Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN SDAMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDROGUNAWAN selaku) Ymt Wakil Direktur Umum dan KeuanganRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki dengantugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam SKMenteri Kesehatan RI Nomor : 135/MENKES/SK/IV/78 tanggal28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Jiwa, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SKMenteri Kesehatan tersebut yaitu) Tugas Wakil Direkturadalah di Bidang Pengawasan dan Koordinasi yangselanjutnya ditetapkan oleh Direktur, tugas

Desember 2004/238 org) 6.743.445) 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736 ,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

Desember 2004/238 org) 6.743.445 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org 34Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

No.777/MENKES/SK/V1/2002 dan bukan lex generalis atauundang undang yang diatasnya ;b. Bahwa, dalam putusan tersebut berkaitan dengan dalamperkara Terdakwa Siti Nuraini Arif (Direktur RSJDSurakarta) tidak terdapat Pelaku Utama, kesemuanyaadalah "Turut serta", sangat naif jika tidak adapelaku utama dan atau yang menyuruh lakukan ;c. Bahwa, PERMENKES tidak ada satu pasalpun yangmencantumkan pasal pemidanaan ;d.

Bahwa, Ketentuan Peraturan Menter i Kesehatan No.777/MENKES/SK/VI/ 2002 dan kemudian diatur dalam Kep.Men. Kes. No. 553/MENKES/SK/ IV/2003 tertanggal 22 April2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS BBM bidangKesehatan tidak secara eksplisit mengatur siapa yangWAJIB MEMBIAYAI program tersebut, sehingga peraturantersebut TIDAK JELAS alias KABUR ;.

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.

putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet LL yangHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil LL kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

dilakukan pemeriksaanHal 3 dari 21 hal, Putusan No. 489/Pid.Sus/2018/PN.Grtbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB iterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN PwtSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5gram tersebut di atas adalan mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpulun dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan mengandungsenyawa sintetis 4FLUORO MDMBBUTICA adalah termasuk ke dalamgolongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belumterdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 112 ayat 1 UndangUndang R.I No.35 Th.2009 TentangNarkotika. 2229 222 nn nnn nnn nnn nnn

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas beratbersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35

TAUFIK, ST selakuPemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB3535/2020/NNF dan BB 3537/2020/NNF berupa berupa irisan dauntersebut diatas disita dari Terdakwa FREDY ANDRIAN Alias FREDY AliasDOYOK Bin SUTARNO adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa APRIAN MUQORROBUN Als GENDON Bin ABDULAHMASDAR adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Semarang Nomor : 1681/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020,diperoleh kesimbulan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkuskertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun52,60582 gram disita dari saksi Aprian adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sepengetahuan Ahli bahwa yang dapat mendistribusikan/menyalurkan obat kepada orang lain sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pedagang Farmasi,yang dapat mendistribusikan obat kepada orang lain yaitu Apotek,Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan Klinikyang menggunakan Resep Dokter dan untuk Toko obat hanya bolehmendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuaiPenggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 Nomor949/Menkes/Per/VI/2000;Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki ijin sertatidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari Dinas Kesehatan danperbuatan tersebut merupakan melanggar hukum;Bahwa sepengetahuan Ahli tidak diperbolehkan, karena sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor917/Menkes/Per/X/1993 Nomor 949

/Menkes/Per/VI/2000 obat/ piltersebut merupakan obat/ pil jenis keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep dokter;Bahwa obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut sepengetahuan sayasama dengan obat/ pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/ pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa kegunaan obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut yaitu untukobat paskinson/ syaraf dan dalam sekali minum cukup 1 (Satu)

dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan Terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Abli INDAHKUSUMAWATI, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putin berlogo Y tersebutHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmjmemiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesualPermenkes RI Nomor : 949/Menkes

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yangdibuat dan

bahwa ada akibat lain yang mungkin dapattimbul yang ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnyakehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siapmengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkanbahwa

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN TlgPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan

,Apt, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidakdimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionaladalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untukmelakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena ituMenimbang15walaupun Oditur Militer

Kartonno,dan Lembaga tersebut adalah lembaga yang mempunyaikewenangan sesuai yang ditunjuk Berdasarkan KeputusanKemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni2012, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa,olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Terhdap 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa.n.

Danlembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuai yangditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai 2 Lembar Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris a.n.

Kartono, danLembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuaiyang ditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratoris a.n.

,Apt, dan Lembaga ini merupakan lembagayang berwenang sesuai yang ditunjuk BerdasarkanKeputusan Kemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yangpernah melihat ataupun mengetahui bahwa Terdakwa telahmenggunakan narkotika apapun jenisnya.Bahwa Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer menyebutkan Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti

biru termasuk kedalam obat bebas terbatas adalah Kepmenkes RI No. 2380/A/SK/VI/83tentang Tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sesuaipasal 3 ayat (2) yang berbunyi "tanda khusus untuk obat bebas terbatasadalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.Bahwa benar yang harus dimiliki oleh seseorang jika menjual obat/pil warnakuning bertuliskan DMP adalah orang tersebut harus mendirikan toko obatdengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengankeputusan Menkes

nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahanPeraturan Menkes No. 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang perdaganganeceran obat pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikanapotik dengan penanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menterikesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/20012 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentangketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab pasal IV.Bahwa benar prosedur perijinan tentang peredaran obat/pil warna kuningbertuliskan

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Badan Reserse Kriminal Polri PuslabforCabang Surabaya Nomor 0903/NNF/2015tanggal 11 Februari 2015 adalah alat buktisurat yang sah dibuat/dikeluarkan olehlembaga resmi yang diberi wewenang untukmelakukan pengujian narkoba berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika projustitia.Bahwa pidana yang dituntut Oditur Militerdengan pidana

Danberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia ada persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti ke laboratoriumyang harus ditepati yaitu:a.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan olehTerdakwa Nomor 0903/NNF/2015 tanggal 11Februari 2015 alat bukti surat yang sahdibuat/dikeluarkan oleh lembaga resmi yangdiberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia besertalampirannya.g.

