum adat tidak dilarang oleh hukum adat demi meneruskan melaksanakanritual adat di rumah adat Fau Zeru milik Paulina Mau Gili karena secara adatperempuan bisa dilakilakikan (pberempuan bisa pegang parang).Sehingga menurut Majelis Hakim Banding bahwa dalil Penggugat

Sementara itu,Kepala Desa Kahuku dan Kepala Desa Lihunu dengan perangkatdesanya masingmasing langsung melakukan pengukuran atastanahtanah masyarakat Desa Kahuku dan masyarakat Desa Lihunuyang menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk parapenggugat;Bahwa tindakan PT MMP yang langsung menggali lahan milik wargaadalah tindakan melanggar hukum adat setempat yang disebuttenata ko magurang dan tai adate yang selama ini dipercayasebagai sesuatu hal tabu (sangat dilarang).

Ini berarti, masyarakat termasuk Para Penggugatdicerabut dari kampung dan asal usulnya;Bahwa memindahkan Para Penggugat dari kampungnya (ruanghidup, asalusul, kekerabatan, dll), mengandung arti bahwa ParaPenggugat harus melepaskan hakhak atas kepemilikan atas rumah(kampung), perkebunan, hak atas mata pencaharian sebagai nelayantradisional, dan nilai kKesakralan pekuburan keluarga dan pekuburanleluhur, dan lainlainnya;Bahwa rencana relokasi ini melanggar Hukum Adat (Kehu Ku), dansangat melecehkan

Nurhadi Nur) ; Dan bukan saja langsung membawa ke Pengadilan Negeri Bangkinang, perbuatan Tergugat Rekovensi tersebut jelas telah melanggar Hukum Adat dan perundangundangan lainnya;4.

Bahwa jual beli tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat denganalmarhum Yusuf Bin Ali dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Wori telah dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum adat setempat,maka Tergugat merupakan pembeli yang jujur sehingga berdasarkanketentuan maka pembeli yang jujur harus dilindungi oleh hukum;2.

Maka dengan iniPara Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat adalahorang yang tamak dan rakus akan tanah, Bahwa mungkin Penggugat mapun kuasanya belummemahami atau benar benar tidak tahu bahwa PusakaDati bisa dipindahtangkan kepada pihak lain, dan DusunDati bisa atas persetujuan bersama dari anak anak dati,apabila dikatakan benar Pusaka Dati tidak bisadiperjualbelikan karena melanggar Hukum Adat di NegeriAllang, kKenapa ayah Penggugat menjual sebagianPusaka Dati Waitahumatat yang bernama Porna Kapor

Penggugat,sementara yang menjadi dasar Pemerintah Negeri Allanguntuk melihat kepemilikan Dari Dusun Dusun dati danPusaka Dati milik Para Tergugat adalah Register Datitahun 1882,Bahwa mungkin Penggugat muapun kuasanya belummemahami atau benar benar tidak tahu bahwa PusakaDati bisa dipindahtangkan kepada pihak lain, dan DusunDati bisa atas persetujuan bersama dari anak anak dati,apabila dikatakan benar Pusaka Dati tidak bisaHalaman 53 dari 140 Putusan Nomor105/Pat.G/218/PN Ambdiperjualbelikan karena melanggar

Hukum Adat di NegeriAllang, kKenapa ayah Penggugat menjual sebagianPusaka Dati Waitahumatat yang bernama Porna Kapor kePihak lain ?

,sementara yang menjadi dasar Pemerintah Negeri AllangHalaman 54 dari 140 Putusan Nomor105/Pat.G/218/PN Amb14.untuk melihat kKepemilikan Dari Dusun Dusun dati sertaPusaka Dati Milik Para Tergugat adalah Register Datitahun 1882, Bahwa mungkin Penggugat mapun kuasanya belummemahami atau benar benar tidak tahu bahwa PusakaDati bisa dipindahtangkan kepada pihak lain, dan DusunDati bisa atas persetujuan bersama dari anak anak dati,apabila dikatakan benar Pusaka Dati tidak bisadiperjualbelikan karena melanggar

BahwaPenggugat mengajukan gugatan bertindak untuk diri sendiri dengantelah melanggar hukum adat Minangkabau, dengan demikianPenggugat tidak memahami ketentuan yang berlaku dalam hukumadat Minangkabau.IV.