Bahwa ahli menerangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemiliktambang setelah mempunyai IUP adalah : Membayar luran Tetap sampaimasa berlaku izin IUP habis menuruthukum dan setelah berproduksi wajibPutusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 209melakukan pembayaran Royalti (semua itu termasuk dalam PNBP yangdilakukan secara self assessment, dimana wajib bayar menghitungsendiri, menyetorkan sendiri ke Kas Negara dan melaporkan ke instansiterkait).Prosesnya adalah sebagai berikut :a) Setelah

Ini yang kita ketemukan di lapangan dan akan dibahas padapertemuan tingkat Menteri;Halaman 190 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTBahwa Kementerian Kominfo tidak mengakses tiaptiap individu yangmemberikan informasiinformasi yang bermuatan melanggar hukum, karenakita bukan seperti negara di China yang melakukan sistem self influence,dimana kita bisa mengupload semua, kita memilih untuk tidak menggunakansistem itu karena kita negara demokratis, kita melakukan pasca kejadian,makanya kita

SMIRNA 03 Nahkoda JUFRIANDO MAKAUNTUNG beserta surat-surat terlampir

Selanjutnya dapat ditetapkan dokumen angkutan yang menyertai kayu olahan tersebut, berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO), atau Surat Angkutan Lelang (SAL), atau Nota Angkutan, atau Surat Keterangan Asal Usui (SKAU) tergantung dari kategori perijinan/kepemilikan kayu olahan yang diangkut;- Bahwa Penerbitan SKSHH-KO dilakukan oleh pemegang ijin secara mandiri (self assesment) melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SIPUHH Online) berbasis internet.

Hanya pemegang ijin Industri Primer yang resmi dan telah terdaftar yang dapat mengakses SIPUHH Online tersebut, Penerbitan Nota Angkutan dilakukan oleh pemegang ijin secara mandiri (self assesment) secara manual menggunakan dokumen yang dicetak oleh pemegang ijin dan menggunakan format yang telah dibakukan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh pemegang ijin, Penerbitan Surat Angkutan Lelang dilakukan oleh Karyawan Dinas Provinsi yang ditunjuk dan berkualifikasi sebagai WASGANIS-PHPL,

P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitunganPNBP terutang adalah :> Wajib Bayar> Instansi Pengelola,> Mitra Instansi Pengelola PNBP.Bahwa PNBPPKH dihitung dan disetorsecara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baselinepenggunaan kawasan hutan (Form PNBP1) pada masingmasing kategori L1,L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuhtempo

Toshida Indonesiasebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut11/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP Penggunaan KawasanHutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaankawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;o Berkoordinasi

Mesin 4D34TK29476 beserta 1 (satu) STNK asli. 217 1 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. Pol DA 8101 TG, NOSIN J08E4FJ18326, NOKA MJEFM8JMK8JM16546, beserta 1 (satu) STNK asli. 218 1 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000 ton atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA219 1 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA220 1 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Mesin 4D34TK294 76 beserta 1(satu) STNK asili. 2171 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. PolDA 8101 TG, NOSIN JO8E4FJ18326, NOKA MJEFM8 JMK8JM16546,beserta 1 (satu) STNK asili. 2181 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000ton atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 2191 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYAINDONESIA 2201 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Mesin 4D34TK29476 beserta 1 (satu)STNK asii. 2171 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. Pol DA 8101TG, NOSIN JO8E4FJ18326, NOKA MJEFM8JMK8JM 16546, beserta 1 (satu)STNK asii. 2181 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000 tonatas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 2191 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYAINDONESIA 2201 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Mesin 4D34TK29476 beserta 1 (satu)STNK asii. 217 1 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. Pol DA8101 TG, NOSIN JO8E4FJ 18326, NOKA MJEFM8JMK8JM16546, beserta 1(satu) STNK asili. 218 1 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000 tonatas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 219 1 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA220 1 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

No. 2239 K/PID.SUS/2012Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakankewajiban kenegaraan tersebut melalui sistem menghitung,memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang(self assesment) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :"Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutangberdasarkan ketentuan peraturan

auditKantor Akuntan Publik, dengan mencantumkan tanda "Tidak di audit"sekalipun sudah diaudit, bahkan kemudian SPT yang diajukan ke KPPternyata berbeda dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik ;Mencermati modus operandi a quo dan fakta fakta hukum di atas makatentulah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan terencanaadalah salah satu bentuk modus operandi penghindaran pajak "TAXEVATION" ;Dengan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan sistem perpajakanyang berlaku adalah "self

assesment "Wajib Pajak diberikan kepercayaanuntuk menghitung sendiri pajak yang seharusnya dibayar berdasarkanketentuan undangundang yang berlaku, kemudian melaporkan jumlahpajak terutang dengan cara yang benar dan dilakukan beritikad baik didalam SPT kepada KPP setempat ;Makna itikad baik yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanyaadalah menjadi bagian dari "aspek kepercayaan yang terkandung di dalam"self assesment" sehingga secara runtut akan diberikan pendekatanadministrasi di dalam proses

P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitunganPNBP terutang adalah :> Wajib Bayar> Instansi Pengelola,> Mitra Instansi Pengelola PNBP.Bahwa PNBPPKH dihitung dan disetorsecara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baselinepenggunaan kawasan hutan (Form PNBP1) pada masingmasing kategori L1,L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuhtempo

Toshida Indonesiasebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut11/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP Penggunaan KawasanHutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaankawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;o Berkoordinasi

Dari satu sisi bisa dianggappelanggaran terhadap UU perpajakan hanya karena pada umumnya banyak sekaliyang melakukan seperti itu dan dianggap hal yang biasa, belum banyak yangdipermasalahkan;Bahwa memang menurut ahli dalam sistem perpajakan kita ada self assessment(menghitung, melaporkan, membayar sendiri).

Di UU inidiatur 3 macam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku aktif yang didugamenyembunyikan, menyamarkan hasil yang berasal dari tindak pidana baik yangdilakukan oleh diri sendiri (self laundering/mencuci hasil kejahatannya sendiri)atau orang lain diatur di Pasal 3.

AJO selakuBendahara adalah perbuatan berdiri sendiri (self standige), berkaitandengan penyalahgunaan wewenang yang berakibat timbulnya kerugianNegara sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh RUSMIN yang bertindakbersamasama dengan AHMAD adalah kerjasama yang cukup rapi dalammewujudikan tindak pidana sesuai Pasal 2 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, karena keduanya telah melakukan perbuatan yang menguntungkandiri sendiri serta merugikan Keuangan NegaraBahwa Ahli menerangkan bukti kwitansi yang diperoleh

Bnakematangan ULP, self assessment ULP dan hanya mengetahui paketpaket yang sudah ditender ;Bahwa, Saksi bertanggung jawab juga terhadap tugas dan wewenangULP dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Rumah SakitUmum Daerah Kab.

Pidie Jaya yang bersumber dariDana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Tahun Anggaran 2016 padaPekerjaan Pengadaan Rawat Inap yaitu Pekerjaan Furniture NurseStation bahkan Saksi juga tidak mengetahui terhadap kegiatankegiatanlainnya baik terhadap pengadaan, fisik dan pengawasan yang dilakukanpelelangan oleh ULP dikarenakan saya hanya mengurusi tingkatkematangan ULP, self assessment ULP dan hanya mengetahui paketpaket yang sudah ditender ;Bahwa, Saksi bertanggung jawab juga terhadap tugas dan wewenangULP

Pidie Jaya yang bersumber dariDana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Tahun Anggaran 2016 padaPekerjaan Pengadaan Rawat Inap yaitu Pekerjaan Furniture NurseStation bahkan Saksi juga tidak mengetahui terhadap kegiatankegiatanlainnya baik terhadap pengadaan, fisik dan pengawasan yang dilakukanpelelangan oleh ULP dikarenakan saya hanya mengurusi tingkatkematangan ULP, self assessment ULP dan hanya mengetahui paketpaket yang sudah ditender ;Bahwa, Saksi bertanggung jawab juga terhadap tugas dan wewenangULP

DrajadAdhiyaksa memanggil saksi tentang after self servis untuk ke Prancismelihat pabrikan mesin tersebut, dan saksi katakan gak ada, kalau lihattestingnya di singapura, lalu kasihkan uang Rp 20.000.000,(dua puluhjuta rupiah) untuk ganti ongkos ticket ke Singapura;bahwa barang bukti diperlinatkan kepada saksi di persidangan dan yangbersangkutan membenarkannya.CATUR TRI KOMARYANTO, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi Tahun 2011 s/d tahun 2013 bekerja di

Pidie Jaya yang bersumber dariDana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Tahun Anggaran 2016 padaPekerjaan Pengadaan Rawat Inap yaitu Pekerjaan Furniture NurseStation bahkan Saksi juga tidak mengetahui terhadap kegiatankegiatanlainnya baik terhadap pengadaan, fisik dan pengawasan yang dilakukanpelelangan oleh ULP dikarenakan saya hanya mengurusi tingkatkematangan ULP, self assessment ULP dan hanya mengetahui paketpaket yang sudah ditender ;Bahwa, Saksi bertanggung jawab juga terhadap tugas dan wewenangULP

VersaconMedical adalah alat kesehatan berupa alat urologi, alat untuk estetik (dokterkulit), alat untuk dokter Obgyn, alat untuk dokter bedah umum dan alat untukdokter THT dan Peralatan Neurologi Bedah , alat kesehatan PeralatanNeurologi Bedah penunjang tersebut, seperti misalnya :e Neurosurgical head holder (skull clamp);e Self retaining retractor for neurosurgery;Bahwa PT.

atau statewitness sebetulnya tujuannya adalah untuk melindungi Saksi penting dalamsuatu perkara pidana bukan dalam konteks adu domba seperti yangseringkali kita linat, meskipun begitu memang karena normanya tidak jelasbahkan kalau melihat Pasal 142 KUHAP dan Pasal 141 KUHAP menjadikewenangan dari Penuntut Umum itu diperbolehkan saja sepanjang Hakimbisa melihat itu sebagai sesuatu yang obyektif;Bahwa Terdakwa tidak memiliki batasan untuk menggunakan hak ingkarkarena itu kaitannya dengan private self

3f5fFF3f5ffeefOfcf4F7FFL3f6ffeaedf4e8Bebf2F5f8fdfcfdfffefdfffefbffedecf4fefdffdedce7f2f0 foededf9f4f4FFF3E5fFF2f4f fe8eefaebflfdedf6ffI59ea7030d160f161c1c201f1b1c172a2925161511262523110f10272526dfdde2fcfbfffFf76feedecf4fffdffFf3f3ffe6e6f2fafcffFflfF3fffoOf2fefOf2fef0f2feefflfdeef0fcefflfdf1lf3fffF3f5ffF3f5fFF3F5fF3f5fFEE3FSFFLLE3ZFFLFLOF2 FeflF3ffF3f5FFFOL TFL L3F5SFFL1LE38ffefflfdeff2fI%Ieef1lf8edfOFf9ebeef7eeeefaedbedflf4f2fffdfbff6d6a71010002211F20272 62423 2522292628 3133302123201clelcl515150a0a0c1f1f21818085f1f0f6edecf2efedf8efeffIeIeI FSF TESEFFL3F3FFL5SE SELF

Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi

Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi