Terdakwa dan Saksi Suwardi Alias Apengmeminta sejumlah uang dengan tindakan yang digolongkan sebagai suatupaksaan kepada Saksi Raden Wahyu Cahyadi, Saksi Seno Adji dan Saksi Ir.Charles Nic Sitorus, karena Terdakwa dan Saksi Suwardi Alias Apeng sebagaiwartawan dan reporter Lasser News Today terikat pula dengan Kode EtikJurnalistik (vide Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentangPers) dan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa Wartawantidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima

suap, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa dalil poin 6 tersebut patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Suwardi AliasApeng telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawanhukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikanbarang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang itu, sehingga Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.3 Mereka yang melakukan

Syafnial dan MuridunBintang, kalau Terdakwa harus membayar uang pengganti tersebutberarti kerugian Negara sudah lebih dari yang diaudit oleh BPKP, kalauTerdakwa dianggap menerima suap atau gratifikasi maka tidak ada satupun dakwaan untuk itu, sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi yangdianggap terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999, sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) KUHP.

umum, dipidana karena memberi suap denganpidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000, (lima belasjuta rupiah).e Pasal 3 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Barangsiapa menerimasesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat mendugabahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanandengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganumum, dipidana karena menerima

suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suapHalaman 89 dari 106 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN. Ptkpasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal418, 419 dan 420 KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mangapul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada

Charles Nic Sitorus, karena Terdakwa dan Saksi Mara SalemHarahap sebagai wartawan dan reporter Lasser News Today terikat denganKode Etik Jurnalistik (vide Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers) dan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwaWartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalil poin 6 tersebut patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim

yangmemberatkan Terdakwa, dan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yaitu: Terdakwa menjadi pelaku utama karena sebelum tender dimulai Terdakwasudah memerintahkan bawahannya bertransaksi dengan Yulius Edward Panjayadari CV Citra Kawiwi (masih bakal calon peserta tender), serta Terdakwamengarahkan agar CV Citra Kawiwi menjadi pemenang tender dalamPengadaan Komputer Mainframe/Server pada Dinas KKPAD KabupatenMinahasa Tenggara; Terdakwa pada hakikatnya menerima

suap sebesar Rp.150.000.000,00 daricalon peserta tender (CV Citra Kawiwi) melalui saksi Yulius Edward Panjaya,yang dikemas dalam bentuk pinjaman.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (passieveomkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap, dimuat danmenjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II) yakni Pasal 418, 419 dan 420Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dihubungkandengan keterangan saksisaksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:e Bahwa saksi Fahd El Fouz als Fahd A.

Pada hariSelasa tanggal 30 Maret 2010 ditangkap oleh KomisiPemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap dariPengacara ATNER SIRAIT, SH., sehingga dengan demikianpenanda tanganan putusan ini tidak sah, dengan konsekuensihukumnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (8) UndangUndangMahkamah Agung Republik Indonesia, yang diperbaharui denganUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 putusan tersebut bataldemi hukum ;KEBERATAN KEDUABahwa Putusan Pengadilan

Pegawai negeri yang menerima suap, dimana unsur perbuatannyaadalah menerima dan dari unsur perbuatan yang dimaksud adalah bersifatformil, artinya selesai perbuatan itu tergantung pada selesainya perbuatan itudilakukan, berbeda dengan tindak pidana materil yang tidak sematamatabergantung kepada selesainya dilakukan perbuatan melainkan bergantungkepada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu kaibat yangterlarang ataukah belum (Adami Chazawi, Hukum Pidana Material dan FormilKorupsi di

Wiyono, op.cit, halaman 86);Menimbang, bahwa pekerjaan menerima suap dalam bentuk pemberianatau janji yang dimaksud dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi :a. oleh pengetahuan ataupun oleh kepatutan dapatmenduga dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwapemberian atau janji itu ada hubungannya dengan suatukekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia milikikarena jabatan, ataub. oleh anggapan orang yang memberikan pemberian ataujanji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan ataukewenangan yang

kepentingan orang banyakbukan kepentingan individu atau kepentingan orang perorang;Dilihat dari rumusan Pasal ini, jelas bahwa Pasal ini ditujukankepada Pelaku tindak pidana suap aktif / pemberi suap;> Unsurunsur Pasal 3 UU a quo adalah: Unsur barangsiapa, telah Ahli jelaskan di atas; Unsur menerima sesuatu atau janji, yaitu perbuatanpelaku menerima suatu barang maupun janji dari pemberisuap; Unsur mengetahui atau patut dapat menduga bahwapemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya orangyang menerima

suap melakukan atau tidak melakukansesuatu. yang bertentangan dengan undangundang,kewajiban atau kewenangannya.

yang di transfer keTerdakwa berasal dari Saksi Lasmi Indaryani sehingga Terdakwa tidak mungkinpatut dapat menduga dan penyerahan uang dari Saksi Lasmi Indaryani jugabukan kepada Terdakwa melainkan kepada Saksi Priyanto Alias Mbah Pri danSaksi Anik Yuni Artikasari Alias Tika dan Terdakwa menolak pemberian uangkarena tidak mau menjadi beban moril sehingga berdasarkan halhal tersebut diHalaman 122 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnratas, Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana menerima

suap,menurut Majelils Hakim berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo.

Menyatakan terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap sebagaipegawai negeri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalam dakwaan Kesatu Primair).2.

Pertama,Oktober 1991 Halaman : 321) ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 11,unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkanbahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupatindak pidana formil.

Pertama,Oktober 1991 Halaman : 321) ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 11,unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkanbahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupatindak pidana formil.

laporankeuangan yang menunjukkan adanya kerugian dantidak menemukan bukti adanya kerugian;e Bahwa Termohon Keberatan, tidak mengenakandenda dalam perkara ini mengingat bahwaindustri TV berbayar di Indonesia masih dalamtahap awal pertumbuhan;1 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 (1 harisetelah putusan KPPU (Termohon Keberatan) dalam perkara aquo terjadi peristiwa penangkapan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terhadap salah satu Anggota Majelis KomisiKPPU pada perkara a quo, MI, yang diduga menerima

suap dariBS yang diduga merupakan representasi dari para Terlapor (paraTurut Termohon) atau setidaktidaknya salah satu pihakTerlapor (Turut Termohon) sebagai imbalan atas putusanMajelis Komisi Termohon dalam perkara a quo.

Lamintang,SH Delikdelik khusus kejahatanJabatan dan Kejahatankejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi PenerbitPionir Jaya, bandung, 1991 Halaman 321:Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi Pegawai Negeri menerima suap Pasal 11,unsur perbuatannya adalah menerima yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwarumusan pasal 11 berupa rumusan formil artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formilyaitu selesainya tindak pidana formil bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan

Saleh Djindang dalam bukunya PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke IX, Jakarta, IchtiarBaru, halaman 144) ;Menimbang, bahwa kejahatan menerima suap dalam bentukpemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 418 KUHPitu harus dilandasi :a. Oleh pengetahuan atau pun oleh kepatutan dapat menduga daripegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji ituada hubungannya dengan sesuatu. kekuasaan atau sesuatukewenangan yang ia miliki karena jabatannya ; ataub.

Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi tanggal 27 Februari 2014, yang pada intinya yaitu sebagai berikut :Unsur "diketahui atau patut diduga juga bersifat alternatif, artinya cukupdibuktikan salah satu unsur saja, yaitu diketahui atau patut diduga dan jika salahsatu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;Menurut Adami Chazawi dalam Bukunya "Hukum Pidana Materiil dan FormilKorupsi di Indonesia", Penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 208,menyatakan unsur kesalahan dalam Korupsi Hakim menerima

suap, yaknitentang bagaimana gambaran sikap batin Hakim ketika hendak menerima suap(hadiah atau janji) yang disodorkan kepadanya oleh si Penyuap.

Sel.jadi dengan tubuh Cuma masalahnya Memang dimakan Apa yang dimaksudbukti yang cukup antara di pasal 21 ayat 1 tentang sahabat penahananharus dengan sekurangkurangnya dua alat bukti menurut mahkamahkonstitusi menurut sekurangkurangnya menurut karena ada di pengadilanterkait kKasus suap kasus Suap menyuap kasus suap menyuap ketika kitaJaksa mendakwa seseorang menerima suap menerima suap Jaksamembuktikan siapa si pemberi suap itu harus seseorang yang didugamenerima suap dari proses pendidikan kemudian

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suappasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian darikejahatan jabatan yakni diatur dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22Juni 1956 Nomor: 145 K/Kr/1955, terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut:Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima, danmaksud dari Pasal 209 KUHP itu

bermasalah dengantotal dana yang telah disalurka sebesar Rp.5.463.103.000. akan tetapihanya 1 Sekolah yang bermasalah ini juga dikaitkan dengan TUPOKSIPembanding Padahal Pembanding tidak melanggar aturan sama sekali,akan tetapi akibat karena Kekeliruan Jaksa dan Hakim maka Pembadingdalam Judex factie tingkat pertama dihukum, oleh karenanya dalam UpayaHukum ini dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadailan Tinggi7 ~, untuk membebaskan Pembanding demi hokumdan keadailan.Bahwa sepanjang tidak melakukan Menerima

suap, pekerjaan fiktif,penggelembungan harga (mark up), dan sejenisnya.

PembangunanSekolah (P2S) dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya kesalahan dariPekerjaan Panitia Pembangunan Sekolah, pada saat Terdakwa di Panggildan Diperiksa oleh Penyidik Polres Nias.Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas maka, unsurperbuatan melawan hukum tidak melekat kepada terdakwa karena tidakpernah melakukan perbuatan melawan hukum atas pekerjaannya selakuPPK dan KPA, apalagi jika dihubungkan dengan isi perjanjian kontrak.Bahwa sepanjang tidak melakukan Menerima