Bahwa biayabiaya promosi sebesar tersebut yang oleh PemohonBanding dilaporkan sebagai pengurang peredaran usaha. Karenaberdasarkan Pasal 28 ayat (7) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan dan Paragraf 30 PSAK Nomor 1 (Revisi 2009)Pemohon Banding tidak boleh melaporkan Peredaran Usaha secaraNeto (Net Sales Value) maka unsur pengurang dari Peredaran UsahaBruto tersebut harus dilaporkan dalam bentuk biaya;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2020d.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanpemeriksa, dan mengajukan keberatan terhadap SKPKB PPh Badantersebut diatas dengan Surat Keberatan No. 0058/DIR/BLBO/V/2008 tanggal23 Mei 2008, yang diterima KPP Madya Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2009.Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi peredaran usahasebesar Rp 9.547.918.782,00 koreksi harga pokok penjualan sebesarRp.1.074.339.977,00 dan koreksi pengurang penghasilan bruto sebesarRp.1.368.266.418,00;3.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.705.939.798,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi pengurangpenghasilan bruto sebagai berikut :Semula Rp 1.368.266.418,00Rp 662.326.620,00Rp 705.939.798,00Dikabulkan sebagian dalam keberatanDiajukan bandingBahwa jumlah tersebut terdiri dari :1. Alatalat tulis, benda pos, fotocopy dan biaya kantor2. Beban pakaian seragam3. Penyusutan Inventaris4.

Bahwa pokok sengketa dalam pemeriksaan banding adalah : NoUraianJumlah (Rp)Keterangan 1 Koreksi Positif Perdaran Usaha9.547.918.782 Diajukan PK 2 Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan1.074.339.977 2 Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto 705.939.798a. disetujui Termohon PK 116.464.104b. Beban pakaian seragam 203.447.750 Diajukan PKc. Penyusutan inventaris dan bengkel 386.027.944 Nilai sengketa 11.328.198.557 6.

Halaman 45 alinea ke 10 serta Halaman 46 alinea ke1 dan 2:"Bahwa karyawan Pemohon Banding diwajibkan oleh Pemohon Bandingmemakai pakaian seragam yang digunakan dalam pekerjaan sehariharibukan untuk pakaian harian pribadi karena pakaian dimaksudmenunjukan identitas Blue Bird;""Bahwa mengingat yang tidak teridentifikasi adalah sebesarRp.35.000.000,00 dari koreksi sebesar Rp. 203.447.750,00, maka bebanpakaian seragam sebesar Rp. 35.000.000,00 tersebut tidak dapatdibiayakan oleh Pemohon Banding sebagai Pengurang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidakmempertahankan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(Semula Terbanding) atas Pengurang Penghasilan bruto sebesarRp.203.447.750,00 telah dibuat tanoa pertimbangan yang cukup danbertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkap dalampersidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1)huruf e UndangUndang Pajak Penghasilan serta Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak.

sampai laporan dibuat pada penelitian keberatanTerbanding belum mendapatkan adjustment tersebut;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif biaya rugi selisin kurssebesar Rp 6.908.941.013,00, sesuai dengan perincian perhitungan yang telahPemohon Banding sampaikan kepada pemeriksa dan penelaah keberatan dalamproses pemeriksaan dan keberatan, biaya ini merupakan kerugian selisih kurs sesuaidengan Pasal 6 ayat 1 huruf e UndangUndang (UU) No. 17/2000, biaya kerugianselisih kurs merupakan pengurang

sengketa sebesar Rp6.908.941.013,00 timbulkarena Pemohon Banding dalam penghitungan penghasilan netonya menyatakanadanya kerugian karena selisih kurs mata uang asing sebesar Rp6.908.941.013,00,sedang Terbanding tidak mengakui adanya kerugian tersebut;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), kerugian dari selisin kurs matauang asing merupakan unsur pengurang

