karenanya sebab dianggap dapat berbuatlain, jika memang tidak ingin berbuat demikian ;Dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor42/K/Kr/1965 dan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober1973, Nomor 97/K/Kr/1973 berpendirian bahwa faktorfaktor yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukum adalah Negara tidak dilrugikan,kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung.Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B113/F/F.d.1/05/2010 tanggal 10 Mei2010 yang ditujuhkan

lIlngkungan komisaris, seperti mlsalnya dilingkungan Sunga Priuk, undangan RAT diberikan kepada 2 (dua)orang yang pemberian undangan tersebut dilakukan oleh setiapkomisaris, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksiJASULU SAMOSIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksiyang ditunjuk oleh Pengurus Kopdit CU HORAS melalui lembarpengumuman yang ditempel di dinding pengumuman di kantor KopditCU HORAS ditunjuk sebagai panitia RAT Tahun Buku 2011 membuatundangan RAT Tahun Buku 2011 yang ditujuhkan

2014/PN Kka48menyatakan bahwa unsur barang siapa/setiap orang telah terbukti, olehnya itu kamipenasehat hukum terdakwa menyatakan unsur barang siapa/setiap orang belumdapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa sebelumJaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur delik lainnya; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini,ditujuhkan

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan para penggugatpada point 1, point 2 dan point 3, karena Para Penggugat belummengajukan keberatan upaya administif yang ditujuhkan kepada pejabatyang berwenang mengeluarkan keputusan ini, sehingga sesuai ketentuanPasal 77 ayat (1) Undangundang No. 5 tahun 1986 tentang Eksepsikewenangan Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan tidakberwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;V.

kepada Walikota Surabaya. bunyinya suratantara lain;Mengingat tanah/bangunan kolam Renang Brantas tersebut terkena ketentuan obyekPrk.5, maka tanah dan bangunan dimaksud menjadi aset Negara dan wewenang untukmengatur penataan penguasaan/pemilikan dan penggunaan /peruntukannya ada padaMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiona, sehingga bukanmerupakan aset Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;( vide TIL 36 )242Dc Surat tanggal tanggal 9 April 1996 No. 181.1/4393/014/96 yang ditujuhkan

Bahwa dalam perjanjian disebutkan secara jelas tentang adanya SuratDukungan Rekomendasi untuk Perolehan Legalitas Lahan PerkebunanKelapa Sawit Rakyat didalam 5 desa tersebut sebagai lokasi perkebunankelapa sawit dari Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi SumateraUtara No.2541/Kwl6.3/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang ditujuhkan kepadaMenteri Kehutanan dan Perkebunan RI.Bahwa Surat Dukungan Rekomendasi tersebut sebagai respon dari suratKepala Pusat Pemolaan Areal Hutan dan Kebun Badan Planologi Kehutanandan

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan aquoyang ditujuhkan juga kepada Ketua Umum GAPKI dankepada Gubernur Sumatera Utara serta Bupati PadangLawas Utara, Bupati Padang Lawas Selatan, dan BupatiTapanuli Selatan, tidak dapat dipandang' sebagaiKeputusan TUN yang kongkrit dan individual karena darisifat dan tujuan surat tersebut dapat terlihat secara jelasdia berlaku secara umum dan menuntut kepatuhandarisemua pihak yang terlibat, termasuk para anggota GAPKIdan masyarakat pada umumnya yang ingin

diperjanjikan adalah meliputilahan seluas 24.000 ha yang terletak di 5 (lima) desa, yaitu 1) Desa Aek Raru,2)Desa Paran Padang, 3)Desa Janji Matogu, 4)Desa Mandasip, dan 5) DesaLangkimat dan dalam perjanjian disebutkan secara jelas tentang adanya SuratDukungan Rekomendasi untuk Perolehan Legalitas Lahan Perkebunan KelapaSawit Rakyat didalam 5 desa tersebut sebagai lokasi perkebunan kelapa sawitdari Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera UtaraNo.2541/Kwl6.3/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang ditujuhkan

