Kepala Kanwil BadanPertanahan Nasional Proinsi Sumatera Barat Cq. Kepala KantorBadan Pertanahan Kota Padang, berkantor di Jalan Ujung Gurun No.1, Padang;Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...4.

keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi secara melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Keterangan Ahli,keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana telahdiajukan oleh Penuntut umum di persidangan dan demikian juga dalam LaporanHasil Audit dari BPKP Perwakilan Proinsi

SYARIF untuk menandatangani berita acara tersebut, padahal adakekurangaan volume pekerjaan dan item pekerjaan yang sama sekali tidakdikerjakan sesuai Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Proinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017, serta bersesuaiandengan keterangan Saksi Ahli Herman Yani,ST.,M.

SEyang mengitung kerugian negara pembangunan Pembangkit Listrik TenagaMikro Hidro (PLTMH) di Desa Lubuk Lawas sebesar Rp. 372.231.499,10, (tigaratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilanpuluh sembilan rupiah sepuluh sen) karena adanya kekurangaan volumepekerjaan dan item pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan sesuai LaporanHasil Audit dari BPKP Perwakilan Proinsi Jambi Nomor : SR244/PW05/5/2017tanggal 20 Oktober 2017, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi

Sungai Pinang KotaSamarinta Proinsi Kalimantan Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Bahwa Terdakwa EDY TRIONO Bin SUMADI di tahan dalam Rumahtahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:1.

secara lisan dari Terdakwa yangdisampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akankesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umumtetap pada Tuntutan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yaitu :Bahwa Terdakwa NURYASIN Als YASIN Bin MULYONO PARMIN (Alm) pada hariSelasa tanggal 1 Mei 2018 Skj. 21.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentudibulan Mei tahun 2018, bertempat di Depan Telkom di Jalan Proinsi

Tergugat adalahPemilik yang sah atas tanah yang terletak di Proinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Ciawi, Desa Banjarsari, sesuai bukti kepemilikan atas tanah berupaSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 602/Desa Banjarsari, Surat Ukur tanggal 17Nopember 2015, Nomor 116/Banjarsari/2015, Luas 250 M?

(dua ratus enam puluh puluh meterpersegi), yang terletak di Proinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi,Desa Banjarsar;Bahwa Tergugat membeli tanah adalah menunjuk kepada obyek tanah di lokasiyang sesuai dengan obyek jual beli tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 1530/2009,tanggal 1 April 2009.

Sus/2016/PT.MDNketahui namanya di jalan Gatot Subroto Medan Proinsi Sumatera Utaraselanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 11.00Wib Saiful Amri Als.

Sertipikat Hak Milik Nomor 2518/Kt.B, diterbitkan Tergugat tanggal26 Juni 2012, terletak di Proinsi Lampung Kota Bandar Lampung,Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kelurahan Kota Baru, luas tanah2.883 M? (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi)sesuai Surat Ukur Nomor 28/Kt.B/2012 tertanggal 20 Juni 2012,sekarang atas nama Ir. Ribut Riyanto, berdasarkan Akta Jual BeliNomor 118/2012 tertanggal 11 Oktober 2012;10.

Sertipikat Hak Milik Nomor 2518/Kt.B, diterbitkan Tergugat tanggal26 Juni 2012, terletak di Proinsi Lampung Kota Bandar Lampung,Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kelurahan Kota Baru, luas tanah2.883 M? (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi)sesuai Surat Ukur Nomor 28/Kt.B/2012 tertanggal 20 Juni 2012,sekarang atas nama Ir.

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yangmelangsugan pernikahan pada tanggal,04 Desember 2016,yang dicatatoleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPangatikan,Kabupatn Garut Proinsi Jawa Barat,sebagaimana kutipan AktaNikah Nomor;408/06/XII/2016,Kutipan Akta Nikah ada pada Penggugat.3.

Majelis menyatakan karena para pihak tidak sepakat diselesaikandengan cara penyelesaian sengketa di BPSK Provinsi DKI Jakartamelalui Arbitrase maka kasus Nomor 106/REG/BPSKDKI/XII/2016Tertanggal 07 Desember 2016 tidak dapat diselesaikan dan ditutuppenangannya di BPSK Proinsi DK Jakarta.PETITUMHalaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN JKT.SELBerdasarkan faktafakta dan duduk perkaranya yang diuraikan olehPENGGUGAT di dalam POSITA tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agarMajelis