koreksi tersebut dikategorikan penghasilan Pemohon Banding yangkurang dilaporkan;Mbahyet Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN oleh Terbanding senilai Rp897.967.148,00karena koreksi Terbanding tidak semuanya berupa Peredaran Usaha;Mbahyut Mbapkiss DPP PPN sebesar Rp897.965.301,00 yang menjadi sengketa banding ini didasarkan ataspengujian terhadap arus piutang yang menurut Pemohon Banding dapat diperhitungkan sebagaipengurang, sedangkan menurut Terbanding tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurang

bahwa transaksi jaminan cetakan sebesar Rp498.192.195,00 telahdipungut PPNnya sebesar Rp49.819.220,00Sesuai dengan substansi transaksi tersebut menurut Terbanding transaksi ini adalahbagian dari penjualan,Sesuai dengan bukti Faktur Pajak dan SPT PPN nilai sebesar transaksi ini telahdipungut PPNnya,Namun karena menurut Pemohon Banding transaksi ini bukan bagian dari penjualanmaka Pemohon Banding setiap mengembalikan jaminan Pemohon Bandingmenerbitkan kredit note dan melaporkan di SPT PPN sebagai pengurang

dipungut tapi dikurangi juga dengan menerbitkankredit note,Terbanding berpendapat oleh karena menurut Terbanding transaksi ini merupakanbagian dari penjualan maka harus dikenakan PPNnya;bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi penjualan barang bekassebesar Rp185.066.672,00 telah dipungut PPNnya sebesar Rp18.506.667,00Sesuai dengan uraian di sengketa PPh Badan, transaksi ini telah dibuktikanPemohon Banding sebagai penghasilan yang dicatat sebagai penghasilan lainlaindan pengurang

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak.Bahwa perhitungan pajak menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalamSKPKB PPh Badan adalah sebagai berikut :Penghasilan Neto Fiskal menurut Pemohon Rp16.585.483.033Koreksi oleh Terbanding : Peredaran Usaha Rp2.384.886.709 Pengurang Penghasilan Bruto Rp 302.353.503Penghasilan Kena Pajak Rp 2 240.212PPh yang terutang Rp19.272.723.245Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 5.764.316.900Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 5.418.168.292Rp 346.148.608Sanksi

Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pengurang penghasilanbruto yang berasal dari biaya gaji/upah dll sebesar di atas yang berasal dariekualisasi biaya gaji/upah dll dengan objek PPh Pasal 21 yang sudahdilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21;Menurut Pemohon Bandinga.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan alasan:1 Bahwa koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp302.353.503,00berasal dari ekualisasi antara biayabiaya yang menjadi objek PPh Pasal21 dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh PemohonBanding terdapat selisih tersebut di atas;2 Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidak tepat dantidak mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat

(1) maupun Pasal 9 ayat (1) UU PPh, karena melakukan koreksibiaya berdasarkan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21;3 Bahwa pengurang penghasilan yang koreksi oleh Pemeriksa adalahbiaya yang dapat dibebankan secara fiscal sesuai dengan ketentuanPasal 1 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu biaya untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelianbahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dantunjangan yang diberikan

Resona Perdania USD 555,00 0,00 Mizuho USD 1.707.966.479,00 1.151.611.800,00Total 118.558.881.530,00 77.432.452.378,00Total Kas dan Bank 123.167.569.565,00 80.734.088.048,00DikurangiAyat Silang Uang Dalam Perjalanan 29.317.066.595,00 0,00 Pindah Buku langsung antara Bank 10.572.556.066,00 0,00Total Ayat Silang 39.889.622.661,00 0,00Penerimaan Non PenjualanPenerimaan Uang Penjualan Aktiva 47.000.000,00 0,00 Terima Jasa Giro 59.829.980,00 0,00Total penerimaan non penjualan 106.829.980,00 0,00Total Pengurang

., substansinya merupakan pembagian laba perusahaan sehingga merupakan dividenterselubung, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Pajak Penghasilan, ataspembagian laba tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;Mbahyt Rorabhiofdbaankingg tidak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, Terbandingmenggunakan dasar koreksi Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang

WVeafelinding melakukan koreksi atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2010 berupa know how feesebesar Rp53.689.365.211,00 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f, Pasal 18 ayat (3) dan (4)Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, menurut Terbanding pembayaran know how feesubstansinya adalah pembagian laba perusahaan (dividen terselubung) sehingga atas pembagian labatersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang

menimbulkan komplain dari pemegangsaham minoritas, dengan demikian biaya know how fee yang dibayarkan sangat dipengaruhi olehhubungan kepemilikan pihak pemegang saham;bahwa Majelis berpendapat bahwa biaya know how fee yang dibayarkan kepada pihak Feng TayEnterprises Co, Ltd pada dasarnya merupakan pembagian bagian laba perusahaan (dividenterselubung), sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undangundang Pajak Penghasilansehingga atas pembagian laba tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang

3706/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih dibayar/seharusnya tidakterutang untuk Tahun Pajak 2014 menurut Pemohon Banding seharusnyaadalah sebagai berikut: Jumlah Menurut No Urai raran Wajib Pajak1 Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 28.672.500.500.5902 Harga Pokok Penjualan 26.509.712.608.3993 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 2.162.787.892.1914 Pengurang

Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 28.672.500.500.5902 Harga Pokok Penjualan 26.509.712.608.3993 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 2.162.787.892.1914 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 1.833.096.320.8775 Penghasilan neto dalam negeri (34) 329.691.571.3146 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 735.351.451.4187 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto 08 Penyesuaian Fiskal33.449.995.096933.481.898.298900.031.903.2029 Penghasilan neto

Uraian (Rp)1 Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 28.672.500.500.5902 Harga Pokok Penjualan 26.509.712.608.3993 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 2.162.787.892.1914 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 1.833.096.320.8775 Penghasilan neto dalam negeri (34) 329.691.571.3146 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 735.351.451.4187 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto 08 Penyesuaian Fiskala. Penyesuaian Fiskal Positif 33.449.995.096b.

Tergugat I, Tegugat II, selanjutnya akan melakukan pembayaranpelunasan utang/ kredit kepada Penggugat akan di lunasi pada tanggal 31Oktober 2019 sebesar Rp. 30.374.035 ( Tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluhribu tiga puluh rupiah) pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yangdiperjanjikan maka akan menjadi pengurang yang tertera pada pasal 1kesepakatan perdamaian .c.

Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akanmenjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatanperdamaian ini.Pasal 3Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakanapabila Tergugat I, dan Tegugat II, telah melaksanakan pembayaran/tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2Kesepakatan Perdamaian ini.Pasal 4Bahwa apabila utang/ kredit Tergugat dan Tegugat Il, telah dinyatakan lunassebagaimana dimaksud pada pasal

Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akanmenjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatanperdamaian ini.Pasal 3Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakanapabila Tergugat I, Tegugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV telahmelaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukanpada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.Pasal 4Bahwa apabila utang/ kredit Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah

Banding terima pada tanggal 29 Juni2007;Bahwa berdasarkan penjabaran diatas Pemohon Banding mohon agarMajelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan untuk dapat memeriksa kembalipersyaratan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut;Material Formalbahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksiTerbanding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut1.Biaya Intercompany Leasing Cost sebesar US$ 269,274 merupakan biayayang dapat Pemohon Banding bebankan sebagai pengurang

perusahaanPemohon Banding berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuBahwa Pemohon Banding membebankan seluruh biaya IntercompanyLeasing Cost sebesar US$ 5,480,643 sebagai pengurang penghasilanbruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 17 Tahun2000....

Koreksi atas Biaya Royalti sebesar US$ 26,197 merupakan biaya yangPemohon Banding dapat bebankan sebagai pengurang penghasilan brutoperusahaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuBahwa biaya royalti yang Pemohon Banding bebankan dalam laporankeuangan merupakan pembayaran royalti atas penggunaan peralatan danteknologi khusus yang dibuat dan dikembangkan secara Ichusus olehpihak produsen;Bahwa selain itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajibanperpajakan sehubungan

Bahwa dari data di atas diketahui bahwa Discounts Services danDiscounts Products adalah sebagai pengurang dalampenghitungan peredaran usaha;7.5. Bahwa dalam menjalankan usahanya yaitu di bidang JasaPenunjang Pertambangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menggunakan peralatan yangdiperoleh dengan cara menyewa dari induk perusahaan yang adadi Amerika;7.6.

Bahwa dalam menghasilkan revenue (peredaran usaha), TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) menggunakanperalatan yang mana peralatan tersebut diperoleh dengan caramenyewa dari induk perusahaan (/ntercompany Leasing);8.2. bahwa dalam penghitungan Tota Revenue (Total Peredaran Usaha),terdapat komponen Discounts Services dan Discounts Products,dimana jumlah Discounts Services dan Discounts Products tersebutmerupakan pengurang dari 7otal Revenue;8.3.

Bahwa discount/potongan harga merupakan pengurang DasarPengenaan Pajak (DPP) sepanjang potongan harga tersebut tercantumdalam Faktur Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 dan 19UU PPN;b.

hargatransaksi (dan bukan obyek PPN menurut Pasal 1 angka 17 jo. 18/19UndangUndang PPN);Discount usage adalah Pengurang Harga Yang Tercantum Dalam Faktur PajakWujud dari system self assessment1.Bahwa dari uraian dalildalil Pemohon Banding di atas dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:a.

Bahwa Discount usage bukan bonus sebagaimana dalil Terbanding,Discount usage hanya diberikan kepada Pelanggan Prabayar yangmelakukan aktivasi atau pengisian pulsa dan menggunakan jasatelekomunikasi;Bahwa dalildalil Pemohon Banding di atas membuktikan bahwa discountusage adalah pengurang harga transaksi, harga transaksi adalah harga riilatas penggunaan jasa telekomunikasi yang sebenarnya dengan hargastandar, sedangkan harga denominasi adalah harga diskon setelahdikurangi discount usage, nilai transaksi

Faktur Pajak Sederhana yang mencantumkan antara lainharga transaksi, nilai discount usage dan harga setelah diskon, sehinggamenurut ketentuan Pasal 1 Ayat 17, 18/19 UndangUndang PPN discountusage tidak termasuk obyek pajak PPN, karena tidak termasuk pengertianharga jual/penggantian sebagai dasar penghitungan PPN;Discount usage Bukan Obyek PPN, dan Bukan Obyek KoreksiDiscount usage Bukan Obyek PPN1.Bahwa dalildalil yang dikemukakan di atas telah secara sah membuktikanbahwa discount usage adalah pengurang

(pembatalan jurnal discountusage selama Tahun 2010), pembatalan ini dilakukan karena adaperubahan standar akuntansi jasa telekomunikasi (PSAK tentang AkuntansiPendapatan Jasa Telekomunikasi), inti perubahan standar akuntansi iniantara lain mengatur bahwa suatu transaksi yang secara material tidakmempunyai nilai uang, tidak perlu dicatat, standar akuntansi ini berlakumulai Tahun 2010;Bahwa sepanjang bulan Januari sampai Desember 2010, PemohonBanding masih mencatat discount usage sebagai diskon (pengurang

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp928.870.633,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi untuk pengurang penghasilanbruto sebesar Rp.928.870.633,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Accomodation Expenses sebesar Rp699.406.688,00;b.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp928.870.633,00 Accomodation Expenses:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanTerbanding atas biaya Accomodation Expenses sebesarRp699.406.688,00 karena biaya tersebut dikeluarkan untuk akomodasiperjalanan dinas karyawan Pemohon Banding seperti hotel dantransportasi lain yang berhubungan dengan pengembangan projectyang Pemohon Banding lakukan seperti project pembangkit listriksicanang, centaur dan singa, dan project yang akan Pemohon

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp928.870.633,00 yang berasaldari:(a) Biaya Akomodasi (accommodation expense) sebesarRp699.406.688,00; dan(6) Biaya Perjalanan Dinas (Traveling Expense) sebesarRp229.463.945,00;Ad.1.a)Bahwa menurut Terbanding koreksi atas tagihan reimbursement sebesarRp23.121.819.739,00 merupakan hasil ekualisasi Peredaran Usaha denganDPP PPN, karena ketika pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan kontrakkontrak yang membuktikan adanya reimbursement,sebagaimana dimaksud

Bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkan fakta di persidanganyang disampaikan Pemohon Banding berupa /nvoice dan Faktur Pajak,Ekualisasi omzet SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang seharusnya untuktahun 2009, Bukti Potong PPh Pasal 23 terhadap transaksi tersebut, terbuktiaccrue revenue sebesar Rp1.032.307.318,00 tersebut bukan merupakanpenghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Ad 2.Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto dilakukan karena biaya ataspengeluaran tersebut

Dengandemikian koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto berupaBiaya Akomodasi (accommodation expense) sebesar Rp699.406.688,00dan Biaya Perjalanan Dinas (Traveling Expense) sebesarRp229.463.945,00 tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diHalaman 27 dari 29 halaman.

Majelis Terbanding Majelis2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 8 (67)11 Koreksi Negatif atas Ekspor 0% 0% 0,00 0,00 0,00BKP (68.224.661.460,00)2 Koreksi Positif atas Penyerahan 36.018.414.651,00 10% 10% = 3.601.841.465,0 3.601.841.465,0 0,00yang PPNnya harus dipungut 0 0sendiri3 Lainnya (tidak disengketakan) 68.477.467.453,00 25.280.599,00 25.280.599,00 0,00Jumlah 36.271.220.644,00 3.627.122.0640 3.627.122.064,0 0,00 0 0 Menimbangterutang atau kredit pajak;: bahwa dalam Banding ini terdapat sengketa mengenai pengurang

pajak atas pajakbahwa yang dimaksud oleh Majelis sebagai kredit pajak adalah Pajak PertambahanNilai yang diperhitungkan sebagai pengurang terhadap Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang atau Pajak Keluaran seluruhnya dalam menghitung jumlah PajakPertambahan Nilaiadministrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan PajakPertambahan Nilai, yang dapat meliputi:yang masih harus dibayarsebelum penerapan sanksiPajak Pertambahan Nilai dari Penjualan Retur sebagaimana dimaksud Pasal 5AUndangundang

Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 18 Tahun 2000, namun untuk kasus ini nilai penyerahanMenimbangretur telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung nilai objek pajak,sehingga tidak diperhitungkan lagi sebagai unsur kredit pajak;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pembeli Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak (Pemungut Pajak Pertambahan Nilai) sebagaimana dimaksud dalamPasal 16A Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Pajak berikutnyasetelah Masa Pajak obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 18 Tahun 2000, sebagai kredit pajak negatif;Jumlah lebih bayar tersebut yang telah dikembalikan sesuai dengan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB), sebagai kredit pajak negatif;: bahwa perkembangan sengketa mengenai kredit pajak adalah sebagai berikut:bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai pengurang

./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata CaraPenyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar diatur bahwa didalam pengisian Faktur Pajak Standar, Harga Jual dikurangi dengan potongan hargayang diperhitungkan sebagai pengurang Harga Jual atau pengurang Penggantian;MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa mengingat Pemohon Banding tidak mencantumkan Potongan Penjualan didalam Faktur Pajak, sedangkan berdasarkan ketentuan telah diatur

Sedangkan koreksi biaya AsuransiKecelakaan merupakan biaya dalam rangka mendapatkan,menagih danmemelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 huruf a ayat (6) UU PPh;Koreksi sebesar Rp.264.356.853,00Bahwa koreksi atas Penghasilan Netto dari luar Usaha merupakan beban lainnyaberupa biaya pensiun dapat dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilanmenurut ketentuan perpajakan.

yang disampaikan olehPemohon Banding, Majelis dapat melihat dan menyakiniBahwa tunjangan Pajak Penghasilan sebesarRp95.187.400,00 yang dikoreksi oleh Terbanding terbuktitelah dimasukkan dalam penghasilan karyawan PemohonBanding dan telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21;Bahwa karena tunjangan Pajak Penghasilan sebesarRp95.187.400 O00 tersebut sudah ditambahkan dalampenghasilan karyawan dan dilaporkan dalam SPT PPh Pasal21, maka Majelis berpendapat bahwa biaya gaji tersebutdapat dijadikan sebagai pengurang

Bahwa menurut Pemohon Banding dasar alasan koreksi yangdilakukan oleh Terbanding adalah sama dengan koreksi atasgaji, upah dan bonus sebesar Rp95.187.400,00 pada koreksiHarga Pokok Penjualan yaitu berupa kokresi yang dianggapsebagai cadangan tunjangan Pajak Penghasilan, namunsebenarnya koreksi ini merupakan tunjangan PajakPenghasilan untuk karyawan kantor pusat di Jakarta;Bahwa menurut Terbanding biaya Pajak Penghasilan sebesarRp81.948.100,00 dikoreksi karena Pajak Penghasilan tidakboleh dijadikan pengurang

Pajak PenghasilanBahwa menurut Terbanding, karena Pajak Penghasilantidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitungbesarnya Penghasilan Kena Pajak, maka atas beban PajakPenghasilan sebesar Rp.81.948.100,00 dikoreksi olehTerbanding;Asuransi Kecelakaan sebesar Rp.51.376.555,00 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf bUndangUndang Pajak Penghasilan, dinyatakan bahwapremi asuransi kecelakaan tidak boleh dibebankansebagai biaya, sebagai pengurang penghasilan bruto,kecuali atas biaya premi tersebut

menjadi penghasilanbagi karyawan yang menerima premi asuransi tersebut; Bahwa menurut Terbanding, sepanjang premi asuransijiwa, Kesehatan dan kecelakaan dibayar oleh pemberiHalaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 373 B/PK/PJK/2017kerja dan dihitung sebagai penghasilan oleh pihak yangmenerima, biaya premi tersebut dapat dijadikansebagai pengurang ' penghasilan bruto olehperusahaan; Bahwa Terbanding tidak berfokus apakah biayatersebut merupakan premi asuransi ataukahadministrasi asuransi, tetapi

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali iniadalah Tentang Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto berupa Rugi Derivatif,sebesar Rp 35.036.317.461,00 ;2.

semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis HakirnPengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebuttelah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (errorfacti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telahHalaman 21 dari 31 halaman Putusan No.156/B/PK/PJK/201 1mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku berkaitandengan telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Pengurang

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2001 diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmembebankan kerugian akibat Instrumen Derivatif atas Transaksi LindungNilai sebagai biaya dalam Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp35.036.317.460,00, yang terdiri dari komponen perhitungan sebagai berikut : NO. URAIAN JUMLAH (Rp)Ls Loss on on Derivative (Forex Swap)a. Swap Cost Biaya Swap 6.426.649.913,00Dikurangi:b. Gain (Loss) atas selisih kurs (5.985.000.000,00)c.

Meskipun dalam ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur atas kerugian selisihkurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,namun atas kerugian yang timbul sebagai akibat transaksi derivatifyang tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai tidak dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto, karena hal tersebuttidak termasuk dalam pengertian kerugian selisih kurs mata

Kerugian atas selisih kurs mata uang asing yang dapat dibebankansebagai Pengurang Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000 adalah kerugian selisih kurs mata uang asing akibatfluktuasi kurs.

Putusan Nomor 2037/B/PK/Pjk/2019Retur Penjualan (Rp 275.067.025)Selisin Perhitungan Ekspor Rp 7.461.998.341Disajikan di SPT sebagai pengurang Harga Pokok Rp 7.186.931.316Nilai Harga Pokok Penjualan VersiLaporan SPT (Yang diambil fiskus) Rp 85.174.612.895Sengketa koreksi Biaya Usaha menjadi Rp 8.303.611.749,00Ada perbedaan biaya usaha Rp 296.126.052,00 atas koreksi tersebut,karena nilai tersebut merupakan sebagian THR karyawan harian dan Cutimelahirkan Karyawan yang benarbenar Pemohon Banding keluarkan

berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum, karena obyek sengketaa t a Ssperedaran usaha dan biaya usaha sebesar Rp/.480.776.092,00; yangtidak dipertahankan Majelis Hakim sudah benar, karenamengungkapkan bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembalikonsisten untuk mengambil Harga Pokok Penjualan dari buku besar danLaporan Audit, seharusnya tidak akan terjadi selisin sebesarRp7.186.931.316,00; karena Termohon Peninjauan Kembali telahmemperhitungkan selisih perhitungan ekspor sebesarRp7.186.931.316,00; sebagai pengurang

dilakukan adalah sebagai berikut :a Harga Pokok Penjualan Dikoreksi sebesar Rp.3.664.883.715,00, yang terdiri darie Koreksi positif atas biaya manufaktur sebesar Rp.3.659.879.322,00 karenamenurut Pemeriksa Pemohon Banding melaporkan bebannya terlalu tinggi;e Koreksi positif atas biaya overhead pabrik sebesar Rp.5.004.393,00 karenamenurut Pemeriksa tidak didukung bukti;b Penghasilan Luar Usaha dikoreksi sebesar Rp.1.871.896.766,00 karena menurutPemeriksa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan;c Pengurang

Putusan Nomor 239/B/PK/PJK/2012perhitunganperhitungan di atas kertas tanpa memperhatikan asas materialitas(kejadian sesungguhnya yang benarbenar terjadi);c Pengurang Penghasilan BrutoBahwa atas koreksi Biaya Profesional sebesar Rp.134.357,00 Pemohon Bandingtidak setuju, dan Pemeriksa tidak memberikan rincian atas koreksi yang dilakukan;Bahwa atas koreksi Biaya Bunga Cash Pooling sebesar Rp.40.861.105,00 PemohonBanding tidak setuju, karena Pemeriksa melakukan koreksi tingkat bunga CashPooling dari

jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidangperpajakan.B Tentang koreksi positif Pengurang

Putusan Nomor 239/B/PK/PJK/201212yang berlaku dalam penentuan nilai koreksi positif Pengurang PenghasilanBruto pada Biaya Bunga Cash Pooling sebesar Rp44.070.332,00.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22747/PP/M.X/15/2010 tanggal 22 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyatanyataamar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 239/B/PK/PJK/2012141213pooling dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf a, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak tidak didukungdengan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku.Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwakoreksi positif yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terhadap Pengurang Penghasilan Bruto pada Biaya Bunga CashPooling sebesar Rp44.070.332,00 adalah sudah tepat dan

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Royalti)Rp9.762.450.705,00;Dasar Koreksi Terbanding:a. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya royalti yangdicatat dalam perkiraan Pengurang Penghasilan Bruto denganalasan bahwa terkait dengan biaya tersebut, Pemohon Bandingtidak dapat menunjukkan durability atas royalti tersebut, ownership,dan rasio test serta secara ekonomis Pemohon Banding telahmenjalankan aktivitas untuk mendapatkan income;b.

Atas dasar itu,tim peneliti mengusulkan untuk mempertahankan koreksipemeriksa atas Harga Pokok Penjualan berupa biaya royaltisebesar Rp9.762 450.705,00;Alasan Pemohon Banding; Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas biaya royaltiyang terdapat dalam Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.764.382.627,00dan Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp9.762.450.705,00. Adapunalasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1.

Penghasilan Bruto dari Usaha 144.879.513.9814 Penghasilan dari Luar Usaha 8.029.506.1165 Jumlah Penghasilan Bruto 152.909.020 0976 Pengurang Penghasilan Bruto 120.982.350.2487 Penghasilan Neto Dalam Negeri 31.926.669.8498 Penghasilan Neto Luar Negeri9 Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto 311.926.669.84910 Kompensasi kerugian11.

Olehkarena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterimaoleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:* Tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan atas FactoryOverhead berupa Biaya Royalti sebesar Rp2.764.382.627,00 danKoreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto berupa Biaya Royaltisebesar Rp9.762.450.705,00 yang tidak dipertahankan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksiKoreksi Positif Harga Pokok Penjualan atasFactory Overhead berupa Biaya Royalti sebesarRp2.764.382.627,00 dan Koreksi Positif Pengurang PenghasilanBruto berupa Biaya Royalti sebesar Rp9.762.450.705,00 adalahkarena:Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 1096/B/PK/PJK/201 711.2.

Langgeng Makmur Industries, Tok. tidak membebankan biaya bunga ke luar negeri sebagai pengurang penghasilanbruto (not deductible), mengapa harus menjadi objek yangdikenakan pajak (taxable) melalui mekanisme pemungutan PajakPenghasilan pasal 26 ?

Langgeng Makmur Industries, Tok. tidakmembebankan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan brutodalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2003 dan pemeriksapun tidakmelakukan koreksi negatif atas biaya bunga tersebut ;Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, biaya bunga ke luar negeri yang telahdibebankan dalam Laporan Keuangan tahun 2003 tidak terutangHal.8 dari 13 hal. Put.

Langgeng MakmurIndustries, Tok. dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak Badan Tahun 2003 tidak membebankan biaya bunga ke luarnegeri sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukanpenyesuaian/koreksi tarif fiskal terhadap biaya bunga sebesarRp.13.536.497.769,, dan koreksi atas biaya bunga sebesarRp.13.536.497.769, tersebut dilakukan dengan pertimbangan,karena P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. sedang dalamproses mendapatkan pembebasan bunga dari para kreditor di luarnegeri.

pembatalantransaksi penyerahan BKP atau JKP maka Pengusaha Kena Pajak yangmenerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak sesuaidengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER13/PJ/2010 s.t.d.d.PER65/PJ/2010;Bahwa sedangkan atas retur penjualan sebesar Rp1.131.595.920,00 yangdilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari2011, perlu dilakukan pengujian apakah benar telah terjadi pengembalianBarang Kena Pajak atau Pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak yangdapat menjadi pengurang

Putusan Nomor 1697 B/PK/PJK/2017Bahwa selain yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas, juga terdapatretur yang benarbenar terjadi dimana produk telah diserahkan kepadapembeli, namun ternyata dikembalikan (retur) sebagian oleh pembelidengan nilai Rp240.418.468,00 untuk Masa Pajak Januari 2011 dimanamenurut Pemohon Banding secara substansi retur tersebut seharusnyadapat menjadi pengurang atas PPN terutang pada Masa Pajak yangbersangkutan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi

peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangansebagai berikut:1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketaa quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo yang antaralain berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan sandingan perhitungan PeredaranUsaha dan DPP PPN hasil pemeriksaan sebagaimana digambarkandi atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukanequalisasi untuk menetapkan nilai Peredaran Usaha memperlakukanNota Retur yang tidak sesuai PMK sebagai pengurang

Terkait dokumen yang tidak dapat dikumpulan dapat terjadibahwa sesungguhnya Faktur Pajak yang diretur tersebut masihberada dipihak pembeli, hal tersebut memberikan peluangkepada pihak lain (Pembeli) untuk menyalahgunakan dokumenFaktur Pajak (yang diretur) sebagai dokumen pengurang jumlahpajak yang harus dibayar (PPN sebagai Pajak Masukan,dan/atau PPh sebagai pengurang penghasilan);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim Suhartono, S.E.

Putusan Nomor 1697 B/PK/PJK/20173./.3.8.3.9.Kembali hanya dipergunakan untuk keperluan internalTermohon Peninjauan Kembali dan tidak dipergunakan dalampelaporan SPT Masa PPN;Bahwa dengan demikian MRetur Penjualan sebesarRp1.131.595.920,00, yang dilaporkan Termohon PeninjauanKembali sebagai pengurang DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2011, tidakdidukung bukti Nota Retur sebagaimana dimaksud dalam PMK65;Bahwa dengan demikian jumlah transaksi sebesarRp1.131.595.920,00