Ditemukan 2230 data
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
153 — 59
Hafindo Putra Sejahtera yaitu memungut, menyetor dan melaporkan sendirijumlah pajak yang terutang karena sistem perpajakan di Indonesia menganutsistem self assesment;Menimbang, bahwa dengan telah dipungutnya pajak PPN danditerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungut, maka selanjutnya PT.Hafindo Putra Sejahtera harus melaporkan perhitungan dan atau pembayaranpajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkaitdalam hal ini KPP Palopo dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT
179 — 88
dari Wajib Pajak PT EDMI Indonesia;Bahwa Direktur Utama PT EDMI Indonesia adalah RATU FEBRIANAERAWATI:;Bahwa para Terdakwa menerima uang dari RATU FEBRIANA ERAWATIsebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa pengurusan pajak PT EDMI Indonesia seperti Pajak PPh badan, PPH21, PPh 23 dan PPN dilakukan ke KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga;Bahwa biasanya Restitusi/Lebih Bayar diajukan karena pajak yang dibayaroleh Wajib Pajak lebih besar dari kewajiban;Bahwa sistem pajak kita menganut self
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
240 — 212
Dalam kaitannya dengansistem Self Assessment dijelaskan SPT adalah sarana nagi wajib pajakuntuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.
408 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan;padahal UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57Ayat (2a) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidakmemuat: (c) rumusan norma sebagai pengganti norma dariundangundang yang dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluasobjek Praperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum(self
285 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garner, Blacks LawDictionary, Eighth Edition2004, p. 1437);c. terjadinya akuisisi aset (semacam self off jual beli aset) yangsekaligus beralinnya SDM (personal) yang terlibat dalam unit/asetyang dijual.Halaman 82 dari 143 hal. Put.
167 — 33
Capacity (Kemampuan) berdasarkan laporan keuangan actual danprojection (kisaran pendapatan) dari masingmasing outlet My salonserta perhitungan dari pendapatan outlet salon untuk mengcoverangsuran pembiayaan Capital(Modal) yang bersangkutan menyediakan self finance (modalsendiri) Condition of Economy (kondisi Prekonomian) usaha yang legal danbanyak peminat dari Masyarakat.
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
150 — 130
PKP ini adalah pengusaha yang usahanya lebihdari 4,8 milyar dalam setahun jadi kalau misalnya yang bersangkutankurang pendapatnnya dari 4,8 Milyar dalam setahun maka yangbersangkutan boleh tidak memungut PPN akan tetapi apabilapenghasilannya lebih dari 4,8 Milyar setahun maka yang bersangkutanHalaman 398 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtrwajid memungut PPN sebesar 10 persen atas transaksi penyerahanbarang kena pajak atau jasa kena pajak;Bahwa system perpajakan kita menggunakan System Self
dihitung mulai masa april 2011 sampai dengan yang terakhirmasa desember 2013, untuk masamasa sebelumnya sudah tidak dapatdiperhitungkan lagi karena sudah daluwarsa penuntutan;Halaman 405 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN MtrBahwa pada saat wajib pajak tidak melaporkan SPT, wajib pajak harusdiberikan peringatan teguran supaya menyampaikan SPTnya setelahteguran baru nanti tahap himbauan diundang kekantor dan seterusnya;Bahwa Ahli menjelaskan system perpajakan yang dianut di Indonesiaadalah Self
61 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersendiri tidak boleh dicampur adukanantara satu dengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (/ogische specialiteit) ini sejalandengan prinsip /ex specialis systematic derogat legi generali (azaskekhususan yang sistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifatkhusus adalah berlaku apabila pembentuk undangundang memangbermaksud memberlakukan ketentuan pidana sebagai suatu ketentuanpidana yang bersifat knusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangandi bidang perpajakan dengan self
164 — 62
IMMS berupaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self Assesmen danlangsung disetorkan ke rekening Kas Negara,setelah itu mekanisme bagihasilnya dikirim oleh pusat melalui transfer ke kas daerah denganperhitungan 20% pusat, 16% propinsi, 32% seluruh kabupaten dalampropinsi dan 32% daerah penghasil dalam hal ini Kab.Lumajang;Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IUPOP, yaitu PT.IMMS harus memiliki IUP Eksplorasi dan didalam IUP Eksplorasi harusmelakukan kegiatan eksplorasi, penyusunan
62 — 24
masalah dengan pajak, karena PT Bostinco lancarmembayar pajak.Bahwa antara Surat Setoran Pajak dengan data di kantor Saksisudah pernahdilakukan pencocokan dan ada SSP yang nilainya berbeda dengan yang masukke kas negara.Bahwa nilai di SSP yang sudah divalidasi oleh bank tidak meungkin berbedadengan data yang masuk ke kas negara karena NTPN atau Nomor TransaksiPenerimaan Negara pastilah hanya untuk (satu) transaksi.Bahwa tidak ada konfirmasi dari dari pajak karena wajib pajak pada prinsipnyaadalah self
134 — 21
menunjukkan dalam persidangan Blangko SSP yang dibuat olehsaksi;Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangantanggal 09 Februari 2017 mengajukan Ahli yang meringankan yang bernamaANDIK TRI SULASTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dirjen Pajak;Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Peraturan Perpajakan;Bahwa untuk menjadi PKP prinsipnya adalah Self
WajibPajak;Bahwa apabila Wajib Pajak pada periode 5 tahun kebelakang tidak melakukanSelf Assesment, Petugas Pajak akan mendorongnya untuk melakukan SelfAssesment berdasarkan datadata yang dimiliki oleh Petugas Pajak, petugaspajak akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, dan kalautetap tidak mau membayar maka Petugas Pajak berdasarkan kewenangan yangdimilikinya akan mengukuhkan pajak PKP secara jabatan;Bahwa apabila secara Subyek dan obyek sudah terpenuhi maka Wajib Pajakharus melakuan Self
Wajib Pajakyang diklarifikasi kepada Wajid Pajak dimana katanya Wajib Pajak ini harusmendaftarkan diri sebagai PKP;Bahwa menurut ahli perhitungan pajaknya itu sudah sesuai dengan prosedur;Bahwa kepala seksi Pemeriksaan Pajak dalam melakukan tugasnya tentunyaberdasarkan pada surat penugasan;Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, hal itu diatur dalam UUKUP,kemudahan itu dimungkinkan berdasarkan kondisi liquiditas usaha, kemampuandan sebagainya;Bahwa dalam penetapan PKP ini dilakukan berdasarkan Self
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
246 — 144
Disita dari Imam Sudrajat
1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk work Men Self Lock.
2. 1 (satu) buah cutter merk NT warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk kenko.
3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.
4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.
5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.
1306 — 672
insurances prescribed inAttachment O point G (insurance) or such insurances becomeinvalid ;(v) If Implementer fails to obtain the relevant permits and/orlicenses required to implement the Partnership Grant asindicated in Attachment D within the relevant period indicatedtherein ;(vi) If MCAIndonesia determines that Implementer is no longerable to implement the Partnership Grant Project(vii) If Implementer (1) is terminated or dissolved as a conservancyunder applicable law, or (2) takes steps to place it self
126 — 33
Pembelian Ruko Skim PembiayaanMurabahah Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk diSewakankepada PDAM Tirtanadi Medan Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu Pembiayaan10 Tahun Harga Pokok PembelianRp 1.250.000.000,00 Margin KeuntunganRp 791.728.879,73 Harga JualRp 2.041.728.879,73 Angsuran PendahuluanRp 250.000.000,00 Pembiayaan yang diangsurRp 1.791.728.879,73 Angsuran per bulanRp 14.391.074,00 Cara PenarikanDicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Medan Page 65 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu 10 TahunPembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
95 — 26
tidak bisa hadir, sedangkan diayang harus melaksanakan RUPS, seharusnya kalau tidak bisa hadir makakomisaris yang harus melaksanakan, kalau komisaris tidak ada juga, makasalah satu pemegang saham sebagaimana dalam doktrin bahwa RUPS itu adatahapannya;Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun dalamUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika ia tidak tahu kapantandatangan surat tertentu, tetapi dalam surat dicantumkan seolaholah adaRUPS hari itu, hal tersebut disebut self
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
412 — 464
Halhal yang dilaporkan yaituisi dari SPT adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan olehWajib Pajak kepada Direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip Self Assessment yaitu Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang tertuang;Bahwa, jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari Surat PemberitahuanMasa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan, untuk suatu masa pajak.Surat Pemberitahuan
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
589 — 805
Ketidakhadiran Penggugat pada sidang DKPP, jika tidakdipertimbangkan alasannya, otomatis seperti menghilangkan hak dankesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan hak pembelaan diri(right of self defense), dalam kondisi seperti ini apabila tetap digelarmaka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan in absentia untukkasuskasus extraordinary crimes,...5.75.
726 — 621
Withuncertainty how Luke living condition right now, uke could be in danger forhim self given the opportunity, as Luke's psychologist request for law enforcementto immediately locate Luke and/with his biological father Appropriateinvestigation lin purposes ofmaking determination their whereabouts is requestedtank you for our kind attention and corporationyang telah diterjemahkan sebagai berikut:ICAC Professional ServicesICACProfessional ServicesReferensi: 1CAC/LK/09/201226 September 2022To whom !
396 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
AnyMember availing it self of the possibilities provided in Article 6of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16of the Rome Convention shall make a notification as foreseenin those provisions to the Council for TRIPS;Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnyayang tidak kurang daripada yang diberikannya kepada warganegaranya sendiri sehubungan dengan pedindungan (3)kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telahada, masingmasing, Konvensi Paris (1967), Konvensi
261 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur berttansaksi sendiri(self dealing) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam trasaksi itu,berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham.Direktur dikatakan berkepentinganberminat jika ia menjadi pihak dalamtransaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyalbisnis, kKeuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentinganpecuniary atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjekpengwasan, merupakn pihak dari transaksi atau orang mempunyaikepentingan
Pengadilan menganalisis kedua kewajibantersebut berbeda , tergantung kepada apakah trasnsksi yang menjaditantangan melibatkan direktur yang tidak berkepentingan, atau yangberkepentingan , self dealing director;10.Bahwa Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari modal Dasar, ModalDitempatkan dan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulansaham.