Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-12-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 10 Mei 2016 — H. SUPRAN S.Pd.,M.Si. (Penggugat) VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT (Tergugat)
15578
  • Loebbeckedalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yang diterbitkan olehPrentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.
Register : 15-12-2017 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 17 Oktober 2018 — PT. MALUKU DIVERS, berkedudukan di Jalan Raya Air Manis, Desa Laha, Ambon, Maluku yang diwakili oleh Samuel Selanno Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ary B. Soenardi, S.H., Gunandjar, S.H, Ni Kadek Sri Novi Wirani R, S.H, Para Advokat, beralamat di Jalan Tukad Barito Nomor : 11E, Denpasar, Bali, untuk sementara berlamat di Jlaan Dr. Malaiholo RT. 003/RW.06, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH Alias FITRI, bertempat tinggal di Dusun Tegal Besar, Desa Negara/80752, Banjarangkan, Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikodemus Silaban, S.H., M.H dan Pardamean Octavianus, S.H.,M.H, Advokat, beralamat di Jalan Pejompongan Raya No. 22, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANWIL PERTANAHAN PROVINSI MALUKU CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A. H. Pooroe, S.H, Sayid Hasan Assagaf, S.H, Khikmanto Supribadi, S.T, Rachmadani Sigit, S.H dan Maritje J. Maiburu, kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;
13157
  • Despite multiple attempts to negortiate a fairsettlement, we have been unable to reach a compromise.Legal bills and recent rullings have made it clear that it is not possible for theresort to continue to operate and provide services for which divers havepaid.Terjemahan BebasDengan rasa cemas, kami umumkan bahwa Maluku Divers (TERGUGAT incasu) akan bangkrut sejak 31 Mei 2018 karena adanya sengketakepemilikan lahan.
    Despite multiple attempts to negortiate a fairsettlement, we have been unable to reach a compromise.Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 247/Padt.G/2017/PN AmbLegal bills and recent rullings have made it clear that it is not possible for theresort to continue to operate and provide services for which divers havepaid.Terjemahan BebasDengan rasa cemas, kami umumkan bahwa Maluku Divers (PENGGUGATKONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI in casu) akan bangkrut sejak 31Mei 2018 karena adanya sengketa
Register : 16-11-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 83/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
240172
  • Definisi berdasarkan https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatiouslitigation:is legal action which is brought, regardless of its menits,solely to harass or subdue an adversary. It may take the formof a prnmary frivolous lawsuit or may be the repetitive,burdensome, and unwarranted filing of meritless motions in amatter which is otherwise a mentorious cause of action.
Register : 29-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Plk
Tanggal 3 Agustus 2015 — YUNIARTI alias DEWI binti H. SOPIANNOOR
18056
  • Due process lawpada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsure yang Essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ....A law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry and renders judgment only after trial,"padadasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak azasiIndividu terhadap arbitraly action of the government oleh karena itupraperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangandan
Register : 31-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
886706
  • The Committee believes that the term discrimination as used in theCovenant should be understood to imply any distinction, exclusion,restriction or preference which is based on any ground such as race,colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or socialorigin, property, birth or other status, and which has the purpose or effectof nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by allpersons, on an equal footing, of all rights and freedoms.
Register : 17-04-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI. Diwakili oleh SAMSUAR ADI
Tergugat:
POKJA PPB/JPP SATKER KUPP KELAS III SANGKULIRANG PADA BLP DAN PENGELOLAAN BMN SEKJEN KEMENHUB
169284
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus/2013 tanggal31 Mei 2013Definisi berdasarkan httos://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious litigation:IS legal action which is brought, regardless of its merits,solely to harass or subdue an adversary. It may take theform of a primary frivolous lawsuit or may be therepetitive, burdensome, and unwarranted filing ofmeritless motions in a matter which is otherwise aHalaman 66 dari 92 halaman. Putusan Nomor 83/G/2020/PTUNJKT.meritorious cause of action.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Agbasi Chika
10563 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1105 K/Pid.Sus/2010facilitating its commission he :(a) agrees with such other person or persons that they or one ormore of them will engage in conduct which constitutes suchcrime or an attempt or solicitation to commit such crime or ;(6b) agrees to aid such other person or persons in the planning orcommission of such crime or of an attempt or solicitation tocommit such crime" ;Dengan demikian terdapat hubungan keterkaitan sertabersifatkelanjutan antara perbuatan yang bersifat permufakatan jahat
    terasa sangat luas dapatdiperoleh dari pendapat siapapun dan di buku manapun, akan tetapipengertian terorganisasi dalam hal ini mengacu pada pengertian dalampenjelasan umum UndangUndang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotikayang menitik beratkan dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertibdan rahasia dengan jaringan nasional dan internasional, harus dikaitkandengan kejahatan, sebagaimana juga ditegaskan dalam kamus hukum"Dictionary of Law" halaman 192 bahwa Organised Crime is CriminalActivities Which
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627/B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, the timelimit for its issue, charges in invoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirementto give the name and address and reference of both seller andbuyer, as well as the other statutory details should be strictlyenforced.