Reg.594/96/2019 tanggal 14 Agustus 2019;Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Ckr9.10.11.12.13.14.Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari kantor Jasa penilai Publik AreantiJunita, untuk kepentingan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderalperkeretaapian (Turut Tergugat II selaku Pengguna laporan,dan atasPermintaan Pemberi Tugas Kementerian Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Proinsi JawaBarat (Turut Tergugat lI) dan berdasarkan penilaian

SementaraPenggugat tidak mengikutsertakan atau cq Kanwil BPN Proinsi Acehmerupakan kekurangan subjek secara hirarki kepemimpinan, karenamenggugat BPN RI dan cq Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe adalahkeliru, sehingga gugatan yang kabur tidak perlu dipertahankan dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menggugat Keucik GampondMeunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tempatobjek sengketa berada dan sebagai Pemerintah Gampong yang bertanggungjawab

apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya).Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan, selanjutnya Pelawan menyatakansecara lisan, pihaknya tidak mengajukan Replik dan berketetapan pada perlawanannya,selanjutnya, Terlawan juga menyatakan tetap pada jawabannya;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil perlawanannya, Pelawantelah mengajukan buktibukti tertulis berupa photo copy suratsurat yang telah diberi materaicukup sebagai berikut:1 Sertifikat Hak Milik Nomor 151, Proinsi

diberi tanda P.11;Fotokopi Perjanjian Damai antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuatpada tanggal 11 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meteralcukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai denganaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;Fotokopi sertifikat hak mulik nomor 1678 atas nama XXX , yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pemerintah KotaPutusan nomor : 959/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 13 dari 30 halaman14Jakarta Selatan Proinsi

Arnold Budiman Hutasoit MBA
4.Mangara Hutasoit
5.James Bastra Hutasoit
6.Karman M Hutasoit .SE
7.Romulo Hutasoit BA
8.Amir Syarifuddin Hutasoit
9.Helena Mardiana Tambunan
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Sumatera Utara cq Bupati Kabupaten Tapanuli Utarali
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Proinsi Sumatera Utara cq Kepala Pertanahan Tapanuli

SHM No.1277 ,Luas 2520 M2 yang terletak di Desa PadangsambianKlod,Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar,Proinsi Bali atas nama Gede Agus Suprapta;b. Tanah dan bangunan SHM No. 4960 luas 300 M2 yang terletak padaKelurahan padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat,KotaDenpasar propinsi Bali atas nama Made Manik Erawati;4.

Pemerintah Proinsi Jawa Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq.Camat Tambun Selatan Cq. Kepala Desa Setia Mekar;Bahwa dari perkara Perdata No. 223/Pdt.G/2015/PN.

Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yangmelangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2007,yang dicatatoleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanSelaawi Kabupatn Garut Proinsi Jawa Barat,sebagaimana kutipan AktaNikah Nomor;320/33/X/2007, Tertanggal 30 Oktober 2007;kutipan AktaNikah ada pada Pemohon.3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp.1.213.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);Telah membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal 18 Oktober 2021 nomor 21/Pdt.G2021PN Yyk kepada DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Proinsi DKI Jakarta melalui delegasiPengadilan Negeri Jakarta Barat yang dilaksanakan juru sita pada tanggal 29November 2021 berdasarkan surat tertanggal 27 Oktober 2021 nomor W13UI/4339/HK.02/X/2021

Memerintahkan barang bukti berupa :- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 87/HGU/BPN/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Tanah Laut Proinsi Kalimatan Selatan tertanggal 04 Oktober 1999;- Sertifikat HGU No 16 a/n PT. MALINDO JAYA DIRAJA tertanggal 22 November 1999;- 1 ( Satu ) berkas permohonan Hak Guna Usaha a/n PT.

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaanmenurut hukum, berupa : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No 87/HGU/BPN/1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha AtasTanah Terletak di Kabupaten Tanah Laut Proinsi Kalimatan Selatantertanggal 04 Oktober 1999; Sertifikat HGU No 16 a/n PT.

Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilaterdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidanakurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;> Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya terdakwa beradadalam tahanan.111> Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.> Memerintahkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No 87/HGU/BPN/1999 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Tanah Terletak di Kabupaten Tanah Laut Proinsi

P17 KeputusanPengurusPersatuanPerangkat DesaIndonesia Proinsi Hal. 33 dari 66 hal. Putusan No. 031/G/2014/PTUN.Smg. Jawa TengahNomor : 141/SKEP.05/Pengprop.Jateng/2010.Tertanggal 16Agustus 2010tentang PenetapanKepengurusanPersatuanPerangkat DesaIndonesia (PPDI)Kabupaten Brebesberikut SusunanPengurus PPDIKabupaten BrebesMasa Bhakti20102015, (fotocopy dari foto 17.