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019diberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012namun caranya tidak sesuai prosedurKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia adanya batas waktu tertentu dalampenerimaan sampel yang akan diuji dilaboratorium dan beberapa persyaratanadministrasi

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia namunpelaksanaannya tidak sesuai Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia menyatakan salah satu persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti kelaboratorium

Kesehatan atas rekomendasiHalaman 3 dari 18, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN MIldari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikNomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulanbarang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan NoUrut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makananatau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabudengan berat netto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

atau persetujuan daripihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dariBadan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (satu) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto 0,1037 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umumjuga melampirkan hasil bukti Surat diantaranya berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal beningshabu dengan berat netto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu denganberat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram didalam tempat rokokmerek marcopolo yang disimpan didalam saku celana yang dipakai olehTerdakwa; Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengankesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabu dengan beratnetto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

No. 1331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/KAB/B.VIII/1972. Tentang Pedagang Eceran Obat;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;Surat Dinas kesehatan Kota Madiun No. 442/1845/401.103/2009 tanggal,17 September 2009 tentang tidak adanya izin perdagangan eceran obatdi Toko Obat Kharisma Jalan.

No. 153 K/Pid.Sus/2010. 1 (satu) lembar fotocopy uang kertas pecahan Seratus Ribu bernomor seri YCF184941;2. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/ MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. :167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Perdagangan Eceran Obat;3. 1 (satu) bendel fotocopy Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Peredaran ObatKeras Pada Toko Obat Tanpa Izin Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (StudiKasus di Pengadilan Negeri Surakarta);4. 1 (satu) buku

No. 138331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/KAB/B.VIII/1972.

No. 13831/MENKES/SK/X/2002.Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Rl.No.167/KAB/B. VIII/1972.

Contohbarang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklatberisikan tablet warna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujianlaboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uyjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Contoh barang buktitersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tabletwarna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan wjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian

ukuran sedang,masingmasing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tabletberwarna kunging dengan penandaan DMP pada salah satu sisitablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilahbelas) butir; Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaaan dari tangan Terdakwa, dengan secara sah menurutketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akandipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium berdasarkan SuratKeputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes

Sirimau KotaAmbon terdakwa telah ditangkap oleh saksi Unas Soepamena dan Andre Mauwakarena terdakwa menjual Obat DMP yang telah ditarik dari peredaran berdasarkanSurat Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012;Menimbang, bahwa oleh karena obat yang terdakwa jual tersebut telahditarik dari peredaran, dengan demikian syarat standar dan/atau persyaratankeaman, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak dipenuhi lagi;Hal 8 dari 11 Hal Putusan No. 83/Pid.Sus/2018/PN Amb.

melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UURI No.29 Tahun2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jl.Mayjen Sungkono Madiun,pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada DinkesKota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat TV Madiun (Rumah sakit D.K.T),permohonan jin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai PermenkesNo.5 12/Menkes

/per/IV/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan MenteriKesehatan No. 512/Menkes/per/V/2007, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yangbersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempatPraktek Kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :1.

BAMBANGSUPRAPTO Sp.B terbukti bahwa dalam surat permohonan Terdakwa telah dilampirkan syaratsyarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Yakmni :1. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;2.

atau dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis walaupun tidakmemiliki SIP ditempat tersebut, bahkan apabila dokter tersebut tidak segera memberikanpertolongan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VII/1997 dapat dipidana dendamaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan operasi pengangkatan tumor padausus besar bagian bawah pasien adalah tindakan

yang tepat sesuai dengan 9 ayat (1) huruf ePermenkes No. 512/Menkes/per/IV/2007 dan Permenkes No. 916/Menkes/Per/VIII/1997 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaPenasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan darurat ;Menimbang.............36Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan pertama telahterbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

Rasuna Said Blok X5Kaveling 49, Kuningan, Jakarta Selatan 12950,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.04.01/Menkes/395/2015, tanggal 4 Agustus2016, selanjutnya disebut sebagai .......

TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta tanggal 11 Juli 2016 dibawah register perkara Nomor166/G/2016/PTUNJKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal28 Juli 2016, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 166/G/2016/PTUNJKT.OBJEK SENGKETA:Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.01/MENKES

/197/2016, tertanggal 18 Maret 2016 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ITA LA THO,TENGGANG WAKTU :Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 18April 2016 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri KesehatanNomor : KP.04.01/MENKES/197/2016, tertanggal 18 April 2016, sedangkanGugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUNJakarta) pada tanggal 11 Juli 2016, oleh karenanya pengajuan Gugatan inimasih

Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yang telah diterbitkan olehTERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/197/2016, tertanggal 18 Maret 2016 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaITA LA THO, S.KM, M.Sc; 722222 oon nnn noe noe ne nnn cnn nee nee nee eee ene3.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa yang telah diterbitkanoleh TERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/197/2016, tertanggal 18 Maret 2016 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaITA LA THO, S.KM, M.Sc; 222222 noe one noe nnn nnn nnn nnn nee nee cee nee nee4.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar