Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dan dalamhaliniadalah Kepala kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi PemohonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa meskipun telah diberi ijin untuk melangsungkan pernikahandengan wali hakim, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan MenteriAgama Ri Nomor : 2 tahun 1097, sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan Pemohon dengancalon suami Pemohon tersebut, dan apabila wali nasabnya tetap adhal, makabarulah akad nikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebutdilangsungkan dengan wali hakim ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah yang pertama dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006, danperubahan yang kedua dengan Undangundang nomor 50 taun 2009 , kepadaPemohon dibebani

saat ini sudah 23 tahun, buktimana bersifat sah dan mengikat ;Menimbang, bahwa Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974Pasal 2 angka (1) menyatakan perkawinan adalah sah bila dilakukanmenurut hukum agama masingmasing dan kepercayaannya itu, danberdasarkan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, salah saturukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali nikah, tanpa wali nikah yangsah pernikahan itu menjadi batal, oleh karena wali nasab Pemohon masihhidup (ayah kandung Pemohon), maka wali nasabnya

Khas 13 gab 9p 1355Yq pSLall cI 229; ald yo Igniiol Islolgrig si Yo aiiolLo jz ae SU aVoJ JaiiiDemikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhol walaupundengan paksa, atau enggan mengawinkannya.

Jika seoranganak telah ditetapbkan nasabnya kepada ayah biologisnya, maka akan memiilikikonsekuensi hukum, yaitu anak tersebut memiliki hak waris mewarisi denganayah biologisnya dan jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka ayahbiologisnya berhak menjadi wali nikah atas anak tersebut;Menimbang, bahwa Islam sangat menghormati lembaga perkawinan,karenanya nasab menjadi teratur dan terjaga, sehingga perkawinan menjadisalah satu implementasi dari magashidus syariah (tujuan syariat) yaitu hifdzunnasl

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahanyang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atausepersusuan;Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak subhat yangapabila diakui oleh bapak subhatnya, maka nasabnya dapat dihubungkankepadanya;Menimbang, bahwa setelah meneliti kelahiran anak yang bernamaXXXXX, yang lahir di Kota Banjar tanggal 2 September 2012, sertamemperhatikan peristiwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 24 Desember

Sebab keduanya samasama terputus nasabnya dari sisi bapaknya(linat Al Mughni: 9:123). Nabi SAW bersabda tentang anak zina:dol gl b> IgilS Ko aol Jad Lj eoArtinya : Untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdekamaupun budak. (HR.

Penetapan No.43/Pdt.P/2016/PA.AbMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agarPemohon mempertimbangkarkembali permohonarmyadan kembali memintakepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calonsuami Pemohon, namun Pemohontetap pada pendiriannyaingin melanjutkanperkaranya.

menghalangi mereka 1S1tuk melangsungkan pernikahan;Bahwa wali nasab Pemohon yang bernama La Ode Hibali (ayahkandung Pemohon) enggan menikahkan Pemohon dengan Ruslan Bonjetanpa dengan alasan yang jelas:Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menguruspersyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA KecamatanNusaniwe, Kata Ambon, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap pererrouan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya

hakekatnya dalil Para Pemohonbahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu)11orang anak bernama Fayra Khairina Azhar, lahir di Bogor, 24 Mei2017, merupakan iqrar (pengakuan) keduanya;Menimbang, bahwa iqrar (pengakuan) mengenai nasab ituadalah pengakuan seseorang bahwa anak itu adalah anaknya, ataupengakuan seseorang bahwa orang tua itu adalah ayahnya atauibunya, dengan syarat: 1) anak atau orang tua tersebut memangtidak diketahui nasabnya

, 2) usia anak atau orang yang diakuimemungkinnya bernasab kepadanya atau menjadi nasabnya, 3)anak yang diakui dimaksud cakap untuk menerima pengakuantersebut, 4) tidak ada kemungkinan nasab anak yang diakuinya itubernasab pada orang lain;Menimbang, atas dasarketentuan hukum Islam tersebut,syarat pertama dan kedua telah terpenuhi, sedangkan syarat ketigadan keempat akan dipertimbangkan dengan pertimbanganpertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa saat ini usia Fayra Khairina Azhar, yanglahir di Bogor

