Ditemukan 358937 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lembaga pembiayaan ekspor
Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Lembaga pendidikan tanpa ijin
Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan;
Pelanggaran hak ekonomi
Lembaga penyiaran
Pembajakan
Perizinan usaha
Berbasis resiko
Lembaga oss
Pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan praperadilan
Lembaga swadaya masyarakat
Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Register : 25-11-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 1 Juli 2014 — HARISH ARJANDAS TOLANI,dk
melawan
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),dkk
103 — 45
103 — 45
HARISH ARJANDAS TOLANI,dkmelawanLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),dkk
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), beralamat di Equity TowerLantai 20 dan 21, SCBD Lot 9, Jl.
PenjaminSimpanan (LPS) masuk dalam kategori tidak layak boyar dengan alasankarena nasabah menerima cash back dan menurut Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) pemberian cash back kepada nasabah penyimpan dibank IF1 dapat dipersamakan dengan pemberian bunga kepada nasabahsehingga sebagai bunga yang diperhitungkan kepada nasabah".
Bank IFI (Dalam Likuidasi) adalah layak bayar oleh Lembaga PenjaminSimpanan sebagai pengambil alin dan likuidator PT.
Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaanbank menjadi tidak sehat;Bahwa mencermati bukti Para Penggugat, maka seyogianya ParaPenggugat tidak masuk dalam kriteria Pasal 19 ayat (1) huruf b Undangundang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. ParaPenggugat bahkan sama sekali tidak mendapatkan keuntungansebagaimana yang diharapkan apalagi sebagai penyebab PT.
Penjamin Simpanan sesuaikewenangannya pada Pasal 6 ayat 2 UU No.24 Tahun 2004 yang dilakukanpada tanggal 17 April 2009 maka dinyatakan Pembubaran Badan Hukumdan juga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan Nomor 2/PPS/2008 Tentang Likuidasi Bank Pasal 18 yang manatelah dirubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 /PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 20 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tim Likuidasi PT.Bank IFI (DL)dalam waktu
Register : 19-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 17/PDT.G/2014/PN.WNO Tanggal 5 Februari 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
x
PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
196 — 0
196 — 0
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIAxPT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia atau disingkat LPKNI adalah perseroan nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan MHukumPerseroan Terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT.
Klien aalah orang, badan hukum atau lembaga lain yangmenerima jasa hukum dari Advokat;c.
Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapatdilakukan masyarakat adalah Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia terdapat beberapa ketentuan yaitu :a. UU Perlindungan Konsumen yang mengatur :i. Pasal 1 angka 9:"Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yangterdaftar dan diaki oleh Pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan konsumen;ii.
Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;Pasal8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalamPasal6, OJK mempunyai wewenang :a. Melaksanakan peraturan pelaksanaan Undangundang ini;b.
Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan olehpelaku di Lembaga Jasa Keuangan, dan;c.
Putus : 08-11-2010 — Upload : 06-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Nopember 2010 —
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA KEUANGAN (MIKRO) TRIJAYA GUNA
Lawang, Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang,Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat danTergugat , di Kantor Lembaga
Notaris di Malang, dimanadinyatakan bahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill memberikan kuasa khususkepada Tergugat untuk menggunakan harta milik Tergugat Il dan Tergugatlll (Suami istri) tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 00323 berupa sebidangtanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sebagai jaminan hutangTergugat di Lembaga Keuangan/BadanBadan pemberi kredit dengansegala konsekwensi hukum yang akan terjadi (P6);.
Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan memori kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusan tertanggal 1 Juli 2009melawan Lembaga Keuangan (Mikro) Tri Jaya Guna sebagai TermohonHal. 10 dari 14 hal. Put.
Register : 04-01-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 30 Maret 2011 — Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
161 — 175
161 — 175
Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
BerdikariInsurance (Persero).Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 PENGGUGATmenerima surat keputusan tersebut berdasarkan suratpengantarnya, yakni Surat Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan Nomor 262/BL/2010tertanggal 20 Desember 2010 dengan PerihalPenyampaian Salinan Keputusan Ketua Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan di dalam surattersebut juga terdapat isi surat yang menyatakan padaPoint 2nya: 2...Untuk selanjutnya, Sdr.
DALAM EKSEPSISurat Nomor: S262/BL/2010 tanggal 20 Desember 2010Perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Ketua BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara ; 1.
Bukti P9.a: Salinan Keputusan Ketua Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP533/BL/2010 Tanggal 9 Desember 2010 TentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan DanKepatutan Atas Nama Raden Nuh. (Fotocopy darifotocopy)13. Bukti P9.b: Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor: SR262/BL/2010Tanggal 20 Desember 2010 perihal PenyampaianSalinan Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan. (Fotocopy darifotocopy)14. Bukti P10 : Surat PT.
BuktiT1T2:T3T4: Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP533/BL/2010 Tanggal 9 Desember 2010 TentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan DanKepatutan Atas Nama Raden Nuh. (Fotocopysesual dengan asli) ;Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor : SR262/BL/2010Tanggal 20 Desember 2010 perihal PenyampaianSalinan Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan.
(Fotocopy sesual dengan asli) ;Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor : S929/MK.10/2008Tanggal 16 Juni 2008 Perihal Sanksi PembatasanKegiatan Usaha. (Fotocopy sesual denganasli) ;Salinan Peraturan Ketua Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER04/BL/2009 Tanggal 24 April 2009 TentangPedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BagiDireksi dan Komisaris PerusahaanPerasuransian.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3399 K/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) VS Ny. AIDA SUTARA M, DKK
197 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) VS Ny. AIDA SUTARA M, DKK
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), yang diwakilioleh Kepala Eksekutif Fauzi Ichsan, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman, Kav. 5253, Equity Tower, Lantai 2021,Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Arie Budiman dan kawankawan,Para Internal Lawyer/Advokat pada Lembaga PenjaminSimpanan, beralamat di Jalan Jenderal
Register : 20-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 267/B/2017/PT.TUN.JKT; Tanggal 22 Nopember 2017 — RIKA SUWANA BUDI;
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
100 — 21
100 — 21
RIKA SUWANA BUDI; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
Register : 07-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 39/PDT/2015/PT YYK Tanggal 7 Juli 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
x
PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
175 — 6
175 — 6
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIAxPT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
Perlindungan Konsumen) Nomor519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan status lembaga adalahBadan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan UndangUndang danPeraturan Pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia.
UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukanoleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing;Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berdasarkan pemberian hak oleh UndangUndang, berhak mengajukangugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanyamenuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yangmengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat.
Hak yang dimiliki lembaga demikiandikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).
Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT.
Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia terdapat beberapa ketentuan yaitu :a UU Perlindungan Konsumen yang mengatur :iiiPasal 1 angka 9:Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftardan diaki oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatanmenangani perlindungan konsumen;Pasal 46 ayat (1); Gugatan atas pelanggaran pelaku usahadapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentukbadan hukum atau yayasan, yang
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
Register : 13-01-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Mlg. Tanggal 9 September 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA vs PT. BANK DANAMON Indonesia
60 — 18
60 — 18
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA vs PT. BANK DANAMON Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAdisingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum berkedudukan di KantorPusat Malang di Jl.
UUPK juga menerima kemungkinan proses beracarayang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal denganhak gugat LSM (NGOs standing).
perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badanhukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalahLembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhi yang di persyaratkan Undangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehinggadapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggarUndang
Bahwa sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasioanl Indonesia (LPKKNI)yang menerima pengaduan dari Penggugat II, seharusnya Penggugat I hanyabertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat II untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini, bukan menjadikan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini.
kepada peradilan umum ; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut, dapat disimpulkan bahwaLembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila mewakili sekelompokkonsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku Usaha ; Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorangmaka lembaga konsumen tersebut sudah bertindak sebagai kuasa sehingga untukberacara di persidangan Pengadilan juga harus memenuhi syarat sebagai kuasa,sebagaimana ditentukan oleh peraturan
Register : 25-08-2008 — Putus : 22-10-2008 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 132/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 22 Oktober 2008 — Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
64 — 28
64 — 28
Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Putus : 26-09-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 26 September 2016 — YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) tersebut;
YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
Pekerja/ouruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga perselisihan hubungan industrial dalam halpengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:2.
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003, Upah Termohon Kasasi bulan November 2014disamping itu masa kerja Termohon Kasasi sudah 22 (dua puluh dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Yayasan Grahamas Sejahtera/Elokuensi (Lembaga
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANGRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASAINTERNASIONAL) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Dr. H.Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., danH.Buyung Marizal, S.H.