    The law and reglations of each countrylay down the forms of invoice, the time limit for its issue, charges ininvoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount to printingmoney and the classic way to evade VAT), requirement to give thename and address and reference of both seller and buyer, as well as theother statutory details should be strictly enforced. "Halaman 74 dari 77 halaman.
Register : 15-03-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Juli 2013 —
228132
  • Bahwa ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) dariSupply Agreement, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17 ayat (1) Supply Agreement:"... any and ail disputes or differences which may arise out of, or inrelation to, or in connection with this Agreement, shall be settled withinsixty (60) days through friendly negotiations between the Parties. Incase no settlement can be reached through negotiations, such disputesshall be submitted to and finally settled by arbitration.
    Bahwa dalam Pasal 25 ayat 1 Technical License Agreement jugadisetujui ketentuan yang sama, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 25 ayat (1) Technical License Agreement:"Any and all disputes or differences which may arise out of, or in relationto, or in connection with this Agreement, shall be settled within sixty (60)days through friendly negotiations between the Parties.
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 8 April 2021 — Penggugat:
1.M. GALIH PERMANA
2.CINDY ALLYSSA
Tergugat:
1.PT. INDO OJI SUKSES PRATAMA
2.PT. AMAN INDAH MAKMUR
226158
  • Gatot Subroto BlokXV/9, Semarang 50146, Jawa Tengah, Indonesia in recognition of theorganizations Quality Management System which complies with ISO9001:2015 The scope of activities covered by this certificate is definedbelow Manufacture of Diapers selanjutnya diberi tanda Bukti T & T Il 8;Fotocopy Surat Persetujuan Izin untuk dapat diedarkan untuk produk:Nomor Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kemenkes RI PKD20402810429, Nama Dagang / Merek: MOKO MOKO Pants Baby Diaper,yang diterbitkan
    GatotSubroto Blok XV/9, Semarang 50146, Jawa Tengah, Indonesia in recognition ofthe organizations Quality Management System which complies with ISO9001:2015 The scope of activities covered by this certificate is defined belowManufacture of Diapers; bukti Surat dengan tanda bukti T & T Il 9 yaitufotocopy Surat Persetujuan Izin untuk dapat diedarkan untuk produk: Nomor IzinEdar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kemenkes RI PKD 20402810429,Nama Dagang / Merek: Moko Moko Pants Baby Diaper, yang diterbitkanKementerian
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1526820
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • M.A Tahun 1990 dituliskan bahwaPardon : an executive action that mitigates or sets asid punishment for a crime.An act of grace from governing power which mitigates the punishment the lawdemands for the offense and restores the right and privileges forfeited onaccount of the offense .Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatuputusan pengadilan yang telah memiliki Keuatan hukum yang tetap, termasukputusan Mahkamah Agung.
    hadiah yangdiberikan eksekutif yang tidak dapat dikontrol, tidak dapat diperiksa(unchecks) oleh cabangcabang kekuasaan yang lain.Sementara itu Hakim Agung Marshal yang terkenal dengan putusannyadalam kasus Marbury vs Madison yang melahirkan lembaga judicial reviewmendefinisikan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi melaluipenafsiran yudisial dalam kasus United States melawan Wilson sebagaiberikut.A pardon is an act of grace, proceeding from the power entrusted with theexecution of the laws, which
Putus : 13-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143/B/PK/PJK/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JASA ANGKASA SEMESTA, TBK
3732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya,transportasi udara memberikan kontribusi untuk peningkatan atasperkembangan dan ekspansi perjalanan dan perdagangan internasionalyang juga tercakup dalam ICAO.bahwa dalam Doc. 9082/7 pada halaman Foreword disebutkan dengan tegassebagai berikut:"As considered by the Council, a charge is a levy that is designed and appliedspecifically to recover the costs of providing facilities and services for civilaviation and a tax is levy is designed to raise national or local governmentrevenues which
Register : 30-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 496/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Alam Dunia Engineering And Construction Diwakili Oleh : Anwar Firmansyah,SH.
