13Januari 2014 di Polres Pemalang, kemudian pemeriksaan dilanjutkanpada tanggal 3 Maret 2014;Bahwa Penetapan Pengadilan Nomor : 01/Pen.Pid/2012/PN.Pml,tanggal 10 Juli 2012 yang menetapkan memberi iin kepadaPenyidik pada Kepolisian Resor Pemalang untuk menunjuk BPKPPerwakilan Jawa Tengah sebagai auditor adalah bertentangandengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 25 tahun 1992tentang Perkoperasian dalam pasal 40 menyebutkan :"Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan

publik,kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI No : 19/Per/M.KUKM/XI1/2008,tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam olehKoperasi dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : "Neraca danPerhitungan Hasil Usaha Tahunan KSP dan USP Koperasi yangtelah mencapai volume usaha pinjaman dalam (satu) tahun palingsedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) wajib diaudit olehAkuntan Publik dan diumumkan kepada anggotanya"Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam (

publik, kemudiandipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam Pasal 26ayat (2) menyebutkan "Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan bagiKoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebihdahulu di audit oleh akuntan publik dan diumumkan", dan lebih khusus lagidiatur oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 19 /Per / M.KUKM/ XI / 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SimpanPinjam

oleh Koperasi dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : "Neraca danPerhitungan Hasil Usaha Tahunan KSP dan USP Koperasi yang telahmencapai volume usaha pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik dandiumumkan kepada anggotanya"10 Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Lestari Bodeh,Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhitung sejak tahun 2007volume usaha pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikitRp. 1.000.000.000, (satu

milyar rupiah), sehingga yang berhakmelakukan audit adalah Akuntan Publik bukan BPKP;11 Bahwa menurut Keputusan Presiden RI Nomor : 103 tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerinta Non Departemen,dalam pasal 52 menyebutkan : "BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";12 Bahwa dengan memperhatikan aturanaturan hukum

:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan

publik;

Abubakar Sidik, MS, AK, CPA, Laki laki, tempat dan tanggal lahir,Palembang, 10 Mei 1948, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik DJOKO SIDIK &INDRA, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Raya No. 7 RT 014 RW 012Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalamhal ini memilih tempat kediaman hukum pada Kantor Kuasa Eka PurnamaSari, S.H., dan DIYAH STIAWATY, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukumpada Kantor KLINIK HUKUM ULTRA PETITA,

Bukti(P2) : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No. 582/KM.1/2016 Tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs.Abubakar Sidik, Ak, M.S., CPA;Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sql3. Bukti(P3) : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Sentra Tin Indo No.51 tanggal 22012018;4. Bukti(P4) : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Sentra Tin Indo No. 14 Tanggal 27 Desember2016;5.

Ahli WANDESTARIDO, S.E., Akt., M.Si., BKP., CA., CPA, di bawah sumpahmenerangkan halhal sebagai berikut:Bahwa Sebagaimana yang dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan publik (UU AP), Profesi Akuntan Publik merupakansuatu. profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans danhasilpekeryaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satupertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.Bahwa tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataanpendapatnya atas

Sebagaimanayang dikemukakan oleh Agoes (2017:52) dalam bukunya, bahwa profesi APmerupakan profesi yang berisiko tinggi (high risk), hampir semua APmenyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuaidengan standar profesional akuntan publik (SPAP), mentaati kode etikakuntan publik (kode etik) dan memiliki standar pengendalian mutu (SPM).Bahwa AP dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP; mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan

Masa Pajak Januari Desember 2005 sebesarRp817.937.096,00;Alasan BandingBahwa Pemohon Banding sebagai wajib pajak tidak setuju/menolak SuratKeputusan Terbanding yang berkaitan dengan penetapan dan mempertahankanSKPKB Nomor 00002/206/05/908/09, dikarenakan bahwa Pemeriksa dalammenerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan hasil pembahasan akhir/closingyang tidak Pemohon Banding setujui yang bersumber dari Analisa Pemeriksadalam Menghitung Rugi Laba dan Pajak terhutang berdasarkan LaporanKeuangan Akuntan

Publik semata, yang mungkin diproleh Pemeriksa, dari FileAdministrasi Permohonan Kredit PT.

