Juya Aceh Minning, Desa LeMirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, mobil colt dieselwarna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai olehTerdakwa bersama dengan saksi Sanusi serta saksi Rizal Syah binSyahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M.

Sulawesi Minning Investmen (SMI) yangberkedudukan di desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dandijatuhi pidana dihubungkan dengan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus puladibebani membayar biaya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana,akandipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankankepada terdakwa;Halhal yang memberatkane Perbuatan terdakwa

Sulawesi Minning Investment (SMI) yangberkedudukan di desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;6.

dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman serta halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanillegal minning

mengalihkanpenahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadapterdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhipidana perlu terlebih dahulu memperhatikan halhal yangmemberatkan dan halhal yang = meringankan, sebagaiberikut:HALHAL YANG MEMBERATKAN e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahpemberantasan illegal minning

Menetapkan barang bukti berupa :

ditentukandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman serta halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan ilegal minning

berlaku dalammasyarakat;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, MajelisHakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai denganketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sertahalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai denganketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Halhal yang memberatkan: e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanillegal minning

., Notaris di Jakarta jo.Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU0000964.AH.01.08 Tahun 2018 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi PertambanganBatubara Indonesia (Indonesian Coal Minning Association) tanggal18 Desember 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.;2. Mohammad Adnan Rifky, S.H., M.H.;sLoyca = MOSCl, Synd =a at,Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Nomor urut 1. sampaidengan 3.

Bangka(Kapal Sandar di Belinyu).Bahwa Target operasi dalam tugas patroli ialah Illegal Minning, IllegalFishing dan Tindak pidana pelayaran.Bahwa saksi dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari DirekturKepolisian Perairan Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : Sprin/ 74 / 1X /2OLT Bahwa Pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober2017 sekira pukul 11.30 Wib di KM. Sabuk Nusantara 62 Tol Laut yangsandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab.

Bangka (KapalSandar di Belinyu).Bahwa Target operasi dalam tugas patroli ialah Illegal Minning, IllegalFishing dan Tindak pidana pelayaran.Bahwa saksi dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari DirekturKepolisian Perairan Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : Sprin/ 74 / IX /2017.Bahwa Pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober2017 sekira pukul 11.30 Wib di KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUTyang sandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. BangkaProv.

atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK );13Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa yaitu:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa APRIYANTO Als PIT BIN SUWITO tidak mendukungprogram pemerintah dalam pemberantasan illegal minning

LEGAL STANDING PENGGUGAT (PRINSIPAL) SALAH (error inpersona) Bahwa identitas Penggugat dalam gugatannya adalah seseorangbernama J, 58 tahun, Budha, Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor1275020607600002, beralamat di JalanJenderalSudirman No. 379LK VIII KelurahanPekanBinjail, KecamatanBinjai Kota, Kota Binjai,Provinsi Sumatera Utara (vide surat gugatan halaman 1); Bahwa berdasarkan uraian pokok perkara, Penggugat mengakuiidentitasnya dan kedudukannya pula sebagai Direktur Utama PT.Seriobu Pulau Indo Minning

(SPIM) (Vide surat gugatan padaAngka 3) Bahwa dengan kedudukan yang ganda tersebut maka secaraformil gugatan Penggugat tidak memisahkan antara Penggugatsebagai subjek hukum pembeli lahan dengan subjek hukumDirektur perusahaan PT.Seriou Pulau Indo Minning (SPIM) Bahwa oleh kedudukan hukum (/egal standing) seseorang pembelilahan dan kedudukan hukum (/egal standing) direktur perusahaanPT.Seribu Pulau Indo Minning (SPIM) memiliki dua subjek hukumyang dalam kepentingan yang berbeda dan kapasitas kepentinganyang

Bahwa jika Penggugat menggunakan kapasitas dirinya sebagaiDirektur Utama PT.Seribu Pulau Indo Minning (SPIM) mewakillsegala sesuatu. kepentingan dan untuk dan atas namamenguraikan proses perusahaan dan pemegang' kuasaselakuperusahaanpemegangKuasaPertambangan (KP) EsplorasiBatubara sebagaimanakKeputusan TURUT TERGUGAT Nomor788 Tahun 2008 tertanggal 27 Desember 2008 maka jikaHalaman 99 dari 145 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agmkapasitas Penggugat mengklaim dirinya dalam gugatan tersebutbagian

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENAKURANG PIHAK Bahwa sebagaimana kami dalilkan pada point A diatas, jika sajaPenggugat tidak memajukan Kedudukan Hukum PT.Seribu PulauIndo Minning (SPIM) tidak sebagai kedudukan hukum (legalstanding) maka seharusnya kedudukan hukum (legal standing)PT.Seribu Pulau Indo Minning (SPIM) seharusnya ditarik sebagalTurut Tergugat pula dalam perkara aquo. Bahwa kedudukan hukum (/egal standing) PT.

SeribuPulau IndoMiningharuslah ditariksebagaipihnakPara Penggugat atau TurutTergugat dalam perkara ini karena Penggugat di dalam PositaGugatan telah mendalilkan alasan dalam Gugatannya, PenggugatHalaman 100 dari 145 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agmmengklaim dirinya adalah Direktur Utama dari PT SeribuPulauIndo Mining telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dariTurut Tergugat I, yang menfasilitasi dan membantu PT.SeribuPulau Indo Minning dalam melakukan ganti rugi atas bidangbidang tanah

Sulawesi Minning Investmen (SMI) yangberkedudukan di desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;Hal.33 dari 33 Hal.

Sulawesi Minning Investment (SMI) yangberkedudukan di desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;6.

mesin sedot; 2 (dua) buah selang besar warna biru; 1 (Satu) buah pipa besar warna putih; 1 (Satu) buah Jeruji besi (Saringan).Telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dimaksud, maka terhadapbarang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas Illegal Minning

Mandailing Natalscdangkan didaerah tersebut terdapat sekitar 200 (dua ratus) penambang dan belum ada yangmemilikijin Usaha Pcnambangan (UP) atau Ijin Pertambangan Rakyat atau IjinUsaha Pertambangan Khusus(TUPK) sehingga oleh karcnanya pcnambang cmastersebut telah melakukan Illegal Minning ataukegiatan penambangan illegal;Bahwa sarnpai saat sekarang pihak Dinas Pertambangan dan EnergiPemkab.Niandailing Natal belum melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan illegaltersebutdan Pemerintah Daerah

ditentukandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman serta halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan ilegal minning

/PN Sgtsebesar Rp1.125.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yangmerupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan illegal minning (pertambangan illegal

negara, bukantanah milik Penggugat, dimana untuk dapat melakukan kegiatan ekploitasitambang batu bara di atas lokasi tanah sengketa tersebut, Tergugat terlebihdahulu harus memperoleh pinjam pakai kawasan hutan dari DepartemenKehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.534/MenhutlI/2011, tanggal 7September 2011 tentang: Revisi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksploitasi Batu bara dan Sarana Penunjangnya atas nama PTTrubaindo Coal Minning

AMIRSYARIFUDDIN dan H.AMINULLAH yang tidak memiliki IUP tidak ada lagi,dengan harga beli Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) per MTsampai dipelabuhan ;Menimbang, bahwa pengertian unsur menampung batubara adalahbagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya ;Menimbang, bahwa pada kegiatan penampungan batubaratersebut ternyata terdakwa lakukan sudah beberapa kali dan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (i/legal minning), dengan demikianmaka

bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan danyang meringankan ;HAL HAL YANG MEMBERATKAN ;e Perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan ;e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan penambangan tanpa ijin (illegal minning

NATARA MINNING yang bergerak di Penambangan Emas. Hal ini jelas sangatbertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dimana Para Penggugat yang sudahmenempati lokasi tanah sudah sejak lama dipermasalahkan sedangkan PerusahaanPenambang Emas PT.

NATARA MINNING bebas melakukan eksploitasi kekayaan alamdidalam kawasan hutan.Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HII yang mengklaim tanah milikPara Penggugat merupakan kawasan hutan adalah Suatu hal yang bertentangan denganrasa keadilan masyarakat dan diskrimintif. PT.

NATARA MINNING bebasmengeksploitasi kekayaan bumi pertiwi tetapi masyarakat yang mempertahankan hak ataspenghidupan layak dan bertempat tinggal malah dipersoalkan.Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memasang patok danmenyatakan tanahtanah milik Para Penggugat masuk dalam kawasan Register TamanNasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melanggar Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Lampung Nomor 99 tahun 1997 tentang Pengesahan Pemecahan danPembentukan Desa Persiapan

sedot;2) 2 (dua) buah selang besar warna biru;3) 1 (Satu) buah pipa besar warna putih;4) 1 (Satu) buah jeruji besi (Saringan).Telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dimaksud, maka terhadapbarang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas Ilegal Minning