Ditemukan 11604 data
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
SYAHROWIE
96 — 38
perbuatanhukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atasperbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpaterkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili disidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
26 — 19
Jika perkawinan dipertahankan,maka pihak ya nginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa sajaakan p winannya pecahen ng, bahwa Pembanding sebagaimana dalam memoriban nya menyatakan Majelis Hakim yang seolaholah pro kepadaTerbanding dan dalam persidanganpun, banyak penekanan seolaholah sidangharus cepat, padahal dalam perceraian harus diupayakan rumah tanggabersatu lagi dan harmonis, dalam hal ini putusan Majelis Hakim tidak memenuhirasa keadilan bagi Pembanding.
46 — 25
Pimpinan TNI sudah seringmemberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidakboleh terlibat Narkotika.9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu untukkepentingan dirinya sendiri.10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenissabu tersebut.11.
42 — 6
terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum untukmembuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) bendel kupon togel ; 3 (tiga) lembar kertas karbon ; (satu) buah balpoint ; (satu) buah tipe X (penghapus) ; 4Uang tunai Rp. 757.000, (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan TerdakwaSungkono Bin Kaselan (alm) : Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polres Kediri dan tanpa adanya penekanan
11 — 5
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Pengguat , hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anakyaitu:a. Okima Aura Permata Putri , umur 7 Tahun;b.
ARVIANY, SH
Terdakwa:
MUSLAN
53 — 5
keributan kemudian Terdakwa memukul wajah/pipi kiri saksiZulkifi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul lagi denganmenggunakan sandal jepit merek sky way warna putih biru sebanyak dua kalidan mengenai kepala bagian belakang, dan juga mencengkeram tangan kanansaksi Zulkifli menggunakan tangan kirinya ;Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa kepada saksi tersebut, saksi mengalami bengkak pada wajah, pipisebelah kiri berwarna merah keunguan dan nyeri pada saat penekanan
33 — 2
harapanakan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanyaperkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 1tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;Menimbang, meskipun tidak dapat dibuktikan terkait penyebabterjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,tidak berarti bahwa permohonan Pemohon harus ditolak karena YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28Januari 1987 menegaskan bahwa penekanan
14 — 1
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanopa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suamiistri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernamaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Juli 2016, yangsekarang tinggal bersama Penggugat.4.
Magdial, S.H.
Terdakwa:
1.Kapten Ckm Bambang Subekti
2.Serka Mustari Nunlehu
223 — 87
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor: ST/887/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang penekanan ulang pelaksanaan Garjas Periodik l dan ll.
b. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor: ST/794/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang pencegahan terjadinya korban saat pelaksanaan Garjas.
c. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam XVI/Pattimura Nomor: ST/584/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang perintah pelaksanaan Garjas di Satuan.
Terbanding/Oditur : Hasta Sukidi, S.H.
131 — 75
Penyabab kematian korban disebabkan olehkegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahanpada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu. akibat trauma tumpul pada dada yangmengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dandiperberat dengan adanya penekanan pada bagianleher.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 340 KUHP.Subsider:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulanOktober tahun 2000 sembilan belas atau
Penyebab kematian korban disebabkan olehkegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahanpada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu. akibat trauma tumpul pada dada yangmengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dandiperberat dengan adanya penekanan pada bagianleher.Lebih Subsider:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulanOktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaktidaknya dalamtahun 2019 di Dusun Padang Desa Segerang
Penyebab kematian korban disebabkan olehkegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahanpada rongga dada akibat adanya robekan pada paruparu. akibat trauma tumpul pada dada yangmengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dandiperberat dengan adanya penekanan pada bagianleher.h.
