antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antaraPembanding/semula Termohon dan Terbanding/semula Pemohon tidak dapatterwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidanganbahwa dari sejak tanggal 21 Pebruari 2021 antara Pembanding/semulaTermohon dan Terbanding/semula Pemohon telah tidak hidup bersama lagidalam satu rumah tangga sebagaimama

dengan Pemohon baik, rukun danharmonis; Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang telah berpisah rumah, selamatujuh bulan lamanya; Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama; Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2(dua) orang dansekarang bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa saksi keluarga baik saksi dari Pemohon maupunsaksi dari Termohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalahuntuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimama

Menyatakan perkawinan yang dilansungkan antara penggugatdengan Tergugat sebagaimama tercatat di kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Gading Cempaka Kota Madya Bengkulu tanggal O06 April1996/17 Dzul Qaidah 1416 H, dengan Kutipan Akte Nikah No. 58/581/1996tanggal tanggal 6 April 1996/17 Dzul Qaidah 1416 H di PUTUS karenaHalaman 4 dari 18. Putusan Nomor 1092/Padt.G/2021/PA.Tngperceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

ARRTUPLANTATION JAKARTA dan secara diamdiam tanpa sepengetahuandan konfirmasi kepada Penggugat yang menyebabkan kerugian baikmateril maupun immateriil sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat 1UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimama objek perkara a quoadalah sejak tanggal 19 Nopember 2007, dari petugas BadanPertanahan Kabupaten Ketapang, setelah mendengar ekspos terbukayang dilakukan

lisan yang pada pokoknya yaitu sebagaiberikut;o Bahwaidentitas Pemohon dan Termohon adalah benar;o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 20 februari2011;o Bahwa benar setelah menikah hidup bersama di alamat yang Pemohonsampaikan;Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2020/PAJUoOBahwa benar antara Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2(dua) orang sebagaimana Pemohon sampaikan;Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimama

Bahwa sebagaimama terurai dalam Eksepsi di atas, gugatan Penggugatposita angka 2, 3 dan 4 tidak lengkap dan tidak jelas/kabur (obscuur libel),karena tidak mencantumkan surat tanah (SHM atau Letter C Desa) yangmana yang dimaksud Penggugat, tidak mencantumkan bukti jual beli yangmana yang dimaksud Penggugat dan Penggugat juga tidak menjelaskanapa yang dimaksud sudah atas nama Tergugat IIl ?

tersebut, sedangkan Tergugat I hadir sendiri,untuk Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan tidakmenyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir, sebagaimana relas panggilan untukTergugat II hadir dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2015, tanggal 29 Desember2015, tanggal 7 Januari 2016, tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat I tidak hadirwalaupun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanyayang sah sebagaimama

Tanda tanda kekerasan tidak ada.Sesuai dengan visum etrepertum dokter nomor445/40.52/406.010.001/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.BambangWidiatmoko,Sp.Og. dokter yang memeriksa padaRSUD dr.SoedomoKab.Trenggalek, yang pada akhirnya Anak Korbanmerasa malu baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar;Perbuatanterdakwa sebagaimama diatur dan diancampidanadalampasal81ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntaidengan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Amt. pada tanggal 1 Februari 2019,Penggugat telah mengajukan gugatan harta warisan dengan dalildalil yangpada pokoknya sebagai berikut:1.2.Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu anak kandung dari pewaris;Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT, Ayah dan Ibunya menikah telahmenikah sejak lama, sejak tahun berapa PENGGUGAT tidakmengetahuinya, sebagaimama

Sebagaimama di tentukandalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan uraian sebagai berikut :a. Objek sengketa perkara a quo bersifat konkrit, artinya yang ditetapkandalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak abstrak, tetapiberwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa gugatan Penggugat obscuur (kacau balau).Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat kacau balau, disatusisi mengakui adanya pemisahan harta sebagaimama dalilPenggugat sendiri poin 3 yang menyebutkan bahwa terdapatHal. 9 dari 25 hal. Put.

perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan langsung membuktikanDakwaan Primair terlebin dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti makaakan dibuktikan Dakwaan Selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :e Dakwaan Primair perbuatan para terdakwa sebagaimama

perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan langsung membuktikanDakwaan Primair terlebin dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti makaakan dibuktikan Dakwaan Selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :e Dakwaan Primair perbuatan para terdakwa sebagaimama

Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilanjuga selalu berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat danTergugat agar perkaranya diselesaikan secara damai, namun tetap tidakberhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasiobyektif, yaitu: gugatan Hadhanah, Pembagian Harta Bersama, nafkahanak dan uang cicilan tanah dan rumah, maka hal ini dapat diperiksa dandiputus secara bersama sebagaimama

Syafii (SHM No. 1046)Menimbang bahwa meskipun ada perbedaan pendapat mengenai letakobyek sengketa dihubungkan dengan posisi kedua sertifikat akan tetapi parapihak menyatakan bahwabatas bagian selatan adalah tanah milik TutikRatnaningsih b Syafii sebagaimama pemilik tanah bersertifikat hak milik nomor1046.Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN BkIMenimbang bahwa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1046 yangmerupakan bagian dari obyek sengketa serta berdasarkan pemeriksaansetempat

Barang Siapa;Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara subjektifmenulis nama Terdakwa MARTHEN LUTHER LIE tanpa didukungdengan fakta yang nyata sebagaimama diuraikan dalam unsurunsurberikut;2.

2010/PTUNMDN.tertanggal 19 April 2011 halaman lima puluh delapan tentang Bukti Suratyang diajukan Tergugat dalam perkara ini dengan tanda T.I2) ;Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga PenyiaranSwasta, disebutkan bahwa Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakanpenyelenggaran penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan SpektrumFrekuensi Radio dari KPI sebagaimama

Usaha Negara Medantertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUNMDN.halaman lima puluhdelapan tentang Bukti Surat dalam perkara ini dengan tanda T.I2) ;Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga PenyiaranSwasta, disebutkan Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaranpenyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radiodari KPI sebagaimama

Nomor 179 PK/Pdt/2017diatasnya sebagaimama diuraikan dalam SHM Nomor 00996/Romangpolong, SHM Nomor 00737/Romangpolong dan SHM Nomor00939/Romangpolong;Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2099/2011 tersebut diterbitkanberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 74/2011 tanggal 1November 2011, yang dibuat oleh dan di hadapan Henny WidjajaSoediputri, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gowa;Bahwa Pelawan adalah pihak pemberi jaminan hak tanggungan sesuaibutir 1 (satu) di atas, sehingga dengan demikian perlawanan

Batuah kepada Umi Salamah (orang tuadari Tergugat A), dan Tergugat B menebangi pohon coklat yang ada diataslahan kelapa sawit tersebut;Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum atau penguasaan lahan kelapasawit dan pohon coklat yang ditebang secara tanpa hak yang dilakukan olehTergugat B sebagaimama disebutkan diatas, maka Penggugat telah dirugikanuntuk kelapa sawit sebanyak Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus riburupiah), dengan rincian dalam 1 (satu) bulan dua kali panen dan 1 (satu) kalipanen

Batuah kepada Umi Salamah (orang tua dari Tergugat A),selanjutnya Tergugat B menebangi pohon coklat yang ada di atas lahan kelapasawit tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat A dan Tergugat Bmenebangi pohon coklat dan menguasai kebun sawit di atas objek perkaratersebut merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum ataupenguasaan lahan kelapa sawit dan pohon coklat yang ditebang secara tanpa hakyang dilakukan oleh Tergugat B sebagaimama disebutkan

Akta Pemberian Hak Tanggungan No.74/2011tanggal 01112011 atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunandiatasnya sebagaimama diuraikan dalam SHM No.00996/Romangpolong, SHM No.00737/Romangpolong dan SHM No.00939/Romangpolong;Sertifikat Hak Tanggungan No.2099/2011 tersebut diterbitkanberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.74/2011 tanggal01112011, yang dibuat oleh dan dihadapan Henny Widjaja Soediputri,SH, M.Kn., PPAT di Kabupaten Gowa;Bahwa Pelawan I adalah pihak pemberi jaminan Hak Tanggungansesuai

Akta Pemberian Hak Tanggungan No.74/2011tanggal 01112011 atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunandiatasnya sebagaimama diuraikan dalam SHM No.00996/Romangpolong , SHM No.00737/Romangpolong dan SHM No.00939/Romangpolong.Diakui secara tegas dalam perlawanan Pelawan bahwa fasilitas kredit yangditerima Pelawan iii dari Terlawan ii tersebut dituangkan dalam Akta PerjanjianKredit, yaitu :e Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 07102011 yang dibuat oleh dandihadapan Henny Widjaja Soediputri, SH, MKn,