Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 27-03-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 27 Maret 2015 — 1. PT HARTIKA GEMILANG, DKK VS PT SUMATERA PERSADA ENERGI
324 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan dengan cicilan pembayaran hutang(yang telah diakui hasil verifikasi) selama 10 tahun yang dimulai di tahun2015 dan berakhir di tahun 2024; Menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BankIndonesia pada saat ditetapbkannya PKPU yaitu Ro11.710,00; Referring to clause 273 point 2 jo. clause 139 point 1 Undang UndangNomor 37 year 2004, the calculations of the loan in this composition plan arein Indonesian rupiah, using Bank Indonesia published exchange rate at thetime of PKPU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 27-02-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JASA ANSKASA SEMESTA, Tbk., diwakili oleh MARIANNE LUDWINA HASJI
158 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penting.Selanjutnya, transportasi udara memberikan kontribusi untuk peningkatanatas perkembangan dan ekspansi perjalanan dan perdaganganinternasional yang juga tercakup dalam ICAO;Bahwa dalam Doe. 9082/7 pada halaman Foreword disebutkan dengantegas sebagai berikut:As considered by the Council, a charge is a levy that is designed andapplied specifically to recover the costs of providing facilities andservices for civil aviation and a tax is levy is designed to raise nationalor local government revenues which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarnyamerupakan variant dari jenis sedan, dengan atapdiperpanjang kebelakang melampaui ruangpenumpang dan kargo/barang, dengan akses dibelakang melalui pintu ketiga atau kelima (pintuekor/tailgate), bukan dari bagasi.Sedangkan definisi station wagon menurut TheAmerican Heritage Dictionary adalah :The American Heritage Dictionary defines a stationwagonas "an automobile with one or more rows offolding or removable seats behind the driver and noluggage compartment but an area behind the seatsinto which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1433/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Section 6.2.62 Perlamina and the Contractors shall agree with tho Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payable to the Liqaefaction Company purswt te Section G1, mmthal mvise Ge Trostes of sech posclares whitch elit inedocke wrequitcepent that the Liquefselion Caenpuny furnish the Posteo wilh aestkuowledenmenl thuk each poyerewh bey tle Trier lorewelor fullysatisfies tho linkililies of Mertanina or the Contractors, os tho casemay bo, wilh respect to the. invoies to which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2015 — MERCK KGaA >< PT. PHAPROS TBK
534 — 283
  • Pasal 6 ayat huruf b UU Merek:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.Pasal 6 bis Konvensi Paris :The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, orat the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, andto prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6873 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia:An Englishindonesian Dictionary, Op.cit, hal 223.tertulis yang memuat klausulaklausula yang telahditetapkan sebelumnya, digunakan berulangkalidalam suatu kegiatan usaha atau dalam kegiatanindustri tertentu dengan sedikit penambahan atauperubahan yang disesuaikan dengan situasitertentu. 31 Sementara itu, klausula eksemsi atau exemptionclause didefinisikan sebagai a contractual provisionproviding that a party will not be liable for damagesfor which
    Metode pengurangan atau bahkanpenghapusan kewajibankewajiban 2632 Kalimat asli dari paragraf diatas adalah an exemption clausemay take many forms, but all such clauses have one thing incommon in that they exempt a party from a liability which hewould have borne had it not been for the clause.
    Most person have difficult remaining the lasttime they contracted other than standard form".Demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh W.Friedmann bahwa "most contract which govern ourdaily lives are standard contracts".5Latar belakang yang mendasari lahirnya klausulabaku adalah efisiensi dan efektifitas dalamberkontrak.>8 Soedjono Dirdjosisworo>?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
247 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiri dimaknai sebagai alegal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforcedsebuah. sistem hukum = yang jelas (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /ega/ certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah
    Selanjutnya dalam Article 15 mengenai "No general obligation to monitordiatur:1) Member States shall not impose a general obligation on providers, whenproviding the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor theinformation which they transmit or store, nor a general obligation activelyto seek facts or circumstances indicating illegal activity.2) Member States may establish obligations for information society serviceproviders promptly to inform the competent public authorities of allegedillegal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-02-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd VS TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO
390 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mark maybe transliterated asXI NIU and translated into English as RHINOCEROS;Di New Zealand Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner ofPatents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic DevelopmentIntellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal13 September 2004 dengan NamaPendaftar Tjioe Budi Yuwono(PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek theapplicant advises that the transliteration of the Chinese characters in the markis XI NIU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6.2,6.2 Pertamina and the Contraetors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10poyalde to the Liquefaction Company jursiauet tu Beeline G1, nolshall advise the Trustee of such procedures. whieh shill include o requircewend that dhe Liquefaction Cunmpuny farnish the Tiroslee with aesekuowledstiont thot each poyeenk by the Tris bereunber fullysatisfies tho finkililics of lertanina er the Contractors, as the casemay bo, will respect to the.invoies to which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Procedure follows substance;substance tell us which areas of procedure will become important.....(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuantersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakatyang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dansubstansilah yang memberitahu kita, bidangbidang prosedur mana yangmenjadi penting);(Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
382 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rigging;Bahwa kerangka teori hukum persaingan usaha sama sekalitidak pernah memasukkan persekongkolan vertikal dalamtender sebagai bagian dari praktek usaha yang melanggarhukum persaingan usaha sebagaimana dapat dilihat darikutipan berikut ini:Dalam Glossary of Competition Terms yang diterbitkan olehPartnership for Business Competition Indonesia tahun 2001dijelaskan mengenai bentuk atau maksud dari bid riggingsebagai berikut:"Bid rigging is a particular form of collusive pricefixing behaviorby which
    In the second, firms agree on which firm will be thelowest bidder and rotate in such a wery that each firm wins anagreed upon number or value of contracts. Since most (but notall) contracts open to bidding involve governments, it is theywho are most often the target of bid rigging.
    Other than in a case to which subparagraph (a) of thisparagraph applies, a procuring entity may not disqualify asupplier or contractor on the ground that information submittedconcerning the qualifications of the supplier or contractor wasinaccurate or incomplete in a nonmaterial respect.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 629/B/PK/PJK/2010To prevent a possible black markert developing in the use oftax invoices (which are a claim on the government,tantamount to printing money and the classic way to evadeVAT), requirement to give the name and address andreference of both seller and buyer, as well as the otherstatutory details should be strictly enforcea,c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — PT. RUMPINARY AGRO INDUSTRY VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • These include, inter alia:(1) Cattle:This category covers bovine animals of the genus Bos, which is dividedinto four subgenera: Bos, Bibos, Novibos and Poephagus.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Tjk
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
BAHTERA KURNIAWAN
Termohon:
1.Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG CQ KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
195 — 38
  • menjelaskanbahwaoemerintah harus senantiasa menjamin hak kemerdekaan seseorang.Dalam Habeas Corpus Act dinyatakan Sheriff harus membawaseseorang yang ditahan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditahan kepengadilan untuk menjelaskan alasan pemenjaraan kecuali terhadappengkhianatan dan kejahatan sebagaimana dinyatakan:Sheriff, etc. within Three Days after Service of Habeas Corpus, of theException of Treason and Felony, as and under the Regulations hereinmentioned, to bring up the Body before the Coud to which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
218 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan ini diakui dan dipraktekkan dalam bisnis intern ational,termasuk di Indonesia;Pasal2 The United States Uniform Commercial Code mengatursebagai berikut:(201) A contract for the sale of goods for the price of $500 or more is notenforceable by way of action or defense unless there is some recordsufficient to indicate that a contract for sale has been made between theparties and signed by the party against which enforcement is sought orby the party's authorized agent or broker.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The law andreglations of each country lay down the forms of invoice, thetime limit for its issue, charges in invoices, and the useof credit notes.To prevent a possible black markert developing in the use oftax invoices (which are a claim on the government, tantamountto printing money and the classic way to evade VAT),requirement to give the name and address and reference ofboth seller and buyer, as well as the other statutory detailsshould be strictly enforced.Liam Ebrill, Michael Keen, JeanPaul
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
110 — 217
  • Deklarasi Milenium Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 20052025 didukung oleh World Economic Forum(WEF)/Forum Ekonomi DuniaD.I.C.Sustainable Development Goals (SDGs) Pembangunanberkelanjutan, Komisi Bruntland(1987) Our Common Future Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpamengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhanHalaman 3 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsmereka Development which meets the needs of present withoutcompromising the ability
    lebih dari 5 %PADA RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN2005 2025 AraAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG pencapaian sasaranPendapatan perkapita tahun 2025 mencapai sekitar USS 6000D.I.C.Sustainable Development Goals (SDGsPembangunanberkelanjutan, Komisi Bruntland(1987) Our Common FuturePembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpaHalaman 45 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsmengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhanmereka (Development which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1656/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 —
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1656/B/PK/PJK/2017bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which it is situated" (Morris and Murphy);bahwa menurut metode tersebut pembuatan suatu aturan(perundangundangan) bertujuan untuk mencapai efisiensi danmaksimisasi kekayaan serta manfaat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1676/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengamananpenerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakansecara mandir;bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatanperaturan perundangundangan dikenal metode "Law andEconomis/Economis Analysis of Law";bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects the economicsystem within which
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 21 Oktober 2015 — - Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
179 — 99
  • Cardozo sebagai hakim terkenal di Amerika,Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfmmenyatakan 7he law which /s the resulting product is not found but made. The process in itshighest reaches is not discovery, but creation ".