SANIRI bin SENIWAR, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Raya Peniraman, RT. 008 RW. 004,Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak;Selanjutnya sebagai Pemohon I ;2. SUMRAH binti H.

MUHAMMAD TAUFIK bin SANIRI lahir tanggal 01 Maret 2000;5.2. KHOIRUL RIZAL bin SANIRI lahir tanggal 29 Nopember 2003;3. FIRMAN bin SANIRI lahir tanggal 01 Nopember 2005;7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karenahubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan(Mushaharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut hukum Islam;8.

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SANIRI bin SENIWAR)dengan Pemohon II (SUMRAH binti H. ABDURROHMAN) yangdilangsungkan pada tahun 1983, di Kelurahan Sungai Pinyuh KecamatanSungai Pinyuh Kabupaten Pontianak;3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANIRI Nomor 6102072704600001tanggal 25112012 dan atas nama SUMIRAH Nomor 61020741101710005 tanggal26112012, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya laludiberi tanda (P.1) ;2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SANIRI Nomor : 6102070202100023 tanggal02022010 yang dikeluarkan oleh Plt.

oleh seluruh Anggota BadanSaniri Negeri Haruru (Saniri Lengkap), Kepalakepala Soa, Tuan Tanahserta SaksiSaksi Batas dan Kepala Desa (kepala Pemerintah Negeri)Haruru; Surat tersebut kemudian direvisi oleh Sekretaris Negeri Harurupada tanggal 15 November 1989, diketahui oleh Kepala Desa (KepalaPemerintah Negeri) Haruru dan Camat Amahai.Selain Surat Keterangan Tersebut, Tergugat juga memiliki alas Haksebagai Pemilik yang SAH atas objek Sengketa, berdasarkanKeputusan Saniri Negeri Haruru, Nomor 01 Tahun

2017, tanggal 24April 2017, Tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru, KecamatanAmahai, Kabupaten Maluku Tengah; ditanda tangani oleh Badan SaniriNegeri Haruru, diketahui oleh Pj.

Negeri dan Oknum Staf Pemerintah Negeri yang telahmenyalahgunakan kewenanganya bertindak mengatasnamakanLembaga Pemerintah Negeri dan Lembaga Saniri Negeri.

Menyatakan Surat Keterangan Badan Saniri Negeri Haruru,Nomor : 182 / PNH / VI / 1988, yang direvisi oleh Sekretaris NegeriHaruru pada tanggal 15 November 1989, serta Keputusan SaniriNegeri Haruru, Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 24 April 2017,Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN MshTentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru, adalah SAH menuruthukum.4.

T.II.8 Fotokopi Keputusan Saniri Negeri Haruru Nomor 01 Tahun 2017tentang Hasil Telaah Saniri Negeri Haruru Kecamatan Amahai KabupatenMaluku Tengah tertanggal 24 April 2017; yang telah dibubuhi meterai cukup,dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;9. T.II.9 Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari AlmarhumPaulus Mahinano, tanggal 13 April 2017; yang telah dibubuhi meteraicukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;10.

Pembanding/Penggugat I : ABDUL RAUF TUHAREA
Pembanding/Penggugat II : ARIF TUHAREA
Terbanding/Tergugat I : KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KETUA SANIRI NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA MATARUMAH RUMAHTAU TUHAREA TUNY SAKI

KETUA SANIRI NEGERI TENGAHTENGAH, berkedudukan di NegeriTengahTengah Kecamatan Salahutu KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AMBMaluku Tengah, yang diwakili oleh HJ.ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri NegeriTengahTengah, dalam hal ini memberikan kuasakepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARYmasingmasing selaku) Anggota Saniri Negeri,beralamat di Negeri TengahTengah KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkanSurat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnyadisebut sebagai

Amb tanggal 10 OktoberHalaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb2018 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnyasebagai berikut :1.Bahwa sesuai dengan Fakta sejarah, Negeri Tengah Tengah padamulanya diperintah oleh Matarumah / Rumatau Keturunan Tuhera bawahdengan gelar Orang Kaya, dimana Raja Raja dengan gelar orang kayatersebut telah memerintah secara turun temurun dari tahun 1785 sampaidengan tahun 1984;Bahwa berdasarkan fakta sejarah itulahn maka dalam rapat Saniri

2011, dan telah melahirkan KeputusanSaniri Negeri TengahTengah Nomor : 02.SNTT / Ill / 2011, tanggal 13Maret 2011 tentang Matarumah / Rumatau Perintah di Negeri TengahTengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan PeraturanNegeri TengahTengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumatau yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri di Negeri TengahTengah adalah hanya satuMatarumah/Rumatau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri

Negeri TengahTengah Nomor :02.SNTT/III/2011, tanggal 13 Maret 2011 tentang Matarumah / RumatauPerintah di Negeri TengahTengah danPeraturan Negeri TengahTengahNomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang PenetapanMatarumah/Rumatau yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri diNegeri TengahTengah adalah hanya satu) Matarumah/RumatauKeturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);Bahwa setelah Saniri Negeri TengahTengah bermusyawarah danmelahirkan Peraturan Negeri TengahTengah Nomor141/078/RNT/IV

Negeri Tengah Tengah Nomor81/SNTT/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 (bukti P6), karena bukanmerupakan produk Saniri Negeri TengahTengah tetapi berdasarkanhasil kesepakatan beberapa orang di Kantor Camat Salahutu ; Bahwa penetapan Terbanding Ill / semulaTergugat Ill sebagaiMatarumah/Rumatau adalah bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor : 01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ; 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-393 Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku ; 4.

Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor : 01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ; 5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-393 Tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku ; 6.

SANIRI NEGERI SAMETH, Sebagai Tergugat I2. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat II

Bahwa kepemilikan Tanah Induk tersebut oleh orang tua Penggugat EliasRomelos Tamtelahitu (almarhum) didasarkan atas pemberian hak dariPemerintah/Saniri Negeri Soya dengan Surat Keputusan Nomor 41/1970,tertanggal 15 Nopember 1970 antara C Rehatta selaku KepalaPemerintah/Ketua Saniri Negeri Soya, sebagai pihak pemilik tanah denganorang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) sebagai pihakyang menerima atas tanah hak adat serta penetapan batasbatas tanahdilakukan oleh Badan Saniri Lengkap

I, namun disisi lain Pemerintah Negeri Soya jugapernah menerbitkan Surat Keputusan dari Pemerintah dan Saniri NegeriSoya Nomor : 41/1970, tentang Pemberian Dusun Waipinang kepadaELIAS ROMELOS TAMTELAHITU (Almarhum), tertanggal 15 November1970.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, sesungguhnyaTerbanding I/Penggugat memiliki itikad buruk untuk menguasai objeksengketa, hanya karena tanah saat ini memiliki nilai ekonomis yang sangattinggi, padahal diketahuinya secara jelas bahwa objek sengketa telahdikuasai oleh Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) tahun danpenguasaan tersebut didepan mata Terbanding /Penggugat, yang manasalah satu dari adik kaka Penggugat adalah Saniri/Pengurus Adat NegeriSoya.

suatu Surat Keputusan Pemerintah/Saniri Negeri tentangpemberian hak atas tanah adat kepada anak Negeri atau masyarakat hukumadat sudah cukup mempunyai kekuatan hukum tanpa didukung dengan buktilain yaitu data dari Pemerintah/Saniri Negeri yang berupa Buku Register yangmemuat data data tanah Pertuanan Milik suatu Negeri yang didalam bukutersebut mencatat Nomor Register dati, Nama Dati atau tanah adat, NamaMarga yang telah memerima pemberian atas tanah adat serta batasbatastanah Dati tersebut;Menimbang

Negeri Soya dengan Surat Keputusan Nomor :41/1970, tertanggal 15 Nopember 1970 antara C Rehatta selaku KepalaPemerintah /Ketua Saniri Negeri Soya, sebagai pihak pemilik tanah denganorang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) sebagai pihakyang menerima atas tanah hak adat serta penetapan batasbatas tanahdilakukan oleh Badan Saniri Lengkap Pemerintah Negeri Soya;Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding untukmembuktikan dalil gugatanya tersebut mengajukan surat bukti yang bertandabukti

SANIRI NEGERI SAMETH, Sebagai Tergugat I2. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat II

SANIRI NEGERI SAMETH, berkedudukan di NegeriSameth,KecamatanPulauHaruku, Kabupaten MalukuTengah, Provinsi Maluku ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Jalan Geser No. 04, Masohi,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini diwakili olehKuasanya :1. ZETH LATEKAY, S.H., jabatan KepalaBagianHukumpada Kantor Bupati Maluku Tengah ;2. MASUHADI TUAKYA, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagianBantuandanPenyuluhanHukumpada Kantor BupatiMaluku Tengah ;3.

MKS.Ambon Nomor : 13/G/2015/PTUN Abn, tanggal 10 November 2015 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:ALAN ERSEDSS 5~ naan mameMenolak eksepsi Tergugat danTergugat untukseluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 2222 202222220 1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor :01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Pebruari 2015 Tentang Penetapan KepalaPemerintah Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten MalukuMenyatakan batal Surat

Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila

Negeri Soya mulai daritahun 1983 sampai dengan sekarang masih jadi saniri;Bahwa Saksi tahu kalau pada tahun 1996 Tergugat belum tinggal di objeksengketa;Bahwa setahu saksi kalau tanah yang rnenjadi objek sengketa adalah tanahNegeri Soya yang sudah diberikan kepada PenggugatBahwa Saksi tahu kalau pernah ada permohonan dari orang tua ParaTergugat.

Foto copy,Surat Keputusan Pemerintah Negeri/Saniri Negeri SoyaNo.29/1970 tanggal 4 Agustus 1970, telan bermeterai cukup dandisesuaikan dengan aslinyadiberi tanda T.IVIII.2 ;. Foto copy,Surat Permohonan Pengukuran dan Hak Milik atas tanahtertanggal 21 Agustus 1994, telah bermeterai cukup dan disesuaikandengan aslinyadiberi tanda T.IVIII.3 ;.

Foto copy,Fotofoto Dokumentasi Komisi Saniri Negeri Soya (15 oranganggota) pada lokasi batas tanah antara CV.

Leonard Lodewyk Rehatta dan Saniri Negeri Soya,Raja Negeri Soya menyatakan tidak ada tumpang tindih antara tanah milikAlm. Leonard Lodewyk Rehatta dan tanah CV.

Pelepasan hak atas tanah adat kepada seseorang tidak dibuatdalam bentuk Surat Keterangan sebagaimana yang didalilkanPenggugat tetapi dibuat dalam bentuk Surat Keputusan atau SuratPelepasan Hak yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Soyasendiri dan atau juga ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Soya bersamasama dengan Saniri Negeri Soya ;Bahwa dengan demikian sekali lagi Tergugat Il tegaskan bahwapemberian hak atas tanah seluas 20.000 m2 dari Pemerintah NegeriSoya kepada Penggugat adalah tidak

Fotocopy Surat dari Pemerintah Negeri Soya bersama denganAnggota LMD/Saniri Negeri Soya No. 033/NS/01/2006 , tertanggal30 januari 2006, yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Maluku ,diberi tanda bukti T.II8 ; .

No. 3150 K/Pdt/2010,tanggal 24 Maret 2011, diberi tanda bukti T.ll18~ ;19.Fotocopy Surat Keterangan No.590/30/PNS/II/2010, tanggal 11Januari 2010 dari Saniri Negeri Soya yang disetujui oleh Raja NegeriSoya, diberi tanda bukti T.II19 ; 20.

permohonan kepada pemerintah negeri Soya , laluPemerintah negeri bersama Saniri Negeri lengkap membahaspermohonan tersebut dan setelah turun ke lapangan memeriksa obyeklalu membuat dan mengeluarkan surat keputusan tentang Pelepasan Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada pernah mengajukanpermohonan Pelepasan Hak atas Tanah kepada Pemerintah Negeri Soya ,dan mengenai surat keterangan yang pernah dibuat oleh MATHEISTAMTALAHITU sudah dibatalkan oleh Pemerintah Negeri Soya dan Saksiikut menandatangani

SOPLANIT42 Bahwa, Saksi adalah Saniri Negeri Soya sejak umur 19 tahun lalumenjabat sebagai Sekretaris Desa dan sekarang menjabat sebagaiKepala Soa Adat Negeri Soya , dan kenal dengan DOMINGGUS BENJAMINSAPTENO yang sekarang sudah meninggal dan ada ahli warisnya yakniisteri dan anakanaknya ; Bahwa , Saksi tahu DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO ada memiliki tanahdengan status Dusun dati Werima , yang berasal dari Dusun Dati lenyapyang oleh Pemerintah Negeri Soya diberikan kepada DOMINGGUSBENJAMIN SAPTENO;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saniri Negeri Lilibooi bersama PenjabatKepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah mengadakan MusyawarahPenetapan Matarumah Perintah Negeri Lilibooi yang telah menetapkanJabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari Matarumah TeonSialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya (vide buktiT4, T6, T7; serta keterangan saksi Johanis Titarsole dan Julius Tuhumena;2.

Bahwa Saniri Negeri Lilibooi bersama Penjabat Kepala PemerintahNegeri telah menerbitkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 01 Tahun 2017Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi KepalaPemerintah Negeri Lilibooi, tertanggal 21 Juli 2017 (vide bukti T12 sertaketerangan saksi Johanis Titarsole dan Julius Tuhumena);3.

Bahwa Badan Saniri Negeri Lilibooi telah mengirimkan SuratPemberitahuan Kepada Matarumah Sialana Lumatita Keturunan LurusMendiang Tomasiwa Kastanya untuk dapat menetapkan Calon KepalaPemerintah Negeri Lilibooi sekurangkurangnya 2 (dua) orang Calon (videbukti T13 serta keterangan saksi Johanis Titarsole dan Julius Tuhumena);Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 125/B/2019/PTTUN.MKS4.

Bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah menetapkan Jacob Samuel Kastanyadan Orelius C. Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi(vide bukti T.II.Int23);6.

Bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah merubah Keputusan Saniri NegeriLilibooi Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri Lilibooi dengan mengeluarkan Keputusan Saniri Negeri LilibooiNomor : 1.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah,tertanggal 9 Oktober 2017 yang menetapkan Orelius C.

Saksi Julianus Matheis Wattimury: Bahwa sepengetahun saksi Penggugat dan Para Penggugat adamasalah tanah yang terletak di petuanan Halong tetapi terletak didalamkekuasaan Pemerintahan Kelurahan Lateri; Bahwa saksi mengetahui tanah yang merupakan obyek sengketatersebut sejak saksi menjadi Saniri Negeri dari Tahun 2012 sampaidengan Tahun 2018; Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa tapi setahu saksi tanah itudulu disebut dusun parentah, pada Tahun 2005 tanahtanah disekitarobjek sengketa tersebut

Fotocopi surat pernyataan Wakil Ketua Saniri Negeri Halong, tanggal 10November 2016, yang diberi materai dan dicocokan dengan aslinya,selanjutnya disebut T.1,2 4;5. Fotocopi surat pernyataan Kaur Pembangunan Negeri Halong tanggal 16November 2016, yang diberi materai dan dicocokan dengan aslinya,selanjutnya disebut T.1,2 5;6.

Setahu saksipada waktu itu Saniri melakukan pendekatan di rumah Penggugat,karena Pemerintah Negeri telah serahkan kepada Tergugat 2 ARTSAHETAPY;Bahwa tanah objek sengketa ini sebelumnya adalah milik PemerintahNegeri, Saksi mengetahuinya pada awal tahun 2016;Bahwa setahu saksi dasar kepemilikan tanah objek sengketa adalahpada waktu Tergugat 2 ART SAHETAPY pensiun, Tergugat 2 mengatakanada tanag di Lateri yang merupakan pemberian Negeri bagi jasanya,akan tetapi Tergugat 2 sudah lupa dimana, kemudian

Saniri Negeri mintaHalaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Padt.G/2020/PN AmbKewang tinjau lokasi tersebut, dan menentukan disitulah tanah Tergugat2, dan kemudian dilaporkan kepada Saniri Negeri, dan Saniri Negerikemudian siapkan suratsurat untuk serahkan ke Tergugat 2 ARTSAHETAPY;Bahwa bentuk surat penyerahan tersebut adalah surat pelepasan hak;Bahwa Tergugat 2 pernah buat surat pernyataan, dan Kewang membawasurat tersebut kepada Ibu Raja Halong yaitu Ibu STELA, tapi lbu STELAtidak

;Bahwa setahu saksi Saniri sudah putuskan sudah terjadi kesalahan dariLMD dan Pejabat dalam menentukan lokasi pembagian tanah, karenatanpa persetujuan Saniri Negeri;Bahwa saksi pernah melihat bukti P.3 dan P.1 saksi pernah lihat ketika diDPRD Kota dan pada waktu itu saksi diundang selaku Saniri Negeriterkait masalah pembagian tanah ini;Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa itu milik Terguagt 2 dari tahun2016 ;Bahwa Tergugat 2 yang datang duluan ke Kantor Negeri.

30Juni 2015, dibawah registerNomor 117/Pdt.G/2015/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :TeBahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat yang bersifatgeneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur,mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usuldan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahanoleh Pemerintah Negeri dan Saniri

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeriatau Badan Permusyawaratan Negeri: Pasal 2 ayat (1) menyatakanSaniriNegeridibentuk diNegerisebagaimitraPemerintahNegeridalampenyelenggaraantugasdanwewenangNegeri.Halaman 4 dari 18 Putusan No. 27/Pdt/2016/PT.AMB.11.12.

Negeri Siri Sori Islam danselanjutnya pada tanggal 08 Februari 2011 wakil dari matarumah/keturunanPattisahusiwa, Saniri Negeri Siri Sori Islam, Tokoh Adat dan TokohMasyarakat Siri Sori Islam telah mengajukan keberatan kepada BupatiMaluku Tengah tentang pengusulan Turut Tergugat sebagai KepalaPemerintah Negeri Siri Sori Islam periode 2015 2020;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum, maka sudah selayaknya Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri SiriSori (Islam) Nomor 01 Tahun

Memerintahkan Tergugat dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuatPeraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkanmatarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepalapemerintah Negeri Siri Sori Islam ;10.Menghukum Para Tergugat untuk membayarbiaya perkara ;SUBSIDAIRApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat Il danTurut Tergugat

Memerintahkan Tergugat mencabut Peraturan Negeri Siri Sori IslamNo.01 Tahun 2010 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhakmenjadi Kepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam yaitu matarumah/keturunan Muhamad Salem Pattisahusiwa ; Memerintahkan Tergugat dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuatPeraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkanmatarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepalapemerintah Negeri Siri Sori Islam ; Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat

Surat Keputusan Saniri Negeri Mosso.6.15. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 6 ( enam ) lembar.7.

hukum bagi Penggugat ;15.Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat Nomor 141415 Tahun 2011tentang Pengesahan Pemerintah Negeri Mosso Kabupaten Maluku Tengahsangat bertentangan dengan PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor :01 Tahun 2006 pasal 3 ayat ( 2) yang mengatakan bahwa Jabatan KepalaPemerintah Negeri merupakan Hak Mata Rumah/Keturunan berdasarkangaris keturunan lurus dan tidak dapat diahlikan kepada pihak lain, kecualidalam halhal khusus berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunanbersama saniri

kKewenangan untukmenetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri secara sepihak tanpamelalui musyawarah matarumah dan penetapan oleh Saniri Negeri ;5.

Bahwa pada posita 4 penggugat mendalilkan isi surat yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang ditujukan kepada CamatTehoru untuk memfasilitasi proses pencalonan kepala Pemerintah NegeriMosso dengan Saniri Negeri agar setidaknya terdapat kata sepakat untukmengakhiri beda pendapat soal proses pencalonan kepala pemerintahNegeri Mosso, jika dalil tersebut dihubungkan dengan dalil penggugatpada posita 7, bagaimana tergugat dapat melantik penggugat menjadiKepala Pemerintah Negeri Mosso

Seharusnya Abdul Kadir Tehuayo setelah mendengar arahan/tawaran Tergugat memusyawarahkannya dengan seluruh keluargamatarumah parentah untuk diteruskan kepada Saniri Negeri untukkemudian ditetapbkan menjadi calon kepala pemerintah negeri. DalilPenggugat pada Posita 8 tersebut tidak menunjuk pada kesalahanprosedur yang dilakukan Tergugat.

Serta perjanjian tersebut digantidengan perjanjian antara ALEX UNEPUTTY yang menjabat sebagaiKetua Saniri Negeri Oma (Pemohon Praperadilan Nomor Urut 4)dengan Perusahaan STP.Bahwa selain Pemohon tuntut akan pembuktian Penetapan Tersangkakepada Pemohon oleh Termohon berdasarkan Bukti Permulaan yangcukup sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, maka Pemohonpunakan membuktikan tentang status tanah yang dijadikan tempat PerjanjianSewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan dan Penempatan BaseTransceiver Station

BW 838308 BankInternasional Indonesia tanggal 13 Maret 2017 atas namaSaniri Negeri Oma berjumlah Rp.45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Notifikasi transaksi kepada Saniri Negeri Omatahap ke2 berjumlah Rp. 105.000.000, (setus lima juta rupiah), (Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.

tersebut adalah milik Negeri Oma bukan milikpribadi seseorang ;o Bahwa saksi mengetahui mereka ditahan karena pernah baca 2surat panggilan, yaitu panggilan pertama dan panggilan kedua ;o Terkait dengan penahanan ke4 orang ini menyangkut dengansewa lahano Bahwa setahu saksi tanah yang dibangun tower ;o Bahwa saksi tahu badan Saniri ada menerima uang.o Bahwa Saniri tidak berhak mengelola uang itu akan tetapi padasaat itu ada transisi pemimpin Bapak Raja yang sekarang inisudah ada keputusan sehingga

Izaac Elia Haumahu, Frans Wattimwa ena,Semuel Manusiwa dan Alex Uneputty ;Bahwa mereka ditahan karena laporan dari Bapak raja oma lamayaitu Bpk Yosep Pattinama ;Bahwa mereka dilaporkan menyangkut tanah yang dibanguntower ;Bahwa Yosep Pattinama ini ditetapkan sebagai terdakwa danditahan oleh Penuntut Umum sejak bulan Agustus tahun 2017 ;Bahwa Pemohon adalah badan saniri negeri Oma ;Bahwa ada 12 orang saniri dan sampai saat ini masih omsemua.Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Praperadilan Nomor 5/

T22 ;23.Fotocopy Notifikasi melalui email:BizChannel@CIMB bahwa transaksi kerekening Negeri Oma telah berhasil tanggal 20 Juni 2017, selanjutnyadiberi tanda bukti T23 ;24.Fotocopy Surat Pengantar laporan Pertanggung Jawaban KontrakLahan, oleh Saniri Negeri Oma, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberitanda bukti T24 ;25.Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Saniri Negeri Oma, tanggal 2Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T25 ;26.Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batumerah BersamaPemerintah Negeri Batumerah Nomor: 08 Tahun 2015 tanggai 21 April2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dati yangmemutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara RASIDLEBEHAR1A dari jabatan Kepala Dati Lebeharia dan mengangkatkembali Saudara SALEH LEBEHARIA sebagai Kepala Dati Lebeharia(Tergugat 1);2.

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batumerah BersamaPemerintah Negeri Batumerah Nomor : 08/SK/SNPEM.NEG.BTM/2010 tanggai 10 Desember 2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dati yang memutuskanmemberhentikan dengan hormat Saudara ISMAIL LEBEHARIA darijabatan Kepala Dati Lebeharia dan mengangkat kembali SaudaraRASID LEBEHARIA sebagai Kepala Dati Lebeharia;3.

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri BatuMerah BersamaPemerintah Negeri BatuMerah Nomor : Kep/143/BT/IX/1993 tanggai14 September 1993 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Dati Lebeharia yang memutuskan memberhentikan denganhormat Saudara ABDUL HAJI LEBEHARIA dari jabatan Kepala DatiLebeharia dan mengangkat kembali Saudara ISMAIL LEBEHARIAsebagai Kepala Dati Lebeharia;4.

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batumerah BersamaPemerintah Negeri Batumerah tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Dati yang memutuskan memberhentikandengan hormat Saudara BURHANUDIN LEBEHARIA dari jabatanKepala Dati Lebeharia dan mengangkat kembali Saudara ABDULHAJI LEBEHARIA sebagai Kepala Dati Lebeharia;5.

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batu Merah BersamaPemerintah Negeri BatuMerah Nomor : 08/SK/SNPEM.NEG.BTM/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dati yang memutus'kanmemberhentikan dengan hormat Saudara ISMAIL LEBEHARIA aarijabatan Kepala Dati Lebeharia dan mengangkat kembali SaudaraRASID LEBEHARIA sebagai Kepala Dati Lebeharia;2.

BADAN SANIRI NEGERI SEILALE, semula sebagai Tergugat II;3. PEJABAT RAJA NEGERI SEILALE, semula sebagai Tergugat III ;4. WALIKOTA AMBON, semula sebagai Tergugat IV;Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai PARA TERBANDING.

BADAN SANIRI NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, KecamatanNusaniwe Kota Ambon, semula sebagai Tergugat Il;3. PEJABAT RAJA NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, KecamatanNusaniwe Kota Ambon, semula sebagai Tergugat Ill ;4.

Negeri Lengkap Negeri Seilale(Tergugat Il) untuk persiapan pembentukan Panitia Pencalonan dan PemilihanRaja Negeri Seilale, namun Pemilihan Badan Saniri Negeri Lengkap NegeriSeilale (Tergugat Il) yang dilakukn oleh Tergugat Ill tidak sesuai denganhukum adat yang berlaku di Negeri Seilale, karena Tergugat Il memilihAnggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale berdasarkanpenunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah tanoa mengakomodir hakhakadat anakanak soa, padahal seharusnya Tergugat III dalam memilih

Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakantergugat Il memilih anggota saniri lengkap negeri seilale berdasarkanpenunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah tanoa mengakomodir hakhakadat anakanak soasoa adalah tidak benar, karena Badan Saniri Lengkaptidak penah melakukan apa yang didalilkan oleh para penggugat dan BadanSaniri ada bukan karena dipilih oleh Masyarakat tetapi Badan Sanii LengkapNegeri Seilale telah ada sebelum tebentuknya Negeri Seilale ;5.

Bahwa para penggugat didalam dalil gugatannya tidak menguraikan mengenaiSaniri Lengkap yang secara tuun temurun apalagi dalam Saniri LengkapNegeri Seilale tidk ada dari keturunan paa penggugat yang masuk dalamstruktur adat negeri seilale, sehingga hal ini telah mmperjelas bahwa parapenggugat bukan bagian dri soa patti, soa meteng dan soa tupang yang adadalam badan saniri lengkap apalagi sebagai matarumah parentah ngeri seilale6.

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat Ill telah pula mengajukanJawaban sebagai berikut : Bahwa tergugat Ill dilantik sebagai pejabat negeri seilale, kKemudian tergugt Illmelakukan pemilihan Badan Saniri Negeri Lengkap di negeri seilale (tergugat Il)untuk pesiapan pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan raja negeriseilale, namun pemilihn badan saniri lengkap negeri seilale (tergugat Il) yangdilakukan oleh

BADAN SANIRI NEGERI (BSN) sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I 3. PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN PEMERINTAH NEGERI WAAI, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;4. ANACE BAKARBESSY Alias MALA, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;5. CHARLES BAKARBESSY Alias CALE, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Bahwa Matarumah/keturunan yang bersangkutan tinggaldisampaikan kepada Saniri untuk disahkan sebagai Kepala Pemerintahnegeri (Pasal 3 ayat (2);Maka sudah sangat jelas segala proses dan tata cara pencalonan KepalaPemerintahan Negeri Waai harus mengacu pada aturan tersebut.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Saniri Negeri Waai (Tergugat )dan Panitia Pemilihnaan Pemerintahan Negeri Waai (Tergugat Il) adalah suatuperbuatan melawan hukum;7.

Saniri NegeriWaai dan Kepala Pemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telahditetapbkan dan diatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga SaniriNegeri Waai dan Kepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkantelah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Saniri Negeri Waai dan KepalaPemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telah ditetapbkan dandiatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkan telahmelakukanperbuatan melawan hukum (PMH).

Bahwa dalil Penggugat pada point ke 6 harus ditolak karena tidakberalasan secara hukum, karena produk hukum berupa peraturanNegeri adalah produk dari Saniri Negeri bersamasama dengan KepalaPemerintahan dan terhadap Kepala Pemerintahan sebagai pihak yangmenetapkan peraturan a quo.

Fadli sebesar Rp.6.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriDusun Maar kepada Sdr. Saleh sabualamo sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriDusun Maar kepada Sdr. Samun Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriDusun Kifar kepada Sdr.

La Ani sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriDusun Talang Baru kepada La Haji Karim sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota SaniriNegeri Dusun Namalas kepada Sdr. Mujia Fakaubun sebesarRp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru kepada Sdr.

Hamza Asurati sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru Dusun Bokan kepada Sadr. La Sairi sebesar Rp. 1.000.000,00Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru kepada Sdr. Anmad Ganti Kilian sebesar Rp. 1.500.000,00Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru kepada Sdr.

Fadli sebesar Rp.6.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri DusunMaar kepada Sdr. Saleh sabualamo sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri DusunMaar kepada Sdr. Samun Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri DusunKifar kepada Sdr. Abu Biru sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Posyandu Mama BiangNamalas kepada Sdr.

Hamza Asurati sebesar Rp.1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru Dusun Bokan kepada Sadr. La Sairi sebesar Rp. 1.000.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru kepada Sdr. Anmad Ganti Kilian sebesar Rp. 1. 500.000,00;Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri NegeriKilwaru kepada Sdr.

di kali ;Bahwa selain itu ada juga orang buton yang perusah di sekitar lokasitersebut ;Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara ERWIN menanam tanaman umurpanjang di lokasi tersebut hanya saksi dengardengar saja ;Bahwa saudara J.Marlissa sebagai Raja Negeri Hatu namun saksi tidakingat dari tahun berapa hingga tahun berapa ;Bahwa saudara M.Masanea pernah sebagai pejabat pemerintah negeriHatu;Bahwa yang saksi tahu saudara O.Picaulima, A.Risamasudan J,Salamahusebagai Kepala Soa ;Bahwa saksi sebagai Saniri

saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;Bahwa saudara Harmin ada perusah di sekitar tanah itu dan juga adaorangorang Buton lainnya yang perusah disitu ;Bahwa saksi tidak melihat saudara Harmin ada menanam cengkih disitu ;Bahwa saudara Harmin tinggal di Negeri Hatu sejak orang tuanya ;Bahwa di lokasi objek sengketa saksi tidak tahu status tanah Negeri atautanah dati ;Bahwa tanah negeri bila mana akan dialihkan menjadi hak milik maka harusada pelepasan hak oleh pemerintah negeri bersama Badan Saniri

Negeri ;Bahwa saksi tidak tahu saudara Harmin menjualkan tanah kepadapenggugat atas dasar apa ;Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Amb Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah tersebut lebih dahuluorang tua Harmin atau saudara Harmin ; Bahwa penggugat bukan asli Negeri Hatu akan tetapi telah tinggal di NegeriHatu ; Bahwa proses pelepasan hak atas tanah negeri harus atas persetujuanRaja dan staf pemerintah atau badan saniri negeri ;Menimbang, bahwa selanjutnya

tanah tersebut masihkondisi awung/hutan ;Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN AmbBahwa Tergugat sudah keluar dari negeri hatu tahun pada Tahun 1991untuk bekerja ;Bahwa Tergugat mendapat Surat pelepasan hak pada tahun 1990 ;Bahwa orang buton bikin kebun atas ijin Raja ;Bahwa setahu saksi Daeng Kello tinggal di Air Manis masuk petuananNegeri Laha ;Bahwa seseorang memperoleh hak atas tanah syaratnya anak negeri asli,selain anak negeri tidak bisa dan harus ada persetujuan saniri

Negeri lewatsuatu musyawarah ;Bahwa badan adat di Negeri Hatu adalah Raja dan dia sebagai kepala adat,ada saniri Negeri dan kepalakepala soa ;Bahwa saksi tidak pernah duduk dalam Badan Saniri Negeri di Negeri Hatu ;Bahwa sepengetahuan saksi surat Pelapasan hak harus ada tanda tanganoleh saniri negeri dan kalau tidak ada tanda tangan saniri negeri kalau tidakada tanda tangan saniri negeri berarti itu tidak sah ;Bahwa di Negeri Hatu dahulu ada rapat saniri Besar, tetapi sekarang tidakada lagi setelah

Maluku dipimpin oleh seorang raja dengan dibantu oleh Saniri.Di dalam negeri posisi raja hanya sebagai eksekutor, dalam artian memutuskan suatukasus/sengketa yang terjadi di wilayah negeri, sehingga Raja dapat dikatakan sebagaiikon dari sebuah negeri adat, di samping menjalankan tugastugas administrasipemerintahan;Posisi raja, termasuk istri raja merupakan posisi yang dihormati oleh masingmasinganggota masyarakat negeri dan di dalam suatu negeri tersirat bahwa wibawa raja adalahmerupakan wibawa Saniri

Tidak hanya saat menjadi raja, anggota masyarakat yangtelah menjadi mantan raja, termasuk juga istri mantan raja masih tetap dihormati olehmasingmasing anggota masyarakat negeri;Saniri adalah pembantu raja atau kepala desa yang bertugas mengayomi adat istiadat danhukum adat, sehingga dapat dikatakan Sanari negeri ini dalam menyelesaikan setiapperselisihan di lingkup negeri atau dusun.

sistem kekeluargaan di Maluku yang pada umumnya berdasarkan garisketurunan ayah), yang telah ditentukan secara turuntemurun, pemuda, yang kerapberfungsi sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatukasus/ sengketa;Dalam perkara ini, saksi Yunus Pariama adalah Mantan Raja Negeri Kamarian dan istrisaksi, Tina Pariama dan saksi korban Yance Tuhehay adalah Sekretaris Desa Kamarian,merangkap sebagai Kaur Pemerintahan pada Desa Kamarian dan posisinya dalamNegeri sebagai anggota Saniri

apalagi pada saat kejadiantersebut, saksi Yunus Pariama juga ada di tempat kejadian sehingga membuat malumantan raja negeri Kamarian sehubungan adanya makian terhadap istrinya, padahal iapernah menjadi ikon dari masyarakat negeri adat Kamarian dan pemegang nama fam(marga Pariama) sebagai penduduk asli negeri Kamarian yang sangat mempunyaipengaruh disitu;Perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, selaku anggotasaniri negeri Kamarian adalah perbuatan yang mencoreng kewibawaan saniri

Selain itu perbuatan Terdakwa yangmelakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah suatu bentuk perbuatan yangmencoreng kewibawaan saniri yang berusaha menegakkan adat istiadat atau hukum adatyang sangat melarang memaki perempuan dengan katakata parampuan dalam pukikarena sangat merendahkan kehormatan perempuan, apalagi ditujukan terhadap istrimantan raja negeri di tempat umum sebagaimana kejadian dalam perkara ini;Oleh karena kurang memberikan pertimbangan tentang halhal yang memberatkanseperti