Putus : 20-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Mei 2013 — YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
PUTUSANNomor : 1859 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP), berkedudukan di Jalan RayaPalur KM 5 Tegal Asri, RT. 04, RW. 06, Desa Ngringo, KecamatanJaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasakepada ZAHRU ARQOM, SH.,MH..
pemilik atas obyek sengketa dansecara sah pula dalam pengusaannya;Bahwa halhal tersebut diatas dapat dilihat dalam pertimbangan hukumputusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 22/Pdt.G/2010/PN.Krayhalaman 17 dan 18, yang antara lain menyebutkan:Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P11 tersebut sertaketerangan para saksi, terungkap fakta hukum bahwa riwayat kepemilikandari tanah tersebut diatas adalah semula milik Sudiyono Tjokrosoemo, suamiTrisnaningsih yang telah dijual kepada Yayasan Lembaga
tidak dibantaholeh Para Tergugat dan II, bahkan telah diakuinya, yang mana pengakuantersebut merupakan bukti sempurna dan ternyata pula bersesuaian denganbukti P7 pada point f dan bersesuaian pula dengan bukti P6 pada point 1dan 2 serta bersesuian pula dengan bukti P8 pada point 1 ;Menimbang ternyata jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihakpenjual sebagai pihak yang paling berkompeten";Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebutdiatas adalah hak milik sah Yayasan Lembaga
No. 1859 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP) tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 13 Desember 2016 —
75 — 50
75 — 50
PT.BANK MEGA SYARIAH >< DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah Jalan HR.Rasuna Said Kaviing 19 A Jakarta, Selanjutnya disebutPEMBANDING semula TERGUGAT;MelawanDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, beralamat di WismaBumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: ARIE SUTIYONO, SH.,SE.MM, AAW, AAK, CFP., FEBBY GHULAM NAJMUDDWNN, SH.
Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun LembagaKetentuan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwasebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga KeuanganHal 1 Putusan No.595/PDT/2016/PT.DKIBumiputera vide Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM.10/2012 sebagaimana tercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DPtahun 2012 tambahan Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari2012, salah satu kekayaan Penggugat adalah hasil dari investasi;.
Register : 03-06-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Cbi Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
191 — 31
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
191 — 31
Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
Register : 16-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 23-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 10 Juni 2010 — Myra Diarsi, M.A;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
139 — 83
139 — 83
Myra Diarsi, M.A;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota Lembaga Perlindungan Saksi danKorban (LPSK), beralamat di Jl.Pengadegan Barat WV Nomor 2, JakartaSelatan 12770, dalam hal ini memberikuasa kepada1. HERMAWI TASLIM, S.H.
CATUR AGUS SAPTONO,' S.H. danDIAN AGUSDIANA, S.H. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Advokatpada SAPTONO AGUSDIANA LAW OFFICESberalamat di Komplek Bangun Ciptasarana Blok Emesde D Nomor 34Jalan Kemang Selatan XII, JakartaSelatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Mei 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai...PENGGUGAT ;LAWANKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN' (LPSK),berkedudukan di Gedung PerintisKemerdekaan (Gedung Pola) Lt. 1, Jl.Proklamasi 56, Jakarta Pusat 10320,dalam hal ini memberi
Register : 17-07-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Mlg. Tanggal 1 April 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
63 — 18
63 — 18
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
PUTUSANNo.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, beralamat diJl.Raya Wapoga 2 Perum Negujil Permai IIBunulrejo Blimbing Malang, dalam hal inidiwakili oleh pengurusnya Lukman HadiWijaya, Nanang Nelson, SH ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nurhiyah,S.Pd.i
legal Office Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yang beralamatJalan Sultan Agung No.14 Kota Malang,berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal26 Februari 2013 ;Selanjutnya, disebut sebagai :PenggugatI ;2.
No.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg,telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :1) Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat padatanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernamaMurtini Setyawahyuni, alamat JI.
sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan StatusLembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhiyang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah danberlaku diseluruh Indonesia. sehingga
Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia, bukti diberi tanda P.I1 ;2.Foto copy Akta No.12 Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I2 ;3.Foto copy Akta No.25 Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I3 ;4.Foto copy Tanda Daftar Perlindungan Konsumen No.519/1175/35.73.311/2009, buktidiberi tanda P.I4 ;5.Foto copy Akta Perubahan No.43, bukti diberi tanda P.I 5 ;6.Asli Laporan Kegiatan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt./2015 Tanggal 30 Maret 2015 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
126 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
Nomor 258 K/Pat./2015posisinya menjadi hutan adat yang tetap dalam penguasaan lembaga adatsecara turuntemurun sampai sekarang(videbukti P.I.)
Oleh karena diantara Lembaga adat Desa Menunuk danPemerintahan Desa Menunuk berdasarkan historisnya merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka aktifitasnya kedua lembaga inidalam pelayanan masyarakat, dibidang pemerintahan, kemasyarakatan danpelanggaranpelanggaran adat dan hak adat juga saling mengisi dan salingberdampingan. Peran dan fungsi lembaga adat dan Pemerintah Desa tidakdapat dipisahkan karena masyarakat Desa Menunuk juga masyarakat adatMenunuk pula.
