Surat Gugatan tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima dan di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Juni 2019, Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tjp, antara :ZULPENDRI, SH. Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/ tanggal LahirSungai Naning 19 September 1965 (54 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jorong AparNagari sungai Nanin Kecamatan Bukit BarisanKabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini semuladiwakili oleh NEDI RINALDI, SH., MH.

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tjp29hari sidang dan pemanggilan pihakpihnak dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN TJP ;4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, tertanggal 14 Agustus 2019 daripihak Penggugat atau Kuasanya dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PNTJP;5.

Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN.Msh. tanggal 25 Juli 2017 tersebut STENDOSITANIA, SH.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barattelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriMasohi, sesuai Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor8/Akta.Pid.SusAnak/2017/PN.Msh. tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Kresmon Touwely, SH.

padatanggal 1 Agustus 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan permintaan bandingNomor 8/Akta.Pid.SusAnak/201 7/PN.Msh;Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut umum telahmenyerahkan memori bandingnya tanggal 7 Agustus 2017 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 8 Agustus 2017 sesuai AktaPenerimaan Memori Banding Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN.Msh, memoribanding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum anak pada tanggal 8Agustus 2017 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8

kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumanak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari BerkasBanding Nomor 8/Pid.SusAnak/2017, masingmasing Penuntut Umum maupunkepada Penasihat Hukum anak tanggal 8 Agustus 2017;Halaman 7 dari 14halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2017/PT AIMBMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN.MSH tanggal 25 Juli 2017, atas nama AnakMUNIR SAMAL alias MUNIR, yang dimohonkan banding tersebut. aliasMUNIR, yang dimohonkan banding tersebut;3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;Halaman 10 dari 14halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2017/PT AIMB4. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwaberupa pidana penjaraselama 12 (dua belas) bulan pada Lembaga PemasyarakatanKhusus Anak (LKPA);5.

secara bersamasama selanjutnya disebutPara Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan mendengar saksisaksi yangdihadirkan ke muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal12 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Raha pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor8

Bahwa bagaimana mungkin itu dikatakan kesalahan ketik Sertipikat No.196/Kelurahan Raha II yaitu tahun 1987 yang seharusnya 1984 yangtermuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN.Rah, Tanggal 4 Desember 2018 dan telah berkekuatanhukum tetap (incrht van gewijsde) adalah clerical error yang bisaditoleransi.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dalam Perkara PerdataGugatan antara Rakhmat Hidayat dkk sebagai Para Penggugat lawanSyahrir Ato sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiTenggara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai Tergugat II, diberitanda Bukti P.1;2.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dalam Perkara PerdataGugatan antara Rakhmat Hidayat dkk sebagai Para Penggugat lawanSyahrir Ato sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiTenggara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai Tergugat II, diberitanda Bukti TI.1;2.

;Menimbang, bahwa selain berkas perkara permohonan a quo, untukmenambah keyakinkan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quojuga telah membaca dengan seksama arsip berkas perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah beserta seluruh lampirannya, dimana setelah mencermatialat bukti yang diajukan oleh para Pihak dalam perkara a quo, Hakimmenemukan halhal sebagai berikut:1.

37 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal diDusun Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik,Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2022/ PA.Sel dari pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkaraHal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nmor 8/Padt.P/2022/PA.Sel3.

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni 2018,sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 21 Juni 2018, sebagaimana tertera

didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahHalaman 5 .

sebagaimana tertera didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggalPati, 22 Juni 2018 telah mengajukan Memori banding dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22Juni 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana terteradidalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor8

Semarang.Pasal 8Bahwa, Semua Biaya Perkara yang timbul akibat dari perkara ini (Wanprestasi),dibayarkan secara tanggung renteng (biaya ditanggung bersamasama), antaraPihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yang besar atau nominalnya akandiketahul setelah ada putusan perkara dari Pengadilan Negeri KabupatenSemarang.Selanjutnya Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebutdan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yangbersengketa perihal isi kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor8

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 411.00,00 (empat ratus ribu sebelas ribu rupiah) yangsecara tanggung renteng dibayar masingmasing sebesar Rp 205.500,00(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh kamiMakmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor8/Pdt.G.S/2019/ PN Unr. tanggal 7 Mei 2019, putusan mana diucapkan padahari

Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.

Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Lahir Lapao, 01 April 1964, AgamaIslam, Status Kawin, pekerjaaan Wiraswasta, WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ghoyui,Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, KabupatenWaropen, Provinsi Papua;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.......... PENGGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MINA NUMBERI, SH. Advokat /Pengacara, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri(LBH SAIRERI), JI.

