Babehanya Mess saja dan didalam mes ada 4 buah kamar mandi, 1 (satu) buahgudang untuk menyimpan barangbarang para waitres.Bahwa benar jika waitress mau ke kamar kecil terpaksa bergilirian.Bahwa benar seperti Bed, kasur, loker tempat pakaian dibebankan kepadawaitress.Bahwa benar didalam ruangan Mes ditempati 26 orang waitress tidak ada AChanya ada kipas angin itupun waitress yang membeli sendiri dan tidak ada alatpemadan kebaran, jendelanya tidak bisa dibuka karena diisi palang kayu, jadididalam Mess

Babehanya Mess saja dan didalam mes ada 4 buah kamar mandi, 1 (satu) buahgudang untuk menyimpan barangbarang para waitres.Bahwa benar jika waitress mau ke kamar kecil terpaksa bergilirian.Bahwa benar seperti Bed, kasur, loker tempat pakaian dibebankan kepadawaitress.Bahwa benar didalam ruangan Mes ditempati 26 orang waitress tidak ada AChanya ada kipas angin itupun waitress yang membeli sendiri dan tidak ada alatpemadan kebaran, jendelanya tidak bisa dibuka karena diisi palang kayu, jadididalam Mess

PRIMA KARYA SEJAHTERAe Tidak ada surat dukungan dari karoseri PMKe Tidak ada sertifikat ISOe Tidak ada tenaga ahli di bidang PMKCV.RANGGA SEJAHTERAe = Tidak ada surat dukungan dari Karoseri Pemadam kebaran Tidak ada ISOe = Tidak ada tenaga ahli di bidang PMK.e Bahwa dikarenakan pelalangan gagal, maka Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang Kelompok II melakukan pelalangan ulang untuk paketpekerjaan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Keperluan BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara

Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS)kemudian saksi diperintahkan untuk membuat laporan kepada pihakkepolisian ;Bahwa saksi membuat laporan polisi karena khawatir jangan sampaikami dianggap melakukan pembiaran atas kebaran lahan yang terjadipada areal PT.

SumberSawit Sejahtera (PT.SSS) dimana pelaksanaannya pada saat musinkemarau dengan tujuan untuk antisipasi kebakaran lahan ;Bahwa dalam melakukan pengamatan saksi memeriksa sarana danprasarana yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan dalammengantisipasi dan menangani kebaran lahan, dimana saranaprasarana tersebut harus sesuai dengan penetapan yang ada, jika tidaksesual maka kami akan melakukan teguran terhadap perusahaan yangbersangkutan;Bahnwa PT Sumber Sawit Sejahtera tersebut tersebut bergerak

sekurangkurangnya 6 (enam) bulansekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepadaGubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis daninstansi yang bertanggungjawab;Banwa pada Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan pelaku usahamenanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya,Halaman 257 dari 358 halaman, Putusan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plwselanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwapenanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebaran

Satal Nusantara untukdua unit Mobil Pemadam Kebaran tersebutBahwa atas keterangan' saksi tersebut' terdakwamenerangkan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak93pernah menyuruh saksi untuk tanda tangan sebagaiformalitas, dan juga terdakwa tidak pernah mendesaksaksi untuk menanda tangani proyek;3. Saksi IR. BUDIMAN MASKAN.

Selanjutnya, perlu juga diperhatikanapakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadamankebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaanuntuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan,apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaranlahan namun saranaprasarananya tidak memadai untuk itu sehinggamengakibatkan terjadinya kebaran lahan yang mengakibatkandilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakanlingkungan, maka perusahaan dapat

RKK dan alat pemadam kebaran yang dimilikiPT. RKK sudah ada dilokasi, Terdakwa melihat tim sudah melakukantugasnya masingmasing, dan pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 27Agustus 2015 angin kencang, asap tambah tebal tim sulit memadamkan api,karena api bisa meloncat dibawa angin. Api mulai masuk PT.

Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) kemudian saksi diperintahkan untukmembuat laporan kepada pihak kepolisian ;Bahwa saksi membuat laporan polisi karena khawatir jangan sampai kamidianggap melakukan pembiaran atas kebaran lahan yang terjadi pada arealPT.

di lokasi usahanya danmelaporkan hasilnya secara berkala sekurangkurangnya 6 (enam) bulansekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepadaGubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis daninstansi yang bertanggungjawab;Bahwa pada Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan pelaku usahamenanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya,selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwapenanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebaran

Pujut, kabnupaten Lombok tengahTanah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok TengahTanah sawah yang terletak di Dusun Lentek, Desa rembitan, Kecamatan Pujut,kabupaten Lombok tengah;Tanah pekarangan yang terletak di Sade, Desa rembitan, Kecamatan Pujut,kabupaten Lombok tengah, tanah tempat tinggalnya Alm Amaq Melayu dengan isteridan anakanaknya yang menempati sekarang cucucucunya Amaq MelayuSehingga keterangan saksi tersebut semakin menegaskan tentang kebaran

karena tidak ada atau kurang berupayamelaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangiterjadikebakaran pada lahannya;e Bahwaselanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telahmemiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimanayang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah danmenanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaanmelakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun saranaprasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkanterjadinya kebaran

Bahwa saksi melihat adanya upaya pemadaman kebaran menggunakanmesin robin sebanyak 10 dan menggunakan alat berat, yang mana PT.NSP bersamasama masyarakat melakukan upaya pemadaman kebakaran.= Bahwa di wilayah Kepau baru memiliki 2 sampai 3 menara tower.= Bahwa selama saksi menjadi Kepala desa di Kepau Baru tidak pernahmelihat PT.

DIPAKementerian Sosial tentang bantuan bahan bangunan rumah (BBR)tunai (cash transfer) bantuan sosial kebakaran kelurahan Rufei DistrikSorong Barat Kota Sorong tersebut;Bahwa awalnya setelah terjadi kebakaran saksi menerima data darikepala Dinas Sosial (mantan) Fedrik Atanai. selanjutnya saksidiperintahkan untuk di fax ke Kementerian Sosial R. pada bulan Mei2012. selanjutnya pada bulan Mei 2013 tim dari Kementerian Sosialdan Dinas Sosial Provinsi Papua Barat datang ke Sorong untukmeninjau lokasi kebaran

pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar rencanadari segi kwalitas, kwantitas dan laju pencapian volume atau realistas fisik.Mengumpulkan data dan informasi dilapoangan untuk memecahkan persoalanyang terjadi selama pelaksanaan kontruksi.Memyelenggarakan rapatrapat lapangan .Membuat laporan minggun, bulanan pekerjaan pengawasan dan laporan akhir.Bahwa jangka waktu pelaksanan tugas saksi selaku KordinatrorPengawasan ( supervisi Enggineer) untuk proyek Pengadaan TempatPenampungan Sementara ( TPS) korban kebaran

OKI % lahan basah/ rawarawa, dan diatas lokasi areal PT Waringin Agro Jaya lahansebagaian ada lahan basahdan sebagaian lahan gambut;Bahwa saksi menjelaskan kewajibankewajiban yang harus dipenuhiagar terbitnya ANDAL oleh perusahaan: perusahaan PT W2Adibmenyampaikan laporan semesteran, wajib menyampaikan laporanpengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkunganhidup setiap 1 semester;Bahwa PT Waringin Agro Jaya rutin setiap 6 bulan memberikanlaporan;Bahwa kondisi lahan pada saat terjadi kebaran

Kab.Kepulauan Meranti perinal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan diAreal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 4 Maret 2014 (BuktiT104);5.Surat PT National Sago Prima No. 247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17Maret 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Kepulauan Meranti perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan diAreal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 16 Maret 2014 (buktiT105);Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum lingkungan hiduptidak mempermasalahkan pelaku atau korban dari kebaran

lahan di lokasi usahanyadan melaporkan hasilnya secara berkala sekurangkurangnya 6(enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauhdari satelit kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dengan tembusankepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab.Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkanmenanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasikegiatannya, selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawabatas terjadinya kebaran