Tergugat :1.Bukti T.11 BuktiT.11A: Surat Tergugat No.043/PK/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013, PerihalPersetujuan Penjualan 2 (dua) Tower T Plaza kepadaTergugat Il; Bukti T.1 1B: Surat Tergugat II No. 326/CBMBSD/TPlaza/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, Perihal : Minatuntuk membeli Tower A dan Tower D berikut sebagian Rukosebagai kelanjutan dari Pertemuan tertanggal 29 Agustus2013 bertempat di Senayan City, Jakarta; Bukti T.11C : Surat Tergugat No044/PK/VIII/2013 tertanggal 29Agustus 2013 yang ditujuhkan

Tanggal 21 Februari 2021 (vide bukti T25) yangmenyatakan mendukung pelaksanaan musyawarah umum IKF.NTT KotaSorong tanggal 7 Februari 2021 dan atas pelaksanaan musyawarah umumkeVIIl IKF.NTT Kota Sorong, ketua umum terpilin periode SYAFRUDDINSABONNAMA RIANTOBY mengirimkan laporan hasil pelaksaanaanmusyawarah umum VIII IKF.NTT Kota Sorong yang ditujuhkan kepada sepalasuku NTT Propinsi Papua barat dan Pit Ketua Umum IKF.NTT Propinsi PapuaBarat tanggal 20 Februari 2021 nomor.001/B/IKF NTT/Kota Sorong/

Menimbang bahwa didalam putusan Mahkamah Konstutusi RI Nomor 130 PUU XIll tahun 2015 tersebut tidak menyatakan apabila SPDP tidak dilaksanakandapat berakibat proses penyidikan tersebut menjadi batal demi hukum dan didalamputusan a quo tidak secara tegas daneksplisit menyatakan tembusan SPDP tersebutapakah harus diserahkan lansung kepada pelapor maupun terlapor ataukah dapatdiserankan kepada keluarga ataukah kepada orang terdekat yang mempunyaihubungan dengan pelapor maupun terlapor dan apakah harus ditujuhkan

Bahwa mengenai bukti pembayaran IPEDA/IREDA yangdidalilkan Para Penggugat bukti tersebut sudah tidak lagimempunyai kekuatan hukum hal ini sesuai dengan IntruksiLarangan Penerbitan Girik Baru dari Gubernur KDKI JakartaNo.1056 tanggal 21 Oktober 1981, yang ditujuhkan kepadaIPEDA, Notaris/PPAT, Camat dan Lurah se DKI Jakarta yangmenyebutkan Penagihan IPEDA terhadap tanah garapan diatastanah negara sudah tidak ada lagi ;4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwaPara Penggugat tidak

;Bahwa Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah KotaSurabaya telah mengirim surat Nomor : 005/1202/436.7.11/2019,tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujuhkan kepadaYth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl.

KebonSirih 61 Jakarta Pusat dengan nomor surat 804/DPP/1984 yang ditujuhkan kepada : Pimpinan INKOPPABRI Pimpinan PUSKOPPABRI DKIHalaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst PP PERIP= Notaris DPP PP FKPPI= URDAL DPP PEBABRI.Yang saat itu PP FKPPI bersama Penggugat bersamasama menempati ruang kantor tersebut,diluarsepengetahuan Penggugat ternyata PPFKPPI telahdialinkan menjadi atas nama Sertipikat Tergugat II, selamalebih kurang 35 tahun Penggugat menempati ruang kantortersebut

GHOZI sebesar 1.684.338 Kg beras denganharga saat itu yang sewajarnya, Kepala Divisi Hukum yaitu saksi INDRASUYANTO,SH.MM menerbitkan nota intern nomor : 194/S.97/20/8/2003 perihalitu pada Tanggal 14 Agustus 2003 penyelesaian tanah gudang eks PB RedjoAgung Jember yang ditujuhkan kepada Direktur Keuangan yang pada pokoknyaberisi :e Memberitahukan bahwa Pending piutang a/n MOCH.

Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujuhkan kepada Koordinato LPSE cqKabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSeluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi Pembentukan PanitiaPengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkunganDinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab.

Seluma nomor :800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujuhkan kepada BupatiSeluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab.

Seluma nomor : 800/47/DPU/1/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujuhkan kepada Koordinato LPSE cqKabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi PembentukanPanitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintahdilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab.

Fotocopy dari fotocopy Surat yang ditujuhkan kepada Tergugattertanggal 14 Februari 2020, setelah diperiksa dan dicocokan denganfoto copy ternyata sesuai dengan foto copynya, yang diberikan tandaT.V.8;9.1 (satu) buah plesdis Merk Thosiba typy N723 032210 yanhmerupakan rekaman percakapan Tergugat V (lima) dan Zulkarnaintertanggal 25 Februari 2020, yang diberikan tanda T.V.9Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuaidengan aslinya kecuali bukti T.V2 s/d TV8 Tergugat tidak

BCA FinanceIndonesia sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 24 Juli 2018 denganjumlah total Rp.118.527.100, ;Bahwa terdapat transaksi yang ditujukan ke BankBNI Syariah atas nama Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 29Maret 2019 dengan jumlah total Rp.114.272.500, ;Bahwa terdapat transaksi yangditujukan ke Bank MEGA atas nama Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2018 sampaidengan 25 Juni 2019 dengan jumlah total Rp.129.765.000, ;Bahwa terdapattransaksi yang ditujuhkan ke Bank MANDIRI

atas nama Terdakwa sejak tanggal 19Februari 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018 dengan jumlah totalRp.39.019.500, ;Bahwa terdapat transaksi yang ditujuhkan ke Bank CIMB atas namaTerdakwa sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 1 Februari 2019 dengan jumlahtotal Rp.83.026.000, ;Bahwa terdapat transaksi yang ditujukan ke Bank JTRUSTatas nama Terdakwa sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 31 Agutus 2018dengan jumlah total Rp.309.084.500, ;Bahwa terdapat transaksi yang ditujukan keBank ALFINDO

Bahwa dalam pemeriksaan saudari ANA MUKKAROMAkuarang lebih 2 (dua) jam, saudari ANA MUKKAROMA menyangkalsemua tuduhan yang ditujuhkan kepada Dia dan Penggugat karena apayang dituduhkan tidak pernah terjadi, bahkan dalam pemeriksaantersebut Tim Pemeriksa mempertanyakan kepada saudari ANA kenapatidak melaporkan tindakan Kepala Sekolah, hubungan Penggugat dansaudari ANA adalah antara atasan dan bawahan tidak ada hubunganlain selain atasan dan bawahan.

Seluma nomor:800/47/DPU/II/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujuhkan kepadaKoordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan IDdan Pasword;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan KonsultasiPemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013;1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab.

yangmenyaksikan ;Bahwa disamping itu juga ada pemberian uang perjalanan dinas dengannominal masing masing Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk 50 orang anggota DPRD yang memberikan adalah NUR KASANBERSAMA PAK AGUNG RIADI dan saksi yang menyaksikan ;Bahwa mekanismenya pencairan dana terkait kegiatan SDM Pimpinan /Anggota DPRD Kab Pasuruan TA 2013 yang dilaksanakan di Hotel SavanaMalang, Hotel Singgasana adalah Setelah kegiatan selesai, masing masinghotel membuat surat tagihan yang ditujuhkan

Rendi Permata Raya), telah berakhir sejak Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan No: 49/G/2014/PTUNMDN telahdiputus pada tanggal 04 Nopember 2014 dan telah berkekuatanhukum tetap = (inkracht Van Gewijsde), dimana dayalakukeberatan/sanggahan yang diajukan oleh pihak yang keberatantelah berakhir tenggang waktunya;14.Bahwa sesuai surat BPN RI nomor : 886/16.1300.16/III/2014tanggal 11 Maret 2014 yang ditujuhkan kepada Bupati MandailingNatal menindaklanjuti surat nomor : 470/2632/DKCST/2013 tanggal24