BankPembangunan Daerah Papua Kantor CabangPembantu Urfas beralamat di Jalan Inpres Urfas,Distrik Urai Faisei, Kabupaten Waropen;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.............. TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALEXANDER SIMSON MEBRI, dkkyang merupakan Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua diJayapura dan PT.

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Nomor :9905/IST/CSLTB/V/2010, sebagaimana telah disebutkan, namaPemohon yang benar adalah Lilis Veriawaty;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Jembatan Merah Nomor8, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-114 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022 ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8/Pdt.G/2020/PN MJY tanggal 6 Oktober 2020 ;3.Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan pembanding adalah pembeli yang beritikat baik ;2.

SUBSIDAIRAtau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa timur cq.Majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain dan berkeyakinan lain, mohon putusanyang seadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;Hal 6 Putusan Nomor 740/PDT/2020/PT.SBYMenimbang bahwa, dari alasan alasan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Para Terbanding semulaa Para tergugat , pada pokoknyamemohon sebagai berikut :1.Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

semula Penggugat harus dihukummembayar biaya perkara ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPengadilan di Lingkungan Jawa dan Madura / RBG,Stb Nomor 1947/ 227Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangtelah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang Undangan lainbesangkutan;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera agar tentang pencabutan pernyataanpailit yang putusannya batal demi hukum yaitu Putusan Nomor8/Pdt.SusPKPU/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit/PN NiagaSby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September2017 diumumkan dalam Berita Negara RI paling sedikit 2 (dua) suratkabar harian nasional;15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuhkepada putusan ini;16.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPailit/2019 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 13/Pdt.SusGugatan Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/PNNiaga Sby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November2018 diucapkan

dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 22 November 2018, terhadap putusan tersebut oleh PemohonPeninjauan Kembali melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2018/PN Niaga.Surabaya, juncto 13/Pdt.SusG.Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaard);e Meghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesarRp2.091.000,00(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);Telah membaca Akta pernyataan permohoanan banding yangdiabuat oleh Panitera Pengadilan Negei Kendari yang menyatakan bahwapada tanggal 30 Juni 2016 kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohoan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor8

Para Tergugat;Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPengugat pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada paraTerbanding semula Para Tergugat 18 Agustus 2016;Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 dan surat kontra memoribanding tersebut telah diberitahukandengan sahdan seksama padatanggal 30 September 2016;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor8

ABDUL HAKIM ~ sebelah Timurberbatasan dengan JALAN/ LORONG, dan tanahbidang,sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JAMAL, MULYATI danRESTIsebelah Barat berbatasan dengantanah SURUNUDDIN;Menimbang, bahwa bukti putusan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. yang diajukan oledh Terbanding semulaTergugat yaitu. bukti TIl5 yang dalam pertimbangannya denganmengacu hasil pemeriksaan setempat dihalaman 16 disebutkan bahwaantara tanah obyek sengketa bidang dan bidang II adalah satukesatuan atau saling berdampingan :e

batas Timur tanah sengketaBidang Il sebagiannya berbatasan langsung dengan tanahsengketa Bidang ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama terhadap Bidang tidak menyebutkan batas sebelah Timurdan Selatan, dari tanah bidang tersebut, demikian pula dengantanah Bidang II hanya menyebutkanbatas Selatan dan Timur, sedangkan batas Barat dan Utara danSelatan tidak disebutkan;Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugatpada perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. dan perkara Nomor8

sekarang ini batas batasnya sudah berubah, sehingga MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard,dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut tidak keliru bahkan sudah tepat dan benar denganmencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2016 tersebut,seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatanberpedoman pada hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor8

Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampaiputusan ini sebesar Rp. 6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Witp, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.Plw/2019/PNWip tanggal 5 September

2019;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPara Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secarasah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan padatanggal 11 September 2019;Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Pelawan tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterimaWakil

Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Oktober 2019sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MKSMembaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 8/Pdt.G/2019/PN Witp yang ditandatangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan memoribanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara

sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2019;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2019sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Wtp yang ditandatangani

Undangundang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yangkedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor8

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor8/Akta.Pid.B/2017/PN Bkj dihadapan M ALIPIAH Wakil Panitera PengadilanNegeri Blankejeren menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blankejeren Nomor8/Pid.B/2017/PN Bkj tanggal 27 April 2017 dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah RISARUSMAWATI, lahir di Martapura, tanggal 21 Agustus 1989;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.