Surat Perjanjian Permberian Bantuan (SPPB).2 Persyaratan Kesanggupan Melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP sesuai denganKetentuan / Persyaratan dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis Tahun 2012.a Copy rekening rutin sekolah / BOS yang valid dan aktif pada Bank Pemerintah yang biaskliring dengan Bank Indonesia (BI).4. Kwitansi penerimaan dana bantuan yang sudah ditandatangi oleh Ketua PanitiaPembangunan Sekolah (P2S).5. Copy Surat Keputusan Pembentukan P2S..

(sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana Block Grant diterima oleh sekolah).e Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Blok Grant RehabilitasiRuang Belajar SMP Taman Dewasa Tulungagung Nomor : 791/C.3/KP/2012 tanggal 16 April2012 yang tertuang dalam Pasal 2 angka 1 Nilai block grant rehabilitasi ruang belajar yangdisepakai untuk Taman Dewasa Tulungagung sebesar Rp. 90.000.000.

KARJANTO Penanggungjawab teknis Wakil wali murid / tokohmerangkap anggota masyarakat setempate Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Blok Grant RehabilitasiRuang Belajar SMP Taman Dewasa Tulungagung Nomor : 791/C.3/KP/2012 tanggal 16 April2012 yang tertuang dalam Pasal 2 angka 1 Nilai block grant rehabilitasi ruang belajar yangdisepakai untuk Taman Dewasa Tulungagung sebesar Rp. 90.000.000.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Blok Grant RehabilitasiRuang Belajar SMP Taman Dewasa Tulungagung Nomor : 791/C 3/KP/2012 tanggal 16April 2012 antaraDr.

(Sembilan Puluh Juta Rupiah).Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Blok GrantRehabilitasi Ruang Belajar SMP Taman Dewasa Tulungagung Nomor : 791/C.3/KP/2012tanggal 16 April 2012 yang tertuang dalam Pasal 2 angka 1 Nilai block grant rehabilitasi ruangbelajar yang disepakati untuk Taman Dewasa Tulungagung sebesar Rp.90.000.000.

Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi (TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cilaku Kab.Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor : 00252/12/2014/022/01/RAS,tanggal 16 Januari 2015.Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto . 1 ( satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. Cianjur.Dikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,5.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor> 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDG> 1 ( satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

21 Juni 2016; 150. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00069/06/2016/012/01/RAS, tanggal 21 Juni 2016; 151. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00070/06/2016/012/01/RAS, tanggal 21 Juni 2016; 152. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00027/10/2016/012/01/RAS, tanggal 07 Oktober 2016; 153. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah

Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00028/10/2016/012/01/RAS, tanggal 07 Oktober 2016; 154. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00029/10/2016/012/01/RAS, tanggal 07 Oktober 2016; 155. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00007/12/2016/012/01/RAS, tanggal 02 Desember 2016; 156. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor

)/Delivery Order (DO) Nomor : 00033/05/2017/012/01/RAS, tanggal 15 Mei 2017; 244. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00034/05/2017/012/01/RAS, tanggal 15 Mei 2017; 245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00035/05/2017/012/01/RAS, tanggal 15 Mei 2017; 246. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00014/07/2017/012/01/RAS, tanggal

06 Juli 2017. 247. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00015/07/2017/012/01/RAS, tanggal 06 Juli 2017; 248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00010/09/2017/012/01/RAS, tanggal 07 September 2017; 249. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00063/09/2017/012/01/RAS, tanggal 25 September 2017; 250. 1 (satu) lembar fotocopy Surat

Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00006/10/2017/012/01/RAS, tanggal 04 Oktober 2017; 251. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00007/10/2017/012/01/RAS, tanggal 04 Oktober 2017; 252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00034/11/2017/012/01/RAS, tanggal 06 November 2017. 253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order

Tahun 2016untuk alokasi Rastra Distrik Bondifuar dengan rincian masing DELIVERY ORDER (SPPB/DO) BULOG TGL.

Tahun 2017DELIVERY ORDER (SPPB/DO) BULOGNO BULAN Seon ate HB SUBDIVRE BIAK 2017(Rp.)

Tahun 2016 DELIVERY ORDER (SPPB/DO) BULOGTGL.

Tahun 2017124,992,000 DELIVERY ORDER (SPPB/DO) BULOGNo BULAN SEGA a HPB supDIVRE BIAK 2017(Rp.)

Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00014/07/2017/012/01/RAS,tanggal 06 Juli 2017.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00015/07/2017/012/01/RAS,tanggal 06 Juli 2017;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00010/09/2017/012/01/RAS,tanggal 07 September 2017;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 00063/09/2017/012/01

Di satu sisi TERMOHON PENIWJAUANKEMBALI menerbitkan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tanggal06 Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 204698dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya. Dilainsisi terlihat ketidaksetujuan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan diterbitkannya SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.Halaman 13 dari 18 halaman.

Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum;Dengan adanya penerbitan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tanggal06 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui selurun prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku.

Putusan Nomor 42/B/PK/PJK/2014TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat secara sepihakmengklasifikasikan PIB 204698 dalam klasifikasi HS : 5208.19.00.00tanoa pemberitahuan terlebih dahulu;Bahwa penerbitan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tertanggal06 Juni 2011 dan SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/201 1menimbulkan kerancuan secara prosedural dengan diterbitkannyaSPTNP a quo.

Penerbitan SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tertanggal06 Juni 2011 menunjukkan kesetujuan TERMOHON PENINJUANKEMBALI atas penggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00. Oleh karena itu,penerbitan SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidaksah;Berdasarkan Faktafakta hukum yang ada selama ini PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menempuh prosedur yang tepat, sehinggaseharusnya patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusana quo.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secaraprosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :203878/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB204698. (Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011)dan Lampiran7 (SPPB No : 203878/KPU.01/2011 tertanggal06 Juni 2011);.

li>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Legalisir Surat Perintah Pengeluaran barang 044958, atas nama Penyalur ; PT.BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (dua ratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB

Menyatakan barang bukti berupa :1.Legalisir Surat Perintah Pengeluaran barang 044958, atas namaPenyalur ; PT.BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggalpengambilan 2 Oktober 2019.Legalisir Surat Perintah Pengeluaran Barang 044959, atas namaPenyalur ; PT.BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1912 EK, PRASETYO tanggal pengambilan

,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggalpengambilan 2 Oktober 2019.2. Legalisir Surat Perintah Pengeluaran Barang 044959, atas namaPenyalur ; PT.,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1912 EK, PRASETYO tanggal pengambilan2 Oktober 2019.3. Legalisir Surat Perintah Pengeluaran Barang 044963, atas namaPenyalur ; PT.

,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (duaratius) karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019No.Kenderaan : AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggalpengambilan 3 Oktober 2019.4.

,BASAMO BERKAH MAKMUR sejumlah 200 (dua ratius)karung plastic @ 50 Kg SPPB : No. 025/SMTR/IX/2019 No.Kenderaan :AA 1559 SB, ARI SUPRIYANTO tanggal pengambilan 3 Oktober 2019.4.

Putusan No.41/Pid.Sus/TPK/2016/PT.MKSSD Negeri 1 Parepare, 1 (Satu) Lembar Surat KesanggupanMelaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubeliar SD TahunAnggaran 2012 dan 1 (Satu) LembarKwitanSI; 22222 24.2. 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) antara Direktorat Pembina Sekolah Dasar dengan SD Negeri 3tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD danMeubeliar SD Nomor : 16044.683/C2.1/BP2.01/VIII/ SP2B/2012,tanggal 8 Agustus 2012 berikut Lampiran berupa 1 (Satu

) Lembar SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK), 1 (Satu) Lembar Berita Acara PenelitianKelengkapan Berkas Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan MeubeliarSD Negeri 3 Parepare, 1 (Satu) Lembar Surat KesanggupanMelaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubeliar SD TahunAnggaran 2012 dan 1 (Satu) LembarKwitanSI; 222222222 222 nnn nn none4.3. 1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) antara Direktorat Pembina Sekolah Dasar dengan SD Negeri 4tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang

Kelas SD danMeubeliar SD Nomor : 16044.704/C2.1/BP2.01/VIII/ SP2B/ 2012,tanggal 8 Agustus 2012 berikut Lampiran berupa 1 (Satu) Lembar SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK), 1 (Satu) Lembar Berita Acara PenelitianKelengkapan Berkas Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan MeubeliarSD Negeri 25 Parepare, 1 (Satu) Lembar Surat KesanggupanMelaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubeliar SD TahunAnggaran 2012 dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi;4.11. 1 (Satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB

Menetapkan barang buktiDOTUP 222 nnn e nen nn ene e nnn nn nnn ne ennnnne1. 1 (Satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) antara Direktorat Pembina Sekolah Dasar dengan SD Negeri 1tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD danMeubeliar SD Nomor : 16044.682/C2.1/BP2.01/VIIl / SP2B/ 2012,tanggal 8 Agustus 2012 berikut Lampiran berupa 1 (Satu) Lembar SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK), 1 (Satu) Lembar Berita Acara PenelitianKelengkapan Berkas Bantuan Rehabilitasi Ruang

; 222 222 en nnn nnn ee en enna nee14. 1 (Satu) rangkap Fotocopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) antara Direktorat Pembina Sekolah Dasar dengan SD Negeri 30tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD danMeubeliar SD Nomor : 16044.688/C2.1/BP2.01/VIII/ SP2B/2012, tanggalHalaman 103 dari 139 halaman Putusan No.41/Pid.Sus/TPK/2016/PT.MKS8 Agustus 2012 berikut Lampiran berupa 1 (Satu) Lembar SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK), 1 (Satu) Lembar Berita Acara PenelitianKelengkapan Berkas

(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Maret 2015sebanyak 17.757 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogramNomor : 00036/04/2015/012/01/RAS, tanggal 09 April 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi April 2015sebanyak 69.600 (enam puluh sembilan ribu enam ratus) kilogram Nomor :00014/05/2015/012/01/RAS, tanggal 06 Mei 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB

2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015sebanyak 36.163 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) kilogramNomor : 00035/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16 Juni 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Mei 2015sebanyak 15.977 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) kilogramNomor : 00036/06/2015/012/01/RAS, tanggal 16

Juni 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015sebanyak 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogramNomor : 00039/06/2015/012/01/RAS, tanggal 18 Juni 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Juni 2015sebanyak 48.015 (empat puluh delapan ribu lima belas) kilogram Nomor :00022/07/2015/012/01/RAS, tanggal 08 Juli

04 Agustus2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi Agustus 2015sebanyak 67.590 (enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) kilogramNomor : 00070/08/2015/012/01/RAS, tanggal 19 Agustus 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin alokasi Agustus 2015 sebanyak 22.815(dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas) kilogram Nomor00093/08/2015/012/01/RAS, tanggal 25

2015sebanyak 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) kilogramNomor : 00033/10/2015/012/01/RAS, tanggal 08 Oktober 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota alokasi November2015 sebanyak 53.145 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima)kilogram Nomor : 00073/10/2015/012/01/RAS, tanggal 23 Oktober 2015.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB)/Delivery Order (DO) Raskin Distrik Biak Kota

Dan Jika menurut TerbandingPemohon Banding adasalah dalam pencantuman No HS kenapa pada saat Pemohon Bandingmelaporkan data PIB Pemohon Banding kepada Terbanding diterima denganbukti diterbitkannya SPPB atas barang import Pemohon Banding dengan Nomor202653/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011.

Dalam hasil surat LHA a quo tidak nampak adanyakesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampai dengan diterbitkannyaSuratPersetujuanPengeluaranBarang (yang selanjutnya disebut SPPB) dan PemohonPeninjauan Kembali tidak pernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadikewajibannya;Bahwa PemohonPeninjauanKembaliselalumenyelesaikanpembayaran yangmenjadikewajibannyasebagaimanatertuangdalam hasil LHA a quo.

DisatusisiTermohonPenijauanKembalimenerbitkanSPPB Nomor 202653/KPU.01/2011 tanggal 6 Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukanTermohon PeninjauanKembalitelahmenyetujuipenggunaan PIB 203570dengan Pos Tarif HS: 5209.19.00.00 disertaifasilitasKITEnya.DilainsisiterlihatketidaksetujuanTermohon Peninjauan Kembali denganditerbitkannya SPTNP018462/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.

diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB Nomor 202653/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011menunjukkankesetujuanTermohonPeninjuanKembaliatas penggunaan Pos Tarif5209.19.00.00.

(Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIBtertanggal 30Mei 2011) dan Lampiran7 (SPPB Nomor202653/KPU.01/2011 tertanggal 06Juni 2011));Bahwasecaratibatiba, TermohonPeninjauanKembalimenerbitkanSPTNP018462/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tertanggal 01 Juli 2011 kepadaPemohon Peninjauan Kembali.

SPPB merupakan produk hukum dari Pasal 85 ayat (1) UUKepabeanan bukan produk hukum Pasal 16 ayat (1) dan/atau ayatHalaman 19 dari 42 halaman.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016h.ketidaktaatasasan Termohon Peninjauan Kembali dalammelaksanakan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 UU Kepabeanan.Faktanya, Pemohon Peninjuan Kembali tidak pernah menerimapenetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 16 UU Kepabeanan berupa SPTNP Pejabat BC KPU BC TgPriok dalam proses PDE Kepabeanan atas ke532 PIB yang menjadiobyek audit Kepabeanan, yang ada hanya SPPB;Dokumen SPPB menurut PMKRI No.51/PMK.04/2008 jo PMKRI No.147/ PMK.04/2009

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat dokumen SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo. oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

) yang dimaksud Pasal 85 ayat (1) UU Kepabeanan sama denganpenetapan pejabat BC atas Tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP)dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, seperti yang telah TermohonPeninjauan Kembali gunakansebagai alasan pembenar penetapan kembali tarif (SPKTNP) a quo;padahal secara yuridis SPPB bukan SPTNP dan seharusnya MajelisHakim sejak awal menguji legitimasi penggunaan SPPB. tersebutberdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 95 UU Kepabeanan, namundalam judex facti hal yang bersifat mendasar ini

) Nomor: 09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (samadengan SPPB Repo saham BBRI ke1) tetapi tanggal dibuat berbeda;Repo saham ini diperpanjang, yaitu :Perpanjangan Ke1Sesuai surat penawaran PT.

) Nomor: 09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (sama dengan SPPB Repo saham BBRIke1) tetapi tanggal dibuat berbeda.Repo saham ini diperpanjang, yaitu : Perpanjangan Ke1Sesuai surat penawaran PT.

SelanjutnyaPT Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB)Nomor :09/087/ SPPB/KAKP/DIR/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 yangditandatangani oleh terdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA.

) Nomor09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (sama dengan SPPB Reposaham BBRI ke1) tetapi tanggal dibuat berbeda.Il PENEMPATAN INVESTASI ANTARA PT ASKRINDO DENGAN PT RAM(RELIANCE ASSET MANAGEMENT);e Bahwa pada bulan Juni 2005 bertempat di Hotel Sheraton Media JIn.

Selanjutnya PT Askrindo menerbitkanSurat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :09/087/SPPB/KAKP/DIR/IN/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani olehterdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 033886/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 01 Maret 2012;10. Aplikasi Transfer (Transfer Application) BRI tanggal 2 April 2012 sebesarUSD71,840.18;11. Laporan Transaksi BRI bulan April 2012;12. Laporan Transaksi BRI bulan Maret 2012;a ge he13.14.15.16.Li?

18.19.20.DL.Dede23.24.25.26.27.28.29.30.Payment Voucher tanggal 2 April 2012;General Ledger;Item Register;SPT Masa PPN bulan Maret 2012;Faktur Pajak tanggal 1 Maret 2012;Bukti Pernerimaan Negara tanggal 8 Maret 2012;Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan:00000000049620120307007 136;SSPCP = atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan:00000000049620120307007 136;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 039087/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 8 Maret 2012;Schedule Cargo Policy

PO.00429/30/32 S148307/08/09 050052 USD4,082.50Total USD71,840.18 bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap kelima invoice tersebut, menurut Majelisterdapat 5 (lima) invoice dengan total nilai USD 70.643.00 yang telah telah dilengkapidengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan atas Invoice Nomor: SI470212senilai USD1,197.18 tidak dilengkapi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sehingga Majelis berpendapat Pemohon Bandingtidak dapat membuktikan

SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120426012346;ew hePID31. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120508012407;32. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012430;33. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012473;34. Surat Nomor: S1193/KPU.01/BD.0401/2012 tanggal 28 Mei 2012;35. Bill of Lading Nomor: MOLU13005963674;36. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012619;37. Receipt tanggal 28 Maret 2012;38.

Dalam hasil surat LHA a quo tidaknampak adanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampaidengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yangselanjutnya disebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidakpernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2014Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu. menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Di satu sisi TERMOHON PENIJAUANKEMBALI menerbitkan SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tanggal 17Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 223430dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya.

Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018739/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tanggal17 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikianmenunjukkan ketidakkosistenan dan ketidakpahaman TERMOHONHalaman 12 dari 17 halaman.

/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tertanggal 17 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :222795/KPU.01/2011 tertanggal 17 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB223430. (Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 08 Juni 2011dan Lampiran7 (SPPB No : 222795/KPU.01/2011 tertanggal 17 Juni2011)).

Pengajuan: 00000000467020120522012469,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012469,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120524012490,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120524012490,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620,PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620,SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120827012849,35.36.37.38.39,40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.SL,32.53354.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120827012849,SPPB

atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120504012394,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012431,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012469,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120524012490,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012620,SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120827012849,Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) CIMB Niaga tanggal 2 Mei 2012,Formulir Multiguna (Multi Purpose Form) CIMB Niaga tanggal 19 Januari2012,Receipt tanggal

Dalam hasil surat LHA a quo tidak nampakadanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampai denganditerbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yang selanjutnyadisebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah salahdalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Di satu sisi TERMOHON PENIJAUAN KEMBALImenerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tanggal 18 Juni 2011,dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah menyetujui penggunaan PIB 225221 dengan Pos Tarif HS :5209.19.00.00 disertai fasilitas KlTEnya. ODilain sisi terlihatketidaksetuluan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI denganditerbitkannya SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.

Bahwa penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni2011 dan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural, makaTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 225221.

(Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 14 Juni 2011) danLampiran7 (SPPB No. 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 201 1))Bahwa secara tibatiba, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALImenerbitkan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tertanggal 08Juli 2011 kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

) lembar buku pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012;j. 1 (satu) Eksemplar buku petunjuk tehnis program Raskin tahun 2012;k. 1 (satu) lembar surat dari PLT Kepala Perum Bulog kantor Divisi Regional Lampung Nomor : F-557/08030/22062012, tanggal 22 juni 2012 tentang harga penyaluran Raskin mulai alokasi Bulan april 2012;l. 1 (satu) lembar photo copy bukti timbang (UJI) pengeluaran banrang Nomor : 00860, tanggal 12 Oktober 2012;m. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

penyaluran Raskin tahun 2012Satu Eksemplar buku petunjuk tehnis program Raskin tahun 2012.Satu lembar surat dari PLT Kepala Perum Bulog kantor DivisiRegional Lampung Nomor : F557/08030/22062012, tanggal 22juni 2012 tentang harga penyaluran Raskin mulai alokasi Bulanapril 2012.1 (satu) lembar photo copy bukti timbang (UJI) pengeluaranbanrang Nomor : 00860, tanggal 12 Oktober 2012.Putusan Nomor 33/Pid,SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 3 dari 71= 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB

dimana SPPB tersebut ditadatangani oleh ISTIANTIPURNAMA PUTRI selaku pelaksana administrasi dankeuangan dan saudara MUHAMAD FIRDAUS, SE SelakuSub Divre Lampung Tengah pada saat itu, dimana di dalamSPPB tersebut terdapat jumlah beras raskin ke13 yang akandikirimkan ke Kampung Kalidadi sebanyak 8.250 Kg danjuga surat jalan pengiriman beras raskin ke13 sehinggasetelah menerima SPPB tersebut saksi melakukanpenimbangan beras raskin ke 13 untuk Kampung Kalidadi;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama

Lampung Tengah adalah Toyib,Selaku pelaksana administrasi dan keuanganadalah Saksi dengan anggota Emelia ImeldaAgung dan Okta Asmila Sari, Selaku petugasdistribusi raskin Mahendra Iskandar, Sukardi danToni Wahyu Sanjaya;e Bahwa saksi membenarkan nama dantandatangan yang terdapat didalam Copy SPPB/DO tersebut adalah nama dan tandatanganmiliknya, serta SPPB/DO tersebut adalah SPPB/DO untuk penyaluran/pengiriman beras raskin ke13. untuk kecamatan Kalirejo dengan tujuanKampung Kalidadi sebesar 8.250

Lampung Tengah yaitumembuat kelengkapan administrasi sesuaidengan SPPB Nomor : 00352/10/2012/F26/01/R13, Tanggal 11 Oktober 2012 yaitu membuatBerita Acara Serah Terima beras raskin (BAST),membuat surat jalan pengiriman beras raskin ke13 tahun 2012 untuk tujuan Kampung Kalidadisesuai dengan SPPB tersebut diatas dan membuattanda terima koordiansi raskin di tingkat desaatau insentif desa;Bahwa mekanisme penyaluran beras Raskinadalah pihak Kampung menebus beras raskindengan cara transfer ke rekening

selaku Koordinator lapangan dari pihakEkspedisi dan dari Pardi tersebut SPPB danBAST lalu diserahkan kepada Mahendra Iskandarselaku petugas distribusi raskin sedangkan untukhonor koordinasi saksi titipkan kepada MahendraIskandar yang selanjutnya honor tersebut agardiberikan kepada Kepala Desa;Bahwa dalam pengambilan SPPB tersebut pihakKampung tidak hadir;Bahwa yang menyerahkan surat pengantar raskinke 13, BAST dan tanda terima insentif desatersebut adalah Mahendra Iskandar selakupetugas distribusi

Dr.KHAMRIN, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan SubsidiPeningkatan Mutu SMP pada Direktorat Pembinaan SMP DitjenDikdas Kemendikbud; dimana berdasarkan PanduanPelaksanaan Tekhnis Program Block Grant Pembangunan USBLanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) tersebut memuat ketentuanpelaksanaan Pembangunan USB Lanjutan tersebut antara lainsebagai berikut : Jangka waktu pembangunan sampai selesai 100 %ditetapkan selam 120

Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.

Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

17 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL1818Terdakwa = bertanggungjawab sepenuhnya Jika dalampelaksanaan kegiatan tersebut terjadi penyimpangan terhadapdokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaan dan Tekhnis;Bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2012,Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.Lamala Kab.

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2. Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.

.- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; - 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; - 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober

(satu) lembar asl Surat Persetuuan Pengeluaran Barang (SPPB)Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; 2 (dua) lembar copy Surat Persetuuan Pengeluaran Barang (SPPB)Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015; 1 (Satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015; 1 (Satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TempatPenimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015; 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan

PT Kwarglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidakdistempel perusahaan serla SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 TerdakwaANS memberitahu SUPRYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendafiaran065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an PT Kwangim YH Idah seramenyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dilakukanpengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampaiditerbitkan TILA.

PT Kwarnglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidakdistempel perusahaan serla SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 TerdakwaANS memberitahu SUPRYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendafiaran065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an PT Kwangim YH Idah seramenyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dilakukanpengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampaiditerbitkan TILA.

SUPRYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomorpendafataran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an. PT.

Syam selaku Pelaksana Mekanikal/Elektrikal Mustaman selakuBagian Logistik Rustan selaku Pelaksana Sipil/Finishing;Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 ditandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor:101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

syarat Pencairan dana untuk diajukan kekonsultan lapangan (saksi ISWAN' FAJAR, ST.) kemudianditeruskan ke Bank Mandiri Cabang Sengkang dan selanjutnyaDirjen Pendidikan Menengah dan Kejuruan telah menyalurkandana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 PitumpanuaKabupaten Wajo sebesar Rp. 1.298.270.000, (Satu Milyar DuaRatus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh RibuPencairan dana tersebut dilakukan berdasarkan waktupelaksanaan pekerjaaan sesuai Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB

Bin Mane telah melaksanakan proyekPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 PitumpanuaKabupaten Wajo namun tidak selesai sampai batas akhirtenggang waktu sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB SMPN 5 Pitumpanua) sampai tanggal 31 Desember 2007,sehingga dilakukan perpanjangan waktu (Addendum) pertamaNomor: 124.f.14/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 27 Desember 2007dengan waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 20 Nopember2007 berakhir pada

Menengah Pertama pada BAB VII hurud D perihal sanksiyang berbunyi Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasiberbagai pihak ternyata komite pembangunan Unit Sekolah baru(KPUSB) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposalyang disepakati dan petunjuk pelaksanaan ini, maka pihakkomite wajib menyetor kembali dana bantuan sebesar bantuanyang diterima ke KPPN selambatlambatnya 30 hari setelahhasil pemantauan dan evaluasi disepakati serta tidak sesuaidengan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB

Syam selaku Pelaksana Mekanikal/ElektrikalMustaman selaku Bagian LogistikRustan selaku Pelaksana Sipil/FinishingBahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 ditandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMPN 5 Pitumpanua) Nomor:101.h.12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 antara Drs. H.

Setelah mendapat respon SPPB pada hari itu tanggal28 Oktober 2015, terdakwa bersamasama dengan saksi Amiludin alias Amilbertemu dengan sdr. Maxon di Cibubur Junction untuk menyerahkanDokumen BC 2.3 Nopen. 092470 tanggal 28 Oktober 2015 dan dokumenrespon SPPBTPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang TempatPenimbunan Berikat). Lalu tanggal 1 November 2015 terdakwa sendirianbertemu dengan sdr.

Maxon untuk mendatangkan barang dariSingapore;e Bahwa dengan menggunakan dokumen BC 2.3, setelah datanyadimasukkan ke Aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukai,maka setelah data terinput lengkap dan benar, Sistem akanmengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) TempatPenimbunan Berikat (TPB), SPPB tersebutlah yang kemudian disalahgunakan sdr.

Notos yangmembantu menginput dokumen BC 2.3 beserta lampiranlampirannyaberupa invoice, Packing list, B/L dari maskapai pelayaran ke AplikasiSistem Komputer Pelayanan Bea Cukai, sehingga keluarkan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Tempat Penimbunan Berikat(TPB) dan sdr.

Selanjutnya berkomunikasidengan Petugas Pengelola Aplikasi PIB untuk menunggu keluarnyaSPPB setelah keluar lalu dicetak dalam file PDF, file SPPB dan PIBsetelah tercetak kemudian dikirim via email kepada forwarder (PT.

EDl/ahli Noviari Harman D), dari SKP BC 2.3 secara sistemakan menerbitkan Nomor Daftar dan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB);. Bahwa dengan dasar dokumen BC 2.3 dan SPPB, AM Cargo selaku pihakForwader/EMKL rekanan PT. Notos, melakukan proses Custom clearance diHalaman 41 dari 59 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Cjr42Pelabuhan bongkar dan trucking atas barang impor ke Kawasan Berikat PT.Notos di Jonggol Cianjur;Bahwa dengan peran pentingnya tugas Terdakwa di PT. Notos sebagaiPKB, sdr.