Ditemukan 308 data
439 — 182
HERLIEN WIDJAJA, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta,beralamat di Jalan Pasangrahan No. 11 B, Meruya Utara, Jakarta Barat.Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il; 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kakanwil BadanPertanahan Nasional KDKI Jakarta Cq. Kepala kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat., beralamat di JI. Tanah Abang I No.1, Jakarta Pusat.Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. Pemda DKI Jakarta Cq.
230 — 471 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Budiono, S.H.;Ahli yang diajukan oleh Penggugat duaduanya tidak memenuhiketentuan formil seperti diatur dalam Pasal 154 HIR;Berdasarkan uraian dalam pokok perkara ini, maka semua posita suratgugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak terbukti karena ituvonnis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pdt.G/2011 danvonnis PT.
Gede Anom Santika
Tergugat:
I Gusti Wawan Trimantara
73 — 50
(Herlien Budiona, Ajaran Umum Hukum Pernanjian dan Penerapannyadi Bidang Kenotariatan , Bandung , Citra Aditya 2010 , haiaman. 98 ).Syarat Ketiga ; Suatu Hal Tertentu.> Objek Perjanjian pada pasal 1 ayat ( 3 ) , dari Perjanjian PinjamMeminjam Uang, tanggal 5 November 2008,yang berbunyisebagai berikut ;Bahwa selain Bilyet Giro tersebut di atas , pihak kedua jugamemberikan tambahan jaminan kepada pihak pertama berupa 2(dua) unit Mobil Yaitu ;Mobil Mazda seri 7 ( tujuh ) tahun.......
164 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian, halaman 57, Cet 1, Penerbit NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010 :"Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUHPerdata,terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian...tidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undangundang untukjenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
;Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian, Cet 1, Penerbit Nasional Legal ReformProgram, Jakarta, 2010, halaman 6 :"Apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernahdilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatuperikatan.;Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, halaman 49, Cet.
133 — 77
Herlien Budiono, Ajaran HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoktariatan, Cet. 3, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 3031);Menimbang, bahwa dalam bukti P 3, Perjanjian Pembiayaan AktaNomor 33 tanggal 29 September 2015 disebutkan dalam Pasal 10menyatakan sebagai berikut : bilamana musyawarah dimaksud dalam ayatHalaman 49 dari 57 Putusan Nomor 21/Pdt.SusBPSK/2017/PN BKN11 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaianperselisihan maka para pihak sepakat akan menyelesaikan
Ny. WALIATI MANGUN PERBAWA
Tergugat:
MUHAMMAD IRSAN, S.H
335 — 141
perkara aquo yangseharusnya dalam petitum pokok perkara, Penggugat menuntut Supaya suratsurat tersebut dibatalkan, tetapi Penggugat hanya menuntut ganti kerugianyang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat,sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur dan pula dengantidak dituntut pembatalan suratsurat yang oleh Penggugat yang oleh Tergugatdinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dapat menyebabkan persoalanbaru dikemudian hari, hal tersebut sesuai dengan pendapat Herlien
23 — 4
Herlien Budiono, SH dan kumpulantulisan tentang pelaksanaan esksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 6undang undang hak tanggungan tidak sah menurut hukum yang diunduh dari http://hukumkompasiana.com tanggal 24 Juli 2011, oleh karena bukti tersebut merupakanpendapat dari seorang akademisi/sarjana dan tidak didukung oleh saksi maupun buktibukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat untuk bukti P 2 dan P 3 patut untukdikesampingkan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan satu
WIDJAJA IMAN SANTOSA
Tergugat:
1.THERESIA INDRIANI
2.FRANCE HANDOKO
3.BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAJA
176 — 45
Elly Erawati dan Herlien Budiono dalambukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal.1213), mengatakan bahwa ketidakcakapan seseorang untuk melakukantindakan hukum harus dibedakan dengan ketidakwenangan seseorang untukmelakukan tindakan hukum. Mereka yang tidak berwenang melakukantindakan hukum adalah orangorang yang dilarang melakukan tindakanhukum tertentu.
62 — 11
Bahwa menurut Herlien Budiono dalam buku Ajaran Umum Hukum Perjanjian DanPenerapannya Dibidang Kenotariatan terbitan Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, halaman5, dikatakan: "untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlumengenali unsurunsur perjanjian. Unsurunsur tersebut terdiri dari: adKala sepakat dari dua pihak atau lebih; aKala sepakat yang tercapai bergantung kepada para pihak; c. Keinginan atau tujuan para pihak unluk timbutnya akibat hukum ;d.
170 — 81
(lihat Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan HukumPerdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 hal. 17).Bahwa Terdakwa dengan iktikad baik telah melunasi uang penyertaanmodal sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan kompensasi6 (enam) unit condotel the Jimabaran View pada tanggal 12 Novemver 2012dengan bukti Perjajian Perikatan Jual Beli L3, L4, L5, L6, L7 sertadikuatkan oleh saksi I Ketut Bagiarta, SE., Ida Ayu Putu Setya Wati, MariaOctaviani.
350 — 651 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Boediono dalambukunya Ajaran Umum: Hukum Perjanjian dan Penerapannya di BidangKenotariatan (Lihat Elly Erawati, Herlien Boediono, dkk Penjelasan Hukumtentang Kebatalan Perjanjian yang dalam hal ini yang di edit oleh SebastianPompe, dkk.
Halaman 61) mengemukakan pendapatnya bahwa: Perjanjianterbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihakpihak.Selanjutnya, Herlien membagi penjelasan tentang syarat sah perjanjian danketerkaitannya dengan kebatalan hukum yang untuk kepentingan memorikasasi ini tidak dikutib seluruhnya, melainkan diambil yang memilikirelevansi dengan memori kasasi ini pada intinya diantaranya sebagaiberikut:a.
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Sumampouw Notaris diBandung, menjadi atas nama 4 (empat) orang, sebagai berikut:1) Tuan Jack Samuel Setyadarma dhl Tjia Shoeng Fie;2)3) Tuan Jahya Frederick Setyadarma dhl Tjia Joen Fie; dan4)Ny. Maria Sumiati Setyadarma dhl Tjia Soeng Moy;Tuan Thomas Jeremias Setyadarma dhl Tjia Lioeng Fie(PemohonHalaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2016Peninjauan Kemball):Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 816/Cianjurkaler seluas 1.239m?
Terbanding/Tergugat I : YAKOBUS SUGIARTO
Terbanding/Tergugat II : ARINI LISTYOWATI
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cq Kantor Cabang solo kartasura unit colomadu
Terbanding/Tergugat IV : BUDI YOJANTININGRUM SH Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional pusat Jakarta Cq Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional jawa tengah Cq Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten karanganyar
91 — 130
atas nama Yakobus Sugiarto yangdibuat oleh PPAT Budi Yojantiningrum,S.H, adalah tidak sah;Menimbang, bahwa petitum angka 7 meminta membatalkan aktaPemberian hak tangungan (APHT) Nomor 137/2019 tanggal 1 Agustus2019, Perbuatan hukum yang batal adalah perbuatan hukum yangwalaupun mengandung unsurunsur suatu) perbuatan hukum, namundemikian karena alasan tertentu oleh undangundang diberi sanksi tidakmempunyai akibat hukum (Herlien Budiono, KUMPULAN TULISANHUKUM PERDATA DI BIDANG KENOTARIATAN, PT.Citra
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
380 — 325
Herlien Budiono, S.H.(Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan BukuKesatu, halaman 284 dan 286):Perbedaan ini pada waktu itu penting mengingat perkumpulanberbadan hukum dari S. 1870 No. 64 dapat mempunyal hakhakEropa atas tanah, yaitu hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal,dan hak lainnya menurut KUHPerd...Adapun tata cara pendirian perkumpulan tidak diatur, baik di dalamS. 1870 No. 64, S. 1939 No. 570, maupun KUHPerd.
Herlien Budiono, S.H., halaman 284,bukti T72;Foto copy sesuai dengan foto copy UndangUndang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, bukti T73;Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Nomor HK HK.02.02Db/1019.1tertanggal 29 November 2017, perihal Permohonan Perpanjanagn waktuHalaman 87 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.Pengajuan Jawaban dan Penunjukan Arbiter Termohon dalam PerkaraArbitrase Nomor 984/X/ARB/BANI/2017, bukti T74;105.
126 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlien Budiono, S.H., dalam bukunya KumpulanTulisan Hukum Perdata & Bidang Kenotariatan, Cetakan kedua, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2008, menyebutkan:Yang tidak termasuk dalam larangan kuasa mutlak adalah kuasakuasa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan ataumerupakan satu kesatuan dari suatu perjanjian (integrerend deel)yang mempunyai alas hukum yang sah atau kuasa yang diberikanuntuk kepentingan penerima kuasa agar penerima kuasa tanpabantuan pemberi kuasa dapat menjalankan hakhaknya
2299 — 1406
Lihat pendapatElly Erawati dan Herlien Budiono, "Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 10yang menyatakan (Bukti T21):Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturanperundangundangan yang bersifat memaksa sehingga tidak bolehdisimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusanketentuan itu menyebut secara eksplisit akibat hukum bila apa yangdiatur dalam perundangundangan itu dilanggar.Bahwa Tergugat akan memberikan pula contoh undangundang
Apeldoorn,Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.3334, Photo copy sesuai denganaslinya (Bukti T18) ;(Bukti T19) tidak diajukan dalam persidangan ;Photo copy artikel koran kontan Bencana Beleid Bahasa, Sabtu, tanggal20 Juli 2013, Photo copy sesuai dengan print out (Bukti T20) ;Photo copy buku Perjanjian Hukum Tentang Kebatalan Perjanjiankarangan Elly Erawati dan Herlien Budiono, National Legal ReformProgram, Jakarta, 2010, hlm. 10 Photo copy sesuai dengan aslinya (buktiT21) ;Photo copy putusan Mahkamah
96 — 39
Asas kebebasan berkontrak (bernhubungan dengan isi perjanjian).Berdasarkan penjelasan singkat tersebut dan sebagaimana yangtelah dijelaskan didalam point sebelumnya mengenai asasasasdidalam sebuah perjanjian Herlien Budiono berpendapat adanyaasas baru dalam hukum perjanjian yaitu asas keseimbangan.Bahwa, salah satu tujuan dari perjanjian ini ialah mencegah pengayaan(upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidakbenar.Bahwa, Tergugat telah melaksanakan niat dan perbuatan baiknya
221 — 271
Herlien Budiono,Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoktariatan, Cet. 3,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 3031);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Perjanjian Kredit No.0000030 / PK / 03642 / O6A1 / 0514 tanggal 13 Mei 2014 terdapat klausulaperselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu dalam Pasal 5 ayat (3),beneeees Para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap danumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak di Siak Sri Indrapura.Namun
279 — 223
menentukan hutang dan bunga penggugat menjadi tidak jelas.Bahwa atas adanya hal tersebut, penggugat merasa terancam haknyayang di sadari dengan ditanda tanganinya akta No 15 tanggal 17Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT KabupatenBantul NINI JAHARA, SH tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli atasobyek tanah milik penggugat sebagaimana di jelaskan dalam angka1 (satu) pada gugatan ini, dan oleh karenanya menginginkan akta aktatersebut di batalkan secara hukum.Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien
204 — 110
Subekti dalam bukunya yang berjudul PokokPokok HukumPerdata Halaman 135 menyatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorangmemberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancama, pendapatserupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono dalamHalaman 16 dari 37 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2014/PN.DpkBukunya yang berjudul Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjianhalaman 56 yang mengatakan bahwa Tentang Paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi