atas dasar fakta sebagaimana disebutkan pada butir 8 danbutir 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali secara resmi telahmemberitahukan perihal ini kepada Termohon Peninjauan Kembalimelalui Surat Pemberitahuan Keputusan Pengelolahan limbah B3Nomor O8/SHE/III/12 tanggal 2 Maret 2012 dan kemudiandiberitahukan kembali melalui Dokumen Surat Pemberitahuan tanggal4 Juni 2012 sebagai jawaban dari proposal yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali, kedua surat tersebut pada pokoknyamenjelaskan bahwa apablla

Hal ini sesuai dengan Pasal31 ayat (8) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yang menyatakan:;Apablla dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenultllkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehinggaperhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, DirekturJenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasilpemeriksaan kepada Walib Pajak dan memberikan hak kepada wajibPajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalambatas waktu

perbuatanmelawan hukum, sehingga daill Penggugat Halaman angka 14, Halaman 9angka 15, halaman 13 angka 24, halaman 16 angka tersebut di atas sangatlahmenyesatkan;SELAKU KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM, PENGGUGAT ADALAHPENANGGUNG PAJAK PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT) YANGBERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK PT METROBATAVIABahwa keliru dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 10 alinea 2 yangmenyatakan:"Bahwa quad non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Iltetap menganggap apablla

hukumyang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Suatu putusan haruslahmemuat secara jelas dan cukup pertimbanganpertimbangan hukum yang rincidan cermat tentang segala faktafakta yang timbul selama proses pemeriksaanperkara serta tentang segala buktibukti yang diajukan selama prosespemeriksaan perkara beriangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukumbagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;Bahwa oleh karenanya apablla

Bahwa TERGUGAT adalah badan hukum yang berwenanguntuk menjual barang secara lelang karena merupakan Kredituryang memegang jaminan berupa hak tanggungan atas tanah aquo milik PENGGUGAT dimana hal ini sesuai dengan Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak TanggunganAtas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah yang mengatur,"Apablla debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

Pasal 3 UndangUndang No.16 tahun 2004 tentangKejaksaan RI); Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan tidak beralasan menuruthukum apablla perlawanan Pelawan kurang pihak atau keliru/ error in persona;e Bahwa dalam eksepsi Terlawan Putusan Majelis Hakim Pidana tidak dapat diajukanPerlawanan oleh pihakpihak selain pihak yang berperkara saat itu, sedangkan pihakPelawan dalam penyhdikan dan penuntutan di persidangan sama sekali tidak pernahterlhbat dalam perkara pidana atas nama SAPARUDDIN alias UDIN bin

Untuk itudalil Pemohon Keberaan ini haruslah ditolak;Bahwa Termohon Keberatan menolak sacara tegas, Pemohon Keberatanmenyatakan Putusan BPSK Kaabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun2019 tanggal 5 September 2019 diduga diambil dari hasil tipu mustlihat.Bahwa apablla Pemohon Keberatan menyataan Putusan BPSK KabupatenBengkayang tersebut mengandung tipu muslihat, seharusnya Pemohonkeberatan membuktikan tipu muslihat tersebut dengan faktafakta yangHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 20/Pdt.SusBPSK/2019/PN Bekkuat

"(An Nisa : 34)Sabda Rasulullah SAW, "Apablla seorang suaml mengajak istri ketempat Ndur (untuk berima'), dan istri menolak (sehinggamembuat suaminya murka), maka si Istri akan dilaknat olehmalaikat hingga (waktu) subuh." (Diriwayatkan Bukhari, Muslim,Ahmad, Abu Dawud, anNasa'i, adDarimi dan alBaihagi, dari AbuHurairah ra)5.

Oleh karenanyalayak apablla Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat dan dihukum untuk melaksanakan tugas kewajibannya untukmelakukan tindakan sanksi administratif terhadap pengelola pasar pasarbuah di Jalan Tanjungsari Surabaya, JaJan Dupak Surabaya, sesuaidengan PasaJ 29 ayat (2) Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 jo.Pasai 2 Perwali Surabaya Nomor 53 Tahun 2015, yaitu berupa 1).Peringatan tertulis; 2). Pembekuan IUP2R; 3). Pencabutan IUP2R;dan/atau; 4).

Apablla gugatan diajukanoleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatusengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan oleh karenanyagugatan Penggugat harus ditolak dan setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima ) Niet Ontvankelijk Verlaard) Bahwa berdasarkanhalhal tersebut diatas (point 1 dan 2) Penggugat tidak berkualitas sebagaisubjek Hukum (Legal Standing) hal tesebutC.

Burhan Tharir Affandi, S.H selaku kreditor telah menyatakanbahwa Peiawan selaku debitor telah wanprestasi/cidera janji dalammemenuhi kewajibannya dan membebaskan Terlawan Il dan segala gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul dalam Pelaksanaan lelang aquo.11 .Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa dimaksuddilaksanakan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 UUHT : Apablla debitorcidera janj/, pemegang Hak Tanggungan pertama rnempunyai hak untukmenjuai objek Hak Tanggungan

Menjatuhkan ptdana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Pfdana Denda sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) dengan ketentuan apablla denda tersebut tfdak dibayar wajlbdigantl dengan pfdana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dljalan! olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya darl pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;5.

.5.800.000, (Lima juta delapan ratus ribu rupiah)sedangkan dari Muafi terdakwa bisa membelinya sebanyak 5 (lima) kali namun masingmasingwaktunya tidak ingat dan untuk terakhir kalinya yaitu pada hari Mnggu tanggal 8 Desember 2013sekitar jam 07.00 Wib dengan harga Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa setelan terdakwa menerima paketan tersebut oleh terdakwa dijadikan 9 (sembilan) paketkecil dan untuk 1(satu) paketnya terdakwa bisa menjual seharga Rp.200.000, (Dua ratus; riburupiah) apablla

Apablla Majelis Hakimyang terhorrnat kiranya berpendapat lain, makaTergugat memohon untuk memutusperkara ini dengan seadiladilnya (et aquo at bono) ;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukanpermohonan oleh Patinrosi Summang dan Herni Basri, tertanggal 3 Oktober2017, yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihakIntervensi dalam perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN.Mks, guna membela hakhak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertipikat objekSONQKG1A janes nn snn

perjanjian sewa menyewadibawah tangan, merupakan perpanjian Sewa Menyewa yang cacat hukumdan tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya peristiwa hukum sewamenyewa, karena didalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut :Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 42/Padt.G/2017/PN.Sbrl.1 Tidak terdapat penambahan pasal yang berbunyi antara lain bahwaPihak Penyewa telah mengetahui tanah dan bangunan yangdisewakan tersebut teat) menjadi agunan jaminan credit pada PT.Bank Mandiri ( Persero ) TBK dan apablla

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini.ATAU :Apablla Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat II Konpensl / PenggugatRekonpensi mohon agar diberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo EtBono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TurutTergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI> Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / gugatan kabur ;> Bahwa alamat dari Turut Tergugat adalah tidak benar.

Sehingga akta jual beii No. 05/2012 dan No. 06/2012, keduanya tertanggaJsarna yaitu 09 Januari 2012 dibuat atas dasar penipuan (bedrog), dan juga untukmenguatkan bukti apablla jual beli tersebut adalah jual beli purapura dapat dilihat dariharga jual belinya, karena sangat tidak mungkin harga 2 (dua) bidang tanah tersebutseluruhnya seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Des.1971 No. 598K/Sip/ 1971 :Apablla besarnya kerugian yang diderita oleh Pelawan tidak dibuktikansecara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukanpleh Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 Nomor :146/1970/Perd/PTB :"'Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak 9.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atas HartaBersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dariPEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT, dimana telahsesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI : "Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecualf apablla semua ahliwaris setuju."20.

Bahwa Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwaDalam Perkara tni melekat Ne Bis In Idem sebagaimana eksepsi Tergugat point 1dan 2 tersebut diatas.Sebagaimana ketentuan pasal 1917 KUH Perdata apablla putusan yang dijatuhkanpengadilan bersifat positif, kKemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap, maka dalam putusan aquo melekat ne bis in idem.

Bahwa akta tersebut selama tidak ada pihak yang keberatan, makadapat dipergunakan dan melekat terhadap orang yang tersebut dalamakta dimaksud, sehingga apablla Para Penggugat tidak nyaman dan tidakaman dengan adanya akta tersebut haruslah membatalkan akta tersebutterlebih dahulu, dan itupun harus dilakukan di Pengadilan Negeri Wates,Hal. 20 dari 45 hal Putusan No 57/P dt.G/2018/PTA.Yk.karena produk tersebut dalam bentuk Perrmohonan dan merupakanproduk hukum Pengadilan Negeri Wates tahun 1972.8.