kedua) permohonan,Pemohon meminta Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaikipenulisan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor1704LT290120130951 tanggal 29 Januari 2013 yang tertulis ZAILANYUSUF sedangkan yang seharusnya tertulis ZAILAN maka berdasarkanpertimbanganpertinbangan di atas hakim berpendapat bahwa alasanpemohon untuk dapat mengajukan perubahan nama tidak berasalan hukum,selain itu demi terwujudnya asas kehatihatian dan asas kebermanfaatanserta menghindari adanya tumpang tindin

Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUNPbr104,432 Ha yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan pada SuratKeterangan Ganti Rugi sebagaimana diuraikan di atas, yang tidaktumpang tindin dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk dan saat ini termuatCidalam: 222222 222 non non non en ee nnn nn nee nnn nee nen cen nee1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, yang telahdibatalkan sebagaian seluas 51.700 M? dan telah dipisahkan seluas:382.564 M?

tidak melindungikepentingan hukum terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisatanah seluas 104,432 Ha berdasarkan pada SKGRSKGR sebagaimanadiuraikan diatas dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226,Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas38,2564 Ha, yang tidak tumpang tindin

Guna Bangunan milik Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim di atas menguatkan pula pertimbanganMajelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUNPbr tanggal21 Januari 2010 halaman 47 menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa dari buktibukti dan uraian pertimbangan hukumdiatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh ParaPenggugat intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermatkarena sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing TinggiOkura atas nama para Penggugat tumpang tindin

BIN24k3Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak cermat dalam meneliti buktibuktidan tidak memeriksa kebenaran keterangan saksisaksi yang diajukan olehTERBANDING semula PENGGUGAT, yang sama sekali tidak obyektif ;k3Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwaterdapat tumpang tindin antara SHM No.985 Gambar Situasi No.1942 tanggal17 Pebruari 1994 dengan SHM No.155 Gambar Situasi No.1812 tahun 1975telah ternyata bahwa Judex Factie sama sekali tidak mencermati gambarSituasi yang

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan denganasas asas umum pemerintahan yang baik :Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHM 602/Kranggan telahmelanggar asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu antara lain:1) Asas Kecermatan :0 20 2no nono nn mene nc anneBahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan SHM 602 /Kranggan sehingga penerbitan sertipikat tersebut menjaditumpang tindin dengan lokasi SHM 517/Kranggan MilikPENGGUGAT sehingga tidak menimbulkan suatu kepastianHukum dan

objeksengketa a quo didasarkan pada hasil pengukuran ulang atas SertipikatHak Milik Nomor 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan HasilPengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 01232 yang cacat hukum:; Bahwa selain itu, seharusnya Tergugat selaku Instansi Pemerintah yangmenjalankan fungsi dan pengawasan dalam bidang pertanahan tidakmenerbitkan suatu produk hukum dalam bentuk sertipikat objek sengketayang telah secara nyata diketahui oleh Tergugat bahwa di atas bidangtanah tersebut masih terdapat tumpang tindin

hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016,telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri jugaoleh Penggugat, Tergugat, dengan hasil :1.Benar tanah / lokasi objek sengketa yang terletak di RT.IV, RT.VII,Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten TanahBumbu.Benar tanah sengketa tersebut tumpang tindih antara tanah hakmilik Penggugat dengan milik Tergugat yang sekarang telahmenjadi jalan hauolingBenar tanah sengketa bersambitan dengan tanah SaksiHj.Wati, tapi bukan tumpang tindin

dengan Hj Wati seperti yangdinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hal58, dan saksi Hj Wati telah membuat pernyataan bahwatanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah objek sengketamilik Penggugat, hal ini telah dijelaskan oleh saksi ZAINALARIFIN hal 54, karena Penggugat membeli Tanah objek sengketatersebut dari Asnan.Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa :Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis

Wati menyatakan tidak terjaditumpang tindin kepemilikan dengan pihak manapun, hal ini sudah dinyatakansebelumnya di dalam Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hariKamis tanggal 20 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, pihak Penggugatdan pihak Tergugat.Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMDari bukti ini memang terbukti, bahwa tanah objek sengketa yang terletak+ KM 19, di daerah Sungai Tahi Wasi RT.IV, RT VII, Desa Sebamban Baru,Kecamatan Sungai Loban, di Kabupaten

Put Nomor 701 K/Pdt/2015 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menghapus pencatatan; Hak Milik tumpang tindin dengan Sertifikat Nomor 51/Desa Anyer; Hak Milik Nomor 254/Anyer diusulkan untuk dibatalkan:d. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23Oktober 1997 Nomor 630.17251977;e.

Put Nomor 701 K/Pdt/2015tumpang tindin satu sama lain, supaya tanah Sertifikat Hak Milik Nomor51/Desa Anyer (Anyar) dinyatakan tetap berada dalam status quo;Bahwa tuntutan Provisi tersebut diajukan untuk melindungi hak milik yangsah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi,dari segala gangguan dan intimidasi dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi, di atas tanahsengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Anyer (Anyar);Bahwa Judex Facti sangat

Tidak jelas, alasan mencabut status blokir padahal Sertifikat Hak MilikNomor 354/Anyer, justru berada di atas, dan tumpang tindin dengantanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Anyer, Surat Ukur Nomor128/GS/1975 jo Nomor 12/Anyer/2004;Hal. 28 dari 40 hal. Put Nomor 701 K/Pdt/2015Perintah ini, memang bermaksud, supaya status hukum kepemilikan atasTanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Anyer(Anyar), dihapus untukmenguatkan status hak atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Anyer, atas nama M.

Tanggal 10 Agustus 2004, Gambar Situasi Nomor 128/GS/1975, SHMNomor 51/Desa Anyer/1975 dirubah menjadi SU Nomor 12/DesaAnyer/2004 di Blok Slimun.Sehingga tidak mungkin terjadi Tumpang Tindin SHM Nomor 354/AnyarGambar Situasi Nomor 2522/Tahun 1992 Luas 7.715.meter persegi di BlokSlimun Dengan SHM Nomor 51/Anyer Gambar Situasi Nomor 128/GS/1975di Blok Pegadungan.

saksi,Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan suratsurat lainyang terkait dalam perkara tersebut, maka dalam Rapat Musyawarah majelispada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 telah dicapai kesepakatan bulatmengambil putusan dengan pertimbanganpertimbangan hakim sebagai berikut:Menimbang, pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan TingkatPertama dengan berdasarkan pada peninjauan setempat di lokasi tanah objeksengketa bahwa pemeriksaan setempat objek sengketa oleh Tergugat telahtumpang tindin

Demikian juga halnya dengan Sertipikat Nomor 00006atas nama Tergugat III tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor00419, atas nama Tergugat V;26.Bahwa terkait dengan terbitnya sertipikat atas nama Tergugat Ill danTergugat V dimana objeknya adalah tanah milik Penggugat tentunya tidakterlepas dari kelalaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KonaweSelatan.

Bahwa dengan adanya empat SHMyang timbul diatas tanah atau objek sengketa termasuk SHM PenggugatNomor 00146 tumpang tindin dengan SHM Nomor 00412/Tergugat V danSHM Nomor 00419/Tergugat V tumpang tindin dengan SHM Nomor 00006/Tergugat IV, dalam perkara ini jika dinyatakan cacat hukum, maka bukankewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan SHM adalah cacathukum. Karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata UsahaNegara.

Vide bukti T.2; T.3 dan T.7Adapun tumpang tindin tanah yang menjadi sengketa berdasarkanplooting BPKH wilayah VI sebagaimana dalam Bukti T.8 dapatdigambarkan sebagai berikut (mohon judex factie tingkat keduabandingkan dengan Bukti T.*);uUi ae 2 HM 252 / Tondkygei. S U.no 135 / tdag a.Sy An. Or.NY. La L.54.940MHM 251 / TongkeynaS U.no 137/ tongkeinaAn.

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbanganya adalah kelirudan bertentangan dengan hukum, sebab quad non membenarkan alashak dari PARA TERBANDING/ dahulu PARA TERGUGAT yakni bukti T.2dan T.7, sebagaimana pertimbangan putusan halaman 11 paragarafkedua, maka seharusnya Gugatan Tidak Ditolak Seluruhnya, melainkantuntutan ganti rugi dan pengosongan ditolak hanya pada bagian tanahyang terjadi tumpang tindin dengan bukti T.2, dan T.7 sesuai dengansurat bukti T.8, sedangkan pada bagian yang dibangun

jalan pada SHM251/ Tongkeina milik dari PARA PEMBANDING/ Dahulu PENGGUGATyang tidak masuk tumpang tindin dengan produk T.2; T.7 j.o T.8haruslah dipertimbangkan dan atau diterima tuntutan ganti ruginya,Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No.01/PDT/2021/PT MNDDengan demikian dalam hal ini judex factie tingkat pertama tidakmemberi pertimbangan yang cukup serta tidak menilai berdasarkanfakta persidangan sebagaimana bukti T.8 yakni gambar dibawah ini: = >= HM 252 / Tondkeyqa = = S U.no 135 / tdag s =

terletak di sebelahselatan adalah tumpang tindin dengan objek sengketa kelima, keenamdan ketujuh berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3999/Kel. Srimulya,tanggal 22 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 1319/Srimulya/2017, tanggal14 Maret 2018, Luas 2.816 m? (dua ribu delapan ratus enam belas meterpersegi), atas nama Fitriani, Sertipikat Hak Milik Nomor4000/Kel.Srimulya, tanggal 26 Maret 2018, Surat Ukur Nomor1314/Srimulya/2017, tanggal 15 Maret 2018, Luas 2.917 m?

PONTIANAK;Bahwa berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangttPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama, berkaitan dengan perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak; 202220222 22 ne nen nen nn ne ne nnn nenneKRONOLOGIS PERKARA: "20 2200022 no nanan nnn nnn cence cnnBermula Kasus sengketa tumpang tindin

Asniar Ismail, dan hasilpengukuran pengembalian batas tersebut tanggal 3 September 2008terdapat tumpang tindin sebagian seluas 3,76 Ha dengan Sertipikat HakMilik Nomor 446/Karimunting/2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur163/Karimunting/2004 atas nama Sdr. Khemo Sabnani; Bahwa berdasarkan hasil pengembalian batas tersebut, Sdri. Prof.

bisa diiberikan ijin operasiproduksi untuk pertambangan, syaratnya dengan dengan pinjam pakaikawasan hutanBahwa menurut ahli, Pinjam pakai kawasan hutan adalah Penggunaankawasan hutan untuk keperluan disektor kehutanan tanpa merubah fungsipokok hutan yang diberikan oleh Menteri KehutananBahwa menurut Ahli dalam konteks pinjam pakai kawasan hutan dalamrangka eksplorasi tambang maka fungsi hutan tidak boleh berubah;Bahwa menurut Ahli, cara untuk memastikan bahwa sebuah kawasanhutan produksi tumpang tindin

apakah dalam penerbitanHalaman 105 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUNSMD .....obyek sengketa tersebut telah menerapkan asasasas umum pemerintahan yangbaik:Menimbang bahwa dalam gugatannya, pokok sengketa yang didalilkanPenggugat adalah Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUPOP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009 Tentang PersetujuanIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga incasu obyek sengketa masuk atau meliputi atau tumpang tindin

Tanggal 14 Juli 2009 yang secara faktualmenurut bukti T.II.Intv 9 mengalami tumpang tindin dengan area Kawasan HutanKelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29,61 Ha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutana junto UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tindakan Tergugattersebut melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskecermatan dan asas kepastian hukum

Sinar Kumala Naga in casu obyek sengketa sebatas pada seluas 29, 61Ha tersebut:Menimbang bahwa selain area obyek sengketa sepanjang seluas 29, 61 Hayakni yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Majelis Hakim tidakmenemukan fakta terdapat pelanggaran hukum administrasi oleh Tergugatmaupun Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan dan beroperasinya IUP inlitis tersebut:Menimbang berdasarkan normanorma hukum diatas, disertai

SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUPOP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P Tanggal 14 Juli 2009 sepanjangseluas 29, 61 Ha(dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakniarea yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana,Kabupaten Kutai Kartanegara;4.

Jlani sekarang Jalan Desa,Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)karena telah menguasai tanah milik Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat secara tidak sah/melawan hukum;Menyatakan sertifikat hak milik para termohon kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak sah secara hukum karena tumpang tindin denganHalaman 6 dari 10 hal. Put.

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Nomor 2770 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanahobjek perkara serta mendirikan bangunan permanen di atas tanah objekperkara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugatsebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan penunjukan batas tanah oleh Tergugat II terhadap tanah hakmilik Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkarakepada

ini, serta menunggununggu itikad baik dariPARA TERGUGAT tapi seperti tidak ada ujungnya (buntu);Bahwa; selanjutnya, setelah sekian lama mengalami kebuntuan dari prosesmediasi, PENGGUGAT mencoba mencari keteranganketerangan ihwalpermasalahan ini, yang kemudian mendapatkan keterangan atau jawabanmelalui petugas ukur TURUT TERGUGAT, yang pertama kali melakukanproses pengembalian batas pada tahun 1997 sebelum terbitnya hak MilikNo 14997 menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak adatumpang tindin

ini, Serta menunggununggu itikad baik dariPARA TERGUGAT tapi seperti tidak ada ujungnya (buntu);Bahwa; selanjutnya, setelah sekian lama mengalami kebuntuan dari prosesmediasi, PENGGUGAT mencoba mencari keteranganketerangan ihwalpermasalahan ini, yang kemudian mendapatkan keterangan atau jawabanmelalui petugas ukur TURUT TERGUGAT, yang pertama kali melakukanproses pengembalian batas pada tahun 1997 sebelum terbitnya hak MilikNo 14997 menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak adatumpang tindin

Zakaria mengajukan permohonan hakatas tanah tersebut, tidak terjadi masalah; Bahwa setahu saksi Sampai dengan saat ini, tanah sengketa tersebut masihdikuasai oleh Penggugat sendiri namun saksi tidak tahu berapa jumlahsertifikat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mengetahui bila tanah milikPenggugat tersebut ada tumpang tindih dengan tanah milik oranglainkemudian Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten KubuRaya karena merasa keberatan

yang mengatakan bila sertifikattanah milik Penggugat ada tumpang tindih dengan beberapa sertifikat tanahmilik orang lain;Bahwa setahu Saksi bila sertifikat tanah milik Penggugat ada tumpang tindihdengan sertifikat tanah milik orang lain pada tahun 2016 dari ceritaPenggugat sendiri namun saksi tidak tahu dengan sertifikat tanah milik siapasaja yang dikatakan tumpang tindih dengan sertifikat tanah milik Penggugattersebut;Bahwa terhadap adanya permasalahan sertifikat milik Penggugat yang adatumpang tindin

Kabupaten Kubu Raya, yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 Februari 2007berdasarkan pemecahan Sertifikat Hak Milik 15012, GS 12047/1997, tanggal5 Desember 1997;Menimbang bahwa atas bantahan dalil oleh Tergugat XIII mengenaiadanya daluarsa dari pihak lain yang merasa keberatan dengan penerbitansuatu sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam perkara ini kurang tepat karenadalam hal ini justru Pihak BPN yang memberi kabar kepada Penggugat bila adatumpang tindin

JAYA GRAHA (objeksengketa);Bahwa penerbitan objek sengketa cacat hukum adminstratif mengenaikesalahan objek hak, tumpang tindin dengan tanah milik PENGGUGAT dankekeliruan data fisik dan data yuridis. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999berbunyi: cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106(1) adalah:(d). kesalahan objek hak; (g). terdapat tumpang tindih hak atas tanahdan (h).

Tanah objeksengketa tumpang tindin karena diletakkan di atas tanah PENGGUGAT yangletaknya di Jalan Kima No. 8, Desa Bontojai (sekarang Kelurahan Bira),Kecamatan Biringkanaya (sekarang Tamalanrea), Daswati II (Kotapraja) UjungPandang (sekarang Makassar).

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKSsecara hukum semua bentuk prosedural yang ditentukan dalam undangundangterkait dengan pembebasan/pelepasan hak dimaksud telah sah dan benaradanya;Bahwa dengan ini pula Tergugat II Intervensi membantah Penggugat dalamgugatannya yang menyebutkan adanya tumpang tindin atas tanah objeksengketa ataupun adanya kekeliruan meletakkan tanah objek sengketa di atastanah Penggugat.

Thalib ; Yang keberadaannya ternyata tumpang tindin atau berada di atas tanahsertipikat milik Para Penggugat sebagaimana keterangan yang tertuang dalamHalaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG16.17.Berita Acara Pengukuran Nomor : 65/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 danBerita Acara Pengukuran Nomor : 66/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 ; Bahwa setelah diketahui ada tumpang tindih sertipikatsertipikat tersebut,Para Penggugat meminta penjelasan resmi kepada Tergugat atas keberadaan: Sertipikat