Bahwa Pemohon dan Pemohon II atas amanat yang telahdiberikan oleh orang tua kandung anak tersebut akan mengambil alihsegala kewajiban orang tuanya dan tidak akan menyianyiakannya, sertaakan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mensejahterakan anaktersebut lahir dan batin, memelihara, mengasuh dan mendidiknya,membimbing dan mempertahankan keislamannya demi kemaslahatananak tersebut dengan tidak memutuskan nasabnya terhadap orangtuanya meskipun anak tersebut kini telah berada dalam penguasaansebagai

dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan,biaya hidup, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalkepada orang tua angkat; Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anakdengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; Atas ketentuan tersebut diatas, maka bagi anak angkatperempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya,sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi HukumIslam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhakatau wali nasabnya

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaHal. 9 dari 12 Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA.SkwMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah

sama lain, atau tidak jelas;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohontersebut, wali nikah (ustad Said Abdullah bin Abdullah) dan para saksi juga tidakmengetahui secara pasti status perkawinan Pemohon dan Termohon, apakah Pemohonmaupun Termohon sebelumnya sudah beristeri atau bersuami;Menimbang, bahwa berdasarkan ketarangan saksi 1, 3 dan 5 yang diajukan olehPemohon, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ustad SaidAbdullah Bin Abdullah, karena wali nasabnya

tidak memenuhi syaratkeislaman;Menimbang, bahwa berdasar pasal 4 Peraturan Mentert Agama RepublikIndonesia Nomor 2 tahun 1987, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah, yangwali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka nikahnya dapat dilaksanakan dengan walihakim, yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa karena ternyata XXX bukan Kepala kantor Urusan Agama,maka berdasar ketentuan pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987, XXXX tidak berwenang menjadi wali nikahTermohon

(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri AgamaNomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 13 ayat (2)disebutkan bahwa wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan dan dalamayat (3) huruf f menyatakan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jikawali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal saksipernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat 2 ini, maka instansipencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yangbersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yangbersangkutan;Halaman 13 dari 18 halaman,Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.AtbMenimbang, bahwa anak yang sah dengan mudah akan mendapatkanakta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungan dengan ayah dan ibu yangmelahirkannya dengan segala hukumnya karena akta kelahiran didasarkan alashukum antara lain Akta nikah orang

tuanya, sedangkan anak hasil di luarperkawinan, akta kelahirannya pertaliannya hanya dihubungan dengan Ibunyakarena tanpa adanya ikatan perkawinan, sedangkan anak dilahirkan dariperkawinan di bawah tangan yang secara materil sah berdasarkan hukumIslam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, untukmendapatkan akta kelahiran anak pertalian nasabnya dihubungkan denganayah dan ibu yang melahirkan dapat melalui itsbat nikah;Menimbang, bahwa dalam hadis Nabi SAW menyatakan tidak

untukmendatangkan ayahnya, akan tetapi tetap tidak hadir dan telah dilakukanpemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadap dimuka sidang sesuai Relaas Panggilan Nomor : XXXXX tanggal XXXXX danRelaas Panggilan dengan nomor yang sama dan telah dibacakan di mukasidang dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agarPemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya

dan calon suami adalah duda cerai; Bahwa sejak lama mengetahui bahwa Pemohon telah dekat dengancalon suami; Bahwa, Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ; Bahwa, saksi menerangkan ayah Pemohon tidak bersedia menikahkankarena calon suami tidak sesuai dengan pilihan dan keinginan orang tuaPemohon ; Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubunganmahram dan tidak pula pernah menyusu oleh satu wanita;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainmenurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengankeluarga ayahnya;Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak darihasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikih nasabnya

kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkan akibathukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah.Begitu juga kaidah fikih berikut:aorits Yluall 49 armmoS x86 JS xwlsArtinya: (Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akad sahdalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya.Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak darihasil nikah syubhat, yang disepakati para ulama fikin nasabnya

Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa konsep nikah syubhatmenurut Jumhur Ulama tersebut, dalam konsep para ulama di kalangan mazhabHanafi, diistilankan dengan nikah fasid dan nikah syubhat, yang akibat hukumnyaterhadap nasab anak sama dengan nikah sah, sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sejauh berada dalamcakupan nasab anak dari hasil nikah fasid dan syubhat yang disepakati para ulamafikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan

P/2015/PA.MlgAgama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, menjadi WaliHakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Lasmari binTiman);Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka

Wahbah Zuhaily, yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis, pengakuan nasab dapat dipandang sahbila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihakyang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secaratetap, (2) bahwa ada selisih umur yang wajar antara kedua belah pihak, tidaksama atau berdekatan, (3) bahwa pengakuan nasab hanya untuk diri orangyang mengaku bukan untuk orang lain, (4) bahwa pengakuan nasab tidak atasdasar perzinaan, karena zina tidak dapat dijadikan

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakuisebagai nasabnya;3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anaktersebut membenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakim sebagaiwali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam dictum amar penetapan ini,Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakim tersebut untukmenanyakan kembali kesediaan wali nikah Pemohon (ayah Pemohon) untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamanatkandalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : Sebelum akad nikah dilangsungkan WaliHakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya

untuk menikahkan calonmempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agamatentang adhalnya Wali dan Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akadnikah dilangsungkan dengan Wali Hakim;Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

LangensariRT.05 RW.01 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat,Kabupaten Semarang, sebagai tetangga Pemohon, di bawahsumpahnya saksi menerangkan halhal sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/PA.Amb Bahwa Pemohon maju ke persidangan ini adalah untuk mengajukanpermohonan asal usul anak karena anak Pemohon yang bernamaAbdul Mukti yang lahir pada tanggal 25 Maret 2016 dalam AktaKelahiran hanya tercatat nama nasabnya

Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempattinggal di Tampomas RT.02 RW.03 Kelurahan Petompon KecamatanGajahmungkur, Kota Semarang, saksi mengaku sebagai tetanggaPemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan halhal sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ; Bahwa Pemohon maju ke persidangan ini adalah untuk mengajukanpermohonan asal usul anak karena anak Pemohon yang bernamaAbdul Mukti yang lahir pada tanggal 25 Maret 2016 dalam AktaKelahiran hanya tercatat nama nasabnya

Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak yang bernama:RachelRenata, perempuan, lahir pada tanggal 09 September 2009, diluar nikahsecara Islam maupun secara Hukum, dengan Nomor Akte kelahiran :19592/KLT/JP/2013; tanpa adanya seorang lakilaki yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut sehingga nasabnya jatuh kepada ibunya;2. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon dan sampaisekarang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baikbaik saja;3.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkaraditetapbkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir di persidangan, dan setiap persidangan Majelis Hakimtelan memberikan nasihat terkait dengan keinginannya untuk menikahdengan calon suaminya untuk membujuk wali nasabnya sampaimemberikan restu kepadanya dan selanjutnya pada

yangdilaksanakan di Desa Bandem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, JawaTimur;bahwa waktu pernikahan para Pemohon, status Pemohon adalah Janda,sedangkan Pemohon II duda;bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semendaataupun sesusuan, mereka orang lain;bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon tidak terikat denganperkawinan dan tidak dalam pinangan pria lain;bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan;bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasabnya

Desa Bandem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,Jawa Timur tersebut;bahwa waktu pernikahan para Pemohon, status Pemohon adalah Janda,sedangkan Pemohon II duda;bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semendaataupun sesusuan, mereka orang lain;bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon tidak terikat denganperkawinan dan tidak dalam pinangan pria lain;bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan;bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasabnya

Kabupaten Ketapang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, saksi adalah ayah dari calon suami Pemohon; Bahwa, Pemohon akan menikah dengan anak saksi yang bernamaMuhammad Iqbal bin Syarkucuwanto oleh karenanya Pemohonmengajukan Permohonan wali adhol; Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada suatularangan untuk menikah, kecuali masalah wali Pemohon; Bahwa, saksi mendengar dari anak Pemohon bahwa Wali Pemohonenggan menjadi wali nikah sebab tidak sekufu dari segi nasabnya

Berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon dansalon suaminya telah melakukan proses pencatatan nikah di kantor UrusanAgama hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untukmenikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapatmelangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebutditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Lae 15 Qlalul cop 1a5eJiiiii Vg pSloJ GJ and) aildg po Igxiiol Islalgrrg it yoloj> ru aolArtinya: Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adholwalaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya.Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya,maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekalikalipindah perwaliannya kepada wali yang jauh (abad).Hal. 17 dari 19 hal. Put No. 188/Pdt.P/2020/PA.Ktp2.