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
172154
  • You and we agree that any dispute arising out of or in connectionwith this letter, including any question regarding its existence,validity or termination, shall be referred to and finally resolved byarbitration under the Rules of the ICC International Court ofArbitration, which Rules deemed to be incorporated by referenceinto this clause. The number of arbitrators shall be one or three.The seat, or legal place, of arbitration shall be Singapore.
    You and we agree that any dispute arising out of or inconnection with this letter, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finallyresolved by arbitration under the Rules of the ICCInternational Court of Arbitration, which Rules deemed to beincorporated by reference into this clause. The number ofHalaman 69 dari 81 halaman putusan perkara Nomor : 496/PDT/2018/PT.DKIarbitrators shall be one or three.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
6437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/201414.3.sewajarnya nilai beda kondisi transaksi adalah sama dengannilai beda harga jual;bahwa referensi lain mengenai definisi wajar (arm's lengthprinciple) dapat ditemukan pada OECD Transfer PricingGuidelines, pada Paragraf 1.6 yang berbunyi :"where conditions are made or imposed between the two(associated) enterprises in their commercial or financial relationswhich differ from those which would be made betweenindependent enterprises, then any profits which would, but
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 82/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA DIWAKILI OLEH MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA diwakili oleh TARINALDI HIDRAT
225126
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 31 Mei2013.Definisi berdasarkan httos://en.wikipedia. org/wiki/Vexatious litigation: 1s legal action which is brought, regardless of its merits, solely toharass or subdue an adversary. It may take the form of a primaryfrivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, andunwarranted filing of meritless motions in a matter which Isotherwise a meritorious cause of action.
Putus : 29-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT BERKAH KARYA BERSAMA, vs Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA,,dkk
35153111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TPI (Turut Tergugat I) yangmembahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaanInvestment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 danSupplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2008,sebagaimana dikutip sebagai berikut:...In the framework of the implementation of the InvestmentAgreement dated 23 August 2002 as further supplemented bythe supplemental agreement dated 7 February 2003 executed bythe parties thereto, including the Principal and the Attorney......f0 call and/or attend any EGM of CTPI which
    Nomor 238 PK/Pdt/2014Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 danSupplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2008,sebagaimana dikutip sebagai berikut:...In the framework of the implementation of the InvestmentAgreement dated 23 August 2002 as further supplemented bythe Supplemental Agreement dated 7 February 2003 executed bythe parties thereto, including the Principal and the Attorney......to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, interalia, the following matters:5.
    Surat Kuasa Khusus tersebutadalah surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2003 dan 3 Juni 2003(Bukti T11.1 T11.4 , T19.3), yang di dalamnya menyebutkan secara jelasbahwa :OO tenes In the framework of the implementation of the Investment Agreementdated 23 August 2002 as further supplemented by the SupplementalAgreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, includingthe Principal and the Attorney,5 26 eeemame to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia,the
Putus : 22-01-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631/B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The law andregulations of each country lay down the forms of invoice, thetime limit for its issue, charges in invoices, and the use of creditnotes;To prevent a possible black market developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirementto give the name and address and reference of both seller andbuyer, as well as the other statutory details should be strictlyenforced";Michael Keen, JeanPaul Bodin and Victoria
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 46/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. PARAS MEGAH UTAMA
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk cq. PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. Commercial Banking Balikpapan
345171
  • yang akan diklaim oleh PT PHMselaku Beneficiary/Obligee;Bahwa atas surat tersebut, Tergugat mengirimkan surat NomorCM1.BLP/1344/2019 tanggal 27 November 2019 yang pada intinyamenyatakan bahwa Tergugat tidak dapat mengabulkan permohonanPenggugat untuk tidak mencairkan Performance Bond apabila PT PHMmengajukan klaim karena Performance Bond tersebut bersifatunconditional sebagaimana tertuang pada poin 5 Warkat Bank Garansi,yang berbunyi sebagai berikut:Upon receipt of such demand from the OBLIGEE which
Putus : 19-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — YUDHI TANTO, VS GS YUASA CORPORATION, DK
382167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenaimerek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negaranegaraanggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yangmerupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal, denganmenyatakan bahwa:"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation sopermits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel theregistration, and to prohibit the use, of a trademark which
Putus : 07-12-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640/B/PK/PJK/2010
Tanggal 7 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, the timelimit for its issue, charges in invoices, and the use ofcredit notes To preventa possible black markert developing in theuse of tax invoices (which are a claim on the government,tantamount to printing money and the classic way to evade VAT),requirement to give the name and address and reference of bothseller and buyer, as well as the other statutory detailsshould be strictly enforced";c.