Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.

Rtamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011; Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dariBadan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomorsurat: LP.NAR.K.16.0039

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian

dan melanjutkan profesi Apoteker lulus tahun1993;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Rtaketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

Surabaya,tertanggal 5 Mei 2017;> Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V V201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Badan Reserse Kriminal Polri PuslabforCabang Surabaya Nomor 0903/NNF/2015tanggal 11 Februari 2015 adalah alat buktisurat yang sah dibuat/dikeluarkan olehlembaga resmi yang diberi wewenang untukmelakukan pengujian narkoba berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika projustitia.Bahwa pidana yang dituntut Oditur Militerdengan pidana

Danberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia ada persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti ke laboratoriumyang harus ditepati yaitu:a.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan olehTerdakwa Nomor 0903/NNF/2015 tanggal 11Februari 2015 alat bukti surat yang sahdibuat/dikeluarkan oleh lembaga resmi yangdiberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia besertalampirannya.g.

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019diberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012namun caranya tidak sesuai prosedurKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia adanya batas waktu tertentu dalampenerimaan sampel yang akan diuji dilaboratorium dan beberapa persyaratanadministrasi

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia namunpelaksanaannya tidak sesuai Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia menyatakan salah satu persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti kelaboratorium

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Sahroni ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ; Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

ribu ) rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimanakalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Kesehatan atas rekomendasiHalaman 3 dari 18, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN MIldari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikNomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulanbarang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan NoUrut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makananatau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabudengan berat netto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

atau persetujuan daripihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dariBadan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (satu) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto 0,1037 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umumjuga melampirkan hasil bukti Surat diantaranya berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal beningshabu dengan berat netto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu denganberat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram didalam tempat rokokmerek marcopolo yang disimpan didalam saku celana yang dipakai olehTerdakwa; Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengankesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabu dengan beratnetto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Contohbarang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklatberisikan tablet warna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujianlaboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uyjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Contoh barang buktitersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tabletwarna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan wjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian

ukuran sedang,masingmasing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tabletberwarna kunging dengan penandaan DMP pada salah satu sisitablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilahbelas) butir; Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaaan dari tangan Terdakwa, dengan secara sah menurutketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akandipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium berdasarkan SuratKeputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes

Sirimau KotaAmbon terdakwa telah ditangkap oleh saksi Unas Soepamena dan Andre Mauwakarena terdakwa menjual Obat DMP yang telah ditarik dari peredaran berdasarkanSurat Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012;Menimbang, bahwa oleh karena obat yang terdakwa jual tersebut telahditarik dari peredaran, dengan demikian syarat standar dan/atau persyaratankeaman, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak dipenuhi lagi;Hal 8 dari 11 Hal Putusan No. 83/Pid.Sus/2018/PN Amb.

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainyang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatanmakanan atau minuman.Bahwa yang dimaksud pangan olahan sesuai dengan pasal 1 angka 2 UUNo.7 tahun 1996 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan caraatau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.Bahwa sesuai dengan pasal 21 huruf e UU RI No.7 tahun 1996 mengenaipangan yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diedarkan di masyarakat.Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes

/Per/IV/1985mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggaldaluarsa. e Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985mengenai tanggal daluarsa adalah batasan akhir suatu makanan dijaminmutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikanoleh produsennya.e Bahwa bahaya mengkonsumsi makanan daluarsa adalah mikroba yangterdapat dalam makanan telah tumbuh dan berkembang biak dalam jumlahyang lebih besar, dibandingkan saat awal makanan tersebut diproduksi

dansebagian dari mikroba tersebut akan menjadi penyebab terjadinyagangguan pada pencernaan mulai dari mual, muntah, sakit/kejang perutsampai diare.e Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun2004, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakatbaik untuk diperdagangkan maupun tidak.e Bahwa menurut pasal 1 angka 4 Permenkes No.329/Menkes/Per/XIl/76,yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan

1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahanHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS16pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut pasal 1angka 4 Permenkes No.329/Menkes

/Per/XII/76 adalah menyajikan di tempatpenjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempatpenjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaanlain daripada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara,kapal laut, perahu atau tempat lain, kecuali jika makanan itu nyatanyata untukkonsumsi sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telahlewat tanggal

,Apt, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidakdimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionaladalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untukmelakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena ituMenimbang15walaupun Oditur Militer

Kartonno,dan Lembaga tersebut adalah lembaga yang mempunyaikewenangan sesuai yang ditunjuk Berdasarkan KeputusanKemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni2012, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa,olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Terhdap 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa.n.

Danlembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuai yangditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai 2 Lembar Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris a.n.

Kartono, danLembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuaiyang ditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratoris a.n.

,Apt, dan Lembaga ini merupakan lembagayang berwenang sesuai yang ditunjuk BerdasarkanKeputusan Kemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yangpernah melihat ataupun mengetahui bahwa Terdakwa telahmenggunakan narkotika apapun jenisnya.Bahwa Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer menyebutkan Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti

biru termasuk kedalam obat bebas terbatas adalah Kepmenkes RI No. 2380/A/SK/VI/83tentang Tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sesuaipasal 3 ayat (2) yang berbunyi "tanda khusus untuk obat bebas terbatasadalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.Bahwa benar yang harus dimiliki oleh seseorang jika menjual obat/pil warnakuning bertuliskan DMP adalah orang tersebut harus mendirikan toko obatdengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengankeputusan Menkes

nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahanPeraturan Menkes No. 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang perdaganganeceran obat pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikanapotik dengan penanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menterikesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/20012 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentangketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab pasal IV.Bahwa benar prosedur perijinan tentang peredaran obat/pil warna kuningbertuliskan

kertas warna putin berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,356 gram .Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB4781/2018/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokokdan BB4782/2018/NNF (B) berupa irisan daun dalam puntungrokok dan BB4782/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

berupa 1 bungkus plastik didalamnya terdakwapat 5 linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,422 gram .Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 30/PID.SUS/2019/PT YYKSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FluorcoADBFUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes

rokok berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,068 gram dan tersimpan bungkus rokok GudangGaramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4783/2018/NNF berupa irisan daun dalam lintingrokok, BB4784/2018/NNF berupa irisan daun dan BB4785/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyopada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 04.00 WIB atau padawaktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa diKebonagung RT.03 RW.31, Kel. Tridadi, Kec.Sleman, Kab.

BB4782/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 1,331 gramPerbuatan terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyo ,pada hari

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.

putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet LL yangHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil LL kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

dilakukan pemeriksaanHal 3 dari 21 hal, Putusan No. 489/Pid.Sus/2018/PN.Grtbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB iterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika. Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2,441 gram.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Yykpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika; Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2, 441 gram; Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes

RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelisberpendapat jika Terdakwa terbukti memiliki ataupun menguasai tembakauGorilla dengan cara membeli sebanyak 12 linting tembakau gorilla secara online, 1 linting telah habis di pakai

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi trisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

b, Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang PersetujuanTindakan Kedokteran, disebutkan sebagai berikut :Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dansesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkinterjadi.Dan dalam perkara ini adalah sangat penting tentang ketentuan Pasal 8ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,disebutkan

sebagai berikut :Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2020/PT.SBY.Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaandarurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terdugalainnya.Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PERIIII/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, disebutkan sebagai berikut :(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikansecara lengkap dengan

bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yangbertujuan untuk mempermudah pemahaman.(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dandidokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigiyang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu,nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf b dan e, serta Pasal 9ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PER

Tergugat jelas telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UndangUndang RepublikIndonesia Tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 7 ayat (1), Pasal8 ayat (2) huruf b dan e, serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PER/III/2008 = Tentang Persetujuan TindakanKedokteran;Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2020/PT.SBY.3.2. bahwa Penggugat tidak mendapatkan

Bahwa dengan Tergugat TIDAK MEMBERIKANPENJELASAN kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal Pasal 45 UndangUndang Republik Indonesia TentangPraktik Kedokteran juncto Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf bdan e, serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, adalah Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Tergugat sendiri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf

Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Safaruddin

mendapatkan obat Gmerek Y/THD warna putin Terdakwa langsung kembali menuju Kab.Sinjai ;Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa telahmenjual/ mengedarkan obat G merek Y/THD warna putin kepada SaksiAbbas Bin Ansar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak25 (dua lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa setelan dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk

Multivitamin dan lainlain, sedangkan obatobatan yang tidakbisa dijual bebas oleh masyarakan dan harus menggunakan resepdokter adalah obatobat bebas terbatas logo lingkaran biru, obat keraslogo lingkaran merah, obat tertentu psikotropik dan narkotika yanghanya bisa dijual di Apotik;Bahwa mekanisme penjualan obat keras atau obat tertentu harusmengacu kepada Peraturan yang berlaku sebagimana dijelaskan dalamUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas keputusanMenteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes

kosmetika berdasarkan hasil pengujiandinyatakan positif mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredardipasaran dan berdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019tentang Persyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakanbahwa merkuri termasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik,penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkan resikokanker kulit, dan pada produk tersebut belum memiliki izin edar, hal iniberdasarkan peraturan permenkes no. 1176/MENKES

Bdg.Bahwa penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkanresiko kanker kulit.Bahwa setelah saksi mengecek kemasan, produk tersebut belum memiliki izinedar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika BAB II ps 3 setiap kosmetika yangberedar harus memiliki izin edar.Bahwa merkuri merupakan logam berat yang berbahaya dan bersifat racun bagitubuh.Bahwa pengujian terhadap krim kuning dinyatakan tidak mengandung merkuri(negatif)

Bdg.mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredar dipasaran danberdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019 tentangPersyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakan bahwa merkuritermasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik, penggunakan merkuri untukproduk pemutih kulit dapat meningkatkan resiko kanker kulit, dan pada produktersebut belum memiliki izin edar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No.1176/ MENKES/PER/VIII/2010, tahun 2010 tentang Notifikasi

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yangdibuat dan

bahwa ada akibat lain yang mungkin dapattimbul yang ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnyakehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siapmengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkanbahwa

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN TlgPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan

PemeriksaNarkotika Dan Psikotropika Projustitis Dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika.Analisis Yuridis, UnsurUnsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUNo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:1) Unsur Setiap Penyalahguna, Penasehat HukumTerdakwa sependapat dengan Oditur Militer.2) Unsur Narkotika Golongan , Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, denganpendapat

Keterangan Tedakwa: dan/atauSurat.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang dibacakan dan tidak dapat digunakan dalam perkaraini, Oditur Militer berpendapat bahwa alat yang digunakanberupa Multi screen merk PROMEDS bukan alat yangdapat dikalibrasi.Keberatan Penasehat Hukum terkait pengambilan sampleurine Terdakwa oleh Saksi4 yang tidak memiliki dasarhukum dan bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012, Oditur Militer berpendapatbahwa

Kepmenkes RI tersebut sudah tidak berlaku lagidan yang berlaku Surat Kepmenkes RI NomorHK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2021,yang mana RS Bayangkara Polda Kalbar memiliki ijintentang penetapan Institusi Penerima Wajid Laporsehingga telah sah menyelenggarakan pelayananmasyarakat antara lain pelayanan instalasi laboratoriumyang mendapat kewenangan klinis pemeriksaan urinenarkoba.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang harus dikesampingkan karena RS Bayangkara PoldaKalbar

RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012.Bahwa Oditur Militer menyatakan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI NomorHalaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 48K/PM.105/AL/1X/2021Menimbang194/Menkes/SK/VI/2012, sudah tidak berlaku dan telahdiganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober2014 adalah kekeliruan atau kesalahan fatal menafsirkanhal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes

RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian hasilpemeriksaan yang dilakukan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbartersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Sdr.Syaipullah (Saksi2) yang menerangkan pernah menggunakanshabushabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yangterakhir pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl.Puyuh/Gertak 1 Kel.