yaitu dibuat dengan berdasarkan Akta WasiatPalsu.Itikad Buruk yaitu dengan mengancam dan memaksa PenggugatRekonpensi untuk menandatanganinya.Sebab yang tidak halal yaitu ingin merampas seluruh warisan PenggugatRekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi.Akta Wasiat Palsu yang dipakai sebagai dasar pembuatan Akta PernyataanPaksaan dan Akta Kesepakatan Illegal dibuat juga berdasarkan datadataIdentitas Palsu dari Peninggal Warisnya maupun Ahli Warisnya yaitusebagai benkut:Nama suami Penggugat Rekonpensi (pemben

No. 19 tahun 2012 tentang syaratsyaratpenyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yangberbunyi : Apabila perusahaan pemben pekerjaan menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, maka hubungan kerja antarapekeria/buruh denganperusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan Page 10 0f 6516.4.Putusan Nomor: 147/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jakarta Pusatpemberi pekerjaan ;.Juncto, Pasal 63

Otonomi daerah telah menciptakan kesempatankesempatanbaru bagi serikat buruh untuk bisa mempengaruhi hasilhasil KkKebijakanperburuhan, dan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakandan peraturan secara umum:;Bahwa Upah menurut Pasal 1 angka 30 UU 13/2003 adalah hak pekerja/buruhyang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan daripengusaha atau pemben kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dandibayarkan menurut suatu peranjian kerja, kesepakatan, atau peraturanperundangundangan

Sedangkan janji adalah tawaran sesuatuyang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemben tavaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,diketahui bahwa Terdakwa Suhantoro selaku Kepala UPTD KASDA KotaSemarang telah menerima pemberian dari Saksi DYAH AYUKUSUSMANINGRUM, SE berupa sejumlah uang dengan cara melalui transferBank ke rekening Terdakwa, dan juga menerima secara tunai, dengan rinciansebagai berikut : Pada tanggal 04 Juli 2014, menerima uang sebesar Rp. 29.200.000

Tetapi SK pemben tukan panitia sambut pisah ini ditolak oleh Para Penggugat karena penerbitanSK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Jemaat/Majelis RBR/Para Penggugat dan di samping itu pada kebiasaannya belum pernah seorang Praesesyang membentuk suatu Kepanitiaan sambut Pisah di Ressort akan tetapi yangberwenang membentuk Kepanitiaan tersebut adalah Ressort yang bersangkutan.

ditentukan lain dalam pernanjianpengalihan yang tidak mengurangi hakhak pekerja/buruh;Pasal 65 ayat (5) dan (8) UndangUndang Ketenagakerjaan:(5) Perubahan dan/atau penambahan syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menten;(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidakterpenuhi, maka demi hukum status hubungan kena pekerja/oburuh denganperusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kenapekerja/buruh dengan perusahaan pemben

karenanya dapat dikategorikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Perbuatan TERGUGAT Ill REKONVENSI yang tidak menginformasikankeberadaan Surat 17 April 2013 tersebut kepada PENGGUGATIREKONVENSI dan PENGGUGATII REKONVENSI, juga bertentangandengan Pasal 1802 KUHPerdata yang berbunyi:Penerima kuasa vwejib memben laporan kepada kuasa tentang apayang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segalasesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yangditerima itu tidak harm dibayar kepada pemben

Bahwa isi bagian khusus Surat Kuasa Penggugat dituliskan:Untuk dan atas nama pemben kuasa baik sendirisendiri maupunbersamasama mengurus dan menyelesaikan perkara perdata diPengadilan Negeri Tangerang sebagai Penggugat b.

Bahwa isi bagian khusus Surat Kuasa Penggugat dituliskan:Untuk dan atas nama pemben kuasa baik sendirisendiri maupunbersamasama mengurus dan menyelesaikan perkara perdata diPengadilan Negeri Tangerang sebagai Penggugat Halaman 110 dari 233 Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT BTNb.

yang bersertifikat (MAPPI, Ijin Penilai, dll)dan berpengalaman dalam bidang penilaian dan konsultasi, memenuhipersyaratan dan kualifikasi serta dalam pekerjaan telah sesuai dengan KodeEtik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306tentang Penilaian terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa berdasarkan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan StandarPenilaian Indonesia (SPI) pada poinAngka 7.3.4Penilai Publik harus melakukan konfirmasi kepada Pemben

Pihak Kedua (Penggugat) telah menenma objekterperkara berikut segala hak pemilikan dan hak pengurusan dankarenanya Pihak Kedua (Penggugat) berhak melakukan segalatindakan, segala urusan dan segala hak atas tanah tersebut, satu danlainnya tidak ada yang dikecualikan (Pasal 2 Akta Perjanjian PengikatanJual Beli)o Akta Kuasa Menjual No. 26 tertanggal 27 Oktober 2016, antaraPenggugat dengan PT Wisata Teluk Gilimanuk (Akta Kuasa Menjual),yang pada pokoknya menyatakan :untuk dan atasnama serta mewakili Pemben

Pilhak Kedua (Penggugat) telah menerima objekterperkara berikut segala hak pemilikan dan hak pengurusan dankarenanya Pihak Kedua (Penggugat) berhak melakukan segalatindakan, segala urusan dan segala hak atas tanah tersebut, satu danlainnya tidak ada yang dikecualikan (Pasal 2 Akta Perjanjian PengikatanJual Beli)o Akta Kuasa Menjual No. 26 tertanggal 27 Oktober 2016, antaraPenggugat dengan PT Wisata Teluk Gilimanuk (Akta Kuasa Menjual),yang pada pokoknya menyatakan :untuk dan atasnama serta mewakili Pemben

Terdakwa telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan AlternatifKesatu yaitu melanggar Pasal 376 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, makapermohonan Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatasharuslah ditolak ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemben

PEMBEN, 95. LUSIANA SION, 96. BUNGKUI JANGGEH, 97. BINA RIA, 98. HENDRA HARDI PUTRA, 99. SUYANTO, 100. ADRIANA ANYUI, 101. LIMIN, 102. MARTINA TIK, 103. PENDI, 104. ROSA, 105. YENI AGUSTINI, 106. ELISA, 107. MOHAMMAD RIDWAN, 108.OKTAVIANA SAWITRI 109. MADA WIBOWO, 110. SUPAH, 111. NURAIDA, 112. FAIZAL MARAYUDA PRATAMA, 113. JIMMI ARIS TONANE, 114. SUHARSIH, 115. MARIANA TEH, 116. SUNDARSING, 117. PERONIKA NATALIA, 118. LUKAS, 119. RITI, 120. SOHOR, 121. KRISTINA DUNING, 122.

:Apabiladebitor atau Pemben Fidusiaciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadiobyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengancara:Q. pelaksanaan titel ekskutorialsebagaimanadimaksud dalampasal 15avat (2) oleh Penerima FidusiaePasal 30 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 42 tentang Jaminan Fidusia, yangberbunyi :Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Bendayang obyek Jaminan Fidusia dalam rangkapelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;Vide.

Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telahmelakukan terobosan penting dalam hal penyertaan asset bagi Pemerintah KotaHal 3 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGRBogor, Sebagai hvestasi Pemerintah Daerah Kota Bogor dan pemben amanatuntuk menyusun Perturan Pemerintah tentang Investasi diatur dalam Pasal 41Ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaramengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintahtentang hnwestasi Pemerintah.

Bahwa selain itu dengan adanya pemberitahuan pencabutankuasa tersebut kepada PARA PEMOHON PAILIT, maka kuasaPARA PEMOHON PAILIT demi hukum telah berakhir sebagaimanaketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUH Perdata sebagaiberikut:Pasal 1813 KUH Perdata:Pembenan kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasapenerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanyaoleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan danpailitnya, baik pemben kuasa maupun penerima kuasaPasal 1814 KUH Perdata:Pemben kuasa

Syarifuddin, MT,yang dalampersetujuan tersebut menyatakan :Untuk dan atas nama pemben persetujuan menandatanganiAkta Pendirian Perusahaan Baru Perseroan Terbatas TanjungHal. 45 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014Buton Makmur Sejahtera (PT.

Sebab yang tidak halal yaitu ingin merampas seluruh warisan Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi.Akta Wasiat Palsu yang dipakai sebagai dasar pembuatan Akta PernyataanPaksaan dan Akta Kesepakatan Illegal dibuat juga berdasarkan datadataIdentitas Palsu dari Peninggal Warisnya maupun Ahli Warisnya yaitu sebagaibenkut: Nama suami Penggugat Rekonpensi (pemben hibah wasiat) IEWAN HARTOnamun ditulis dalam akta wasiat palsu HARTO IEWAN hal tersebut MelanggarUndangUndang dan Kesusilaan karena

Sertifikat Jaminan Fidusia TERGUGAT kepadaTERGUGAT Ill juga dilakukan secara bertentangan denganpernyataanpernyataan yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006, dimanadidalam ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62Hal 51 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKItanggal 13 Juni 2006 yang mengatur mengenai Pernyataan danJaminan, ditegaskan:Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006:83.84.85.ses Pemben

danpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa jenis pemberian kuasa yang digunakan dalampersidangan ini adalah pemberian kuasa menggunakan instrumen surat kuasakhusus yakni pemberian kuasa yang dimaksudkan untuk secara khususmelakukan suatu perbuatan hukum tertentu termasuk mewakili sidangpengadilan sebagaimana diutarakan oleh Pasal 1795 KUH Perdata bahwaPembenan kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satukepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segalakepentingan pemben

Sisa hasil penjualan tetap menjadihak pemben Hak Tanggungan.c.