Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whiwhi wich winch
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
334 — 118
  • Internux issue the SBLC (Standby Letter of Credit) to cover the coming4,8M USD overdue payment (forecast before Oct), which the valid periodtill end of 2017;3. Internux issue Lippo Insurance Corporate Guarantee to support total 15MUSD refinancing by the Mid of July, to support the refinancing facility fromSinosure;Option B:1. Huawei will support the temporary license till to the Oct, and commit to sellthe License (DRA/MSC/UGW/USN/UPCC/HSS BE) to Internux after refinancing success;2.
    perkara a quo,dikarenakan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memilih forumlembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Republik Indonesia(selanjutnya disebut sebagai BANI), sebagai forum penyelesaiansengketa.Bahwa pemilihan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa secarategas diatur:Article 15Dispute SettlementAny dispute arising hereunder or connected with this Contract,including a dispute as to the validity or existence of this Contract,Shall be resolved amicably within 30 (thirty) days, failing which
    optik, radio, atau sistem elektromagnetiklainnya.Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaratelekomunikasiadalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidangtelekomunikasi.Bahwa TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidangmanufaktur dan pemasok peralatan dan layanan penunjangtelekomunikasi dan tidak bergerak di bidang telekomunikasi.Supplierisa company running business asmanufacturerandsupplier of equipment of service for Base Transceiver Station (BTS)and telecommunication netwok which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — PT SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158 — 118
  • Inthe purchase of raw material transactions, 55 uses a third party that acts as an arencypaymertl in Lhis case is $5J) which make Uhe paymen. ar Lhe arngunl, currency, payment tla leand payment method (based an the sales contract between $5 and supplier) to supplier forthe raw material purchased by SSL. S51 then will make a reimburserrient payment (at cost teSalon 2F' day of two monchs later after cotaling tee end ot each month and pay the irteresttor ore month ot the aniount paid by SS).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 K/Pdt/2011
Tanggal 29 Juni 2012 — PT PROMEXX INTI CORPORATAMA VS LEE KUM KEE (INTERNATIONAL) LIMITED, DKK
157 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RepublikIndonesia dengan Keppres No. 23 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 40Tahun 1982 dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam PeraturanMahkamah Agung No: 1 Tahun 1981 dan pelaksanaannya diatur lebihlanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenaitata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, mengatur bahwa:29"Each Contracting State shall recognize an agreement in writing underwhich the parties undertake to submit to arbitration all or any differenceswhich have arisen or which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Procedure followssubstance; substance tell us which areas of procedure will becomeimportant....;(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur manayang menjadi penting);(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Oktober 2012 — CITIBANK, N.A. terhadap ROBERT RAYMOND, dk.
244 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Borrower fails to pay to the Bank when demanded or whenotherwise due and payable any amount which is obligated to pay hereunder;Terjemahan:6, Pembayaran segera:Jika ada dari halhal berikut terjadi maka jumlah pokok semua pinjaman bersamadengan bunganya dan semua yang dibayarkan berdasarkan perjanjian ini akanlangsung jatuh tempo dan harus dibayarkan tanpa perlu dilakukan permintaan,protes, panggilan juru sita atau pemberitahuan lain dan tanpa persetujuan,keputusan atau otorisasi pengadilan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GAPURA ANGKASA
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di dalam huruf a article 92 Konvensi Chicago 1944,disebutkan "this convention shall be open for adherence bymembers of the united nations and states with then, and stateswhich remained neutral during the present world conflictkemudian di huruf b disebutkan adherence shall be effected bya notification addressed to the government of the United Statesof America and shall take effect as from the thirtieth day from thereceipt of the notification by the government of the United Statesof America, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Procedure follows substance;substance tell us which areas of procedure will become important. .(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur mana yangmenjadi penting).(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UDHR );2 Pasal 15 (1) International Convention on Civil andPolitical Right (ICCPR) ;3 Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statua Romatentang International Criminal Court ( I.C.R ) ;e Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan : Suatu perbuatan tidakdapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndangundangan pidana yang telah ada;4 Pasal 15 International Conventional on Civil andPolitical Right (ICCPR) ;e No one shall be held quilty of any criminal offence on account ofany act or omission which
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 20 Juli 2016 — 1. USMAN, dan 2. TEUKU SYAFRIZAL lawan BUPATI ACEH BARAT DAYA,
133 — 65
  • No one shall be subject to coercion which would impairhis freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice;3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may besubject only to such limitations as are prescribed by lawand are necessary to protect public safety, order, health,or morals or the fundamental rights and freedoms ofothers ; 4.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat: Mr. LIN NAN KUE Tergugat: 1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH 2.SUGENG NUGROHO 3.RUDY GUNAWAN
464 — 114
  • .173/Pdt.G/2017/PN Yykbagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. KARYA BERSAMA TAKAROB VS PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
790 — 457 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang menyebutkan:"Either party may request annulment of the award by an application inwriting addressed to the SecretaryGeneral on one more of the followingground:a)b)c)that the Tribunal was not properly constituted;that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;d) that there has been a serious departure from afundamental rule of procedure; ore) that the award has failed to state the reason on which
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1611 — 1860
  • E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)mengartikan keadilan restoratif sebagai any process in which the victim, theoffender and/or any other individuals or community members affected by a crimeactively participate together in the resolution of matters arising from the crime,often with the help of a fair and impartial third party.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
73 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The law and reglations ofeach country lay down the forms of invoice, the time limit for itsissue, charges in invoices, and the use of credit notes.To prevent a possible black marked developing in the use of taxinvoices (which are a claim on the government, tantamount toprinting money and the classic way to evade VAT), requirement togive the name and address and reference of both seller and buyer,as well as the other statutory details should be strictly enforced."c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 12-05-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. KALIMANTAN STEEL VS 1. PT. INDO METAL TECH PRODUCTS, DK
369 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • If, considering all thosecircumstances, you come to the conclusion that there will be acontusion that is to say not necessarily that one will be injured andthat the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion inthe mind of the public, which will lead to confusion in the goods orservicesthen you may refuse the registration, or rather you mustrefuse the registration in that case,Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:Anda haruSs membandingkan kedua merek tersebut.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
157 — 258
  • Loebbeckedalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yang diterbitkan olehPrentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589/B/PK/PJK/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The objects for which the Company is established are:(a) To purchase, establish and carry on business as general merchants,importers, exporters, commission agents, del credere agents, removerspackers, storers, storekeepers, factors and manufacturers of anddealers in foreign and local produce manufactured goods, materials andgeneral merchandise and to import, buy, prepare, manufacture, rendermarketable, sell, barter, exchange, pledge, change, make advances onand otherwise deal in or turn to account
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
94 — 64
  • Adapuntujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga PraPeradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP,yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan padakerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law,akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilanyang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before itcondemns, which proceeds upon inquiry, and
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
297 — 207
  • Bersyarat memang tidak diatur pengertian dan tolakukur keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat olehkarena itu akan digunakan pengertian keamanan, ketertiban umum danrasa keadilan masyarakat dalam arti luas.24.Ketertiban umum didefinisikan secara internasional dalam kontekspenegakan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Siracusa Principlessebagai the expression public order as used in the covenant may beHalaman 21 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTdefined as the sum of rules which
    ensure the functioning of society or theset of fundamental principles on which society is founded.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Prof.Dr. O.C. KALIGIS, SH.,MH.
Tergugat:
Komisi Pemberantas Korupsi KPK RI
508 — 353
  • Dan Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalConvenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 10 ayat (3)dan Pasal 26 yang berbunyi:Pasal 10 ayat (3), The penintentiary system shall comprisetreatment of prisioners the essential aim of which shall be theirreformation and social rehabilitation.
    Pasal 28 D ayat1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalConvenant Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 26.Pasal 10 ayat 3: The penintentiary sytem shall comprise treatment ofprisoners the essential aim of which shall be their reformation and socialrehabilitation.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH VS M. THORIQ, SH., S.SOS., M.Kn., M.Si.
117 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Loebbecke dalamBukunya Auditing An Itegrated Approach yang diterbitkan olehPrentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategones of evidence from which the auditor can choose. Thesecategones, referred to as types of evidence, are listed below anddefined and discussed in this section; Physical Examination;Halaman 68 dari 89 hal. Put.