Jaya Kusama di Bank BRI CabangRenon, dimana laporan keuangan tersebut hanya dipergunakan sebagai salahsatu kelengkapan dalam permohonan penambahan plapon kredit modal usahadan memperpanjang jangka waktu kredit di bank, dan Laporan tersebut tidak adasama sekali relevansinya terhadap Laporan Riel Komersial dalam PerusahaanPemohon Banding, baik dengan pendekatan buktibukti pendukung yang adadalam pendapatan, penetapan harga pokok penjualan dan biaya operasional;Bahwa terlepas dari Laporan Keuangan Akuntan

Publik sebetulnya semuatransaksi kKeuangan dapat ditelusuri melalui Rekening Koran, karena semuaHalaman 2 dari 11 halaman.

Publik Tahun 2005 dan tidak bersumber dari prinsipprinsipkebenaran material;Harga Pokok Penjualan dihitung sebesar Rp12.894.828.644,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif yangdilakukan pemeriksa kerena tidak sesuai dengan tata usaha dan perhitunganPemohon Banding;Pengurangan penghasilan bruto:Biaya Usaha sebesar Rp2.450.996.256,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil koreksi dari pemeriksaatas koreksi pengurangan penghasilan bruto, karena tidak menggambarkankeadaan

Publik Drs.

KATIO& Rekan, tertanggal 24 April 2009 (Bukti P11) ;3412131415161718Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Drs.

Karimun (Bukti T10) ;Fotokopi Surat Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Para Turut Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah pemohon yang sah dan beralasan hukum;
3. Memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Karias Connect Vision (Termohon);
4. Mengangkat Saudara Moh Wildan dan Saudara Adi Darmawan (Akuntan

Publik dari Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan) yang beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok F4, Nomor 46, Malang, Jawa Timur sebagai ahli dalam pemeriksaan terhadap PT Karias Connect Vision (Termohon) dan memberikan kewenangan kepada ahli untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan PT Karias Connect Vision (Termohon) yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui;

Sehingga tidak benar ParaPenggugat menggelapkan uang uang milik Tergugat Ill sebesarRp.8.077.073.000, (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujutt puluh tigaribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Seksi 622 Standar Profesional Akuntan Publik,Laporan Prosedur Yang Disepakati tidak dapat digunakan oleh pihak pihak yang tidak menyepakati prosedur yang disepakati, di mana padasaat dibuatnya Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan ProsedurYang Disepakati Nomor : 01/SA/HDT RS.HRVML/V/2010 tanggal20 Mei 2010

Di samping ituberdasarkan Seksi 508 Standar Profesional Akuntan Publik, LaporanAkuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati BUKANmerupakan Laporan Audit atas Laporan Keuangan, yang dapat dijadikansebagai bukti di Pengadilan, karena tidak berisi opini auditor ataskewajaran laporan keuangan tersebut dan di dalam catatan dari Laporantersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa : Laporan ini dimaksudkan.Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.11.12.13.semata

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll 4 =: Foto copy Laporan Akuntan Independen AtasPenerapan Prosedur Yang Disepakati dibuat olehKantor Akuntan Publik Herman Dody TanumihardjaHalaman 30 dari Halaman 35 Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.& Rekan tanggal 20 Mei 2010, tertulis alamat diKebayoran Center Blok A No. 3, Jl.

Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014, pemberi kuasaRino Sunaryono akuntan publik pada kantor Herman Dodi Tanumihardja,diJI. Center Blok A No. 3, Jl. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;3. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.Cj, dimanaHerman Dody Tanu Miharja sebagai Tergugat Ill beralamat di Jl. CenterBlok A No. 3, Jl. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya) ;4.

Karena ketika Majelis membuka langsung WebsiteKantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja, diketemukan bermacamalamat, seperti :1. Jl. The 5C, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat (Kantor Pusat) ;2. Jl. Kebayoran Baru, Kebayoran Center 3A, Kebayoran Lama Selatan,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;3. Jl. P. Jayakarta 68 B, B/18, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, JakartaPusat;4. Kebayoran Center No.

Nilai Kontrak yang tidak dicairkan 971.793.640Nilai Kerugian Keuangan Negara 2.131.959.919Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malangan. Dr. M.

Publik Handoko Tomo Malangan.

Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLAsebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H.

KPG tanggal29 April 2020, pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :"Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.,Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas,ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.

KPG tanggal 29April 2020, keliru dalam menilai perhitungan keuangan negara denganmenghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara, dimana Majelis HakimJudex Factie menyatakan Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM.

Bahwa disisi lain, sesuai fakta hukum sejak dilakukannya penyelidikan dan ataupenyidikan secara hukum tidak ada seorang Saksi pun baik Saksi Ahli dariinstansi yang berwenang maupun dari Akuntan Publik yang ditunjuk untukdiminta keterangannya dalam hal menentukan besaran jumlah kerugian negaradari adanya tindak pidana korupsi yang didakwakan pada diri Pemohon Kasasi.Demikian pula, pada saat pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya sesuai fakta hukum dalam menentukan kerugian

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Majelis Hakim Bandingberpendapat seharusnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dan dalam penjelasannya menyatakan : yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugiannegara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh sebab MajelisHakim Banding berpendapat dalam menentukan jumlah kerugian negaraterhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk hanyaberdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan tanda penerimaan uang, sehinggaakurasi kerugian negara belum maksimal dapat diperhitungkan dandikembalikan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum telah membuktikanadanya kekeliruan yang nyatanyata telah dilakukan Majelis

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Majelis Hakim Bandingberpendapat seharusnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dan dalam penjelasannya menyatakan : yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugiannegara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh sebab Majelis Hakim Banding berpendapat dalammenentukan jumlah kerugian negara terhadap Terdakwa Majelis HakimTingkat Pertama tidak menggunakan hasil temuan instansi yang berwenangatau Akuntan Publik yang ditunjuk hanya berdasarkan keterangan Saksi,Terdakwa dan tanda penerimaan uang, sehingga akurasi kerugian negarabelum maksimal dapat diperhitungkan dan dikembalikan ;b.

Cara alokasi biaya yang dilakukan oleh KantorPusat Regional ini adalah dengan menggunakan metode Head Count, Turnover,Time Spent, dan SMART Allocation;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti asli Laporan KeuanganKonsolidasi Kantor Pusat yang diaudit Kantor Akuntan Publik yang meliputi seluruhkegiatan usaha di seluruh dunia dan mengungkapkan peredaran usaha seluruhdunia, serta jenis biaya umum dan administrasi yang dibebankan (dialokasikan)kepada BUT di seluruh dunia sebagai bagian Laporan Keuangan

Menurut Pemohon Banding DB telah menunjuk Kantor Akuntan Publik(Deloitte) untuk memverifikasi akurasi, kebenaran, dan kewajaran dari alokasitersebut. Kantor Akuntan Publik berpendapat bahwa alokasi biaya telah dilakukandengan akurat, benar dan wajar. Perlakuan Pajak atas transaksi BR MLC Global Headsi.

Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa biaya ini ttermasuk ke dalam jenis biaya umumdan administrasi;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti asli Laporan KeuanganKonsolidasi Kantor Pusat yang diaudit Kantor Akuntan Publik yang meliputi seluruhkegiatan usaha di seluruh dunia dan mengungkapkan peredaran usaha seluruhdunia, serta jenis biaya umum dan administrasi yang dibebankan (dialokasikan)kepada BUT di seluruh dunia sebagai bagian Laporan Keuangan (Rugi Laba)Konsolidasi;bahwa Pemohon Banding

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya ini termasuk ke dalamjenis biaya umum dan administrasi;bahwa menurut Peneliti Keberatan, dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007dan pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak melampirkan LaporanKeuangan Konsolidasi Kantor Pusat yang diaudit Kantor Akuntan Publik yangmeliputi seluruh kegiatan usaha di seluruh dunia dan mengungkapkan PeredaranUsaha seluruh dunia, serta jenis biaya umum dan administrasi yang dibebankan(dialokasikan) kepada BUT di seluruh

Dengandemikian biaya ini termasuk ke dalam jenis biaya umum dan administrasi ;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti asli Laporan KeuanganKonsolidasi Kantor Pusat yang diaudit Kantor Akuntan Publik yang meliputi seluruhkegiatan usaha di seluruh dunia dan mengungkapkan peredaran usaha seluruhdunia, serta jenis biaya umum dan administrasi yang dibebankan (dialokasikan)kepada BUT di seluruh dunia sebagai bagian Laporan Keuangan (Rugi Laba)Konsolidasi;bahwa Pemohon Banding tidak dapat membebankan

Sumber Warna tahun 1999 sampai dengan tahun2002 oleh Akuntan Publik Drs. H. Basri Hardjosumarto, Msi., Ak. &Hal. 12 dari 14 hal. Put.

No. 99 K/Pdt/20112.3.Rekan, sudah mengatur dan memerinci semua perhitunganpemasukan dan pengeluaran serta untung dan rugi termasuk pulapembayaran hutanghutang kepada pihak ketiga yang mana uangpembayaran hutanghutang terhadap pihak ketiga yang sudahtermasuk dalam hasil audit tersebut sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah), padahal dalam hasil audit dari Akuntan Publik di atasadalah sudah diperhitungkan, dan hasilnya sesuai dengan bunyi yangtercantum dalam hasil audit yang dilakukan Akuntan

Publik Drs.

H.Basri Hardjosumarto, Msi., Ak. & Rekan atas penunjukan Polda Jatimyang dianggap sebagai Akuntan Publik yang netral dan tidak berpihakserta teregister dan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatdengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugattelah saling menerimadan tidak saling keberatan satu dengan lainnya;Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkanhasil audit yang bersifat final dan mengikat para pihak yang diauditnyaitu, yaitu kKhusus untuk kepentingan Termohon Kasasi/Terbanding

, Penggugat belum menyampaikan dokumen berupaLaporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikIndependen untuk Tahun 2012 karena Laporan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.

Mengenaihal ini, Penggugat telah menyampaikan keterangan secara tertulis yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersebut kepada KPP PMAEmpat, pada 15 Januari 2013;Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPhBadan 2012 (Pembetulan ke1) yang dilaporkan secara efiling padatanggal 27 April 2013 dengan NTTE 3100012035607489.

Adapun dokumen yang Penggugat sampaikan adalah:1) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikIndependen Tahun 2012;2) Kertas Kerja Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian dari KantorAkuntan Publik Independen (legalisir);3) Bukti Penerimaan Elektronik (NTTE);Bahwa Penggugat baru menyampaikan Laporan Keuangan yang telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen untuk Tahun 2012 pada 16Mei 2013 karena memang Laporan tersebut baru Penggugat terima dariKantor Akuntan Publik dimaksud

Bukti Penerimaan Surat dari TPT dengan perihalKelengkapan SPT Tahunan secara elektronik (efiling) tahun pajak2012.Bahwa pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum menyampaikan dokumen berupa LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independenuntuk Tahun 2012 karena Laporan Keuangan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah menyampaikan keterangan secara

tertulis yang dibuat olehKantor Akuntan Publik Independen tersebut kepada KPP PMA Empatpada tanggal 15 Januari 2013.Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan 2012 (Pembetulanke1) yang dilaporkan secara efiling pada tanggal 27 April 2013dengan NTTE 3100012035607489.

,SH
3.Kantor akuntan publik K Gunarsa & I.B Djagera
4.Kantor Pertanahan kabupaten Sumbawa Barat
5.Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

kepada Tergugat terhadaptunggakan kewajiban kreditnya, dikarnakan sejak tanggal 21 Maret 2007fasilitas kredit Penggugat sudah dinyatakan macet oleh Tergugat, apalagijumlah plafon kredit Penggugat diatas Rp.1 Milyar hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung No.1721K/Pdt/1996 ;Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat sambil menunggudilakukannya proses perhitungan ulang atas kewajiban tunggakan kreditPenggugat dengan melibatkan kantor Akuntan Publik, maka adalah Adilapabila Tergugat menunda

kewajiban tunggakan kredit Penggugatdengan melibatkan Kantor Akuntan Publik, sehingga tindakan Tergugatbersifat mencemarkan nama baik Penggugat dan karenanya merupakanPerbuatan melawan hukum adalah wajar menurut hukum apabila Tergugatdihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesarRp.50.090.000.000.

Bahwa permintaan Penggugat melibatkan Kantor Akuntan Publik adalahpermintaan yang berlebinan, mengadaada dan tidak berdasar hukum.Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kredit, Penggugat telahmenyepakati beberapa hal sebagai berikut:a.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil dari Penggugat yangmeminta Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampaidengan dilakukannya proses perhitungan ulang atas kewajiban utangPenggugat dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik, sebagaimana yangdiuraikan dalam memori gugatan Penggugat pada butir 15 halaman 5;. Bahwa sebagai jaminan kredit, Penggugat telah menyerahkan agunankepada Tergugat, berupa :a. Tanah SHM No. 93/Tanah Datar tanggal 12 Januari 1995 luas 240 M2an.

