Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.LINDA ANGGRIANI als ONG PIE HWA
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
206122
  • UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
273127
  • Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
    BankIndonesia/OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif.Halaman 125 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI11)12)13)14)b)1)2)1)Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.
Register : 21-07-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 463/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 13 September 2012 — Nyonya YULIANTI,Cs, >< PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA,Cs
21668
  • nyata TURUT TERGUGAT telahmelakukan upaya pencegahan (preventif) terlebin dahulu kepada calonNasabah in casu PARA PENGGUGAT agar mengerti dan memahamiperdagangan berjangka sebelum menjadi Nasabah;Selain itu, TURUT TERGUGAT membentuk pengawasan bersama denganTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill, yakni kewajiban pengawasan padalayer pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka (integritas pasar) dalam halin) TERGUGAT Il dan Lembaga Kliring Berjangka (integritas keuangan)dalam hal ini TERGUGAT Ill, selaku SRO (self
Putus : 23-07-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN SANGGAU Nomor 118/Pid.B/2013/PN.SGU
Tanggal 23 Juli 2013 —
1067
  • dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self
Register : 13-10-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Sbw
Tanggal 2 Januari 2018 — Penuntut Umum:
FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN als EDO
36932
  • SKSHHK diterbitkan olen Penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH,d. NOTA ANGKUTAN diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin secaraself assessment,e. NOTA PERUSAHAAN diterbitkan oleh Karyawan perusahaan secaraself assessment,f.
Register : 11-03-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. SINAR LAUT MANDIRI
Tergugat:
KING POINT ENTERPRISE CO. LTD.
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
4473701
  • UE rae Fixings imRCs R aaoO Self Drilling Screwhex washer flange yellow zincwith black rubber washer5.5x50mim #1224 x 2"J este 300: ili ( PATTA GROUP ISO 9004:2008 PAKUNails RIVETHal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Blind Rivets S PATTA TTA Blind RivetserePERLENGKAPAN DARI LOGAM UNTUK PINTU DAN JENDELA Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.
Register : 03-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.WINARKO, SH
2.PUTU SUDARSANA, SH
Terdakwa:
DANU SURYO NUGROHO, SE
17935
  • .* Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinanMengembangkan keahlian / kompetensi secaraberkesinambungan sesuai bidang tugas dan standart profesiantara lain dengan melakukan self updateing atas kebijakan /ketentuan internal dan external, perkembangan yang terjadi diunit kerja /product/prosedur dan pengetahuan diberbagaibidang sector industry.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BusinessControl dipertanggung jawabkan kepada RBC HEAD ENDANG ASUPRIJATNA.Bahwa permasalahan yang terjadi
Register : 28-10-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN PADANG Nomor 803/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 27 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
ROCKY SYAMSUIR Pgl. ROCKY Bin SYAMSUIR
24923
  • 2 (dua) pcs AlatpijitMimo Massager Relax and Enjoy Your Self Comfortably;
  • 5 (lima) pcs alatcatokrambutTopsonic Hair Care;
  • 4 (empat) pcs alatpencongkeltelinga;
  • 9 (Sembilan) pcs Cateteruntukperempuan;
  • 7 (tujuh) pcs alatpemancunghidung Nose Up;
  • 1 (satu) pcs Celanadalamkesehatanpria AMERICA VAKOOU;
  • 1 (satu) unit handphone merek Oppo seriA5;
  • 1 (satu) unit handphone merek Oppo seri A39;
  • 1 (satu) buah buku kecil warna
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
419614
  • Dino Andrian.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yangdilakukan oleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TH60) dan terbukti bahwaPT COSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut :Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BDPeriode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s/d 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s/d 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s/d 31 August
    Ariaz yang pada intinyamenyatakan bahwa Para PesertaTender menyampaikan berapanilaiTKDN = yang mereka tawarkandenganmencantumkan pada suatuform yang sudah disediakan oleh PTK007, dimana Para Peserta Tendersecara self assessment menuliskanrekapitulasi nilai perhitungan TKDNmereka tersebut;28.4.2.5 Bahwa di dalam PTK 007 Bab XIKlausul 9.6.3.2. tegas dinyatakanbahwa pada tender Jasa, pernyataanHal321 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pat.GKPPU/2016/PN Jkt.
    limapersen) adalah suatu asumsi prematurdan penarikan kesimpulan yang tanpadasar karena capaian nilai TKDNsecara keseluruhan baru dapat dilihatpada akhir kontrak setelah diverifikasioleh lembaga Surveyor Independenyang kompeten di bidangnya;28.4.2.8 Bahwa berdasarkan'hasil SelfAssessment Triwulan yang dilakukanoleh Terlapor Il (vide: bukti Tl59, Tr60 dan TI61), terbukti bahwa Terlaporll masih memenuhi pencapaianpersentase TKDN di atas komitmenTKDN yang dijanjikannya, denganperincian sebagai berikut: Self
Putus : 28-02-2007 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2078K/PID/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAINAN ; Ir. SYAMSUDARMAN, MBA
6441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.Hal. 17 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006 Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.
    Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.3. Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindaksebagai penjamin/avalis.4. Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding.Hal. 23 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/20065.
    No.2078 K/Pid/2006 Syofian Sara, saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic dengan kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut:Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempatusaha.Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
410289
  • Objek Sengketa dan Il, karena keduanya merupakan Keputusan Pencabutan, maka Pengadilanakan melihat Keputusan apa yang dicabut keduanya, sehingga secaracontrarius actus akan terlihat siapa yang sesungguhnya berwenangmenerbitkan Objek Sengketa dan II Ssesuai Pasal 64 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa I,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa (Bukti P1 dan Bukti T1) telahmenjadi bukti sendiri (self
    Oleh karena itu Pengadilan berpendapatObjek Sengketa tidak memiliki cacat dari aspek kKewenangan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa Il,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa II (Bukti P2 dan Bukti T2) telahmenjadi bukti sendiri (self evidence / res ipsa loquitur) bahwa ia mencabut SuratKeputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari, Tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P23dan Bukti T4).
Register : 08-02-2017 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 154/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT.
Tanggal 5 September 2016 — 1. DRS. YUNUS. S.H., 2. HERMAWAN DWIATMOJO,3. H. SUYADI,4. IMAN NUL ISLAM NUDIRMAN, S.H,5. DARWIS,6. R. SOEKOYO DANOEDINOTO,7. IMAN BUDI PRANOTO,8. DRS. H. ABDUL FALAK AR,9. DRS. KARMANI SOEKARTO, 10. SUHARMAN, 11. MOCH. MARGONO H; Melawan; 1.Yasan Al Ikhwan Meruya;2.H RIJANTA Ketua Pembina Yayasan Al Ikhwan Meruya;3.HR SUDIRO DJAJAATMAJA Anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;4.H FUADY BUZGAN anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;DKK
11948
  • Bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak adalahsistem Self Assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang dan harus dibayar. Dalamhal mi, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiripajak terutang yang harus dibayar.
Putus : 10-02-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Februari 2016 — YANI RS L A W A N Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Ditreskrim Um Polda Jabar
397158
  • konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self
Putus : 26-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — M. IDRUS Alias LADARU VS 1. HARTAE Alias HARTAE, DKK
5422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.
Register : 21-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 132/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA,SH
Terbanding/Terdakwa : SOFYAN MUNAWAR
252140
  • FAJARPUTRA GALUNGGUNG (FPG) memiliki kewajiban perpajakan yaitu,menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kKewajibanperpajakannya (self Assessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata CaraPerpajakan yang antara lain PT.
Register : 07-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 47/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 14 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Pembanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Turut Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
383130
  • Memberikan usulan program K3 yang efektif di Unit BisnisJasa O&M sebagai masukan pertimbangan dalam menyusunkebijakan dan program K3 yang dituangkan pada RKAP,melaksanakan pendampingan Program Risk Management danmelaksanakan implementasi Self Insurance;b. Memonitor pelaksanaan dan program K3 dan mengevaluasihasilnya sesuai standar yang berlaku untuk memberikan saranperbaikan dan peningkatan efektifitas program serta banch markingke perusahaan pembangkitan terkemuka bertaraf internacional;C.
Register : 30-10-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
HANI RATNAWATI alias HANI
482777
  • Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan
Putus : 06-05-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI
Tanggal 6 Mei 2010 — ASWARDI (penggugat) VS PT. CAHAYA BINTAN ABADI (tergugat)
27593576
  • Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self
Register : 25-04-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.Sungg.
Tanggal 5 Januari 2012 — 1. H. ANDI MAPPABANGKA 2. H. ANDI MUCHTAR LUTFI LAWAN 1. KEPALA DESA BONTOALA 2. HANONG BIN BUNDU 3. HAMANSIA BINTI BUNDU 4. SUDDING BIN DAKO 5. SATTU BIN DAKO 6. MUDDIN BIN DAKO 7. BACCE BINTI DAKO 8. BATE BIN DAKO 9. MULIATI BINTI DAKO 10. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BANTAENG dahulu KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN MAKASSAR, 11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
9424
  • tidak akurat dan karenaadanya Surat Keterangan No. 396/DB/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan SuratKeterangan No. 397/DB/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Tergugat II s/d Tergugat IXharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa Negara Indonesia menganut sistem self
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, SH
2.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
SELFI DESMI NOVITA, S.Pt
20660
  • Saksi tidak tahu kemana uangnya ditransfer.Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada selisihnnya pada waktu itu.Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman atas nama DedengPutra.Bahwa kasirnya pada saat pencairan kredit atas nama YELPA NORAadalah Saksi.Bahwa Saksi hanya memaraf pada slip pencairan kreditnya.Bahwa Terdakwa SELFI DESMI NOVITA yang mengambil slip pencairankredit atau voucher atas nama YELPA NORA karena ada hubungankeluarga katanya.Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya oleh Terdakwa SELF