Oleh karena itusegala hak Tergugat tersebut dapat dipenuhi tanpa cacat manakalaPenyerahan Lahan/tanah dari masyarakat/lembaga yang berhak tersebut telahdilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang tanpa cacat pula.
Subjek gugatan tidak jelas: Penggugat (Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk dan LembagaAdat Menunuk Kecamatan Belimbing) tidak jelas apakah LembagaAdat Dayak ataukah Lembaga Adat Melayu, serta tidak menjelaskanlandasan hukum Penggugat Lembaga Adat Menunuk Desa Menunukdan Lembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing, mewakiliLembaga Adat, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat IItidak berhak mewakili Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk danLembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing; Penggugat Pemerintahan
Tidak jelasnya dasar hukum (rechts ground), dimana dalam positagugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan hukumPenggugat Penggugat II mewakili lembaga adat dan lembaga adat apayang diwakilinya, serta dalam posita gugatan tidak menjelaskankedudukan/peranan Penggugat II dan Penggugat Ill, sehingga menjadipihak dalam perkara aquo;d. Tidak jelasnya objek sengketa yaitu: Batasbatas tanah tidak jelas; Letaknya tidak pasti; Ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak pasti;e.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019 3434 — 1647
- Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 130/DSNMUI/X/2019TentangPEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PELAKSANAANPENANGANAN ATAU PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMIPERMASALAHAN SOLVABILITASme gt aa amDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan undangundang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktifdalam memelihara stabilitas sistem perbankan;b. bahwa dalam
Janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalanDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia MY130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... = perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antarakamu.b. Q.S. anNisa (4): 59:Ske 2S Sols Spt ipasbts abi yacht bat oh ffHai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul(Muhammad) dan ulil amri di antara kalian.c.
LG 2 @O25 28 Of aS 3 IgLced fg Sats I SBS LS $5 OT Sys Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia He130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 3 Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, makaberilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamumengetahui. 2. Hadis Nabi s.a.w.:a.
Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 5 Aku (juga) menjualnya dengan dinar dan menerima(pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu,dan memberi itu untuk ini. Rasulullah SAW menjawab, Tidakada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itudan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu(vang belum dibayar).h.
Maka Rasulullah SAW berkata:Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Av130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 6 1. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:castes 085 oS Spe Sa3o ae AI
Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 9 September 2020 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS ERWIN ANDREAS
118 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Februari 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS ERWIN ANDREAS
PUTUSANNomor 1134 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTORBERITA NASIONAL ANTARA, yang diwakili olehMeidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama,berkedudukan di Wisma Antara, Jalan Merdeka SelatanNomor 17, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini memberikankuasanya kepada Muzayin, Spd., S.H.,
beralamat di Jalan RadenPura Nomor 14, Kampung Gudang, RT 003, RW 006, DesaPasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten, 15720, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Maret 2020;Pemohon Kasasi:;LawanERWIN ANDREAS, bertempat tinggal di KampungLebakwangi, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Parung,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ade Wahyudin,S.H.I1., dan kawankawan., Para Advokat dan AsistenAdvokat yang tergabung dalam Lembaga
SusPHI/2020.Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANUMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARAtersebut:Memperbaiki amar putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.
Register : 05-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 56/B/2018/PT.TUN.JKT; Tanggal 23 April 2018 — JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
121 — 87
121 — 87
JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
> >oe >S Ssig ayS eeSS Qe> gyay&Se LAW FIRM Ruko City Pride JalartNginden Semolo 42 W26 Blok B 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa No:Sy> 08/JRS/XII/2017 tanggal 08 Desember 201 7)~=s Selanjutnya Pg disebut sebagai < Ss PENGGUGATPE PEMBANDING; Sa& & MELAWAN &KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUSUKraINDONESIA, berkedudukan di Kantor slembaga oe Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ) RFI Jalan Raya: oFGae Bogor Km 24 No. 4749, Klurahan Susukan,Kecamatan Ciracas, Jakarta Tier. 13750;aSs
Kantor Lembaga Perlindungan3 &Saksi Dan Korbansberalamat di Jalan Raya Bogor Km.: =yr 24 No.4749,.Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, > >Jakarta Tir, 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Poe Cis eeNomor: 02/I/LPSK/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Dany y telah memberikan kuasa dengan hak substitusi Wgpada Ms& Hal 2 dari 10 hal. Put.