register dalam barang bukti tersebutditulis oleh saksi Tarsan Samin ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan nomor surat yangsama perihalnya berbeda yang dikeluarkan Bupati ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakmengetahui keterangan saksi tersebut ;IRSYAN BIN SYAHRUDIN SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :8.Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkandipersidangan ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemda Kabupaten Konawe Staf SubBagian

(BB41) 67245 (empat puluh lima) lembar : surat perintah membayar ( SPM ) tanggal 16 5 2007 Nomor : 00074 / Setjen / RO UM KLM / V / 2007 sebesar Rp.4.840.964.537 (empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilanratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada PTMASARO RADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djioko Purnomo, SE.

(BB42) 67342 (empat puluh dua) lembar : surat perintah membayar ( SPM )tanggal 23 8 2007 Nomor : 00199 / Setjen / RO UM KLM / VIII /2007 sebesar Rp. 1.589.067.045 (satu milyar lima ratus delapan puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) kepada PT MASARORADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djioko Purnomo, SE.

(BB43) 67451 (lima puluh satu) lembar : surat perintah membayar ( SPM ) tanggal23 8 2007 Nomor : 00199 / Setjen / RO UM KLM / VIII / 2007sebesar Rp. 1.589.067.045 (satu milyar lima ratus delapan puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) kepada PT MASARORADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djoko Purnomo, SE.

(BB63) 694 18 (delapan belas) lembar : surat perintah membayar ( SPM ) tanggal21 12 2006 Nomor : 00059 /SKORSEKJENII/ 2006 sebesar Rp.3.400.564.3683 (tiga milyar empat ratus juta lima ratus enam puluh Putusan, Nomor : 32/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst, hal 367 dari 395 hal empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah ) kepada PT MASARORADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djioko Purnomo, SE.

Perencanaan kebutuhan Peralatan Kesehatan ini dilakukan atas nama DinasKesehatan Kabupaten Bangka Selatan melalui Sub BagianPerencanaan Pelaporan atas dasar Tugas Pokok dan Fungsi SubBagian Perencanaan dan Pelaporan, yang tertuang di dalam SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor:440/157A/SK APBDAPBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaDinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007, yaitu sebagai berikut :1.

RESIHARI MURTI, SH Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP JakartaPusat. yang beralamat di Jalan MI Ridwan Rais No. 5AJakarta Pusat. Yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari2016, dibawah Register Nomor 0129/Leg.Srt.Kuasa/PN JktPst ,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula2.

menyuruh wakilnya yang syah untuk datangdipersidangan walaupun sudah dipanggil dengan relaas panggilan yang patutdan syah yaitu untuk Turut Tergugat tertanggal 4 Mei 2016, dan tertanggal 30Mei 2016 dan untuk Turut Tergugat Il tertanggal 3 Mei 2016 dan 27 Mei 2016,untuk Turut Tergugat Ill hadir kuasanya Iftitah Zaharah selaku karyawati PT.Bank Muammalat Indonesia, Tok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal27 Juni 2016, dan untuk Turut Tergugat IV hadir kuasanya Resi Hari Murti, SH,Pelaksana Subbagian

SaksiKAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran TahunAnggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam prosesadministrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansipembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NININGmelalui Terdakwa H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUDLanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untukmenandatanganinya di ruangan Terdakwa H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.

,M.Kes. selaku Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang;Bahwa benar saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas dan tanggung jawabselaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu :Hal 55 dari 189 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Mkse Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam penyelenggaraanAdministrasi Kepegawaian;e Menyusun rencana kegiatan program;e Menyiapkan dan mempelajari Peraturan Perundangundangan untukmenunjang pelaksanaan tugas;e Mendistribusikan

menilai prestasikerja bawahan;e Membuat konsep naskah Dinas;e Menyusun rencana formasi jabatan dan data Kepegwaian;e Mengusulkan dan membina peningkatan kesejahteraan disiplinPegawai dan daftar hadir pegawai;e Merencanakan, mengkordinasikan penempatan Pegawai:;e Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);e Mengikuti rapat pertemuan, seminar dalam rangka menerima danmemberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagiankepegawaian;e Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang relevan dengan tugas subbagian

., selaku Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimikadan Sdr.

,M.Si., selaku Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimikadan Sdr.

Istanto;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapakah yang merencanakandaftar penerima insentif tahun 2014 triwulan pertama dan triwulan kedua,sedangkan yang membayarkan insentif adalah saksi Elisa KusmardiatiUtami (Bendahara Penerimaan pada Subbagian Keuangan pada DinasKesehatan Kab. Banyumas);Bahwa saksi menerangkan, berkaitan dengan tugas dan kewenangan saksisebagai Bendahara Pengeluaran, proses/mekanisme pengeluaran danainsentif pada Dinas Kesehatan Kab.

Istanto;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang merencanakandaftar penerima insentif tahun 2014 triwulan pertama dan triwulan kedua,sedangkan yang membagikan insentif adalah Subbagian Keuangan padaDinas Kesehatan Kab. Banyumas;Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 Juni 2015 saksi sudahmengembalikan dana insentif yang saksi terima pada tahun 2014 sebesarHal 83 dari 191 Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2015/PN.

2.850.000 (duajuta delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk triwulan keduasebesar Rp. 4.085.000, (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah)sehingga totalnya yang saksi terima sebesar Rp. 6.935.000, (enam jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk insentif tahun2013 saksi tidak pernah menerimanya.Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang merencanakandaftar penerima insentif tahun 2014 triwulan pertama dan triwulan kedua,sedangkan yang membagikan insentif adalah Subbagian

Desember 2010 ), yangkemudian digantikan oleh saksi HERRY NURHAYAT(periode Septembersampai dengan Desember 2010).Benar yang menjabat Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda KotaBandung Tahun 2010 adalah saksiUus Ruslan.99Benar yang menjabat selaku Walikota Bandung tahun 2010 adalahsaksi DADA ROSADA.Benar pada APBD Setda Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adaanggaran dana bantuan sosial.Bahwa saksi adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Tahun2008 s.d sekarang, tugas pokok saksi adalah membantu tugas SubBagian

), yangkemudian digantikan oleh saksi HERRY NURHAYAT(periode Septembersampai dengan Desember 2010).Benar yang menjabat Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda KotaBandung Tahun 2010 adalah saksiUus Ruslan.Benar yang menjabat selaku Walikota Bandung tahun 2010 adalahsaksi DADA ROSADA.102Benar pada APBD Setda Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adaanggaran dana bantuan sosial.Bahwa saksi adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian TU Pimpinan tahun2003 s/d sekarang, dan Tugas pokok saksi adalah membantu tugas SubBagian

periode Septembersampai dengan Desember 2010).Benar yang menjabat Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda KotaBandung Tahun 2010 adalah saksiUus Ruslan.Benar yang menjabat selaku Walikota Bandung tahun 2010 adalahsaksi DADA ROSADA.Benar pada APBD Setda Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adaanggaran dana bantuan sosial.Bahwa sejak tahun 2009 saksi menjadi CPNS sebagai staf Sub BagianKeuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandungdan tahun 2010 sampai dengan sekarang menjadi PNS sebagai staf SubBagian

Kabupaten Subang;1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah KecamatanBidnag Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan KabupatenSubang;Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPk/2019/PN.Bdg11.12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor:820/Kep.471Bkpsdm/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural(Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kepala SubBagian

TARMA KUSUMA tertanggal 09 Juni 2018;Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor820/KEP.471BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural(Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala SubBagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan PengelolaAdministrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSubang tanggal 22 Juni 2018 atas nama ASEP

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempercayakanpelaksanakan kegiatan kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. selaku Kepala SubBagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Administrasi Pemerintahan UmumSekretariat Daerah Kab.

Hak Pengelolaan Bukanlah Hak Memiliki subbagian a. Hak Pengelolaan Tergugat halaman 22, sub bagian b.Penerbitan SHGB oleh Tergugat Ill (Badan Pertanahan Nasional),hingga yang menjadi pokok inti dari gugatan a quo adalah sub bagianc.

Lebih"ganasnya" bukannya meminta permohonan secara baikbaik, ini malah justru mengajukan gugatan hukum tanpaalasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Tidak jelasnya objek sengketaBahwa sebagaimana sedikit sudah diulas pada subbagian 1.2.2 sebelumnya di atas, maka apabiladiperhatikan dengan seksama gugatan yang diajukan olehpara Penggugat tertanggal 17 Nopember 2014, walaupunsetebal 47 (empat puluh tujuh) halaman namun tidakdapat memberikan kejelasan mengenai objek yangdipersengketakan.Para

sesual denganaslinya); Bukti T IIInt25Surat Tugas dari Kepala SubBagian Tata Usaha KantorPertanahan Kabupaten KamparNomor: 22/St14.01/1/2014tanggal 08 Januari 2014 atasnama Adli Mukhtar Lutfi;(Fotokopi dari fotokopi); Bukti T IIInt26 Akta Hibah No. 07/SH/1979tanggal 12 Juli 1979; Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUNPbr 94 (Fotokopi dari fotokopi); Bukti T Il Akta Hibah No. 08/SH/1979Int27 tanggal 12 Juli 1979;(Fotokop!

tidakmelalui prosedur peralihan hak atas tanah tanoa melalui PPAT (Pejabat PembuatAkta Tanah) karena tanah sengketa tersebut telah bersertifikat adalah tidak berdasarsecara hukum sehingga cacat hukum, sebagaimana pertimbangan hukum PutusanKasasi Perkara a quo Nomor 1049 K/Pdt/2012, tertanggal 28 September 2012 (suratbukti P I s/d P VP.5, hal 11 dari 12 hal Put);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan paraPenggugat, bernama Sultra Wirawan, sehariharinya menjabat sebagai Kepala SubBagian

Asas Fair Play (Kejujuran), karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabatfungsional (misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupunpejabat struktural (misalnya kepala subbagian tata usaha ataukepala seksi);f.

Keuangan di Pemkab Blitar Tahun 2004 ; Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuka rekening itu Ibu Titin atasperintah Sekda tapi rekening bukan atas nama saksi kemudian saksi mintatolong terdakwa Priono Hadi agar membuka rekening di Bank mandiriBlitar atas nama terdakwa ; Bahwa setelah membuka rekening di bank Mandiri terdakwa Priono Hadimelaporkan kepada saksi ; Bahwa saksi milih terdakwa Priono Hadi untuk membuka rekening tersebutkarena saksi kenal, terdakwa Priono Hadi Staf saksi bagian keuangan di subbagian

Bahwa pada tahun 20052006, saksi bekerja sebagai out sourcing pada PGGempolkrep dengan tugas membantu mandor pembukuan dan Membantu SubBagian lain atas perintah RC . Bahwa pembukuan keuangan yang saksi kerjakan terkait dengan penjualan tetesdi PG Gempolkrep adalah KBB ( Kartu Buku Besar ) dan Extra Contable( Buku Tambahan ).

Stp, M.Si, mengatakan bahwa saksi sebagai Kepala SubBagian Pemerintahan Desa pada Kabupaten Banyuwangi, pernah membuat perjanjianantara bagian Pemeritahan Kabupaten Banyuwangi dengan Kelurahan Karangrejomengenai pengelolaan tanah eks TKD, isi perjanjian pengelolaan dan retribusi, dibuatperjanjian karena waktu itu belum ada PERDA ;Menimbang, bahwa saksi A de Charge yaitu saksi Drs.

peraturan perundangundangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, mewakilipemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasilain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yangmenyangkut tanggung jawabnya;Subbagian

SubBagian Pengaduan Masyarakat dan Penganalisisan(Subbagdumasan.Salinan Putusan Nomor : 15/Pid,Pra/2020/PN.Plg Tanggal 04November 2020.Salinan Putusan Nomor : 13/Pid.Prap/2019/PN.JKT.PST Tanggal18 September 2019.menurut hukum,;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orangahli yaitu Dr.Azwar Agus,S.H.