Walikota Bekasi dengan tembusankepada Presiden (melalui Setneg), Kemendagri, Kejagung,Kemenkumham, Menkopulhukam, Kapolri, LBH Jakarta, Komnas HAM,BDGKompolnas, ICRP, Setara Institute, para Duta Besar di Jakarta (German,Canada, Australia, Prancis, Inggris), Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia;15.Bahwa konsiderans Menimbang Surat Keputusan Bersama MenteriAgama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2008, Nomor Kep033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008tentang Peringatan dan

bertanggung jawab dalammenafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terjadilahpertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugathamil 6 bulan, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersamalagi;5 Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi kebutuhananak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengadukan Tergugat ke KomisiPerlindungan anak dengan nomor 042/PFP/KPAIDSU/IV/2013 pada tanggal 4April 2013, setelah Tergugat dipanggil Komnas

., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara &Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTRKonsultan Hukum KOMNAS HAM SUDIRMAN, SH. MH. & Partneryang beralamat di JI.

/Mdn/11, tanggal 8Juli 2011, perihal Mohon Perlindungan Hukum dan PenghentianPenghancuran Tanah dan Bangunan, Pembangunan Temboktembokdan segala bentuk Intimidasi kepada penduduk di Jalan Jati LingkunganX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan, sekaligus Mohon Klarifikasi/Audensi, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri Medan, bermeterai dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda, P 1.7 ~ ~~ 2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nine nnnFotokopi dari Internet berita dengan judul : Komnas

HAM ResponPengaduan Warga Pulo Brayan Medan, tertanggal 28 Oktober 2011,bermeterai dan diberi tanda P 18 ; Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM)No.2.771/K/PMT/XV2011 tanggal 8 November 2011, perihal Penundaanpelaksanaan eksekusi atas putusan No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn.

,bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 19 ; Fotokopi berita di harian Analisa dengan judul Komnas HAM TinjauLangsung Tanah Sengketa Jalan Jati, bermeterai dan sesuai denganaslinya, diberitanda P 20 nn nnn nnn nnn nine cnnFotokopi Pasal 36 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM,bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 21 ; Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Medan No.W2.U1/16.160/Pdt/04.10/Halaman 57 dari 76Putusan No.578/Pdt.Plw/2011/PN.Mdn.23.24.25.26.58XV2011 tanggal O8

,M.H., No.01.27/P/X1IV2011, tanggal 27Desember 2011, perihal Mohon perlindungan hukum untuk menggantiMajelis Hakim dalam perkara perdata Nomor : 572/Pdt.Plw/2011/PN.Mdn., perkara perdata Nomor : 573/Pdt.G/2011/PN.Mdn., perkaraperdata Nomor : 578/Pdt.Plw/2011/PN.Mdn. dan perkara perdata Nomor :579/Pdt.G/2011/PN.Mdn., yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Medan, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 30;Fotokopi Surat Komnas Ham No.110/K/PMT/V2012, tanggal 16 Januari2012, perihal

Laporan Polisi terlampir (bukti No: 13);MELAPOR KE KOMNAS HAMKarena Penggugat/Pemohon Kasasi sering mengalami perlakuan yang tidakmenyenangkan maka menjaga kemungkinan yang lebih buruk Penggugat/Pemohon Kasasi melapor kepada Komnas HAM Provinsi Sumbar diPadang;Komnas HAM telah menyurati Tergugat , Polisi setempat dan lainnya, telahmemberikan klarifikasi: Bahwa apabila tanah obyek perkara dapat dibuktikansebagai milik yang sah Penggugat/Pemohon Kasasi maka tindakanpelarangan penjualan ini merupakan

Komisi Nasional HakAsasi Nasional (KomnasHAM)/ = UndangundangNomor 39 Tahun 1999tentang Hak AsasiManusia (Bukti P7)Pasal 85(1)Pemberhentian Komnas HAM. dilakukanberdasarkan keputusan Sidang Paripurnadan diberitahukan kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia sertaditetapkan dengan Keputusan Presiden.Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu. sebagai anggota karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri;c. sakit jasmani ataumengakibatkan anggotamenjalankan tugas selama 1secara terus menerus.rohani

yangtidak dapattahund. dipidana karena bersalah melakukantindak pidana kejahatan; ataue. melakukan perbuatan tercela atau halhal lain yang terputus oleh sidangParipurna karena mencemarkanmartabat dan reputasi; dan ataumengurangi kemandirian dan kredibilitasdalam Komnas HAM.