Publik dan usulan tersebuttidak diterima oleh Tergugat (Bank Mandiri), menurut Majelis Hakimbukanlah suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

publik, yang manaauditor yang diminta, harus diperjelas karena ketiganya adalah auditor;Bahwa audit atas laporan keuangan diluar pemerintahan hanya bolehdilakukan akuntan publik, diatur dalam Undangundang Nomor 5 tahun2011;Bahwa audit investigatif hanya boleh dilakukan oleh 2 pihak, apabila terkaitpemerintahan maka yang boleh melakukan adalah BPK, terkait kerugiannegara, jika terkait dengan publik hanya boleh dilakukan oleh akuntanpublik, diluar itu tidak boleh karena terkait masalah keyakinan (

publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik danbertindak seolaholah akuntan publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00, terkait dengan butir 2 ini, maka akuntan harusberprofesi sebagai akuntan publik dulu untuk melakukan audit, sementaraakuntan saja tidak boleh melakukan audit untuk kepentingan publik;Bahwa pasal 2 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2014,berhubungan dengan Undangundang Nomor 5 tahun

suatu kasus, sehingga hasil auditdapat dinyatakan tidak sah karena berkaitan dengan standar profesi auditoryang telah melanggar standar profesi tersebut;Bahwa akuntan publik berwenang melakukan audit eksternal yangmenyatakan adanya kerugian, namun kantor jasa akuntansi tidakberwenang untuk itu;Bahwa seorang akuntan publik, dalam suatu kasus yang khusus, dapatmenjadi Saksi, namun dilihat dulu apakah yang diminta menjadi Saksiakuntan publik atau kantornya, karena apabila yang diminta kantornyamaka

dapat menunjuk siapa saja;Bahwa apabila sebuah perusahaan tidak mempunyai sistem manajemenyang baik, maka seorang akuntan publik harus melihat dulu permasalahan,kemudian melakukan perencanaan audit, untuk menentukan berapa datayang tidak ada, misalnya jika ada data yang tidak ada, jika data ada namunberantakan tetap harus dikumpulkan, karena dari situ auditor akanmendapatkan informasi, karena merupakan tugas auditor untuk itu;Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN MtpBahwa untuk data

Mandiri Jaya Steel padahal Saksi Hasnan bukanlahseorang akuntan publik;c. Bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Banjar Polda Kalimantan Selatantelah melakukan kekeliruan dalam beracara (error in procedure) yaknidalam hal permintaan dan pemeriksaan audit keuangan dalam perkaraa quo kepada Kantor Jasa Akuntan HASNAN SE. AK, CA, sebagai AhliAkuntan;d. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP oleh karenamohon membebaskan H.

., Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh,Soewondo & Rekan, yang beralamat di Gedung Perkantoran RoyelPalace Blok A11, Jalan Prof. Soepomo, S.H. No.178 A, Tebet, JakartaSelatan 12870, untuk menjadi ahli yang akan melakukan pemeriksaanKeuangan Perseroan Terbatas P.T.

,Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan, yangberalamat di Gedung Perkantoran Royal Palace Blok A11, JalanProf. Soepomo, S.H. No.178 A, Tebet, Jakarta Selatan 12870,untuk menjadi ahli yang akan melakukan pemeriksaan KeuanganPerseroan Terbatas P.T. Saridipa Lestari dengan hak untukmendapatkan akses dan meminta serta menelaah semuainformasi, dokumen, data dan catatan perseroan yang dianggapperlu untuk kepentingan pemeriksaan dimaksud ;Hal.11 dari 18 hal. Put. No.974 K/Pdt/20113.

terbaca pada posita permohonan point 12 dan 14dnegan pengajuan bukti P35, P36 dan P38 adalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ;e Bahwa akan tetapi sebagaimana terbaca pula pada positapermohonan point 15 dan 16 dengan dalil bahwa permohonanpada point 14.1 s/d 14.3 sampai diajukannya permohonan initidak pernah ditanggapi oleh Direksi, maka Termohon Kasasi/Pemohon berpendapat cukup alasan untuk memohon kepadaPengadilan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruhyang dilakukan oleh tenaga ahli Akuntan

Publik Independent,dengan menunjuk Drs.

Publik pada Kantor Akuntan PublikARH & J, sesuai dengan Laporan Auditor IndependentNo.107/ARHJRD/ASL/GA/02 tanggal 17 Februari 2010 (buktiPK1) ;Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan olehTermohon Kasasi/Pemohon yang terdaftar di Pengadilan NegeriJakarta Barat dibawah No.422/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Bar. tersebut,Pengadilan Negeri Jakarta Barat i.c.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp.179.666.666,(seratus tujun puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enamribuenam ratus enam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiayabiayalainnya sepanjangpengeluaran yang telah diverifikasi olehKantor Akuntan Publik mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslianbuktibukti tersebut maupunmengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang = ditugasi untukmelakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah

dikeluarkan olehPemohonadalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh PemohondanTermohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PutusanMajelisdibacakan.Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasilmencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publiktersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukanKantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah Majelismemperolehlaporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu ataudari Pemohonatau dari Termohon.Memutuskan

biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh MajelisHal. 3 dari 24 hal.

No. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTditanggungoleh Pemohon dan Termohon masingmasing sebesar 50%(lima puluhpersen).Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan.Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom).Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding)danmempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkansehinggaMemutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelisditanggungoleh Pemohon dan Termohon

., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

MM., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

Judex Facti mempermasalahkan berapa besarkeuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut dan berapa besaryang belum dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;Tentang pendapat/legal issue Judex Facti di atas seharusnya tidak perludipersoalkan lagi sebab berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM, akuntan publik pada kantor akuntan publikDrs.

No. 1856 K/Pid/2009empat juta dua puluh ribu rupiah), keuntungan mana nyatanyata dapatdibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM yang telah melakukan pemeriksaanterhadap transaksi keuangan terdiri dari kas masuk dan kas keluar, pembelianbarang dan penjualan barang sesuai dengan dokumen pencatatan pada TokoArgo Elektronik (toko Terdakwa) sehingga dapat diketemukan/dihitung besarnyakeuntungan yang menjadi hak saksi TIO PWE LING als.

ALEXANDER;Namun dalam putusan a quo, Judex Facti mengabaikan alatalat buktiketerangan ahli akuntan publik dan surat (vide Pasal 186 dan Pasal 187 huruf cKUHAP) sampai pada akhirnya membelokkan legal issue dalam perkara ini yangsemula adanya keuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.ALEXANDER dengan jumlah yang pasti yang tidak mau diberikan olehTerdakwa walaupun kerja samanya telah berakhir menjadi berapa besarnyakeuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.

Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II Menita Sutedja alias Lauren tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Brt.8.9.pemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane yang telah dibuat dan atau disusun;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Pemohonmohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ibiagar dapat mengeluarkan Putusan atau Penetapan yang menyatakanmenunjuk Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA &REKAN disingkap KAP HDT & Rekan untuk melakukan audit investigasiatas keuangan perusahaan PT.Mandiri Jaya Indo Crane, khususnyatentang halhal sebagaimana

Hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan halhal yangdisebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diatas yaitupemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane dimana untuk pelaksana atas tugas ini mohon ditetapkanakan ditunjuk oleh Pemohon;Bahwa perlu disampaikan juga bahwa penunjukan Kantor AkuntanPublik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAPHDR & Rekan sebenarnya telah dibicarakan antara Sdr.Soe Yan Tjindan Pemohon, bahkan pihak Kantor Akuntan Publik HERMAN DODYTANUMIHARDJA

Menunjuk Auditor dari kantor Akuntan Publik HERMAN DODY3.4.5.TANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAP HDT & Rekan untukmelakukan audit investigasi atau keuangan PTI.Mandiri Jaya IndoCrane, khususnya tentang :a. Berapa total uang hasil sewa crane dari awal sampai akhir yangmasuk ke rekening Perusahaan PT.Mandiri Jaya Indo Crane?b.

Hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan halhal yangdisebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diatas yaitupemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane yang telah dibuat dan atau disusun;Menyatakan Auditor dari kantor Akuntan Publik HERMAN DODYTANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAP HDT & Rekan berhak untukmelakukan audit investigasi atas keuangan PT.Mandiri Jaya Indo Cranekhususnya tentang hallhal sebagaimana disebutkan pada angka 2diatas;Menetapkan Pemohon berhak menunjuk