Ditemukan 391 data
185 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
442 — 93
Teebukti menerima suap
250 — 73
Jenri SalmonGinting Bin Salomo Ginting menerima suap..
JenriSalmon Ginting Bin Salomo Ginting menerima suap..
Suap Milyaran Rupiahatau Dia Korupsi!.
Binwas Disnakertrans Kab.Bengkalis tidak pernah menerima suap dan tidak ada bukti yang bisamenerangkan bahwa Mereka telah menerima suap, dan juga tidak pernahHalaman 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2016/PN BIsKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Mereka telah bersalahmenerima suap seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agen Simbolon Bin Jakeus Simbolonyang telah menyuruh Sdr.
256 — 90
USMAN mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi IRWAN MY BIN (ALM)MUHAMMAD YUSUF ada menerima suap sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) dari H.
SYAIFUL, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :bahwa saksi bekerja di Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang;bahwa saksi pernah membaca surat pengaduan terdakwa tertanggal 17Nopember 2008 yang dikirimkan kepada Kapolda Aceh yang sebagian berisikanbahwa saksi IRWAN MY ada menerima suap dari saksi H.
ADLSUSENO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :bahwa saksi bekerja di Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang;bahwa saksi pernah membaca surat pengaduan terdakwa tertanggal 17Nopember 2008 yang dikirimkan kepada Kapolda Aceh yang sebagian berisikanbahwa saksi IRWAN MY ada menerima suap dari saksi H.
suap dari H.
182 — 30
suap dari orang lain pada tahun 2010dan waktu itu Para Penggugat masih bekerja di Tergugat sebagaipegawai outshorcing bukan sebagai pegawai tetap di Tergugat ;Bahwa saksi tahu Para Penggugat telah menerima suap dari ceritateman teman saksi ; Bahwa Para Penggugat pada tahun 2010 bekerja di Tergugat sebagaitukang muat barang ;Bahwa uang suap tersebut diberikan dari pihak ketiga kepada ParaPenggugat setelah Para Penggugat selesai memuat barang kedalamcontainer ;Bahwa saksi di PHK oleh Tergugat pada
selama bekerja di Tergugatsangat bertanggungjawab dan sangat professional ;Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat sudah membuat suratpernyataan kepada Tergugat ;Bahwa selama ini Para Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi kalauPera Penggugat sudah menerima suap dari orang lain ;Bahwa uang suap tersebut diberikan oleh pihak ketiga kepada ParaPenggugat hannya untuk membeli kopi ;Bahwa pemberian uang suap tersebut tidak ditetapkan besarnya berapa,itu hanyalah keiklasan dari orang tersebut ;Bahwa
suap dari orang lain pada tahun 2010dan waktu itu Para Penggugat masih bekerja di Tergugat sebagaipegawai outshorcing bukan sebagai pegawai tetap di Tergugat ;Bahwa saksi tahu Para Penggugat telah menerima suap dari ceritateman teman saksi ;Bahwa Para Penggugat pada tahun 2010 bekerja di Tergugat sebagaitukang muat barang ;Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor: 167/Pdt.SusPHI/2016/PN Bdg Bahwa uang suap tersebut diberikan dari pihak ketiga kepada ParaPenggugat setelah Para Penggugat selesai memuat barang
suap dari pihak ketiga setelah Para Penggugat selesaimemuat barang ;Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor: 167/Pdt.SusPHI/2016/PN BdgBahwa penerimaan suap yang Para Penggugat terima dari pihak ketikaitu dilakukan didalam Tergugat ;Bahwa penerimaan suap yang Para Penggugat lakukan tanpasepengetahuan dari Tergugat ;Bahwa banyaknya uang suap yang Para Penggugat terima sekitar Rp.5.000, sampai dengan Rp. 30.000, ;Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat telah menerima suap dari pihaklain dari cerita Para Penggugat
suap dari pihak ketiga setelah Para Penggugat selesaimemuat barang ;Bahwa penerimaan suap yang Para Penggugat terima dari pihak ketikaitu dilakukan didalam Tergugat ;Bahwa penerimaan suap yang Para Penggugat lakukan tanpasepengetahuan dari Tergugat ;Bahwa banyaknya uang suap yang Para Penggugatterima sekitar Rp.5.000, sampai dengan Rp. 30.000, ;Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat telah menerima suap dari pihaklain dari cerita Para Penggugat sendiri kepada saksi ;Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Iran My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.
USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Irnwan My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.
Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) sebagai jasa menghentikan penyidikan perkara dan dasarTerdakwa membuat surat pengaduan ke Polda NAD tembusan Kapolrikarena Terdakwa merasa yakin dan menduga kuat bahwa saksi IrwanMy ada menerima suap dari H.
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
804 — 382
Menyatakan TerdakwaMerry Purbatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menerima suap secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan Dakwaan Kesatu;
2.
Muhammad Fadil Paramajeng, S.H.
Terdakwa:
HERU HANINDYO, SH
53 — 55
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa Heru Hanindyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
529 — 1074
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
Pada perbuatan menerima suap Pasal 12 huruf a,sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telahmemiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiahitu dimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;2). R.
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perbuatan Termohon Kasasi menerima suap dari siswanyaberupa handphone untuk kemudian memberikan nilai bagus dalam matapelajaran yang diasuh oleh Termohon Kasasi adalah merupakankesalahan berat baik di dalam Peraturan Kepegawaian PPPK PETRA(Pasal 7 ayat 1) (bukti T16) maupun di dalam Pasal 158 UndangUndang No. 13 Tahun 2003.
mempunyai kewenanganuntuk menggunakan pasal tersebut atau tidak menggunakannya dalammemutus suatu perkara.Dengan demikian bila sebenarnya Judex Facti telah mempertimbangkandi dalam halaman 25 alinea 2 putusan a quo, Judex Facti telahmenimbang berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh PenggugatRekonpensi (Pemohon Kasasi), teroukti bahwa Tergugat Rekonpensi(Termohon Kasasi) mengakui telah melanggar ketentuan dan tata tertibkerja di PPPK Petra, maka sebenarnya hal itu berarti Termohon Kasasitelah terbukti menerima
suap berupa handphone dari siswasiswanya.Dengan terbuktinya Termohon Kasasi menerima suap tersebut, makaterbukti pula bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan beratdan Judex Facti tetap mempunyai kKewenangan untuk mempergunakanPasal 158 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dalam kasus PHKTermohon Kasasi ini..
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum danputusan Judex Facti yang hanya menganggap Termohon Kasasimelakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib kerja Pemohon Kasasitelah keliru dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu kiranyaMahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkanbahwa perbuatan menerima suap bagi seorang guru adalah merupakankesalahan berat dan memutuskan hubungan kerja antara PemohonKasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UndangUndang
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Mochammad Aidin Fitriyanjaya
146 — 65
suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalampelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019 tersebut, karena apabila haltersebut dilakukan adalah merupakan suatu pelanggaran dan akan mendapatkansanksi hukuman berat.k.
Budiono (Saksi5) Kaurdeporamil dan KoraumDepjas Rindam XIl/Tpr berpendapat Terdakwa tidak mentaati perintah Katimjas dariDisjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr) karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calonBintara PK TNI AD Reguler TA 2019 termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggotayang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapunserta
Dengan adanya surat perintah tersebut Danrindam XIlI/Tpr sebagai atasanlangsung Terdakwa sudah memberikan briefing dan penekanan untuk tidak mainmain dan menerima suap demikian juga dengan penekanan dan arahan dariHalaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020Katimjas dari Disjasad menyampaikan tentang pembagian tugas masingmasingperorangan dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani agar tidakmenerima suap ataupun
suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapunserta memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019.6.
suap dalampelaksanaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.4.
80 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1977 K/Pdt/2016kepada pihak lain in casu Tergugat menurut hukum dianggap sebagai pihak yangmemberi suap kepada pihak lain in casu Tergugat/T erbanding;Bahwa Tergugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara initidak dapat dianggap sebagai orang yang menerima suap, karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi bukanlah pihak yang menentukandalam pemerimaan CPNS dimaksud;Bahwa hal ini juga telah ternyata dalam putusan Pidana Pengadilan NegeriMedan Nomor 500/Pid.B/2014/PN.Mdn.,
,telah dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana: Penipuansecara bersamasama; bukan dipidana karena menerima suap;Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi telahdijatuhi pidana penipuan secara bersamasama, dengan sendirinyaPenggugat /Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat dianggapsebagai orang yang memberi suap kepada oang lain, melainkan menjadikorban Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, sekarangTermohon Kasasi, yang dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan
93 — 27
Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgas Pam Obvitmemerintahkan semua personel yang tergabung dalam Satgas termasuk Terdakwa melaksanakanApel Gelar dan Pemeriksaan kesiapan pasukan di Lapangan Makodim 0813/Bojonegoroselanjutnya dalam gelar pasukan tersebut Danrem 082/CPYJ memerintahkan Agar seluruhanggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/ pungli dari siapapunmaupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankanlagi
suap dan tidak boleh melakukan pelanggaran selain itu jugatidak memperhatikan penekanan Dandim 0813/Bojonegoro selaku pimpinan langsung.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi4 :Nama : Hendy Kuswardijanto ; Pangkat/NRP Kapten Inf/571966; Jabatan : Danramil 0813/12 Kasiman ;Kesatuan : Kodim 0813/Bojonegoro ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 6 September 1965; Jenis Kelamin :Lakilaki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jin.
Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar aturan karena tidakmelaksanakan dan mengindahkan apa yang sudah diberikan oleh Danrem 082/CPYJ tentangpenekanan untuk tidak menerima suap dan tidak boleh melakukan pelanggaran selain itu jugatidak memperhatikan penekanan Dandim 0813/Bojonegoro selaku pimpinan langsung.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang, bahwa Saksi lainnya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalamBerita Acara Pemeriksaan
suap/pungli dari siap ap unmaupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankan lag!
Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ membuka upacara Satgas Pamobvit dilapangan Kodim 0813/Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam SatgasPamobvit termasuk Saksi dan Terdakwa dan penekanan dari Dansatgas pada saat upacara agarseluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/pungli dari siapapunmaupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankan lagioleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Dansubsatgas
123 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair:4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;5.
Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019tindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair:4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dendatidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan:5.
135 — 18
bekerja lebih dulu ; Bahwa Tergugat bekerja di bagian produksi, dan sejak tanggal 3 Oktober2016 Tergugat sudah tidak bekerja lagi ; Bahwa ketika diadakan Audit dan berdasarkan temuan Team Tergugatmenerima suap, adapun temuan adanya suap dari mana, saksi tidakmengetahuinya ; Bahwa mekanisme penerimaan karyawan yaitu diadakan interview,psikotest dan test, setelah lulus kemudian diadakan medical chek upkemudian pemberkasan ; Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016, Team Audit Internal menemukanTergugat menerima
suap ; Bahwa saksi tidak pernah mmelihat mengenai Bukti P4, P5 dan P6 ; Bahwa Tergugat bekerja di bagian produksi, dimana PT.
Nippon IndosariCorpindo Tbk, bergerak di bidang makanan ; Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menerima suap, hal ituberdasarkan hasil temuan Team Internal dan mengenai jumlah uangnyasaksi tidak tahu ; Bahwa di Perusahaan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk, ada SerikatPekerja, dimana Tergugat merupakan Pengurus Serikat Pekerja tersebut ;Halaman 15 dari 25 Putusan No. 223/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.
Nippon Indosari Corpinda Tbk dimana Tergugat telahmengakuinya dan itu termasuk kepada pelanggaran berat ;Bahwa Tergugat sebelumnya sebagai Ketua Serikat Pekerja dan sekarangsudah digantikan ;Bahwa besarnya uang yang telah diterima Tergugat berdasarkan temuanTeam Audit sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap orang yangditerima bekerja sebagai karyawan ;Bahwa kejadian tersebut di tahun 2016, sebelumsebelumnya saksi tidakmengetahui ;Bahwa Tergugat ada indikasi menerima suap itu dari pengakuan
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc
859 — 355
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut dan Korupsi menerima gratifikasi beberapa kali sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
44 — 24
kKebutuhan Putusan Nomor 233/Padt.G/2020/PA.Bpp 2 dari 6rumah tangga seringkali tidak stabil, dan untuk menstabilakankebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat lan yang bekerjadengan berdagang, dan Penggugat juga sudah seringkali menasehatiTergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Tergugattidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat, dan saat iniTergugat berada di Rumah Tahanan Kelas Il A Samarinda,dikarenakan Tergugat telah menjadi seorang ketua RT, dan saat ituTergugat ketahuan menerima
suap dari orang lain,;Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat,namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran danperselisinan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untukdihindari;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2018, yang akibatnyaTergugat di tangkap oleh pihak kepolisian, dan berada di RumahTahanan Kelas Il A Samarinda, Jalan Wahid Hasyim 2 No. 36 RumahTahanan Kelas Il A Samarinda, Kelurahan Sempaja
TIMBUL HUMALA SITINJAK
Tergugat:
PT. SOCI MAS
135 — 64
bekerja hingga pada dikeluarkannya SuratPemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, masa kerja Penggugat di PT.Soci Mas adalah lebih kurang selama + 26 Tahun;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja No.01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020, adapun alasanpemutusan hubungan kerja sebagaimana yang termaktub didalam point 1(satu) tersebut adalah karena dikualifikasikan melakukan kesalahan beratyakni menyalagunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan olehperusahaan dengan menerima
suap dalam bentuk uang barang dankeuntungan lainnya dan atau membujuk teman sekerja atau pengusahauntuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan;Halaman 2 dari 32Putusan Nomor 333/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnBahwa apabila mengacu kepada alasan pemutusan hubungan kerjasebagaimana diuraikan dalam pada point 1 (satu) surat KeputusanPengakhiran Hubungan Kerja No. 01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal10 Januari 2020, maka hal tersebut merupakan alasan sebagaimanadiatur didalam Pasal
SOCI MAS denganPeriode 20192021, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 78 ayat (2)point 10 yang menyatakan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaanyang diberikan oleh perusahaan dengan menerima suap dalam bentukuang, barang dan keuntungan lainnya;Bahwa, oleh karena dalil gugatan penggugat tidak jelas dan telah kelirudalam perkara a quo, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliauntuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
SOCI MASmelakukan pekerjaan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bertindak sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja No.01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020, adapun alasanPHK tersebut karena Penggugat dikualifikasikan melakukan kesalahanberat yakni meyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikanoleh perusahaan dengan menerima suap dalam bentuk uang dan barangdan keuntungan lainnya dan atau membujuk
bahwa sebagaimana diterangkan di dalam dalil gugatannya,Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasepihak terhadap Penggugat berdasarkan surat pemutusan hubungan kerjatertanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan PengakhiranHubungan Kerja No. 01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020,adapun alasan PHK tersebut karena Penggugat dikualifikasikan melakukankesalahan berat yakni meyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yangdiberikan oleh perusahaan dengan menerima
228 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 902 K/PID.SUS/2009kewajiban atau tugasnya (In Strijd Met Zijn Plicht) baik secaraPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak PidanaKorupsi Menerima Suap maka berdasarkan faktafakta hukumyang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim makatidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa baik daridakwaan Primair maupun Subsidair dengan pertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa dari faktafakta yang yang terungkap didepan persidangan diperoleh adanya
No. 902 K/PID.SUS/20091.3.telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap dariBambang Utoro melalui Ricky ;Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangandari keterangan saksisaksi maupun keterangan Terdakwa yangmenyatakan telah menerima uang pinjaman dari Bambang Utoromelalui Ricky Suparto dikarenakan para penerima uang tersebutmempunyai kekdudukan selaku PNS di lingkungan Dinas PUKabupaten Kutai Timur dan ada kaitannya dengan prosespengadaan maupun pelaksanaan pembangunan proyek
Bintang Bayu Utara dikaitkan denganpengertian Gratifikasi yang meliputi antara lain tiketperjalanan, penginapan maka Terdakwa terbukti melakukanTindak Pidana Korupsi Menerima Suap ; Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan faktapersidangan dari keterangan saksisaksi maupun keteranganTerdakwa H. Adli yang telah menerima pemberian dariBambang Utoro melalui Ricky Suparto pinjaman uangtersebut dikarenakan Terdakwa H.
Majelis Hakim tidak relevan antara satufakta hukum dengan fakta hukum lain dalam hal fakta Terdakwatelah menerima uang dari Bambang Utoro melalu Ricky Suparto,sehingga perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa telahterbukti, meskipun oleh Majelis Hakim dianggap hubungan hutangpiutang, tetapi menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dihubungkandengan pengertian Gratifikasi sudah seharusnya Majelis Hakimmenganggap dan mengambil kesimpulan perobuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi Menerima
Suap ;Hal. 30 dari 33 hal.
111 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dilakukan oleh Pemohon PK dalam perkaraa quo merupakan kesalahan berat akan tetapi nyatanya dalam Pasal 67 Ayat(4) huruf (d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang termasuk kategorikesalahan berat adalah : melakukan tindakan kejahatan misalnya mencuri,menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik dalamlingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan dan dalamPasal 67 Ayat (4) huruf (g) karena : menyalah gunakan wewenang ataukepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan menerima
suap dalambentuk barang maupun keuntungan lainnya dan berdasarkan PutusanMahkamah Agung R.I No.2077 K/PID/2007 Tanggal 30 Mei 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.91/PID/2007/PTR Tanggal 16 Mei2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.151/PID.B/2006/PN.PLWtanggal 5 Maret 2007 dalam perkara Terdakwa Ritut Wahyuni/Pemohon PK(yang dalam perkara ini putusan tersebut akan diajukan sebagai Novum olehPemohon PK) tidak terbukti Pemohon PK Telah Melakukan Kejahatan(Pasal 67 ayat 4 huruf d)
dan Tidak Terbukti Telah Menerima Suap (Pasal 67ayat 4 huruf g) karena seandainya benar quod noon ada kesalahan yangdilakukan Pemohon PK maka kesalahan tersebut hanya merupakankesalahan karena terlambat menyetorkan uang sewa Mess ke Perusahaankarena keburu cuti melahirkan dan terbukti uang sewa mess sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetorkan PemohonPK ke Perusahaan dan sebenarnya kesalahan tersebut menurut pendapatPemohon PK hanyalah merupakan kesalahan prosedur semata