77 — 49
A.Md Penggugat Rekonvensimemarkup (penggelembungan) dana proyek pembangunan hotelsyariah yang semula hanya isuisu murahan akhirnya atas bantuanbeberapa Oknum Penyiidik Kepolisian Polda NTB yang bisa dibeli sertadibantu juga oleh Oknum Jaksa pada Kejati NTB yang tentu juga bisadibeli, akhirnya direkayasalah sedemikian rupa oleh oknumoknum diPolda NTB serta OknumOknum di Kejati NTB yang bisa dibeli tadibersamasama dengan Alotaibi Hamad Mofarah Tergugat Rekonvensisuatu kasus pidana untuk melakukan penekanan
Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) NIB kepadaPenggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi disidik dandijadikan Tersangka tanpa prosedur penyidikan (tanoa adanya gelarperkara) yang sah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penahanansecara melawan hukum selama 35 hari terhadap Penggugat Rekonvensi,yang semuanya itu dilakukan oleh oknum penyidik atas pesanan dariAlotaibi Hamad Mofarah alias Tergugat Rekonvensi;Bahwa rekayasa hukum untuk melakukan penekanan dan intimidasiterhadap Penggugat Rekonvensi
Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) NTBkepada Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat RekonvensiHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 18/PDT/2018/PT.MTRdisidik dan diadikan Tersangka tanpa prosedur penyidikan(tanpa adanya gelar perkara) yang sah, kemudian dilanjutkandengan melakukan penahanan secara melawan hukum selama35 hari terhadap Penggugat Rekonvensi, yang semuanya itudilakukan oleh oknum penyidik atas pesanan dari AlotaibiHamad Mofarah alias Tergugat Rekonvensi ;Bahwa rekayasa hukum untuk melakukan penekanan
58 — 34
Bahwa benar Terdakwa pernah direhabilitasi dimakorem 032/KSkarena diduga terindikasi menggunakan Narkotika, sesuai surat perintahMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang12dandim 0213/NS Nomor sprin/23//2015 tanggal 20 Januari 2015 tentangmelaksanakan Rehabilitasi di Makorem 023/KS.hs Bahwa benar Terdakwa mengetahui perobuatannya mengkonsumsinarkotika jenis shabusabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahandan penekanan bahwa anggota TNI
Bahwa benar Terdakwa mengetahui perobuatannya mengkonsumsinarkotika jenis shabusabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahandan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.5.
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10November 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;6.
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10November 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;.
No. 2698 K/PID.SUS/2010 10)11)12)13)14)15)Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangantersebut diberikan secara Tunai setiap Bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD ;Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2),seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Anggota dan biayaperjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No.145 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No.311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;Biaya Tim Ahli
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10November 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besertapenjelasannya yang menyebutkan bahwa :Pasal 40 :Hal. 59 dari 104 hal. Put.
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Zainul Arifin
210 — 0
h. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
i. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI AU.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
119 — 95
(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telahmengatur Pengadilan Negeri sebagai Judex Factie dalam memeriksaperkara keberatan a quo tidak diperkenankan lagi untuk menerimabuktibukti baru dan atau saksisaksi dari Para Pemohon Keberatandengan alasan apapun.PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHANMajelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan,setelah mempelajari Putusan Termohon Keberatan, dan berkasperkaranya dapat
demikian Putusan Sela Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agarmelakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alatalatbukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangandengan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksaoleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yangdiperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan
*(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)14.Bahwa jika dilihat dari Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (http://www.kppu.go.id/peraturan/pedoman/pedoman pasal 22/hal 12), makapersekongkolan dalam tender dapat merugikan masyarakat dan jugapemberi kerja jika:e Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahaldari yang sesungguhnyae Persekongkolan berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggie Barang/ jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktumaupun nilai) seringkali
Menghukum Terlapor Ill, membayar denda sebesar Ap1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke KasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha);*(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)Bahwa mengenai rekomendasi kepada Panitia
Menimbang bahwa Terlapor Il tidak mengajukan alatalat buktiberupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi tetapihanya mengajukan Saksi yaitu Sdr.Nana Sutisna selaku stafTerlapor Il;(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)4. Bahwa Pemohon Keberatan telah dipanggil secara patut padatanggal 3 dan 9 Desember 2013, namun tidak menghadiri sidangdengan alasan yang jelas, bahkan saksi yang diajukan olehPemohon Keberatan juga tidak bisa dihadirkan;5.
11 — 1
dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 1990 DiDesa Sukamulya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
16 — 1
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di JI.
16 — 9
Bahwa perikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik Orang Tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anakyaitu: ANAK I, umur 23 Tahun; ANAK II, umur 20 Tahun.5.
15 — 2
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Kabupaten Pringsewu hingga akhirnya bepisah4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri sertadikaruniai Dua orang anak yang bernama:1.
13 — 2
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugattinggalbersamaorangtua Penggugat di Kecamatan TanjungSenang selama lebih kurang 3(tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah milik bersama di Kecamatan KarangAnyar Kota Bandar Lampungsampai dengan tanggal 5 Mei 2019..