sehingga dengan demikian gugatan ini cukupalasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini juga mohon pembatalan terhadap SuratPengantar Nomor : 045.2/201/436.6.2/2004 tertanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukankepada Penggugat perihal : penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaran retribusi16pemakaian hak Pakai Stand yang terletak di Lokasi Pasar Tunjungan Baru Surabaya ;11 Bahwa surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan Keputusan TUNyang

sejak hari pengumumantersebut.(1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan : sudah disepakati bahwapengumuman itu akan disampaikan senairi oleh ketua;(2) Yang diumumkan; pemberitahuan; permakluman: pengumuman ituditempelkan di papan yang dapat dilihat orang;Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKelapa Sawit Alam Makmur, bukanlah objek keputusan Pejabat TUNyang

adalah suatu Keputusan TUN, karena yang menjadiobjek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanoleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam dikeluarkan keputusantersebut tidak memerlukan lagi suatu persetujuan artinya bersifat individualdan final yakni mengenai pembatalan sertifikat hak milik atas namaTergugat II Intervensi ( Nyoman Retha Aryana).Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa olehPemohon Kasasi merupakan Keputusan yang berisi tindakan hukum TUNyang

Bahwa dalam sengketa aquo, objek sengketa merupakan keputusan TUNyang dikeluarkan oleh pejabat TUN dalam kapasitasnya bertindak dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan DirekturAkademi terhadap mahasisua dari program studi yang dipimpinnyayang terbukti bersalah melanggar Keputusan Rektor ini danperaturan lainnya yang berlaku di Universitas dan Akademiakademi Nasional berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Strukturaldan setelah melalui rapat Pimpinan Fakultas/Pimpinan SekolahPascasarjana/Pimpinan Akademi.Penjabaran di atas menunjukkan bahwa Dekan merupakan pejabat TUNyang menerima menerima pelimpahan wewenang melalui

UndangUndang No. 9 Tahun 2004,Tergugat adalah bertindak dalam kualitas sebagai Badan atau Pejabat TUNyang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifateksekutif) sehingga sengketa yang bersangkutpaut dengan Surat KeputusanTergugat tersebut adalah merupakan sengketa TUN dan PTUN berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya" ;Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1007 K/Pdt/20096.

Saksi P2, tempat dan tanggal lahir Tunyang, 07 Agustus 1989, agamaIslam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggaldi , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahAdik lpar Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri yang sah;Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama diKabupaten Bener Meriah;Bahwa saksi mengetahui selama

Putusan Nomor 306 K/TUN/2016Kata Penetapan dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjukkepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan TUNyang bersangkutan yang dapat berupa: Kewajibankewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuatau untuk membiarkan sesuatu; Pemberian suatu subsidi atau bantuan; Pemberian izin; Pemberian suatu status;Dari penjelasan Indroharto, S.H. dimaksud, dapat dikemukakanbahwa suatu penetapan tertulis tidak hanya dilihat dari bentukfisiknya sebagai rangkaian frase

Selanjutnya menurut Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami11.UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman171, menyatakan:... suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yangmenciptakan, atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada;Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu hubungan hukum TUNyang telah ada.

SELURUH WARGATANJUNG ELMO dan tidak tercantum secara tegas nama Penggugat,alamat Penggugat, serta indentitas Penggugat lainnya (tidak bersifatindividual) dalam obyek sengketa oleh karena itu keputusan pejabat TUNyang menjadi obyek sengketa ini tidak bersifat individual sehingga tidaktermasuk keputusan Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1ayat (9) UUPTUN. 2222222 22 neocon nonce nnenncenneeDengan demikian patut pengadilan menyatakan bahwa obyek sengketatidak bersifat Individual sehingga Patut

Kebun hibah milik Tergugat;

Bahwa mengingat Gugatan a quo adalah terhadap OBJEK GUGATAN TUNyang bersifat positif, maka berlakunya tenggang waktu pengajuan gugatanadalah mutlak didasarkan pada Pasal 55 UU Peradilan TUN tanpaHalaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2015memperhatikan kembali ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (3) UU Peradilan TUN. ;4.

Keputusan Tata Usaha Negara yangHalaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 172/G/2010/PTUN JKT30diterbitkan dalam rangka untuk membuat perjanjian,kaedah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUNyang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian maupun diterbitkandalam kaitan dengan pelaksanaan isi perjanjianitusendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalamperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum keduabelah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing)kedalam hukum perdata, dan karenanyamerupakan

(termasuk di dalamnya tanahseluas + 16.190 M7) dan telah diterbitkan Gambar Situasi Nomor: 18662/1992tanggal 25 November 1992 ;Bahwa sebagaimana Majelis Hakim perlu ketahui, Gambar SituasiNomor:18662/1992 tanggal 25 November 1992 merupakan produk hukum dariTergugat sendiri dan tentunya Tergugat mengetahui perihal pembebasan tanahyang dilakukan Penggugat pada tahun 1975;Bahwa namun Tergugat telah sewenangwenang menerbitkan Keputusan TUNyang menyatakan bahwa tanah milik Kementerian Keuangan yang belumbersertifikat

Oleh karena itu, dalam tahap pemeriksaan di persidangan,semestinya Judex Factie tidak lagi menjatuhkan putusan mengenai kompetensiabsolut dengan pertimbangan objek gugatan bukan termasuk Keputusan TUNyang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi parapencari keadilan dalam hal ini yakni Pemohon Kasasi/Penggugat, sudahsepatutnya Judex Juris membatalkan putusan Judex Facti dan memeriksakembali perkara a quo.Bahwa dapat Pemohon

Tergugat dalam menerbitkan Suratkeputusan Objek sengketa TUN jelas sangat merugikan kepentingan hukumPenggugat dan Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang merupakansumber utama mata pencaharian Penggugat baik untuk saat ini dan jugadimasa yang akan datang ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek Sengketa TUNyang

Sedangkan sertifikat adalah produkhukum dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), adapun pejabat TUNyang dimaksud yaitu Badan Pertanahan Nasional.c. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentangKementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian Agraria dan TataRuang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untukmembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahanNegara.

., Pustaka SinarHarapan, cetakan ke7, Jakarta, 2000, hal. 37 40, menjelaskanmengenai teori kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUNyang mengandung dua arti yakni pada pokoknya :1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; danAdanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untukdapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN.Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baikyang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yangditimbulkan

Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.e Kepentingan itu. secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya.Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan.Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUNsehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukumyang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yangmengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.Halaman

Oleh karena itu, keputusan TUNyang bersifat konkret, individual dan final inilah yang dapat digugat kePTUN yang kemudian diputus oleh Hakim Tata Usaha Negara;Apabila dipahami adanya keputusan TUN meliputi beberapa bidang,seperti : bidang kepegawaian, pertanahan, perpajakan, ketenagakerjaan/perburuhan dan lainlain.

telahdirugikan;Keputusan yang dikeluarkan Tergugat/Termohon Kasasi atas objeksengketa sudah bertentangan AsasAsas Pemerintahan Yang Baikdan benar dimana perolehan perubahan Hak Milik Nomor 5649 dan5650 (objek sengketa) kapata Tergugat Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi merupakan proses rekayasa dan didasarkan padasuatu kelalaian Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak melakukanproses yang benar, lalai, tidak cermat, tidak teliti serta tidakProfesional adalah cermin dari pelanggaran, Sehingga Putusan TUNyang

Bahwa oleh karena perbuatan karena Tergugat selaku pejabat TUNyang telah mengeluarkan Keputusan (obyek perkara) secarabertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimanadiuraikan di atas, nyatanyata telah menyimpang pula dari asasasaspemerintahan umum yang baik (Algemene Beginselen van BehoorllijkeBestuur) sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Maka, seharusnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masingmasing Andi lbrahim Masdar dan

suatu keputusan TUNberkaitan dengan pembatalan yaitu suatu keputusan TUNhanya dapat dibatalkan dengan keputusan yang setingkat,berkaitan pula dengan asas Praesumption iustae causayaitu. keputusan TUN harus tetap dianggap sah sampai adapembatalannya ;Bahwa sehubungan dengan bukti P6 dan P7, dimanaPenggugat mengajukan permohonan penciutan wilayahkepada Pejabat TUN, setelah syarat syarat yang telahditentukan dipenuhi ternyata tidak ada tindak lanjutguna pemrosesan Sknya, maka status / keberlakuan SK TUNyang

Kalau) yang mengeluarkankeputusan TUN tidak bersedia mencabut keputusan TUNyang bersifat individual dan konkrit maka untukmembatalkan keputusan TUN tersebut harus7~ melaluipengadilan TUN karena untuk membatalkan keputusanTUN yang bersifat individual adalah mutlak menjadikompetensi absolut peradilan TUN ;Walaupun pejabat TUN belum mencabut' keputusan TUNyang dikeluarkan dihubungkan dengan permohonanpenciutan yang diajukan oleh PT.

Apabila pejabat TUNyang diwajibkan TUN yang diminta oleh seseorangtidak direspon / ditindaklanjuti, maka dalam waktutersebut dianggap telah menyetujui hal ini untukkepastian hukum =;* Untuk mendapatkan kepastian hukum bisa dikatakanmodel tidak penting harus dipenuhi karena haltersebut bisa dijabarkan sesuai dengan penilaianhakim, model tetap penting tetapi bagaimanapun harusmendapatkan kepastian hukum.

Negara yang menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi SekolahDasar ...Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas namaSD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 dan bukan BadanAkreditasi Propinsi (BAP) Bali selaku peneriman mandat ;Apabila wewenang pemerintah tersebut diperoleh Badan atauJabatan TUN yang bersangkutan atas dasar suatu mandat, makakeputusan TUN yang ia keluarkan adalah atas nama dan tanggungjawab dari sang mandans (Badan atau Jabatan TUN/Jabatan TUNyang

Badan Akreditasi NasionalSekolah/Madrasah (BANS/M) dan bukan terhadap BadanAkreditasi Provinsi (BAP) Bali (Tergugat) selaku penerima mandat,mengingat sejatinya pertanggungjawaban atas wewenang tersebutberada pada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang memberikanmandat ;Apabila wewenang pemerintah tersebut diperolen Badan atauJabatan TUN yeng bersangkutan atas dasar suatu mandat, makakeputusan TUN yang ia keluarkan adalah atas nama dan tanggungjawab dari sang mandans (Badan atau Jabatan TUN/ Jabatan TUNyang