2002 hanya berlaku bagi Pimpinan KPK, yakniketika orangorang yang menjabat Pimpinan KPK itu dinyatakan statusnyasebagai terdakwa akan berhenti atau diberhentikan.Sebaliknya prinsip pra duga tidak bersalah justru dianut olehberbagai undangundang yang mengatur lembaga atau badanbadan negaralainnya, yakni UU Nomor 24 Tahun 20023 tentang Mahkamah Konstitusi,30UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, yakni Pemberhentian Komnas

diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapa pun dan oleh siapa pun.Asas pra duga bersalah yang dianut oleh Pasal 32 ayat (1) huruf cUU 30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menujukeadaan diskriminatif dan kesewenangwenangan dimana orangorang darikategori yang sama, yakni para pejabat negara seperti, antara lain paraHakim Konstitusi, para anggota Komnas

Pasal 85 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karenadipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Pasal 10 ayat (4)dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota KomisiPenyiaran Indonesia berhenti karena dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

sebagai ras keturunan Cina atau non pribumi, padahal PemohonKeberatan adalah Warga Negara Indonesia sejak lahir, merupakan bagianbangsa dan rakyat Indonesia, bahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diYogyakarta yang merupakan bagian dari Indonesia (bukti P3);Bahwa tidak hanya Pemohon Keberatan yang dirugikan dengan adanyaInstruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, bahkan sudahada orang lain yang melaporkannya ke Presiden Republik Indonesia dan keKomisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas

HAM) agarInstruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dicabut,sebagaimana dalam Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatertanggal 16 November 2011 Nomor 4325/016300/XI/2011 (bukti P4) danSurat Komnas HAM tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor037/R/Mediasi/VIII/2014 (bukti P5), namun nyatanya rekomendasipencabutan dari Komnas HAM tidak digubris oleh Termohon dan herannyaHalaman 2 dari 29 halaman.

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya(bukti T1);Asli Surat No.KK.11.34.01/PW.00/141/7982/TP/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010, dariKepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pekalongan Barat, diperiksa oleh majelishakim (bukti T2);Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/106/XII/SPK, dari Ka SPKPolresta Pekalongan, tanggal 22 Desember 2009, tidak dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (bukti T3);Fotokopi Surat yang telah dibuat tanggal 27 Februari 2010 oleh Termohon, danditujukan kepada Komnas

Fotokopi Surat yang telah dibuat tanggal 27 Februari 2010 oleh Terrmohon, danditujukan kepada Komnas Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta, tidak dinazegelenserta tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T5);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, termohon telah menghadirkansaksisaksinya di depan persidangan, yaitu :leSAKSI T1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha pengeringan ikan asin,tempat tinggal di Bina Griya, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, KotaPekalongan, dan

Adrari, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaanAnggota Komnas BKPU, tempat kediaman Desa PasongsonganKecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalahTetangga Pemohon ; Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sahmenikah pada tanggal 25 Desember 1996, Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersamadi rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 23 tahun dan dandikaruniai

Karena sejak kejdian tersebut Penggugatharus mengeluarkan biaya untuk memperjuangkan hak Penggugat baikdengan melaporkan kejadian tersebut ke pihakpihak terkait seperti PropamMabes Polri, Ombudsman, KOMNAS Perempuan dan lembaga lainnya. Yangmana perlu biaya atas emua tindakan tersebut.

No.337/PDT/2016/PT.DKI26.2/.Transmigrasi, Gubernur Bank Indonesia dan beberapa pimpinan RedaksiMedia Cetak dan Elektronik sebagai usaha untuk mencari keadilan;Bahwa dari sekian banyak surat pengaduan yang telah dikirimkan, hanyabeberapa yang mendapat tanggapan, namun itupun belum membuahkanhasil seperti yang diharapkan, diantaranya KOMNAS HAM melalui suratNomor: 2.269/K/PMT/IX/2013, tanggal 3 September 2013, perihal:Permintaan Penjelasan Tentang Hak Pensiun Sdr.

Sehingga kehilanganhakhak pensiunnya.Berdasarkan keempat fakta tersebut diatas, KOMNAS HAM RImempertanyakan dan meminta penjelaan secara tertuls kepada GubernurBank Indonesia, mengenai:1. Foto copy putusan pengadilan yang menyatakan pengadu (RAMLAN)melakukan kesalah yang merugikan Bank Indonesia.2. Tanggapan Gubernur Indonesia atas kesaksian sahabat pengadubahwa telah dianiaya dalam penyelesaian dengan Bank Indonesia.3.

Apakah benar surat permohonan pemberhentian dengan hormatditandatangani oleh RAMLAN dibaweh tekananBahwa namun demikian sampai saat ini, sepanjang pengetahuan dari ParaPENGGUGAT, TERGUGAT belum pernah memberikan jawaban secaratertulis atau klarifikasi atas Surat KOMNAS HAM RI dimaksud.Bahwa selanjutnya tanggapan juga diberikan oleh Mahkamah Konstitusi(MK) RI melalui Surat Nomor: 2425/HP.00.000/07/2012, tanggal 24 Juli2012, yang ditandatangani oleh Budi A. Djohari selaku Plt.

Namunsebagaimana surat KOMNAS HAM RI dimaksud diatas, Bank Indonesia (incasu Para TERGUGAT) tetap tidak memberikan tanggapan positif.

Sehubungan dengan halin) Penggugat telah berkonsultasi dengan bagian Pengaduanmasyarakat di Komisi Perlindungan Anak di Jakarta, Komisi NasionalAnti Kekerasan Terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ) di Jakarta,Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia di Jakarta yang mengemukakan alasan Pengaduansebagai berikut :e Sdr Robian Romer sebagai suami yang sah/ anggota Polri telahmelanggar Hak Azazi Manusia ( HAM ) serta Hukum Perkawinandengan menelantarkan isterinya Selvia

Hal ini perlu diberi sangsi yang tegas dantindakan nyata dari Kepolisian.11.Bahwa Adapun maksud dan tujuan utama dari laporan ini sekaliguspermohonan Perlindungan Hukum ke Komisi Perlindungan AnakIndonesia ( K PAI), Komnas Perempuan , Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Anak Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:Mohon Bantuan dan Perlindungan Hukum, Tuntutan Hak ,Kewajiban, Pengawasan dan menindak lanjuti proses permohonancerai sdr .Robian Romer sebagai anggota Polri dengan suratpermohonan

. : 05/kbj/III/2013 perihal kronologis duduk persoalan pengembaliansiswa mengirimkan ke Komnas Perlindungan Anak di Jakarta, GubernurNTT dan berbagai pihak untuk dapat mendukung Penggugat dan anak JeniKristiani Sereh, tanggal 5 April 2013 Komnas Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) bersurat kepada Tergugat dengan surat No.136/Komnaspa/IV/2013 perihal mohon untuk menerima kembali anakPenggugat, tanggal 8 April 2013 Tergugat menanggapi surat dari KPAIdengan No. : 422/90/SMA.2/IV/2013 perihal menanggapi

tersebut merupakan milik masyarakatpenumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernahmelaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernahmelaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI,Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain lain.Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Baratuntuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalahmilik masyarakat.Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat initelah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT.

PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276PK/PDT/2012, diberi tanda T5;Foto copy Peta Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional KanwilTulang Bawang, diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Rapat di Pemda Tulang Bawang Barat tanggal 28Oktober 2015, diberi tanda T7;Foto copy Surat balasan dari Presiden RI melalui Kementerian SekretariatNegara Nomor B40/Kemensetneg/D1/HKM/HK.06.02/03/2017 tertanggal &Maret 2017, diberi tanda T8;Asli Surat balasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

BuktiP : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu) PILKADAINDEPENDEN' No. 016/KNPI/Int/IX/2009 perihal pengantarditujukan kepada Sdr.ALPIUS PAKAGE, BA Ketua Komnas PemiluPilkada Independen Provinsi dan Ketua Komnas Pemilu PilkadaIndependen Provinsi Papua tertanggal 16 September 2009.(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); 15.

BuktiP : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu) PILKADAINDEPENDEN No. 015/KNPI/Int/IX/2009 perihal Instruksi ditujukankepada Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Provinsi danKetua Komnas Pemilu Pilkada Independen Kabupaten/Kota diseluruh indonesia tertanggal 17 September 2009. (Fotocopysesuai dengan fotocopynya);16. BuktiP : Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala DaerahINDEPENDEN No. 0105/eks.

SITINOOR LAILA (Ahli dari Komnas HAM) telah memberikan pendapat atauAmirus Curaie berdasarkan sumpah di pengadilan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Saksi adalah Anggota Komnas HAM dan tidak kenal dengan paraTerdakwa ;Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di MahkamahKonstitusi ;Bahwa Komnas HAM dapat memberikan pendapat di pengadilan berdasarkanUU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 89 ayat (3);Bahwa Ahli memberikan keterangan di persidangan ini untuk dua kasus

dilanjutkan dengan penelitian makaKomnas HAM menyampaikan bahwa kasus demo buruh pada tanggal 30Oktober 2015 dilakukan dengan cara damai dantindakan buruh tersebut dijaminoleh undangundang untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan sudahada pemberitahuan dan izin dari Kepolisian;Bahwa dalam pasal 25 UU Nomor 9 Tahun 1998 dijamin hak untuk memberikanpendapat di muka umum termasuk hak utuk mogok sesuai dengan peraturanHal 48 dari 76 hal Putusan No.345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.perudangundangan;Bahwa Komnas

HAM sudah meminta klarifikasi kepada Kepolisan danKejaksaan akan tetapi sampai sekarang tidak mendapat jawaban.Bahwa Komnas HAM menilai ada pelanggaran HAM dalam demo buruh itusehingga tidak ada alasan yang sah menurut hukum yang digunakan oleh Polriuntuk menghentikan unjuk rasa ;Bahwa kesimpulan dan rekomendasi dari Komnas HAM tidak ada alasan yangsah menurut hukum untuk membubarkan unjukrasa dengan alasan karena telahhabis waktu ;Bahwa Terdakwa Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominikaadalah

seharusnya Polisi sebagaipenanggung jawab pengamanan dan ketertiban umum di dalam menghadapi aksiunjuk rasa buruh tanggal 30 Oktober 2015 melakukan tindakan persuasif danmembubarkan kegiatan unjuk rasa akan tetapi justru Polisi bertindak represif di saatpara buruh berlarian membubarkan diri karena disemprotkan gas air mata danPolisi melakukan pengrusakan, pemukulan terhadap mobil komando yang saat itujuga bergerak mundur meninggalkan lokasi unjuk rasa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Komnas

HAM (SitiNoor Laila), Komnas HAM menilai ada pelanggaran HAM dalam demo buruh itusehingga tidak ada alasan yang sah menurut hukum yang digunakan oleh Polriuntuk menghentikan unjuk rasa dan tidak ada alasan yang sah menurut hukumuntuk membubarkan unjuk rasa dengan alasan karena telah habis waktu;Hal 69 dari 76 hal Putusan No.345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa apabila Polisi berpoedoman pada Peraturan Kepala Polisi(Perkap) Nomor 7 Tahun 2102 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,Pengamanan

dan adalah tanah darat/pekarangan,karena itu harus dibayar sesuai surat Bukti P.19, P.20 dan sesuaipetunjuk Komnas HAM surat Bukti P.15, yaitu sebesar Rop1.000.000,00(satu juga rupiah) per m2;Tergugat berpendapat bahwa tanah Penggugat adalah tanah sawah,sebenarnya pendapat Tergugat dilatarbelakangi oleh adanyapermintaan fee dari oknum Tim Verifikasi Badan Pelaksana BPLS.Mohon dibaca surat Bukti P.21 butir Nomor 1 huruf ad dan surat buktiP.23 pada huruf C halaman 4;Pada waktu penyerahan berkas (September

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor230/209B/1989;Bukti P10 yaitu Pengumuman Nomor 549/179/KPSM tanggal 1131989;Bukti P13 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor128/Pdt.P/2010/PN.Sdo tanggal 12 Agustus 2010;Bukti P14 yaitu Kesepakatan Bersama tanggal 22 Februari 2011;Bukti P15 yaitu Rekomendasi Komnas HAM Nomor 024/R/Mediasi/V/2011 tanggal 5 Mei 2011;Bukti P16 yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007;Bukti P17 yaitu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008;Bukti P18 yaitu Kep.

No. 3162 K/Pdt/2014 Bukti P23 yaitu Surat Nomor 157/P/KHAA/XI/201 1; Bukti P24 yaitu Surat Nomor 097/P/KHAA/I/201 1; Bukti P25 yaitu Surat Nomor 015/P/KHAA/I/201 2; Bukti P26 yaitu tanda terima berkas tertulis; Bukti P27 yaitu Surat Komnas HAM Nomor 199/K/Mediasi/VIII/201 1tanggal 9 Agustus 2011; Bukti P28 yaitu Surat Komnas HAM Nomor 237/K/Mediasi/X/201 1tanggal 7 Oktober 2011;Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata

Bahwa yang perlu Para Penggugat ketahui adalah apabila diduga adanyapelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perorangan atau Institusi seharusnyaPara Penggugat melaporkan dugaan tersebut ke Komnas HAM dankemudian oleh Komnas HAM dilakukan penyelidikan apakah betul dugaanpelanggaran HAM terjadi, maka Komnas HAM lah yang menentukankemudian direkomendasikan untuk dibentuk Badan Peradilan HAM, jaditidak cukup hanya dengan tuduhan yang dibuatbuat oleh Para Penggugatsendiri, namun karena katidaktahuan dari

Pamada Jaya/Turut Tergugatyang diketahui/disetujui oleh Pihak Tergugat sendiri ;14.Bahwa atas dasar point 10 tersebut diatas, maka Para Penggugat mencobameminta perlindungan dan bantuan kepada pihak Komisi Nasional HakAsasi Manusia (KOMNAS HAM) Indonesia yang berkedudukan di JalanLatuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat untuk memfasilitasi pertemuanantara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il (Bukti P14) ;15.Bahwa kemudian usaha Para Penggugat untuk bertemu (musyawarah)dengan Para Tergugat

dan Tergugat Il terwujud dimana pada Tanggal 15April 2009 dilakukan pertemuan antara Perwakilan Para Penggugat denganPerwakilan Pihak Tergugat , Pihak Tergugat Il dan Pihak KOMNAS HAM diKantor Tergugat , dimana di dalam pertemuan tersebut dituangkan dalambentuk Notulensi Pertemuan Antara Paguyuban Pedagang Pasar Ciampea,PD Pasar Tohaga, PEMDA Kabupaten Bogor dan KOMNAS HAM yangsalah satu butir isinya adalah Para Pihak (Pedagang dan PD Pasar Tohaga)akan menjadikan Pasar lama Ciampea dalam status

kepada Tergugat melalui iklan koran harian : RakyatMerdeka, edisi Jumat, tanggal 14 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut, Tergugattelah mengajukan surat perlawanan tertanggal 15 Februari 2013, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 15 februari 2013 Register Perkara Nomor : 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pelawan Verzet baru mengetahui ada Putusan tersebut dariKomnas Anak dimana Komnas

tidak memberitahukan adanya gugatan tersebut supayamendapat putusan Verstek sehingga Pelawan Verzet diharapkantidak dapat melakukan upaya hukum ;Bahwa kesemuanya itu membuktikan keberadaan PELAWAN VERZETditempat kediamannya dan atau tempat dia bekerja ;Bahwa PELAWAN VERZET selama ini tidak pernah mengetahuitentang adanya perkara No. 459/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan barumengetahui adanya Perkara No. 459/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. yaitupada tanggal 1 Februari 2013, dari Komisi Nasional PerlindunganAnak (KOMNAS