Ditemukan 2150 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mentos mentek meneer mester mentar mentor
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
434 — 305
  • JKT.memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaadministrasi pemerintahan setelah menempuh upayaadministratif, dan Surat Jawaban Tergugat tertanggal 11September 2020 dan diterima Penggugat tanggal 19September 2020, serta Penggugat pada tanggal 16 Oktober2020 sudah berupaya mengajukan Surat Banding Administratifkepada Menter!
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
711 — 794
  • Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.71.72.73.74.Pasal 16:(2) Menter memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi padaKavasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi,dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola olehPemerintah.Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) Perpres 122 Tahun 2012 Menteri yangberwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi padaKawasan Strategis Nasional Tertentu sehingga dengan demikian objeksengketa dikeluarkan oleh
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
400 — 204
  • Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana
    Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
297 — 177
  • Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana
    Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2652 — 4130
  • untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UUITE jo Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(selanjutnya disebut PP No.82/2012) yang merupakan turunandari UU ITE, mengatur sebagai berikut:Pasal 1 angka 23 UU ITE:Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk olehPresidenPasal 1 angka 35 PP No.82/2012:Menter
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
281 — 174
  • Dan kemudian diperbaharui dengan PERMENESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perijinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara pada Pasal 80 yang isian sama dengan PERMEN ESDMsebelumnya;e Keputusan Menter ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 TentangPedoman Pelaksanaan Penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerjadan Anggaran Biaya, Serta laporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara; Bahwa Prosedur pemberian surat persetujuan Rencana
    Toshida Indonesia;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRI Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Menter!Kehutanan Nomor SK.708/MENHUTii/2009 TANGGAL 19 Oktober 2009tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar untukKegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. ToshidaIndonesia yang terletak di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Prov.Sultra2 (dua) lembar foto copy Surat Kadis ESDM Prov. Sultra Ir.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 11 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SUGENG , SH
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
96 — 49
  • Edi Siswadi, M.Si, yang ditandatangani olehDANNY SETIAWAN selaku Gubernur Jawa Barat.BB No.339 : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Menter!120Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 668 Tahun 2008Tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat WalikotaBandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan PengangkatanWalikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, SH, M.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 18 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD SALEH RUMFOT
122 — 74
  • Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaandana desa dan alokasi dana desa negeri Danama hingga mengakibatkan(dapat) timbulnya kerugian kKeuangan negara melalui: (i) menguasai uangtunai bantuan dana desa tahun 2015 dan bantuan dana desa serta alokasidana desa tahun 2016, (ii) membelanjakan, (iii) membayar, (Iv) menyimpannota belanja dan meminta nota belanja kosong, (v) menyusun laporanpertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan dana desa Danama tahun2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana Pasal 38 Peraturan Menter
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
509 — 234
  • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 04/MDAG/PER /1/2012tanggal 18 Januari 2012 tentang Penggunaan Cadangan BerasPemerintah untuk Stabilisasi Harga pasal 4 ayat (3) yangmenyatakan : Berdasarkan Instruksi Menteri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Perum BULOG wajib melaksanakan Operasi Pasarsesuai Instruksi Menter;b.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
AIZUL AZHAR, SE Alias POPON BIN NURDIN HAMZAH
73 — 27
  • Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang StandarBarang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutandarat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkanbahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepadapejabat pemerintah untuk eselon Il, Ill dan IV adalah maksimum sebanyak 1(Satu) unit ;Hal 189 dari 217 hal Putusan No. 29/PID.SUSTPK/2019/PN.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI BIN M. AMIN
81 — 54
  • Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang StandarBarang dan Standar Kebutuhan Barang milik negara berupa alat angkutandarat bermotor dinas operasional jabatan dalam negeri, yang menyebutkanbahwa jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat diberikan kepadapejabat pemerintah untuk eselon Il, Ill dan IV adalah maksimum sebanyak 1(Satu) unit ;Menimbang, akibat perbuatan tersebut majelis menilai telahmenguntungkan Saksi KAMARULLAH.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
508 — 345
  • Sumardilah OrianaRoosdilan, SH, yang berkedudukan di Jakarta, sesuaiKeputusan Menter! Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2435.HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Januari 1989 TentangPengesahan Akta PEndirian Perseroan Terbatas PT.Gandaerah Hendana dan beberapa kali sudah mengalamiperubahan, antara lain : Dengan AKta Perntaraan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GandaerahHendana Nomor 78 Tanggal 29 November 2017 di hadapanNotaris Hamler, SH., MH.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
Drs. SAHALA TAMPUBOLON
209 — 51
  • MENTER SITUMORANG
    1. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WASINTON SINAGA (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Gambar Ukur
    2. Sertipikat
    3. Buku tanah Hak Milik No. 86
    4. Surat permohonan
    5. Surat pernyataan
    6. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
    7. Surat Perjanjian
    8. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
    9. Peta Bidang Tanah
    10. Foto copy KTP an.
      ol >
    11. Sertipikat Hak Milik No. 88
    12. Buku Tanah Hak Milik No. 88
    13. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
    14. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama LANGSAT SITUNGKIR (SHM.73/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 73
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 73
    3. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER
      SITUMORANG (SHM.51/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 51
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 51
    3. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 56
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama MENTER SITUMORANG (SHM.54/Hariara Pintu ) yang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
129 — 33
  • Menter Situmorang
    1. Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Wasinton Sinaga (SHM.86/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Gambar Ukur
    2. Sertipikat
    3. Buku tanah Hak Milik No. 86
    4. Surat permohonan
    5. Surat pernyataan
    6. Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah
    7. Surat Perjanjian
    8. Surat Pernyataan Pembayaran BPHTB
    9. Peta Bidang Tanah
    10. Foto copy KTP an.
      ol >
    11. Sertipikat Hak Milik No. 88
    12. Buku Tanah Hak Milik No. 88
    13. Surat Ukur No. 97/ Hariara Pintu/2013
    14. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Langsat Situngkir (SHM.73/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 73
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 73
    3. Surat Ukur No. 81/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Menter
      Situmorang (SHM.51/Hariara Pintu ) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 51
    2. Buku Tanah Hak Milik No. 51
    3. Surat Ukur No. 60/ Hariara Pintu/2013
    4. Peta Bidang Tanah
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Menter Situmorang (SHM.56/Hariara Pintu) yang terdiri dari :
    1. Sertipikat Hak Milik No. 56
    1. Dokumen Sertipikat Hak Milik atas nama Menter Situmorang (SHM.54/Hariara Pintu ) yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
627 — 909
  • UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) antara lain disebutkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negaradiajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Tergugat;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN tersebutdi atas, Penggugat disamping meminta pembatalan Keputusan Menter!
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
130 — 78
  • FONG JHON GUNAWAN atauTERGUGAT II, dimana oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)kota Denpasar selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan AdministrasiNegara yang menjalan tugasnya untuk memenuhi AsasAsasUmum Pemerintahan yang baik untuk melaksanakan atas perintahKetentuan Peraturan Perundangan berdasarkan Pasal 125 PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 8 tahun 2012Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER NEGARAAGRARIA/ KEPALA
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 391 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 391 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 391 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps125 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANGKETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH yang telah dirubah, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 8 tahun 2012Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
112 — 40
  • Saksi selaku KPA diangkat oleh MenteriPendidikan dan Kebudayaan;Bahwa yang menjadi dasar hukum, tugas pokok dan wewenang saksiselaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) mengacu pada Peraturan Menter!
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
123 — 70
  • pejabat yangHalaman 13 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN Bglberwenang sesuai dengan kewenangannya dan pengadaan tanah untukkepentingan umum milik terdakwa tidak menggunakan hasil penilaian jasapenilai dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) PeraturanDaerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenKepahiang Tahun 20122032 bahwa Izin pemanfaatan ruang diberikan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan Pasal 53 ayat (3)Peraturan Menter
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
608 — 242
  • AHU55850.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 31Oktober 2012 atas Akta PT Sung Putera Persada No. 73 tanggal 30 Januari 2012yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta(Copy dari Asli)Surat Pemberitahuan atas perubahan Data Perseroandari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHUAH.01.1038733 tertanggal 31 Oktober 2012 atas Akta PT Sung PuteraPersada No. 73 tanggal 30 Januan 2012 yang dibuat dihadapan Ilmiawan DekritSupatmo, Sarjana Hukum, Notaris di
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 01-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Maret 2012 — UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO
166 — 221
  • Bahwa menurut UU No.32 Tahun 2004pemerintahdaerah dapat melakukanpinjaman daerah dengan 5 sumber1.Pinjaman ke Menter iKeuangan (Pemerintah Pusat)2. Pinjaman dari PemerintahDaerah Lain ;3. Pinjaman dari LembagaPerbankan ;4. Pinjaman dari Lembaga bukanbBank ;5. Pinjaman dari mayarakatdengan menjual obligasi ; Bahwa pinjaman daerah itu memiliki 3karakter1. Daerah mendapatkan manfaat/uang ;2. Daerah harus membayarkembali kewajibannya ;3.